---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- From: Pembela Bangsa Para rekan reformis sekalian, Artikel di bawah menunjukan bahwa GOLKAR masih juga mencoba untuk bermain curang di arena politik meskipun kita telah memasuki era reformasi. Hal seperti inilah yang kita harus pengain mulai dari sekarang jangan hanya memenrangi dan mendemo KKN tapi marilah kita demo juga manuver manuver politik yang licik seperti ini. Salam joang Down with Habibie Bambang - swiss/ fl Soal Utusan Daerah MPR Agung Akui untuk Amankan Habibie Jakarta, Kompas Salah seorang menteri Kabinet Reformasi Pembangunan Agung Laksono (Menpora) mengaku, dirinya dipasang di Utusan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat (UD MPR) dimaksudkan untuk mengamankan posisi Habibie sebagai calon presiden dari Partai Golkar."Terus terang saja, salah satu tujuannya untuk mengamankan Pak Habibie sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Karena ini amanat partai, saya tunduk dan bersedia," kata Agung menjawab Kompas di DPP Golkar, Jumat (13/8), usai Rapat Koordinasi Nasional X Partai Golkar. Dijelaskan, tujuan utama dari masuknya sejumlah menteri untuk duduk di UG MPR adalah untuk menyukseskan Sidang Umum MPR. Tetapi karena Rapat Pimpinan (Rapim) Golkar mengamanatkan Habibie untuk dijadikan sebagai presiden, kata Agung, usaha memperkuatnya termasuk di UD MPR. "Saya tunduk pada kehendak partai," katanya. Tentang adanya penolakan dari daerah seperti di Sulawesi Tenggara dimana dirinya dicalonkan, Agung berharap, penolakan itu sudah tidak ada lagi. Alasannya, yang dikembangkan adalah visi nasional dan kebangsaan. Diingatkan, setiap propinsi mendapat jatah lima kursi UD MPR. Apabila Golkar meraih tiga kursi saja, katanya, bakal ada pengaturan komposisi antara tokoh daerah dan tokoh yang tidak berdomisili di daerah. "Yang penting tokoh itu bisa menangkap dan memperjuangkan aspirasi daerah," ujarnya. Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dalam tanya jawab dengan pers kembali menegaskan tekadnya untuk mengupayakan sejumlah menteri, mantan menteri dan fungsionaris Golkar menjadi UD MPR. Mereka adalah Agung Laksono (Sulawesi Tenggara), Fachmi Idris (Kalimantan Selatan), Ginandjar Kartasasmita (Jawa Barat), Theo L Sambuaga (Sulawesi Utara), mantan Mennaker Abdul Latief (Sumatera Barat), Ketua DPP Abdul Gafur (DI Aceh), Ketua DPP Marzuki Darusman (Nusatenggara Timur), dan Sekjen Tuswandi (Nusatenggara Barat). Sebaiknya daerah Menanggapi usaha DPP Golkar yang akan menggolkan sejumlah menteri, mantan menteri, dan fungsionaris partai untuk menjadi Utusan Daerah MPR (UD MPR), pakar politik Andi Mallarangeng yang ditemui Kompas di tempat terpisah mengatakan, hal itu tidak bisa dicegah dan merupakan kebijakan intern partai. Mallarangeng yang juga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) wakil pemerintah itu merasa KPU tidak perlu memberi kriteria tentang UD MPR. "Berikan saja sepenuhnya kepada DPRD I," katanya. Tentang siapa yang pantas dan berhak duduk sebagai anggota UD MPR, Mallarangeng menjelaskan, sebaiknya mereka yang mewakili aspirasi daerah. "Sebaiknya pula mereka memang berdomisili di daerah yang bersangkutan, bukan tinggal di Jakarta tetapi mewakili suatu daerah tertentu," katanya. Mallarangeng tidak menepis kemungkinan adanya tokoh daerah yang tinggal di pusat (Jakarta) dengan alasan tidak bisa berkiprah di daerah. "Bagaimana kalau orang-orang daerah menganggap itulah tokoh kami yang layak duduk di UD MPR, meskipun dia tinggal di Jakarta? Ini pun tentunya harus dipertimbangkan," kata Mallarangeng yang mengaku bicara apa adanya tanpa bermaksud mendukung usaha Golkar. Gagal ke Senayan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung dalam temu pers sehari sebelumnya mengakui, sejumlah fungsionaris DPP gagal menjadi anggota DPR karena tidak memperoleh suara yang signifikan dalam Pemilu 1999. Fungsionaris DPP yang gagal melenggang ke Senayan itu termasuk tiga Ketua DPP. Meskipun Tandjung tidak merinci nama-nama itu, sumber Kompas di DPP Golkar mengungkapkan, ketiga Ketua DPP yang gagal itu ialah Abdul Gafur (Aceh), Freddy Latumahina (Maluku), dan Aulia A Rachman (Kalimantan Tengah). Mahadi Sinambela (Sumatera Utara), anggota KPU Wakil Golkar, juga gagal menjadi anggota DPR. Tetapi dalam draft "Daftar Anggota DPR dari Partai Golkar" yang beredar di DPP, nama Aulia A Rachman dan Freddy Latumahina masih tercantum di antara 120 anggota DPR dari Partai Golkar. Sedangkan nama Abdul Gafur tidak tercantum lagi. (pep) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Aug 1999 jam 09:37:18 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
