---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 23 Juli 1999 Sekjen PBB Puji Keseriusan Indonesia Ciptakan Keamanan di Timtim New YORK -- Sekjen PBB Kofi Annan memuji pemerintah Indonesia yang secara serius berupaya menciptakan keamanan yang diperlukan bagi berlangsungnya jajak pendapat yang bebas dan adil. Hal itu diungkapkan Annan dalam laporan dua pekannya pada Dewan Keamanan PBB. ''Pendaftaran pemilih berlangsung dengan damai. Tidak ada lagi insiden di mana staf dan harta milik UNAMET diserang dan ditakut- takuti. Ini perkembangan yang positif,'' paparnya dalam laporan kepada sidang Dewan Keamanan yang dipimpin ketuanya Hasmy Agam dari Malaysia, Rabu (21/7). Menurut Annan, Satuan Tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia, polisi dan tentara telah melaksanakan komitmennya untuk meningkatkan situasi keamanan. Mereka telah melucuti senjata yang dibawa milisi di depan publik, menangkap dan mengadili mereka yang membawa senjata, dan membongkar perintang jalan yang dibangun milisi. Sebagai tambahan, pimpinan militer Indonesia juga telah memerintahkan anggota TNI untuk tidak membawa senjata di muka umum, kecuali ketika melaksanakan tugas yang diberikan komandannya. Meskipun demikian, lanjut Annan, pihaknya masih melihat perlunya stabilitas dan keamanan untuk terus ditingkatkan supaya memenuhi kriteria yang ditetapkan PBB bagi berlangsungnya jajak pendapat yang adil dan bebas dari intimidasi. Sebagaimana dikemukakan dalam surat Annan tanggal 14 Juli, Sekjen PBB akan mengevaluasi situasi keamanan di Timtim pada saat pendaftaran pemilih berlangsung separuh jalan (sekitar pekan depan). Pada saat itu, Annan akan menetapkan apakah jajak pendapat yang dijadwalkan pada 21 dan 22 Agustus bisa dilangsungkan atau tidak. ''Saya tetap percaya bahwa pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan situasi keamanan sehingga betul-betul kondusif bagi jajak pendapat sesuai kesepakatan 5 Mei,'' demikian Annan. Pada bagian lain laporannya, Annan mengatakan di samping telah berlangsungnya pendaftaran pemilih secara damai sejak 16 Juli lalu, UNAMET mencatat adanya pemilih potensial yang mengungsi, baik atas dasar keinginan sendiri maupun yang takut karena intimidasi. ''UNAMET sedang berusaha agar para pengungsi ini bisa ambil bagian dalam jajak pendapat,'' kata Annan. Untuk menjamin keakuratan dan integritas informasi mengenai pemilih, UNAMET telah melakukan komputerisasi data pemilih secara internasional yang dilakukan di Australia. Untuk keperluan itu, tiga ahli pemilihan internasional didatangkan ke Timtim untuk membantu proses pendaftaran, menerima keluhan, dan persengketaan tentang stautus calon pemilih. Annan juga melaporkan, saat ini UNAMET beroperasi secara penuh dan penempatan personil PBB di Timtim telah tuntas. Jumlah sukarelawan PBB kini sebanyak 425 orang. Komponen polisi sipil yang dikomandani oleh Alan Mills dari Australia juga telah beroperasi dan telah menjalin hubungan kerja yang baik dengan polisi setempat. Sebanyak 243 polisi sipil PBB telah ditempatkan di Timtim, dan pada akhir pekan ini akan bertambah jumlahnya menjadi 261 orang. Di Canberra, Menlu Australia, Alexander Downer, membantah pihaknya menyebarkan bocoran dokumen -- yang diragukan keabsahannya - mengenai skenario kemerdekaan Timtim oleh pejabat pemerintah RI. ''Saya juga tidak yakin pejabat senior Indonesia akan menulis laporan seperti itu,'' katanya sebagaimana dikutip Radio ABC Australia, Rabu. Downer mengatakan, pihaknya tidak bertanggungjawab atas apa yang muncul di media massa Australia karena pemerintahnya tidak melakukan kontrol kepada media. Sejauh ini, menurut Downer, soal Timtim tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. ''Jakarta juga menyambut baik rencana kunjungannya ke Jakarta dan Dili, minggu depan,'' katanya. Dokumen yang bocor ke media massa Australia memuat laporan tentang rencana darurat apabila rakyat Timtim menolak otonomi. Laporan itu ditujukan kepada Menko Polkam dan ditandatangani HR Garnadi yang disebut sebagai Asisten Khusus Menko Polkam Feisal Tanjung. HR Garnadi sendiri, adalah salah seorang Wakil Ketua Satgas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timtim (P3TT). Ketua Satgas, Dino Patti Djalal, membantah adanya surat kepada Menko Polkam itu. (ant) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 27 Jul 1999 jam 06:10:27 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
