----------------------------------------------------------
FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL:
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
----------------------------------------------------------

Precedence: bulk

CATATAN PERJALANAN DI BUMI LORO SA'E (11)

Dear Joko dan Riri,

Apa komentar kalian setelah membaca profil pendukung pro otonomi yang aku
ceritakan dalam suratku kemarin? "Mereka itu sampah sejarah," kata salah
seorang teman. Aku masih ingat lagak lagu Eurico ketika ia mondar-mandir di
depan Hotel Mahkota. Duh, dengan senjata otomatis lengkap dan granat di
pundaknya seperti hanya dia yang memiliki dunia ini. Selama ini aku nggak
pernah mendengar kepongahan Eurico, bahwa dia dan anak buahnya akan
menantang pasukan multi-nasional, Interfet untuk berperang demi
mempertahankan Bumi Lorosae. Aku masih akan menceritakan sosok pendukung
otonomi yang lain lagi. Tahu 'kan kalau aku semakin kangen ngobrol dan
kemudian "berantem" dengan teman-temanku. Di mana ya kira-kira Manuel, Jose
dan Ronaldo berada. Aku juga belum tahu kapan aku bisa pergi ke Bumi
Lorosae. Ri, begitu aku tiba di Dili aku pasti akan mencari Tia Flora dan
Eliza. Firasatku sih mengatakan, mereka masih hidup. Semoga Tuhan
mengabulkan doaku, agar aku bisa bertemu lagi dengan mereka.

Dear Riri dan Joko,

Tokoh lain yang dikenal sebagai pendukung fanatik pro otonomi adalah
Nazario Vital de Cortereal. Ia lahir di Hato Udo Kab. Ainaro. Pada zaman
Portugis, Nazario hanya mengenyam pendidikan  sampai tingkat SMP. Pada awal
invasi tahun 1976, ia pindah ke Same Kab. Manufahi bersama ibundanya. Di
Same ia menjadi pegawai pemerintahan dan menduduki beberapa jabatan resmi.
Antara lain, sebagai anggota DPRD TK II Manufahi yang  kemudian menjadi
kepala bagian di Sekretariat Pemerintah Daerah TK II Manuifahi. Tujuh tahun
silam ia diangkat menjadi Assisten I Bidang Pemerintahan (Tata Praja)
Setwilda Manufahi.  Pada tahun 1997, ia menjadi kandidat Bupati Manufahi
bersama dengan Nazario Tilman de Andrade (bupati Manufahi sebelum Timor
Lorosae porak poranda). Nazario gagal dalam pemilihan itu karena ia tidak
didukung oleh ABRI. Menyusul kegagalan dalam pemilihan bupati, Nazario lalu
dimutasikan menjadi Assisten II Bidang Administrasi dan Keuangan di
Setwilda TK II Manufahi. Sejak saat itulah, ia aktif  sebagai anggota SGI
di Manufahi  dan terlibat langsung dalam kegiatan intelijen TNI.  Pasca
kebijakan dua opsi, Nazario dengan dukungan SGI dan Kopassus mendirikan
kelompok milisi ABLAI (singkatannya keren: Aku Berjuang Lestarikan Amanat
Integrasi). Dan atas dukungkan materi dan persenjataan dari SGI dan
Kopassus ia kemudian mendirikan cabang ABLAI di berbagai kecamatan. Lewat
aktivitas ABLAI  Nazario bersama  SGI, Kopassus, dan Polri selalu
melancarkan teror dan intimidasi terhadap penduduk sipil di kabupaten
Manufahi.

Kalian pasti bertanya-tanya, tak adakah kelakuan yang terpuji dari para
tokoh ini. Mungkin saja ada tapi aku mau menunjukkan pada kalian, beginilah
sosok manusia pendukung pro otonomi. Semoga dengan paparan mereka itu
kalian tak mudah terkecoh dengan propaganda yang selama ini dilakukan oleh
sejumlah tokoh pro Jakarta. Suatu hari nanti aku pasti akan menceritakan
pula para tokoh pendukung kemerdekaan. Aduh, sudah berapa janjiku pada
kalian? Tolong ingatkan aku, bagian apa saja yang belum aku ceritakan.
Maklum, akhir-akhir ini aku jadi semakin pikun.

