---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- SYNDROOM MEGAWATIFOBIE - PENGHALANG PROSES REFORMASI Oleh: M.D.Kartaprawira*) Pemilu juni 1999 meskipun mengandung kekurangan-kekurangan, secara keseluruhan adalah pemilu jurdil dan sah karenanya. Sedang kecurangan-kecurangan yang disinyalir terjadi, harus diselesaikan secara hukum. Tetapi tidak harus menegasikan hasil pemilu secara keseluruhan. Kemenangan PDI Perjuangan di dalam pemilu 7 juni 1999, dengan perolehan 33% dari jumlah suara peserta pemilu, membuktikan adanya pengakuan terhadap Megawati sebagai pemimpin rakyat. Kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu di era rezim Orde Baru jenderal Suharto, maka pemilu 7 juni '99 ini merupakan pencapaian yang patut kita puji. Kalau kita mencermati kelanjutan proses pemilu, tampaklah bahwa budaya demokrasi kita ternyata masih pada level primitif. Partai yang kalah, belum bisa menerima kekalahannya secara jantan. Mereka bukannya melakukan introspeksi untuk mencari sebab-sebab kekalahannya, tapi malah melakukan jurus lain (yang lebih primitif) untuk menjegal lawannya yang menang dalam pemilu. Kesadaran membudayakan demokrasi belum ada. Yang ada hanya keinginan untuk menangnya sendiri. Dengan segala cara. Singkatnya, paradigma Orde Baru masih tetap dipertahankan. Secara etika demokrasi seharusnya partai yang menang dipersilahkan membentuk pemerintahan. Megawati Soekarnoputri seyogyanya tidak dihalang-halangi untuk dipilih jadi presiden di dalam SU MPR (sesuai prosedur UUD'45). Sedang partai-partai yang kalah (urutan no.2-5) tidaklah perlu ngotot mencalonkan presidennya. Adalah dagelan yang tidak lucu, partai yang kalah kok ngotot mencalonkan presidennya. Dimana etika demokrasi? Apakah tidak tahu diri?, sehingga tercermin keserakahannya yang diselubungi dengan advokasi yuridis formil? Jadi, produk demokrasi tsb. kini sedang mengalami percobaan. Bila terjadi penolakan Megawati sebagai presiden di SU MPR nanti, tidak dapat disangsikan adanya rekayasa dari aliansi ("komplotan") kelompok-kelompok tertentu untuk menjegal Megawati. Di sini jelas syndroom megawatifobie terus berkembang. Syndroom megawatifobie itu bukan hal yang tiba-tiba muncul, tapi sudah mulai berjangkit ketika Megawati turun berkampanye bagi PDI pada pemilu 1987, dimana perolehan suara PDI melambung ke atas. Mulai saat itulah tokoh politik Mega sudah membuat rasa takut dan kekhawatiran bagi elite politik Orde Baru. Syndrom Megawatifobie sudah mulai tumbuh di dalam jiwanya. Sejak tahun 1993 (tatkala dia dipilih menjadi ketua umum PDI) syndroom tersebut berkecamuk dengan hebat. Yang pertama-tama kejangkitan fobie adalah bos rezim Orde Baru jendral H.M.Soeharto. Apakah fobie tersebut timbul secara alamiah karena jiwanya yang angkara murka, atau karena bisikan dari dukun-dukunnya, sehingga Megawati Soekarnoputri dipandangnya sebagai momok menakutkan yang bisa menggoyang kekuasaannya. Fobie tersebut meskipun tidak diumbar dengan segala kata-kata intrik dan siasat, tapi justru berwujud tindakan-tindakan konkrit berupa pukulan-pukulan berat yang membikin Mega dan PDInya agak sempoyongan. Pukulan pertama setelah Megawati terpilih menjadi Ketua Umum PDI (1993) ialah rekayasa adanya DPD PDI kembar di Jawa Timur. Gubernur Jatim jenderal Basofi Sudirman (sekarang mantan gubernur) dengan kepala batu tidak mau mengakui DPD yang resmi diakui oleh DPP PDI. Pukulan-pukulan selanjutnya ialah direkayasanya Kongres PDI di Medan 1996 yang menelorkan keputusan Soeryadi sebagai Ketua Umum. Ini suatu kudeta kasar yang didalangi oleh penguasa Orde Baru. Logislah kalau kemudian penguasa hanya mengakui PDI-nya Soeryadi sebagai yang legal, sedang PDI-Mega dinyatakan illegal. Peristiwa penyerbuan gedung DPP PDI di Jl. Diponegoro oleh gerombolan PDI Soeryadi-Hutapea, yang di backing oleh gerombolan berambut cepak berbadan kekar adalah suatu teror yang sangat biadab. Sebab tidak hanya mengakibatkan kerusakan harta-benda, tapi juga jiwa raga. Mengenai blokade terhadap bermacam-macam perizinan bagi