---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, Senin, 2 Agustus 1999 Terjebak pada Kepentingan Individu. Elite Politik Kekanak-kanakan JAKARTA (Media): Para elite politik khususnya yang berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih cenderung kekanak-kanakan. Dalam jangka panjang sikap seperti itu akan membawa implikasi ketidakpercayaan masyarakat. Penilaian seperti itu mencuat dalam Bincang-Bincang Politikus dan Intelektual Muda Sabtu lalu. Forum tersebut menampilkan sejumlah sekjen partai politik serta pengamat dan ahli ilmu politik. Pengamat politik yang juga dosen Fisipol UGM Cornelis Lay mengatakan sifat kekanak-kanakan para elite politik akan mengancam kehidupan demokrasi di masa mendatang. "Tingkat kekanakan yang ditujukan elite politik khususnya di KPU, mempunyai implikasi jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat. Munculnya sifat itu karena konflik antara partai politik yang direalisasikan dari dalam kubu atau faksi dan sekaligus tingkah laku politik di KPU," katanya kepada wartawan. Seperti diketahui, kinerja KPU penuh diwarnai berbagai isu dan sikap kontroversial. Selain meminta agar dapat masuk menjadi anggota MPR/DPR serta isu-isu lain yang menyangkut uang, terakhir sejumlah 27 dari 48 partai politik tidak menandatangani hasil akhir pemilihan umum. Sikap mereka ini dikecam berbagai pihak. Cornelis menilai konflik di KPU telah memperlihatkan bahwa lembaga yang bernama partai tidak mampu membawa masa depan bangsa. "Mereka terjebak oleh kepentingan individu," tandasnya. Dia khawatir dengan adanya fenomena KPU yang demikian itu kini telah berkembang pemikiran dari kalangan ahli politik yang memaklumi tindakan Soekarno pada era 1955 untuk membunuh partai, memaklumi sikap Soeharto yang meminta terjadinya fusi partai. "Bahwa dari pemikiran seperti itu akan berkembang pemikiran bahwa adalah sah-sah saja untuk membunuhi partai-partai yang sekarang ada yang seharusnya menjadi bibit-bibit demokrasi. Saya termasuk orang yang percaya bahwa melalui partai yang tumbuh bebas itulah demokrasi akan berkembang," katanya. Untuk memperjuangkan demokrasi jangka panjang Cornelis mengimbau seluruh parpol yang ada di KPU untuk menghapus citra negatif yang tumbuh karena sikap kekanakan oknum tertentu di KPU. Sebaliknya Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Hayono Isman optimistis dengan KPU karena bagaimanapun juga KPU adalah sebuah lembaga baru yang harus melalui proses trial and error. "Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berproses dan ini memang bisa berlangsung lama," katanya. Menurut dia, apa yang terjadi di KPU itu dipengaruhi ketidaksabaran masyarakat untuk segera melihat hasil akhir dari kinerja KPU. Hayono menambahkan, KPU juga merupakan salah satu korban dari ketidakseimbangan politik yang terjadi. "Bahwa sebelum Megawati pidato, telah terjadi ketidakseimbangan politik di mana kubu Habibie memonopoli jalannya politik di Indonesia yang salah satunya adalah mengorbankan KPU," katanya. Karena itu dia menilai pidato Megawati Kamis lalu sebagai balance of politics di Indonesia. "Sebelumnya politik di Indonesia diwarnai oleh kelompok Habibie dan pesimisme PDI-P serta Megawati untuk jadi presiden," katanya. Dengan adanya pidato Megawati itu, kata Hayono, kini sudah ada dua kubu yang kuat. Untuk itu dia mengimbau partai-partai politik seperti PAN dan juga partai lain yang mengajukan calon presiden untuk menarik calonnya karena dengan adanya dua kubu ini maka mereka juga dipaksa untuk menetapkan pilihan di antara dua calon tersebut. Hayono juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan pencalonan presiden alternatif. Alasannya, calon presiden alternatif itu mengarah kepada tindakan-tindakan ademokratis karena pencalonannya bisa jadi tidak melalui parpol peserta pemilu 1999. Hadir juga dalam acara itu Wakil Sekjen PDI-P Haryanto Taslam, Sekjen PKB Muhaimin Iskandar. Sedangkan Sekjen PAN Faisal Basri tidak datang. Berubah sikap Pada kesempatan terpisah, Dirjen PUOD Depdagri Ryaas Rasyid menjelaskan adanya kemungkinan perubahan sikap partai-partai yang tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu. "Pak Rudini yang membujuk mereka untuk mengurangi suasana konflik di lembaga tersebut," katanya kepada Media, Sabtu. Selain itu, katanya lagi, sudah ada tanda-tanda beberapa partai akan mengubah sikap. "Kita lihat saja Senin (hari ini--red) nanti," ujarnya seraya menepis anggapan bahwa partai-partai tesebut mengubah sikap karena pemerintah memenuhi bargain mereka. "Tidak ada, tidak ada itu," elak Ryaas. Menurut dia, pemerintah bersikap wait and see dan membiarkan partai-partai tersebut menemukan jati dirinya sendiri. (Nin/Yat/HA/P-1) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Aug 1999 jam 08:25:17 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