Manuel de Sousa tentu saja tak ada hubungan darah dengan Manuel sahabatku
itu. Ia pernah menjadi anggota DPRD Liquica dari PDI pada 1992-1997.
Sebagaimana tokoh pro otonomi yang lain ia juga aktif terlibat  dalam
kegiatan intelijen bersama SGI dan Kopassus sejak tak lagi menjadi anggota
DPRD. Menyusul pengumuman dua opsi Habibie, Manuel bersama Bupati Liquica,
Leoneto Martins  dengan dukungan SGI dan TNI membentuk  kelompok milisi
Besi Merah Putih (BMP).

Joko dan Riri, aku tak mendramatisir bagaimana keterlibatan TNI dalam upaya
mengacaukan Timor Lorosae. Dari aktivitas sejumlah tokoh yang aku paparkan
ini jelas sangat transparan, bagaimana keterlibatan TNI, SGI, polisi dan
sejumlah tokoh dari Jakarta. Teror dan intimidasi selama ini pasti
dilakukan bersama antara BMP dan TNI.   Pembantaian Liquica yang terjadi
pada 5-6 April 1999, yang menelan puluhan korban (sekitar 50-an) jiwa dan
100 orang dinyatakan hilang di Gereja Liquica  hanyalah satu contoh
kekejaman BMP yang diorganisir oleh militer Indonesia. Milisi BMP ini
dikenal sangat kejam dan sadis . BMP tidak hanya melakukan  kegiatannya di
Liquica, tapi juga merambah sampai ke Dili, Maliana, Suai dan Oekusi.
Milisi ini sangat aktif terlibat dalam pembumihangusan Timor Lorosae
bersama-sama dengan Aitarak. Soal penyerbuan dan pembantaian di Gereja
Liquica ternyata aku lupa menceritakan pada kalian.

Leoneto Martins dikenal pula sebagai salah seorang penasihat Manuel Sousa,
pimpinan BMP di Liquica. Dalam kapasitasnya  sebagai Bupati  KDH. TK. II
Liquica, Leoneto mempunyai hubungan yang sangat baik dengan militer.  Atas
koordinasi dengan SGI dan Kopassus, Leonito mempercayakan pimpinan milisi
BMP kepada Manuel Sousa. Ia pun terlibat secara aktif dalam merancang
kegiatan-kegiatan milisi BMP di Liquica maupun di luar wilayah Kab.
Liquica. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia pernah duduk sebagai camat di
Kec. Maubara. Ia menyelesaikan pendidikan menengah  pada zaman Portugis
kemudian melanjutkan  pendidikannya ke APDN di Jakarta. Begitu selesai
kuliah ia segera kembali ke Timor Lorosae dan langsung diberi jabatan
sebagai camat. Leoneto dikenal sebagai seorang camat yang memiliki reputasi
sebagai koruptor.  Kebiasaan korupsi ini berlanjut tatkala  ia menjabat
sebagai bupati.  Selama proses referendum, Leoneto semakin beringas dalam
melakukan korupsi  demi "menghidupkan" kegiatan milisi BMP. Bersama anggota
FPDK lainnya,  mereka melakukan "tour otonomi" pada bulan Mei dan Juni
1999. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menggalang opini demi memenangkan
otonomi, di kalangan  masyarakat  Indonesia. Selain  menjadi penasehat BMP,
Leoneto juga aktif berkampanye otonomi.

Jika akhir-akhir ini kalian sering menonton televisi pasti akan melihat
tampang Joao da Silva Tavares. Dalam berbagai kesempatan ia berencana
menggalang milisi dari Timor Barat dan NTT untuk mempertahankan wilayah
Bumi Lorosare untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Tavares  dikenal
sebagai kolaborator militer Indonesia semenjak awal invasi. Sejak awal
invasi, Tavares diberi jabatan sebagai bupati Maliana selama dua periode.
Jabatan lain yang diembannya adalah sebagai komandan kelompok paramiliter
yang dikenal sebagai Halilintar, atas kepercayaan dari militer Indonesia.
Pasukan  Halilintar   memiliki  peralatan senapan antara lain M-16, pistol
dan tentu saja senjata tradisional. Jauh-jauh hari sebelum diumumkannya
kebijakan dua opsi oleh Habibie milisi Halilintar dengan dukungan ABRI
telah membunuhi sejumlah penduduk sipil. Salah satu rekor Halilintar adalah
melakukan pembunuhan lima warga sipil di Kecamatan Atabae,  pada awal tahun
1998. Saat itu, Tavares dibantu oleh adiknya, Jorge Tavares yang saat ini
menjabat sebagai ketua DPRD TK. II Maliana. Mereka menangkap kelima
penduduk desa Aidabalete, Atabae yang diduga sebagai simpatisan Falintil.
Kasus ini pernah dilaporkan ke Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia, yang
kemudian mengunjungi tempat kejadian dan menemui saksi-saksi. Namun hingga
kini tidak ada tindak lanjutnya.

