---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 34/II/26 September-1 Oktober 99 ------------------------------ BEREBUT LADANG BASAH PERTAMINA (EKONOMI): Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas (RUU Migas) akhirnya masuk keranjang sampah. Pertamina dan Mentamben Kuntoro yang berseteru, saling tuduh terima suap. Perang antara Pertamina dan pemerintah soal hak pengelolaan minyak akhirnya dimenangkan Pertamina. Kemenangan itu ditandai dengan dikembalikannya RUU Minyak dan Gas (Migas) ke pemerintah yang telah dibahas selama 200 hari di DPR. Isi RUU ini sebenarnya tak terlalu istimewa. Namun telah menjadi isu "perang" antara pemerintah dengan Pertamina. Rencananya, pemerintah yang diwakili Mentamben Kuntoro akan membongkar monopoli pengelolaan perminyakan oleh Pertamina. Tetapi, (tentu) usaha itu ditentang habis-habisan Pertamina yang merasa akan kehilangan lahan basahnya. Bayangkan saja, dalam setahun Pertamina meraup tak kurang dari Rp3 triliun. Dan menurut UU Pertamina tahun 1971, seluruh urusan yang menyangkut minyak dan gas bumi, mulai eksploitasi, pengilangan hingga distribusi, dan pemasaran, tetap berada sepenuhnya di Pertamina. Berdasarkan perhitungan tahun 1997, cadangan minyak bumi Indonesia masih sebesar 9,1 miliar barel, terdiri dari 4,9 miliar barel cadangan terbukti dan 4,2 miliar barel cadangan potensial. Sementara cadangan gas bumi masih sebesar 137,8 triliun kaki kubik terdiri atas 76,2 triliun kaki kubik cadangan terbukti dan 61,6 triliun kaki kubik cadangan potensial. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan negara dari minyak dan gas bumi mencapai Rp13,5 triliun hingga Rp30,6 triliun per tahun. Dalam pembahasan RUU ini di Pansus DPR, perdebatan seru tak terelakkan. Masing-masing pihak saling menjatuhkan dengan lewat argumentasinya. Tak hanya itu, dalam perkembangannya mereka cenderung "main kayu". Bukan lagi argumen rasional yang dikedepankan, tapi saling serang persoalan-persoalan pribadi. Masing-masing saling tuduh menerima suap. Para wakil wakil rakyat pro-Kuntoro menyebutkan bahwa rekan-rekannya yang pro-Pertamina telah menerima aneka bingkisan dari Dirut Pertamina Martiono. Ada yang menerima ratusan juta rupiah melebihi pesangon dari pemerintah yang hanya Rp150 juta. Konon, ada juga yang kebagian Mercedes seri teranyar, ada pula yang kebagian pompa bensin yang tersebar di seluruh Indonesia. Atau bahkan ada juga yang umroh atau berlibur ke Hongkong dengan biaya Pertamina. Sementara di pihak lain, para anggota DPR balik menuding pemerintah telah menerima suap dari PT Caltex yang sangat diuntungkan oleh RUU Migas ini. Menurut Jusril Jusran, salah seorang anggota Komisi V, Kuntoro sangat bersemangat mengegolkan RUU tersebut lantaran ada sponsor di belakangnya. Kuntoro disebut-sebut kerap melakukan pertemuan dengan kontraktor bagi hasil terbesar di negeri ini di Hotel Dharmawangsa-Jakarta Selatan. "Semua orang Pertambangan tahu yang ketemu Kuntoro itu orang-orang Caltex," katanya. Kuntoro telah memberikan janji-janji manis berupa konsesi bisnis kepada kontraktor penghasil 75.000 barel minyak sehari itu. Pertikaian (Mentamben, Dirut Pertamina dan pimpinan fraksi DPR RI) itu sempat ditengahi Presiden Habibie. Mereka masing-masing diundang kerumah kediaman Habibie di Patra Kuningan. Dalam pertemuan itu, Habibie memutuskan pemerintah akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut, dengan catatan Pertamina tetap harus diberi peranan. Hanya saja, "jalan tengah" itu tak jadi digunakan. Pertamina memang salah satu dari sekian banyak BUMN yang paling basah dan sekaligus lahan korupsi besar-besaran. Beberapa bulan silam, media massa memberitakan temuan hasil audit kantor akuntan internasional PriceWaterhouse Coopers (PwC) tentang kebocoran sebesar US$6,1 milyar di Pertamina, atau Rp43 triliun, dua kali lipat lebih dibandingkan penerimaan negara dari pajak minyak dan gas dalam APBN 1999/2000 yang cuma Rp21 triliun. Kebocoran itu berlangsung sejak pengajuan proyek, tender, pembelian barang, pencairan dana sampai ke pembayaran pada kontraktor. Angka-angkanya pun digelembungkan (mark up) 300-400%. Betapa tidak? Sebuah sekrup yang harga normalnya hanya US$2-US$3, dipompa menjadi US$10. Itulah sebabnya PwC menemukan pembengkakan nilai proyek hingga 2.000% pada optimalisasi sumur-sumur tua di Jambi, Sorong, dan Cepu. Untuk keperluan ini, BUMN tadi mengeluarkan biaya mencapai US$1 miliar. Padahal, PwC menilai biaya yang dikeluarkan cukup US$50 juta. Para pelakunya adalah elit-elit Pertamina yang kongkalikong dengan penguasa. Mulai dari Ibnu Soetowo, Faisal Abda'oe yang berkolusi dengan keluarga Cendana, hingga Martiono dengan Habibie. Di tengah-tengah krisis ekonomi mereka bisa tetap hidup foya-foya dengan uang negara. Tak usah heran, kalau ada yang mau 'berantem' karena ini. Seperti anjing berebut tulang. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 28 Sep 1999 jam 13:11:34 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
