---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk ANGGOTA FRAKSI TNI-POLRI AKAN PEROLEH KPLB JAKARTA, (TNI Watch!, 13/10/99). Salah satu kebanggaan menjadi anggota TNI, adalah ketika memperoleh KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa). KPLB biasanya diberikan kepada prajurit yang berjasa besar dalam medan perang, misalnya tetap memberikan perlawanan gigih, walaupun dalam posisi terdesak. Atau dalam kondisi sulit, tetap berusaha menyelamatkan kawan-kawannya yang luka. Oleh karenanya keputusan KPLB hanya dikeluarkan dengan pertimbangan khusus. Contohnya adalah tim yang membebaskan sandera di Mapnduma (Mei 1996) lalu, seluruh anggota tim memperoleh KPLB, seperti (dengan pangkat baru) Kol Inf Chairawan (Komandan Yon 22 Grup 2 Kopassus) dan Letkol Inf Musa Bangun (Danyon Linud 328/Kostrad). Satu hal yang pasti, KPLB itu sangat selektif, tidak asal beri alias diobral. Soal KPLB yang bakal diobral itulah yang mengundang keprihatinan kita. Ceritanya begini, untuk memuluskan duet Habibie-Wiranto, perlu mendapat dukungan seluas-luasnya dari anggota DPR. Selain dari Golkar, duet Habibie-Wiranto mengharapkan dukungan penuh dari anggota Fraksi TNI-Polri, yang berjumlah 38 orang. Sebagai balas jasa atas dukungan penuh terhadap Habibie-Wiranto itulah, seluruh anggota Fraksi TNI-Polri akan memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Bukan hanya kalangan awam, kalangan TNI pun akan sedih mendengar rencana "obral" pangkat tersebut. Seperti Letjen TNI Purn Kemal Idris, yang pernah mencak-mencak, ketika Suharto dan AH Nasution diberi pangkat Jenderal Besar (bintang lima). "Kenaikan pangkat setelah orang pensiun, itu tidak ada aturannya," kata Kemal Idris kesal. Kalau KPLB jadi diberikan kepada anggota Fraksi TNI-Polri, maka kelak seluruh anggota Fraksi TNI-Polri berpangkat jenderal. Perlu diketahui, pangkat terendah yang disandang anggota Fraksi TNI-Polri adalah kolonel (empat orang). Dengan "obral" KPLB, berarti mereka telah bertindak double memalukan. Tindak memalukan pertama adalah, mereka duduk DPR tanpa melalui pemilu, tetapi ditunjuk. Ini sangatlah bertentangan dengan prinsip demokrasi di mana pun. Tindak memalukan kedua, mereka naik pangkat dan menjadi jenderal (bagi yang kolonel), dengan cara yang sangat mudah, ibaratnya tanpa keluar keringat setetes pun (apalagi darah). Itu tidak sesuai dengan tradisi KPLB, yang mensyaratkan pengorbanan (setidaknya prestasi) yang meyakinkan dari yang bersangkutan. Kalau para anggota Fraksi TNI-Polri masih memiliki harga diri, sebaiknya mereka menolak saja obralan KPLB tersebut. Tapi adakah orang yang percaya, mereka memiliki keberanian moral untuk menolak pangkat yang sudah melambai-lambai di depan mata. Setelah sekian hari Sidang Umum MPR berlangsung, semakin terasa kerancuan keberadaan TNI di Parlemen. Kini aspirasi yang berkembang untuk pemilihan presiden, adalah mekanisme "satu orang satu suara" (one man one vote), tidak lagi berdasar musyawarah atau suara tiap fraksi seperti masa lalu. Dengan sistem "one man one vote", anggota Fraksi TNI-Polri pasti akan kikuk, karena dia tidak menyalurkan suara berdasar hati nurani, tapi harus sesuai perintah atasannya, sesuai dengan asas "komando", yang juga berlaku bagi anggota TNI di legislatif. Jadi mekanisme "one man one vote" akan sia-sia, bila diterapkan pada anggota Fraksi TNI-Polri, yang terbiasa dengan garis komando. Misalnya begini, hati nuraninya mungkin memilih Megawati (sebagaimana yang diperlihatkan oleh Mayjen TNI Tayo Tarmadi), namun karena perintahnya adalah harus memilih Habibie, terpaksalah ia harus mengingkari suara hatinya. Karena Wiranto sudah resmi digandeng Habibie sebagai Calon Wakil Presiden dari Partai Golkar, maka kita layak menyimpan kekhawatiran, bahwa suara Fraksi TNI-Polri pasti akan disalurkan sepenuhnya demi kemenangan Habibie. Sebagaimana pengalaman yang sudah-sudah, kalau TNI sudah memiliki kehendak, segala cara akan mereka lakukan, asal tujuan tercapai. Bisa dengan cara yang sangat halus, misalnya membeli suara (money politic), atau cara yang kasar, seperti menteror atau memberlakukan kondisi "Siaga Satu", sebagaimana yang kini terjadi. Kalau cara yang halus dan yang kasar, biasanya diperuntukkan untuk kalangan di luar TNI. Maka kini mereka mempraktikkan cara baru dalam mencapai tujuan, yang ditujukan untuk kalangan TNI sendiri, demi mudahnya, untuk sementara praktik baru ini sebut saja "rank politic" (politik pangkat). *** _______________ TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI, dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan ketentaraan para perwiranya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama. ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Oct 1999 jam 17:13:31 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