PDI-Mega adalah sesuatu yang sudah logis terjadi. Kejadian-kejadian tersebut di atas adalah mata rantai akibat phobi terhadap Megawati Soekarnoputri. Tapi Megawati tidak begitu saja bisa dieliminir, berkat jiwanya yang tatag, teteg, teguh dan tegar dalam perjuangan tanpa kekerasaan untuk menegakkan hukum, keadilan dan demokrasi di Indonesia. Kelengseran jenderal Suharto dari tahta presiden RI, yang dijungkir balikkan oleh gerakan mahasiswa, telah mengubah udara politik Indonesia yang pengap oleh kediktatoran. Mulai mengalir udara sejuk reformasi. Sehingga kata "reformasi" selalu ditempelkan di dalam pidato, interview, artikel dan diskusi-diskusi. Bersamaan dengan itu syndroom megawatifobie berganti format. Meskipun demikian tetap jelas bahwa sisa-sisa phobi ala Suharto terhadap Megawati masih kentara dan terasa. Bagaimana pun keras teriaknya "reformasi", mereka yang selama 32 tahun jadi gedibal dan tukang penthungnya diktator Suharto, tidak mungkin sekonyong-konyong jadi reformatif. Cerminan syndroom fobie yang kedua ini tampak dengan jelas semasa menjelang dan sesudah pemilu. PDI Perjuangan yang selama kampanye pemilu telah menunjukkan tanda-tanda kemenangannya mengakibatkan syndroom fobie tersebut berjangkit mencapai klimaksnya pada kubu pro-status quo dan sebagian kelompok "reformis". Fobie ini berkembang melalui kanal yang bernuansa agamais, yaitu perasaan takut dan khawatir kubu azas-Islam akan kemenangan kubu azas-kebangsaan, di mana golongan kristen dianggap punya posisi relatif kuat di dalam PDI Perjuangan. Di samping itu terjadi juga komplikasi perkembangan fobie akibat bergabungnya kubu pro-status quo di dalamnya. Fobie ini telah menimbulkan segala macam tingkah dan perbuatan yang mengarah pada penjegalan Megawati Soekarnoputri dalam perjalanan ke kursi kepresidenan. PDI Perjuangan yang menampilkan sejumlah besar (relatif) caleg non muslim telah menimbulkan banyak reaksi di kalangan parpol-parpol Islam. Kekhawatiran parpol-parpol Islam terhadap kemenangan PDI Perjuangan antara lain didasarkan pada alasan: bahwa pemerintahan yang didominasi orang-orang non muslim tidak akan melaksanakan aspirasi rakyat yang mayoritas muslim. Maka muncullah manouver-manouver yang tidak terpuji dengan tujuan mengalahkan PDI Perjuangan dalam pemilu: MUI mengeluarkan fatwa agar ummat islam tidak memilih partai yang calegnya didominasi orang non-muslim. Sasarannya jelas ditujukan kepada PDIP. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak mendapat tanggapan ummat Islam, yang akibatnya perolehan suara parpol-parpol Islam jeblok semuanya. Sedang PDI Perjuangan sebaliknya mengalami kemenangan gemilang. Sesudah pemilu dimunculkan lagi manuver dengan mengeploitir simbol-simbol Islam: perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Jelas pula manuver tersebut ditujukan untuk menjegal Megawati Soekarnoputri di dalam SU MPR. Di samping dalil tsb. berkwalitas sebagai khilafiah, pemunculannya sebagai manuver bertendensi tak terpuji cukup transparan. Mengapa ketika Tutut sudah diisukan sebagai calon pengganti ayahnya (HMS), tidak muncul isu gender semacam di atas? Apakah hal ini tidak membuktikan bagaimana korelasi antara Orde Baru (HMS) dengan penyebar isu gender? Mengapa mereka diam seribu kata akan praktek di negara Republik Islam Pakistan dan Banglades, yang punya perdana menteri perempuan (Tokoh nomor-I di dalam negara)? Memang berdasarkan prinsip demokrasi tampaknya manuver -manuver tersebut syah-syah saja. Tapi kita seharusnya mengartikan demokrasi tidaklah sebagai keidentikan dengan 'kebebasan' melakukan manuver-manuver tidak fair. Seharusnya parpol-parpol yang menamakan dirinya pro-reformasi dan antistatus quo lebih hati-hati dalam melakukan manuver-manuver. Sebab dengan keterlibatannya dalam manuver-manuver tersebut jelas akan merugikan barisan pro-reformasi dan anti-status quo. Dengan demikian mereka secara langsung atau tidak langsung menguntungkan kekuatan pro-stats quo, yang masih terus bertahan. Setelah Megawati Soekarnoputri pada tanggal 29 