Selain melakukan teror, intimidasi dan pembunuhan, Tavares dikenal pula
sebagai bupati yang melakukan korupsi secara besar-besaran. Dari hasil
korupsi tersebut, ia berhasil membangun rumah mewah di berbagai  tempat. Ia
dikenal memiliki rumah mewah di Atambua, Maliana, Atabae dan Dili. Selain
memiliki sejumlah rumah atas namanya sendiri, Tavares juga  membangun rumah
yang diberikan untuk "istri-istri" simpanannya.   Dengan jabatan, harta dan
dengan bedil yang dimilikinya, Tavares tentu tak sulit memaksa dan kemudian
memperkosa sejumlah anak gadis, yang kemudian dijadikan sebagai istri
simpanannya.  Hampir di enam kecamatan di Maliana, Tavares rata-rata
memiliki dua orang istri simpanan. Selain di Maliana, Tavares juga memiliki
istri simpanan di tempat lain, seperti di Dili dan Ermera. Ia juga dikenal
sebagai seorang tukang judi kelas kakap di antara para penjudi di Timor
Lorosae, yang notabene kebanyakan adalah para pejabat pemerintah.

Pasca pengumuman referendum, Tavares dengan restu militer dan Deplu
diangkat sebagai panglima perang pro integrasi.   Restu dari Deplu  itu
diperoleh lewat lobby anaknya,  Jose da Silva Tavares, diplomat muda binaan
Deplu yang juga aktif di FPDK. Konon, pasca referendum Tavares bersama
sejumlah pimpinan kelompok milisi diundang ke Jakarta untuk bertemu secara
khusus dengan Zacky  Anwar Makarim, untuk merancang  berbagai kegiatan
kejahatan di seluruh Timor Lorosae. Selain bertemu Zacky, Tavares juga
melakukan konsultasi dengan pihak Deplu yang difasilitasi oleh anaknya.
Selain memimpin Halilintar, Tavares juga membentuk kelompok milisi di
Maliana yang dikenal dengan nama Dadurus Merah Putih (DMP). Ia secara
langsung terlibat dalam pembantaian ratusan manusia pasca referendum,
terutama  di Maliana  dan pembantaian pengungsi yang menyeberang ke Atambua.

Joko dan Riri, terus terang aku sakit kepala ketika menulis kejahatan
manusia-manusia ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa berubah menjadi
sangat kejam dan biadab seperti itu, ya. Atau, mungkin saja mereka memang
dilahirkan sebagai manusia yang haus darah, pangkat, dan kekayaan.  Tokoh
lain yang bernama Ir. Natalino Monteiro, MP. adalah seorang intelektual
muda  yang kemudian memilih menjadi pimpinan milisi. Natalino menyelesaikan
pendidikannya pada Fakultas Pertanian  Universitas  Brawijaya, Malang.
Setelah menyelesaikan kuliah, ia  kembali ke Timor Lorosae dan bekerja
pada Kandep Pertanian sambil mengajar di Fakultas Pertanian, Universitas
Timor Timur [Untim].   Selama mengajar di Untim, Natalino berambisi pula
untuk menduduki jabatan sebagai rektor. Untuk itu,  setelah mengadakan
pendekatan dengan ABRI, ia mengikuti Kursus Lemhanas di  Jakarta, pada
tahun 1996.  Tapi karena banyak pihak tidak setuju, cita-cita Natalino
sebagai rektor gagal total.  Gagal menjadi rektor, Natalino  mendapat
beasiswa untuk melanjutkan program magister pertanian di UGM.  Sekembalinya
dari Yogyakarta ia diangkat menjadi Pembantu Rektor III di Untim. Meskipun
menjabat sebagai pembantu rektor tapi reputasinya sebagai pembunuh lebih
melejit dibandingkan keberhasilannya mendidik mahasiswanya.

