---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 34/II/2-8 Oktober 99 ------------------------------ LUKA '65 MASIH MENGANGA (POLITIK): Setelah 34 tahun, pembantaian massal 1965-1966 masih belum dipertanggungjawabkan. Soeharto tetap tak tersentuh. Mestinya, MPR hasilkan Tap tentang pengusutan crimes against humanity ini. Gerbang milenium baru sudah di depan mata, namun masih bertumpuk `PR' tersisa. Kegagalan pemerintahan Habibie menjalankan amanat TAP MPR Nomor XI tahun 1998 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", khususnya untuk mengadili mantan Presiden Soeharto, membuat beban negara semakin berat. Bagaimana tidak? Demi membangun kembali reruntuhan ekonomi pasca krisis moneter, tak bisa tidak, mesti melalui perombakan mendasar budaya KKN yang terlanjur mengakar. Dan karena kegagalan ini, agenda-agenda lainnya pun terpaksa mengalami penjadwalan kembali -untuk kemudian ditindaklanjuti oleh MPR RI periode 1999-2004. Padahal, persoalan negara ini bukanlah ekonomi semata. Masih ada lagi persoalan politik, hukum, sosial-budaya yang menunggu diselesaikan. Ada pula tugas besar untuk meluruskan sejarah perjalanan bangsa ini, yang telah berpuluh tahun dimanipulasi dan meninggalkan luka menganga dalam jiwa rakyat Indonesia. Warisan 'kekerasan' yang tak pernah terungkap tuntas ini, selalu menghantui bahkan masih dapat 'meledak' sewaktu-waktu. Upaya mengadili mantan presiden Soeharto misalnya, sebetulnya, tidak cukup hanya dengan mengaitkannya dengan persoalan KKN. Sebagaimana halnya Augusto Pinochet, Pol Pot atau Slobodan Milosevic yang dituduh melakukan crimes against humanity, begitu pula kiranya dengan pengadilan terhadap Soeharto. Besarnya uang yang diambil Soeharto selama berkuasa, masih lah belum seberapa nilainya dengan jumlah nyawa manusia yang melayang pada periode yang sama. "Jika uang yang dijarah dari negara anda terlalu besar, Anda masih bisa mencari gantinya. Mintalah pengampunan utang," ujar seorang wartawan Radio Nasional Swiss yang selalu memperhatikan masalah Indonesia. "Tapi, jika satu saja jiwa melayang akibat pembantaian, Anda tak bisa menggantinya," katanya lagi. "Apalagi jika sampai ribuan atau ratusan ribu." Peristiwa pembantaian yang mengikuti pengambilalihan kekuasaan oleh militer dari tangan Soekarno di tahun 1965, adalah sebuah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Bertrand Russell, filsuf besar asal Inggris melukiskan kepedihan peristiwa itu pada tahun 1966: ".hanya dalam empat bulan, jumlah orang yang terbunuh di Indonesia, lima kali lipat lebih besar dibandingkan yang terjadi di Vietnam selama 12 tahun." The Washington Post pada tahun yang sama memperkirakan angka kematian mencapai 500.000 jiwa. Sementara sumber-sumber lain, meyakini angka 600.000 hingga 1 juta jiwa. Menurut para saksi mata, antara tahun 1965 hingga 1966, pembantaian yang dilakukan terhadap para elit maupun kader Partai Komunis Indonesia, dilakukan dengan sangat sadis. Dikatakan bahwa, sungai-sungai besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur berubah warna menjadi merah akibat darah manusia. Mantan diplomat AS di Indonesia yang bekerja sebagai anggota US Embassy's political section, Robert J. Martens, kepada Kathy Kadane dari State News Service, mengakui telah menyuplai informasi tentang 5.000 nama pimpinan teras maupun kader-kader PKI pada pihak angkatan darat Indonesia. "Informasi itu sangat membantu angkatan darat," ungkapnya. "Mereka kemungkinan