---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- From: apt-timor apt-timor SOSIALISASI OTONOMI : Tugas dan kepentingan siapa. Kesepakatan tripartit bagi banyak pihak merupakan langkah maju dalam proses penyelesain politik masalah Timor Timur. Namun bagi yang lain, teristimewa para pejuang pro-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Partai Komunis Portugal (baca : Pernyataan Sikap PCP), kesepakatan Tripartit merupakan kekalahan diplomatis yang paling spektakuler dalam diplomasi Portugal. Betulkah kesimpulan ini? Boleh jadi dua-duanya benar semua! Namun baiklah, demi penarikan suatu kesimpulan yang obyektif, mari kita membaca kembali pernyataan-pernyataan yang relevan dalam keseluruhan dokumen kesepakatan tripartit. Coba perhatikan, pada statement berikut ini yang termuat dalam dokumen kesepakatan, yang secara ringkas adalah sebagai berikut : "Jika rakyat Timor Timur setuju Otonomi, maka itu berarti tetap menyetujui pengabungan Timor Timur dengan Indonesia; Bila tidak, itu berarti rakyat Timor Timur menghendaki pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia" . Jika pernyataan ini yang kita kembangkan dalam suatu analisa, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Portugal dan PBB, dalam hal dan batas bahasa diplomatik tertentu, telah menyatakan bahwa Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia yang mau memisahkan diri, jika rakyat menolak otonomi. Jika ini yang merupakan variabel atau permis dasar yang mendorong melahirkan sikap PCP, maka sudah barang tentu PCP benar dalam penarikan sikap atas kesepakatan tripartit. Soal lain yang mungkin saja perlu kita perhatikan secara saksama pula adalah beberapa istilah dan claussula dalam kesepakatan mengenai modalitas pengamanan proses penentuan/Jajak pendapat. Terbaca bahwa Kesepakatan Tripartit telah memberi KEPERCAYAAN- TUGAS-WEWENANG kepada Polisi Republik Indonesia (juga ABRI) dalam tugas mengamankan wilayah Timor Timur. Sekiranya kita secara obyektif melihat claussula ini, maka, sudah barang tentu, kita dapat berpikir bahwa telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam MEREPOSISI kedudukan ABRI dan Pemerintah Indonesia dalam konflik Timor Timur. Jika demikian, maka muncul pertanyaan : siapa yang diuntungkan? Ada beberapa hipotesa atau teori atas pertanyaan itu. Pertama, mungkin saja Rakyat Timor Timur yang diuntungkan.Hal itu karena telah terjadi perubahan status keberadaan ABRI dan Pemerintah Indonesia di Timor Timur, yakni dari penyerbu dan agressor menjadi penjaga kemanan. Menjaga keamanan mengandung implikasi politik sebagaimana beirkut : a.) ABRI dan Pemerintah Indonesia akan dimintai tanggung jawab oleh PBB dan masyarakat Internasional atas segala kondisi yang berkembang di Timor Timur; b.) Perubahan status dimaksud telah memungkinkan Indonesia keluar dari Timor Timur secara terhormat, maka implikasinya adalah Indonesia (baca : regim) tidak akan dipertanggungjawabkan secara yuridis atas segala tindakan kriminal yang ia lakukan selama 23 tahun di Timor Timur. Dan keadaan ini merupakan nilai politik atau dapat kita sebut sebagai kompromi politik yang kita berikan agar Indonesia lebih gampang keluar dari konflik Timor Timur. Keuntungan kita adalah hanya kemenangan politik, tanpa harus mengaharapkan atau mengajukan "indeminizacao" (ganti rugi/kompensasi) selayaknya manusia yang beradab. Namun apa daya, ketika strategi politik hanya ditentukan secara top dowan (secara tidak demokratis dan oleh Institusi yang dibentuk secara tidak demokratis) oleh pemimpin-pemimpin yang kita beri kepercayaan untuk mewakili kita semua? Ini tanggungjawab siapa? Kedua, mungkin saja Indonesia yang diuntungkan. Setuju? Bisa tidak, oleh kaum euforistis! Tapi kenyataan yang kini berkembang, seperti intimidasi yang merajalela, terror dimana mana serta persoalan lainnya yang membentuk psikologi massa, semuanya mengindikasikan bahwa probabilitas kemenangan otonomi cukup besar. Kenapa? Kita semua perlu menyadari bahwa bilamana baju hijau tetap di Timor Timur, maka rakyat kita tidak akan sebebas mungkin menentukan pilihannya secara obeyktif. Kesimpulan ini perlu kita tarik agar kita dapat melihat persoalan secara jelas dan obeyktif dan menentukan sikap politis yang jelas, lagi keras. Selain dari faktor-fakotor seperti tersebut diatas, masih ada lagi faktor lain yang dapat mempengaruhi cara berpikir orang-orang kita yang euforistis dan subyektifistis untuk secara lebih akomodatif terjebak dalam alam permainan politik yang bernuansa kompromistis. Faktor-faktor itu adalah sebagaimana berikut : Satu, rakyat kita belum begitu matang secara politis,artinya belum mampu menganalisa secara obyektif segala permainan politik yang dimainkan oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesain dan pertahanan konflik Timor Timur. Kedua, sehingga cenderung melihat kehadiran Institusi (bukan individu) PBB di timor Timur sebagai malaikat penyelamat Timor Timur. Oleh karena keadaan ini, maka tawaran otonomi yang sedang mau disosialisasi oleh PBB merupakan suatu jebakan politik yang pintar. Kenapa, karena orang Timor Timur akan berpikir, dan mungkin saja ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Aug 1999 jam 09:32:02 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