Semenjak memangku jabatan sebagai pembantu rektor ia juga aktif menjalin
hubungan dengan SGI. Pasca pengumuman dua opsi, bersama Joao Tavares ia
mendidirikan milisi Dadurus Merah Putih (DMP) yang beroperasi di Kabupaten
Maliana, yang bermarkas di Desa Ritabou, wilayah tempat tinggalnya. Selain
sebagai komandan DMP, ia pun menjabat sebagai ketua FPDK cabang Maliana. Ia
bahkan memfasilitasi kegiatan milisi dengan mobil kijang dan mikrolet yang
dimilikinya.  Teror, intimidasi, penjarahan harta, dan pembunuhan dilakukan
oleh DMP dibawah perintah Natalino dan Joao Tavares.  Selama menjalankan
tugasnya dalam proses referendum, Natalino dikawal oleh sejumlah orang
dengan senjata lengkap.  Ulah dan sepak terjang Natalino semakin mengganas
setelah referendum usai dilakukan. Ia bersama Joao dan pimpinan milisi yang
 lain dengan dukungan militer membakar, merusak, menjarah  dan membunuh
penduduk sipil di Maliana. Salah satu korbannya adalah Pastor Francisco
Tavares,  Pastor Paroki Maliana.

Kali ini aku cerita tentang Mario Vieira yang menjadi anak binaan  Prabowo
semenjak  tahun 80-an. Ia dibawa ke  Jakarta dan  disekolahkan hingga
menyelesaikan kuliah.   Karena pada saat  Prabowo bertugas di Timor Loroae
menantu Soeharto itu banyak dibantu oleh ayah Mario, Claudio Vieira  yang
menjabat sebagai bupati  Lospalos. Selesai  menyelesaikan kuliah di
Jakarta, atas biaya dan lobby Prabowo, Mario melanjutkan   pendidikan
masternya di Amerika Serikat. Sekembalinya dari Negeri Paman Sam, Mario
bekerja pada kantor Bappeda Tk. I Timor Timur dan menjadi penasehat
Gubernur Abilio Soares. Ia dipersiapkan oleh Prabowo menjadi Gubernur Timor
Timur. Kalian tahu, selama ini ia dikenal sebagai seorang informan SGI dan
Kopassus. Kegiatannya tentu saja sejalan dengan kegiatan ayahnya, Claudio
yang sering terlibat dalam operasi-operasi militer di Bumi Lorosae.
Memasuki  proses referendum, Mario pun aktif dalam kegiatan FPDK. Ia
bersama  Basilio menjadi juru bicara FPDK. Hampir setiap hari, Mario
mengeluarkan pernyataan lewat STT dan Timor Romansa, tabloid FPDK yang
mengencam dan menghasut masyarakat agar melakukan berbagai tindak
kekerasan. Karena itu tak heran jika FPDK diubah singkatan oleh anak-anak
muda di Timor Lorosae: Forum Pencari Duit dan Kekuasaan.  Kalian masih
ingat, 'kan?

Seperti halnya Mario, Castro da Silva adalah seorang intelektual muda pro
otonomi. Pada waktu invasi, Castro bergerilya di hutan. Ia bahkan  pernah
menjadi pembantu dekat Xanana selama berada di hutan. Setelah "menyerah"
dari hutan, ia  sempat bekerja pada kantor gubernur.  Kemudian atas biaya
Pemda Timor Timur  ia bisa  melanjutkan studi  di UGM. Ia berhasil
menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan kembali  bekerja di kantor
Gubernur Timor Timur. Sejak saat itu,  ia dipakai sebagai salah seorang
think  thank oleh kelompok pro integrasi, terutama FPDK hingga memasuki
proses referendum. Sebagaimana halnya Basilio, Castro juga tak menginginkan
referendum dilaksanakan di Timor Lorosae. Alasannya, rakyat Timor Lorosae
cukup diberi  kesempatan untuk berdiskusi untuk kemudian  menerima paket
otonomi yang disetujui antara Pemerintah Indonesia, Portugal dan PBB.
Rakyat tidak perlu diberi kesempatan memilih alternatif kedua, yakni
merdeka. Sejak saat itulah, segala fasilitas diterima Castro, antara
mendapat mobil dan dompetnya pun semakin tebal. Dan sebagai pengasuh
tavloid Romansa tentu saja Castro semakin aktif mengkampanyekan ide-ide
kelompok pro otonomi. Kalian pasti sedih membaca tabloid Romansa. Sebab,
isinya cuma propaganda dan propaganda pro otonomi. Ia juga banyak memberi
masukan berbagai kegiatan milisi pro otonomi, terutama di Dili.

