---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk KRISMON KEDUA DATANG JIKA PARPOL TAK DESAK HABIBIE JAKARTA (SiaR, 3/9/99). Penyelesaian kasus Bank Bali tak bisa hanya diatasi secara teknis-prosedural harus ada solusi politik bersama antara parpol dan dorongan tekanan publik. Karena dampak penyelesaian secara teknis-prosedural akan menimbulkan reaksi international dan krisis moneter kedua. Demikian pernyataan sejumlah kalangan. Beberapa kalangan menilai proses audit dari perusahaan audit international Price Water-Cooper dirasa sudah telat dan hanya akan menjadi kanalisasi politik, demikian pesimisme sebagian pembicara dalam diskusi dengan tajuk konspirasi politik dibalik kasus Bank Bali, bertempat di Sumbawa Room, hotel Indonesia, Rabu (31/08)sore. Tampil sebagai pembicara adalah: Dr Ariff Arryman, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Hendardi dari PBHI, Umar Juoro salah seorang penasehat ekonomi presiden Habibie, Meilono Suwondo wakil bendahara PDI-P, Sarwono Kusumaatmaja sebagai ketua Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) dengan moderator Wimar Witular. Arryman menandaskan, akibat molornya penyelesaian kasus Bank Bali Indonesia akan mengalami krisi moneter kedua. "Setelah IMF, ADB akan diikuti oleh lembaga lain dan negara lain sebagai dampak dari kasus Bank Bali," tambahnya. Menurutnya, perlu political justified dan jangan hanya penyelesaian teknis prosedural yang hanya akan memeriksa tiga institusi itu saja (BPPN, Depkeu, dan BI). Hal itu dibenarkan Umar Juoro, Menurutnya sulit melokalisasi kasus Bank Bali tanpa melibatkan unsur politik. Hal tersebut karena pemerintah sekarang sangat powerful dan menguasai hampir 80% asset perekonomian nasional. "Bagaimana tidak, jika Rp 500 trilyun di bawah BPPN dan lembaga tersebut dibawah Depkeu. Dan Menteri Keuangan jelas di bawah presiden, ini berakibat sulitnya menepis kecenderungan penyelewengan kekuasaan, kata penasehat ekonomi presiden tersebut," ujarnya. Sebagai solusinya Sarwono mengusulkan para ketua umum parpol besar diculik saja oleh mahasiswa. Setelahnya dikumpulkan di satu tempat untuk membuat pernyataan bersama berupa desakan kepada presiden Habibie agar segera menuntaskan skandal Bank Bali. Gagasan itu disampaikannya karena cara-cara selama ini sudah tak mempan untuk pemerintahan Habibie membongkar skandal itu. Diskusi yang dipandu Wimar Witoelar ini tidak berkembang karena tidak ada perdebatan lebih lanjut. Sumber SiaR mengungkapkan agaknya para pembicara yang kebetulan semua alumnus, dan mantan aktivis Institut Teknologi Bandung (ITB) akan merencanakan follow up selanjutnya. *** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Sep 1999 jam 04:53:30 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
