---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, 9 Oktober 1999 SU-MPR dan Timor Timur ANGGOTA MPR YANG mulai bersidang sejak 1 Oktober 1999, akan mencabut Tap MPR atas Integrasi Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan RI. Tetapi dengan syarat kecurangan-kecurangan Unamet harus segera diusut. Dan PBB segera menyelenggarakan pemilu, untuk terbentuknya pemerintahan Timtim yang demokratis. Demi meredam pertikaian antarkelompok di tanah Loro Sae itu, sehingga rakyat Timtim bisa melakukan rekonsiliasi atau kerukunan untuk mencapai musyawarah mufakat. Sebab data yang diumumkan Unamet, 78,5% prokemerdekaan dan 21,5% prointegrasi, sungguh tidak masuk akal dan jelas penuh kecurangan. Sebab kalau dilihat rakyat Timtim yang mengungsi ke NTT sudah mencapai 250.000 orang. Ditambah sekitar 50.000 yang mengungsi ke NTT, Bali, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain. Plus sekitar 50.000 pula anggota perlawanan prointegrasi Aitarak/BMP/Mahidi dan lain-lain, yang masih tinggal di Timtim. Jumlah sekitar 150.000 ditambah yang mengungsi ke NTT 250.000 plus yang mengungsi di luar NTT 50.000. Jadi jumlah seluruhnya 450.000 dari jumlah rakyat Timtim sekitar 850.000. Dengan demikian yang prointegrasi sebenarnya lebih 50%. Posisi kenyataan tersebut berbalik dengan yang diumumkan Unamet, membuat rakyat prointegrasi mengamuk dan menyebabkan pelanggaran HAM. Jadi siapa pemicu HAM. PBB harus bertanggung jawab atas ulah oknum-oknum Unamet yang dibentuknya. Kalau SU-MPR telah memutuskan Timtim lepas dari RI, maka perlawanan prointegrasi Aitarak/BMP/Mahidi dan lain-lain akan menghambat menuntut haknya. Untuk itu demi kedamaian rakyat Timtim, kecurangan Unamet perlu didudukkan pada proporsi yang sebenarnya. Bukan lagi mencari kemenangan prointegrasi. Sebab dengan posisi 21,55 berbanding 78,5% prokemerdekaan, tak mungkin akan ada rekonsiliasi. Prokemerdekaan berarti menang telak. Tak mungkin mereka mau bertemu, sebab yang kalah terpojokkan dan pemenang semu tetap melecehkan. Tak mungkin ada rekonsiliasi dan tak mungkin ada sharing dalam pemerintahan Timtim yang merdeka. Kalau kecurangan sekitar 40% berbanding 60% untuk prokemerdekaan, yang pro dan anti integrasi akan masih mungkin untuk melakukan rekonsiliasi demi kedamaian abadi rakyat Timtim. Dan kemenangan prokemerdekaan bukan berarti Timtim segera merdeka. Untuk itu PBB perlu segera mengembalikan pengungsi dan menyelenggarakan pemilu, demi terbentuknya pemerintahan demokrasi. Sehingga semua pihak senang, rakyat Indonesia gembira dan veteran Seroja pun akan rela. Bumi Loro Sae merdeka dengan damai. MOELYONO Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 15 Oct 1999 jam 10:32:36 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