Riri, aku lupa cerita pada kamu. Beberapa waktu lalu ketika aku mampir di
Jakarta aku ditraktir Ita bersama Sisca dan Nasir, dan tentu saja aku minum
es cendol. Ternyata minuman yang aku impikan selama aku berada di Bumi
Lorosae itu tak senikmat yang aku bayangkan selama aku berada di sana.
Jangan ngomongin makanan melulu ah, karena aku jadi semakin gendut selama
aku kembali dari Dili. Kamu tahu 'kan, kalau aku stres dan senewen aku
pasti jadi doyan makan. Aku lanjutkan suratku kali ini agar kalian mengenal
Ir. Filomeno de Jesus Hornay. Ia juga dikenal sebagai intelektual pro
otonomi yang aktif dalam FPDK. Ia menyelesaikan pendidikan pada SPMA Bogor
ketika zaman invasi. Setelah itu ia bekerja sebagai pegawai negeri pada
Kantor Dinas Pertanian Tk. II Maliana. Ketika Universitas Timor Timur
dibuka pada tahun 1986, ia  melanjutkan pendidikan  pada Fakultas
Pertanian. Setelah menyelesaikan kuliah, ia mengajar pada almamaternya.
Saat menjadi dosen di Untim itulah  Filomeno  bersua dengan Natalino yang
kemudian menjadi sahabat karibnya.

Semasa kuliah  Filiomena  pernah memimpin demonstrasi menentang kunjungan
Kapal Lusitania Expreso, yang saat itu membawa penumpang dari Portugal dan
Australia  untuk menabur bunga di Santa Cruz sebagai wujud duka  atas
terjadinya pembantaian yang menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka.
Sejak saat itu, ia mulai membangun kontak dengan SGI.   Atas bantuan Pemda
Timor Timur dan militer, Filomeno lolos seleksi  melanjutkan kuliah di
Selandia Baru.  Ia  berhasil memperoleh gelar magister pertanian pada salah
satu universitas di Negeri Kiwi itu. Sekembalinya ke Timor Lorosae, ia
bekerja pada Kanwil Pertanian Tk. I Timor Timur dan tetap mengajar di
Untim. Bersama sejumlah tokoh integrasi ia pernah memberi testimoni di
Komite Dekolonisasi PBB pada 1998. Sebelum Bumi Lorosae dihanguskan,
Filomeno menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Untim.  Selain itu, ia
menjabat pula sebagai Direktur STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi), di Dili,
tempat Eurico Guterres kuliah. Filomeno  bersama Natalino menjadi musuh
besar mahasiswa Untim dan STIE, karena kegiatan intelijen yang mereka
lakukan bersama SGI.  Sebagaimana tokoh lainnya, sebelum proses referendum
ia aktif berkampanye mendukung pro otonomi bersama FDPK. Ia pun aktif
membantu Natalino dalam kegiatan DMP di Maliana.

Sebagai diplomat muda Jose da Silva Tavares menjadi pembantu setia
Francisco Lopes untuk propaganda tentang  Timor Lorosae di luar negeri. Ia
juga berhasil menyelesaikan pendidikan menengah pada zaman Portugis.
Setelah invasi, ia melanjutkan pendidikan pada Fakultas Sosial dan Politik,
Universitas Padjajaran Bandung. Setelah itu, atas biaya pemerintah Jakarta,
ia melanjutkan kuliah pasca sarjana  pada salah satu universitas di
Australia. Sekembalinya dari Negeri Kanguru, ia bekerja di Departemen Luar
Negeri.  Kemudian ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Belgia. Sejak  saat
itulah ia membantu Lopes da Cruz dalam berbagai forum internasional. Ia
dijadikan alat oleh Jakarta  untuk propaganda mengenai masalah Timor
Lorosae. Menyusul kebijakan  dua opsi, Jose pun kembali ke Dili bersama
Lopes da Cruz dan kemudian bergabung dengan FPDK. Seperti halnya
kawan-kawannya, Jose Tavares pun sejak awal melancarkan propaganda menolak
referendum di Bumi Lorosae. Selain aktif di FPDK, ia juga membantu ayahnya,
Joao Tavares mengatur kegiatan Dadurus Merah Putih (DMP) di Maliana.
Mobilitas  diplomat  muda ini cukup tinggi selama proses refendum. Ia
melakukan propaganda di Jakarta, mengurus kegiatan FPDK di Dili, dan
membantu kegiatan DMP di Maliana.