Juli 1999 mengucapkan pidato politiknya (sehubungan dengan kemenangan PDI-P dalam pemilu) banyak pertanyaan yang telah dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu ketika Megawati sedang "diam", terjawab. Misalnya mengenai Dwifungsi ABRI, Amandemen UUD'45, Timor Timur, Pengadilan terhadap Suharto, soal muslim-nonmuslim, dll. Lebih dari itu item-item tersebut tidak hanya merupakan pertanyaan, tetapi dijadikan bahan untuk mengadakan serangan-serangan terhadap Megawati (karena anak Bung Karno?) sebagai pelampiasan fobie yang telah berakar di dalam jiwanya. Kalau mereka itu orang-orang angkatan '50-an ya maklum saja, tetapi kalau mereka anak dan cucunya, ya sangat disayangkan. Soal pro-kontra terhadap Pidato Politik Megawati Soekarnoputri adalah soal biasa dalam alam demokrasi. Hanya saja kalau syndroom megawatifobie itu yang mendasarinya untuk pandangan kontranya, maka bagaimanapun baiknya apa yang dipidatokan Megawati, selalu saja mereka akan mencari-cari hal-hal apa saja (entek amek - kata orang Jowo) yang bisa digunakan untuk menyerang politik Megawati Soekarnoputri. Kalau fobie tersebut terus saja dilancarkan oleh pemimpin politik, dan lembaga-lembaga politik/masyarakat untuk kepentingan politik golongan maka akibatnya tentu akan lebih mengotori udara politik Indonesia yang saat ini sudah begitu kotor. Perkembangan politik dewasa ini telah membuktikan bahwa rakyat sudah tidak bisa lagi dibodohi dan tidak bisa ditakut-takuti lagi dengan segala macam manuver yang bersumber pada megawatifobie. Melalui intrik debatcapres, isu-gender, isu muslim-nonmuslim, isu keislamannya meragukan, isu pendidikan rendah, isu kehidupan pribadi, isu anak diktator, isu tidak kapabel, dll, dsb.: terbukti tidak bisa menghancurkan kepercayaan dan kecintaan rakyat terhadap Megawati Soekarnoputri. Sementara pemimpin yang memamerkan kepandaiannya bicara, pidato, berdebat, titel kesarjanaan yang dijejer panjang, tidak berhasil menarik kepercayaan rakyat. Dan PDI Perjuangan menang dalam pemilu. Lahirnya ide "poros tengah", "fraksi Islam" di mana Amien Rais ikut aktif membidaninya sangatlah disayangkan. Dengan manuvernya yang mengusulkan agar Gus Dur menjadi capres alternatif, tampak jelas usaha meminggirkan Megawati Soekarnoputri sebagai capres di SU MPR November mendatang. Tidaklah salah kalau orang menganggap ide "poros tengah"-"fraksi Islam" dengan manuver "Gus Dur Capres Alternatif" - adalah syndroom megawatifobie dalam format lain. Dan hal ini tidak akan menjernihkan situasi politik dewasa ini. Sebagai penutup perlulah ditekankan bahwa manuver-manuver berlandaskan fobie-fobie tersebut selainnya tidak fair dalam kehidupan politik, juga bagi sipenderita penyakit tersebut akan mudah terjerumus pada manuver-manuver bersifat suudhon dan fitnah. Kita bangsa Indonesia yang sekarang sedang menapak ke jalan reformasi haruslah menyadari hal itu. Perjuangan untuk penegakan demokrasi yang berbudaya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia perlu membuang jauh-jauh fobie-fobie tersebut, supaya tidak mengganggu proses reformasi yang kini sedang diperjuangkan, demi penegakan demokrasi, hukum dan keadilan. Proses reformasi akan lebih lancar lagi, apabila seruan Megawati Soekarnoputri kepada para pemimpin warisan Orde Baru diterima dengan kesadaran dan keiklasan: "Inilah saat untuk mempersilahkan para pemimpin warisan Orde Baru untuk mawas diri dan secara suka rela turun dari singgasana kekuasaan masa lalu. Karena mulai hari ini, Indonesia akan terus, bergerak kedepan, dan karenanya menolak status quo untuk dipertahankan", demikian seruan Megawati dalam Pidato Politik 29 Juli 1999. (Lab.Studi Sosial Politik Indonesia No.94/1999; [EMAIL PROTECTED]) --------------------- *) Peneliti pada Lab.Studi Sosial Politik Indonesia (LSSPI) dan Stichting Azie Studies (SAS) di Nederland. Isi artikel tidak harus sesuai dengan posisi LSSPI dan SAS. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 3 Aug 1999 jam 04:31:46 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