besar telah membunuh banyak orang, dan tangan saya mungkin juga jadi berlumuran darah karenanya." Menurut Martens lagi, informasi itu, selama beberapa bulan diberikan secara teratur pada Tirta Kentjana ("Kim") Adhyatman, ajudan Adam Malik. Dari Kim, informasi tersebut diberikan ke Adam Malik -yang kemudian menjadi menteri luar negeri dan wakil presiden di era Soeharto-, yang kelak meneruskannya ke Kostrad, markas Soeharto. Mantan deputi CIA di Jakarta (1965), Joseph Lazarsky, mengakui, dari markas Soeharto-lah, pihak AS mengetahui siapa saja orang-orang PKI yang telah ditangkap dan dibunuh. "Kami mempunyai laporan yang cukup bagus di Jakarta tentang siapa saja yang sudah 'diambil." Ungkapnya lagi, "Angkatan darat mempunyai sebuah "daftar tembak" antara 4.000 hingga 5.000 orang." Lazarsky juga mengaku tahu persis bagaimana perlakukan pada para tahanan yang ditempatkan di rumah-rumah tahanan. "Kami tahu, beberapa di antaranya (tadinya) akan dibiarkan tetap hidup, dan dihindarkan dari pengadilan. Namun, Soeharto dan pembantu-pembantunya juga mengatakan, jika kamu membiarkan mereka hidup, kamu harus memberi mereka makan." Karena begitu banyaknya orang-orang PKI yang terbunuh, pada akhir Januari 1966, analis CIA di Washington mengambil kesimpulan bahwa "kepemimpinan PKI telah berhasil dihancurkan." "Tak ada yang peduli, dengan pembantaian massal itu, selama korbannya adalah orang-orang komunis," demikian kesimpulan Howard Federspiel, yang pada tahun 1965 bekerja pada Biro Intelejen dan Riset, Kementerian Luar Negeri AS. Keterkaitan antara CIA dengan Soeharto pada pertengahan tahun 60-an itu, dengan sendirinya menimbulkan dugaan kuat bahwa ia juga tersangkut dan bertanggungjawab terhadap rencana 'pendongkelan' Presiden RI pertama, Soekarno. AS seperti diakui oleh CIA sendiri, mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan Soekarno yang dianggap 'ancaman', karena kedekatannya dengan dua kutub komunis dunia, China dan Uni Sovyet. Soeharto sendiri menurut San Francisco Chronicle (edisi 24/9/83), sejak Mei 1965 telah mendapatkan bantuan peralatan militer dari Angkatan Udara AS, melalui Lockheed. Secara formalnya, yang terjadi adalah 'penjualan' senjata ke pihak Indonesia, namun belakangan diketahui CIA membayar ganti rugi pada Lockheed lewat apa yang disebut 'komisi' pada AU-AS (The Arms Bazaar, Anthony Sampson, 1977). Ada banyak versi tentang peristiwa '65, termasuk versi angkatan darat yang menuduh PKI sebagai satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab. Namun, tak satupun yang terang-terangan membantah keterlibatan militer di bawah pimpinan Soeharto dalam pembantaian ratusan ribu nyawa manusia. Hingga kini, tak ada pertanggungjawaban terhadap tragedi berdarah itu. Dan luka itu, masih terus menganga. Betapapun pedihnya, tragedi itu harus diungkap. Bukan karena dendam, tapi karena kita mesti memberi pelajaran bahwa yang bersalah, harus mendapat hukuman yang setimpal. Supaya kekerasan tidak lagi terulang, di Aceh, Timor Timur, Tanjung Priok, Irian Jaya dan di Jalan Sudirman. Supaya kita pun tak mencontoh jalan kekerasan setiap kali menghadapi masalah. Kiranya, anggota baru MPR yang akan segera bersidang, tak melupakan soal ini. TAP MPR tentang pengusutan dan pertanggungjawaban pembantaian massal tahun 1965-1966, mesti bisa dihasilkan. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 4 Oct 1999 jam 08:23:27 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