Menjelang proses referendum Martinho Fernandez seperti mendapat durian
runtuh. Ia diangkat sebagai Bupati Viqueque menggantikan saingannya, I
Ketut Lunca. Ia tenu saja bahagia karena ambisinya terkabul. Karena sejak
lima tahun  lalu, ketika pencalonan bupati Viqueque ia sudah berambisi
untuk menduduki posisi tersebut.  Tapi ia gagal karena saingannya itu
berasal dari militer. Masyarakat luas mengenal Martinho sebagai seorang
anggota kehormatan Kopassus. Untuk itu ia diberi senjata dan  mendapat
"lisensi" membunuh siapa saja yang dianggap menentang   integrasi.  Ia
aktif dalam berbagai operasi penangkapan dan pembunuhan aktivis pro
kemerdekaan.  Salah satunya adalah keterlibatannya bersama Armindo Mariano,
pimpinan Aliansi Pro Otonomi dalam upaya membunuh Uskup Belo beberapa tahun
lalu. Memasuki  proses referendum, Martinho banyak bermain di belakang
layar dalam mendukung kegiatan milisi pro otonomi, terutama kelompok  59/75
Junior di Viqueque. Jok,  milisi ini bukan barang baru.

Herminio da Silva selain bekerja sebagai pegawai negeri juga menjabat
sebagai  Ketua Pusat KUD Timor Timur. Jangan kaget, ia dikenal pula sebagai
tokoh  garis keras  pendukung otonomi. Berbagai ancaman lewat
pernyataan-pernyataannya hampir setiap hari menjadi  headline STT dan
Tabloid Romansa. Dalam jajaran pro otonomi, Herminio ditunjuk menjadi
Kepala Staf Pasukan Integrasi.  Selain di Dili,  Herminio juga bersama
rombongan FPDK gencar melakukan kampanye di Jakarta setelah diumumkannya
kebijakan dua opsi itu. Dalam melakukan berbagai tindak  kekerasan, ia
selalu melakukan koordinasi dengan Joao Tavares, Eurico. pimpinan  politik
pro otonomi lainnya dan pimpinan SGI serta Kopassus.

Joko dan Riri, jika kalian mendengar bantahan sejumlah petinggi TNI jangan
menunjukkan bukti-bukti ini pada mereka. Mereka pasti mengetahui dengan
baik bagaimana keterlibatan TNI dalam aktivitas milisi yang selama ini
membunuhi rakyat sipil. Bukan karena memang selama ini mereka gemar
membohongi rakyat dan seolah-olah tindakan mereka itu bersih, tapi sejumlah
jenderal akhir-akhir ini menjadi sangat senewen. Apa sebab? Kalian tahu,
Komisi Pencari Fakta (KPF) PBB akan menyelidiki kejahatan terhadap
kemanusiaan di Bumi Lorosae pasca referendum. Tim ini akan melakukan
investigasi permulaan terhadap laporan-laporan tentang pembantaian yang
dilakukan oleh milisi, TNI dan Polri terhadap warga sipil di sana.  Tim
yang terdiri dari pakar hukum termuka di dunia itu akan mengadakan dialog
dengan Komnas HAM, bertemu dengan beberapa tokoh pemerintahan dan TNI untuk
menerima masukan sebelum mereka berangkat menuju Timor Lorosae.

Kedatangan komisi tersebut pasti membuat sejumlah jenderal yang terlibat
dalam aksi pembantaian di Timor Lorosae tak nyenyak tidur. Sebab, sebelum
mereka ke Jakarta para anggota komisi itu sudah menerima warning dari
lembaga-lembaga dunia yang punya data konkrit soal pembantaian tersebut.
Bahkan beberapa jenderal namanya sudah diinventarisir oleh komisi itu
sebagai dalang dan pembuat skenario pembantaian di Bumi Lorosae. Kita tentu
 malu karena dikenal sebagai bangsa pembunuh. Ya, mau apa lagi. Biarkan Tim
Pencari Fakta dari PBB ini bekerja dengan tenang untuk mengumpulkan
bukti-bukti kejahatan para jenderal itu. Dan aku amat setuju jika kelak
mereka dihukum sesuai dengan tindakannya yang brutal dan sadis itu. Apa
komentar kalian?

Joko dan Riri, mungkin aku agak lama tak menulis surat untuk kalian. Aku
diajak piknik keluarganya Manda. Mereka akan bepergian ke Pantai Carita.
Setelah itu aku akan melanjutkan menulis hasil penelitianku yang selalu
saja tertunda. Sampai di surat mendatang.

Bogor, 11 Oktober 1999

Salam kangen,

Pratiwi

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 13 Oct 1999 jam 15:22:23 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke