---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Rakyat Merdeka, 23 September 1999 Timtim Dan Dilemanya Oleh RM Totok Wijanarko DUA opsi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada rakyat Timor Timur (Timtim), merdeka atau otonomi seluas-luasnya, terbukti telah menimbulkan gejolak baru di negeri ini. Terlebih, opsi yang ditawarkan oleh Presiden RI BJ Habibie itu, tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gejolak itu muncul, ketika hasil jajak pendapat yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Banga (PBB) melalui badan yang dibentuknya, United Nation Assistance for East Timor (Unamet), dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Namun keputusan itu ditolak oleh kelompok pro-integrasi/otonomi. Mereka mensinyalir bahwa misi Unamet selama di Bumi Loro Sae itu telah melakukan kecurangan dan memihak kelompok pro-kemerdekaan. Buntut dari rasa kecewa itu, Dili dan beberapa kota lainnya menjadi kota mati kerusuhan dan pertikaian mewarnai hampir di seluruh Bumi Loro Sae. Untuk mengantisipasi situasi-kondisi keamanan di daerah itu, pemerintah memberlakukan Undang-undang (UU) Darurat Militer. Lantas pasukan multinasional PBB atau yang biasa disebut Peace Keeping Force yang dipimpin Australia, kini sudah tiba di Timtim. Akankah kondisi keamanan dan rakyat Timtim akan lebih baik setelah kedatangan pasukan multinasional? Berbagai pendapat pro-kontra mengenai penerapan UU Darurat Militer maupun kedatangan pasukan multinasional itu, mengalir deras. Namun bila kita amati tentang kebijakan yang telah diterapkan pemerintah itu, merupakan langkah untuk menyelamatkan "muka" pemerintah RI di dunia internasional. Terkesan bahwa pemerintah bertindak dengan sungguh-sungguh untuk memulihkan stabilitas keamanan di Timtim. Karena usaha yang dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil, pemerintah akhirnya menyerahkan masalah ini ke PBB. Hal itu perlu kita cermati, diberlakukan atau tidak diberlakukannya UU Darurat Militer di Timtim, kerusuhan dan kekacauan tetap saja terjadi. Saya memang lebih setuju bila kita serahkan saja permasalahan Timtim sepenuhnya kepada PBB. Buat apa pusing-pusing memikirkannya. Toh suka atau tidak suka, Bumi Loro Sae itu akan lepas juga kesatuan kita. Keputusan untuk mengundang multinasional ke Timtim memang legakan kita, sebagai bangsa yang cinta damai. Mari kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa permasalahan di Bumi Loro Sae tidak semudah membalik telapak tangan. Biarkan rakyat Timtim menentukan nasibnya sendiri. Hal terpenting dari masalah itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan baik fisik maupun mental di wilayah Indonesia Timur, sehingga kesenjangan ekonomi antara wilayah barat dan timur tidak menjadikan pemicu munculnya gejolak disintegrasi bangsa. Jangan sampai kita dipermalukan, bila Timtim nantinya menjadi negara maju dan makmur setelah lepas dari republik ini. Sementara beberapa wilayah tetangga Timtim, seperti; Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, jauh tertinggal kesejahteraan masyarakatnya. Semoga disintegrasi bangsa hanya retorika semata. *(penulis adalah Mahasiswa UNAS, Pasar Minggu-Jakarta) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Sep 1999 jam 10:36:05 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
