---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 24 Agustus 1999 UNAMET Tolak 30 Kelompok Pemantau Independen dari Indonesia DILI -- Misi PBB di Timtim (UNAMET) menolak akreditasi sekitar 30 kelompok independen dari Indonesia yang ingin berpartisipasi sebagai pengamat independen pelaksanaan jajak pendapat Timtim. Alasan UNAMET, mereka dianggap perpanjangan tangan pemerintah Indonesia. ''UNAMET memiliki persepsi, kelompok-kelompok yang mengajukan diri menjadi pengamat independen itu masih terkait dengan pemerintah Indonesia, sehingga diragukan independensinya,'' kata Jubir Satgas Pelaksana Penentuan Pendapat Timtim (P3TT) Dino Patti Djalal, kepada wartawan di Dili, Senin (23/8). Ia menegaskan, kelompok-kelompok yang mengajukan diri sebagai pengamat independen itu adalah organisasi non pemerintah murni sehingga harus dihormati haknya oleh UNAMET. Penolakan akreditasi itu merupakan bentuk kecurigaan yang berlebihan, dan bertentangan dengan upaya pelaksanaan jajak pendapat yang bebas dan jujur. Ridwan, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menjelaskan pengalamannya, seluruh persyaratan telah mereka penuhi dan dinyatakan layak, tetapi belakangan ada surat penolakan dengan alasan IMM masih terkait dengan Pemerintah Indonesia. ''Kami organisasi non pemerintah (NGO) murni, dan berbagai kegiatan dan struktur organisasi kami membuktikan kami tidak terkait dengan pemerintah RI,'' katanya. Selain IMM, Dino mengungkap, UNAMET juga menolak pemantau independen dari PDI Perjuangan dengan alasan yang sama. Sementara itu Ketua Tim Pemantau Resmi Indonesia Djamaris Sulaiman mengatakan, ada sekitar 30 kelompok independen dengan anggota sekitar 320 orang dari Indonesia yang ditolak akreditasinya oleh UNAMET. Saat ini, ujar Dino, banyak kelompok pemantau jajak pendapat di Timtim yang mendapat akreditasi dari UNAMET --dari dalam negeri maupun asing-- yang jelas-jelas memihak kelompok anti integrasi. ''Sangat sulit bagi kami untuk menjelaskan hal tersebut, pemantau yang jelas-jelas anti integrasi diberi akreditasi, tetapi pemantau independen dari Indonesia tidak diakreditasi,'' katanya seraya berharap agar UNAMET meninjau kembali kebijakannya, bersikap adil dan jujur. Pada hari yang sama, Menhankam/Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto di Jakarta mengakui adanya oknum petugas UNAMET di sana sini yang bersikap tidak netral, lebih memihak anti integrasi, dalam memandang proses jajak pendapat 30 Agustus mendatang. ''Itu tidak bisa kita elakkan. Sebab, UNAMET itu terdiri atas beberapa sukarelawan dari berbagai negara ... Mungkin saja masih menempel kepentingan atau konsep-konsep pribadi,'' urainya ketika ditemui di DPR RI. Wiranto berharap masyarakat tak mudah terhasut pada serangkaian tuduhan yang ditujukan ke TNI karena dianggap membantu milisi. ''Saya katakan secara kelembagaan TNI netral. Tapi, saya tidak pungkiri masih ada satu dua oknum yang masih melakukan penyimpangan. Itu tentu akan ada sanksinya,'' katanya.(pri/ant) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 27 Aug 1999 jam 03:37:20 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
