---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 35/II/10-16 Oktober 99 ------------------------------ GINANDJAR & HASHIM 'KESTRUM' PAITON (POLITIK): PLN ogah membeli listrik Paiton I. Ginanjar Kartasasmita dan Hashim Djojohadikusumo bakal pusing. Ini puncak kekesalahan PT PLN. Kamis, 7 Oktober lalu, perusahaan listrik milik negara itu memutus kontrak dengan pemilik pembangkit listrik swasta Paiton I, PT Paiton Energy. Di zaman Orde Baru, PT Paiton Energy adalah salah satu dari 27 perusahaan listrik swasta milik keluarga dan kroni Soeharto, yang menggerogoti PLN. PT Paiton Energy dimiliki konsorsium yang terdiri dari Mitsui (32,5 persen), Edison Mission (40 persen), General Electric (33,3 persen), PT Batu Hitam Perkasa (15 persen). Akan halnya PT Batu Hitam Perkasa dimiliki PT Catur Yasa/PT Wahanaputra Aluraya, perusahaan milik keluarga Ginandjar Kartasasmita (33,3 persen), PT Tirtamas Maju Utama, milik Hashim Djojohadikusumo (33,3 persen) dan PT Swabara Bumi (33,3 persen). Penyertaan modal "pribumi" ini merupakan modal kosong berkat jasa keluarga Hashim dan Ginandjar memperoleh proyek itu. Ingin tahu keculasan PT Paiton Energy ini? Untuk mengeduk keuntungan sebesar-besarnya Paiton Energy menjual listriknya dengan harga tinggi dan dalam dolar. PLN harus membeli US$ 8,5 sen/kWh (sekitar Rp 900/kWh). Padahal PLN bisa menjual listriknya sebesar Rp 223/kWh (US$ 3,2 sen). Kalau PLN harus menjual lagi listrik Paiton ke konsumennya tetap sebesar Rp 223/kWh maka ya harus nombok. Padahal PLN masih harus memelihara instalasi-instalasi mereka yang digunakan untuk menyalurkan listrik Paiton. Sampai Agustus lalu, Paiton menagih PLN untuk listrik yang belum digunakan PLN, sebesar US$ 49 juta. Dengan harga per kWh yang mahal itu, setahunnya PLN harus membayar Paiton sebesar US$ 598 juta. Nah, dana untuk membayar listik Paiton selama dua tahun saja, sebenarnya bisa dipakai PLN untuk membangun sebuah pembangkit listrik setara dengan Paiton I (kapasitas 2 x 615 MW). Begitu seterusnya, sehingga setiap dua tahun uang yang dibayarkan PLN bisa dipakai untuk membangun pembangkit lagi. Jelas, ini pemerasan. Dalam lima tahun, Paiton sudah untung. Kemudian tahun-tahun berikutnya, Paiton I jadi tambang emas. Bayangkan, mulai tahun keenam, setidaknya para pemilik Paiton Energy akan meraup keuntungan sedikitnya US$ 500 juta (atau Rp 3,5 triliun). Keuntungan karena keculasan, Paiton Energy lainnya, adalah cara mereka memasok batubara untuk proyek listrik tenaga uap itu. Batubara itu dipasok oleh PT Batu Hitam Perkasa (Hashim dan Ginandjar), dengan harga US$39,72 per ton. Harga ini terlalu mahal, karena harga batubara Banjarmasin hanya sebesar US$22 per ton. Sementara harga batubara Asia sebesar US$24 per ton. PLN sendiri membeli batubara untuk pembangkitnya yang juga di Paiton hanya sebesar Rp173 ribu per ton (US$24). Batubara yang dipasok Batu Hitam Perkasa dibeli dari PT Adaro Indonesia. Ingin tahu siapa salah satu pemilik PT Idaro? Tak lain adalah Hashim sendiri dan Siti Hediyati Prabowo (ipar Hashim yang juga anak perempuan Soeharto). Siapa yang paling untung? Ya Hashim yang ikut andil di PT Paiton Energy, PT PT Batu Hitam Perkasa dan PT Adaro Indonesia. Karena "pemerasan" ini, PLN membatalkan perjanjian jual beli listrik dengan PT Paiton Energy. Direktur PLN, Adhi Satriya mengatakan, perjanjian yang dilakukan Direktur Utama PLN terdahulu (Ir Zuhal, kini Ketua BPPT), yang menyetujui harga penjualan itu dibuat dengan terpaksa karena tekanan dari Presiden Soeharto. Karena dibuat dengan terpaksa, maka sesuai hukum perdata Indonesia, pihak yang merasa ditekan berhak membatalkan perjanjian itu. "PLN membatalkan perjanjian itu atas nama rakyat, karena kalau PLN meneruskan perjanjian itu, rakyatlah yang harus menanggung harga listrik PT Paiton Energy yang mahal itu," ujar Adhi. PLN sebenarnya sudah mengajukan penawaran ke PT Paiton Energy, untuk memperbaiki perjanjian terdahulu. Penawaran baru itu dinilai menguntungkan semua pihak, baik PT Paiton Energy, PLN maupun konsumen. Namun, penawaran PLN itu ditampik PT Paiton Energy yang ngotot agar perjanjian terdahulu dilanjutkan, kendati membebani PLN dan rakyat Indonesia. Kalau PLN tak mau membeli listrik PT Paiton Energy, jelas konsursium ini akan bangkrut. Soalnya, untuk memasarkan sendiri produknya langsung ke konsumen, PT Paiton Energy harus menambah investasinya lagi, dan ini akan memakan modal yang besar. Modal baru ini untuk membangun jaringan listrik dan instalasi-instalasinya di seluruh paling tidak Jawa Timur di mana pembangkit itu berada. Ini jelas tak ekonomis, apalagi PT Paiton Energy harus bersaing dengan PLN yang sudah memiliki jaringan yang akan tertandingi. Apalagi, PT Paiton Energy harus mengantungi ijin untuk menjual listrik yang oleh peraturan hukum Indonesia hanya boleh dilakukan PLN. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 12 Oct 1999 jam 11:07:19 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
