---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Stockholm, 20 Oktober 1999 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum wr wbr. KEKUASAAN ATAU AMANAH Ahmad Sudirman XaarJet Stockholm - SWEDIA. Tanggapan untuk Capres Gus Dur, Capres Akbar Tanjung dan Capres Megawati. Pagi ini, Rabu, 20 Oktober, pukul 6.00 pagi bertepatan dengan pukul 12.00 WIB, ketika tulisan ini dibuat, BJ Habibie capres dari Golkar digantikan secara resmi oleh Akbar Tanjung dan sekaligus ikut bersaing untuk merebut kekuasaan di Daulah Pancasila dengan UUD 1945-nya yang sekuler dengan capres lainnya, Gus Dur yang tetap tidak mundur satu langkahpun dan capres Megawati yang sudah hampir tersenyum karena kegirangan melihat lawan utamanya BJ Habibie telah tersungkur karena "ditolak Pidato Pertanggungjawaban-nya (PPJ) Oleh MPR dengan 355 suara menolak dan 322 suara menerima, selisihnya hanya 33 suara" ( http://www.detik.com/berita/199910/19991020-0035.htm ). Sekarang, habislah kekuasaan BJ Habibie. Memang, kalau hanya melihat dari sudut pandang kekuasaan, maka dengan ditolaknya Pidato Pertanggungjawaban BJ Habibie oleh MPR, habislah kepercayaan dari sekitar 47,5% anggota legislatif yang duduk di MPR kepada BJ Habibie untuk meneruskan dan dipilih kembali menjadi Presdien Daulah Pancasila. Walaupun 43,5% dari seluruh anggota MPR masih menerima Pidato Pertanggungjawaban BJ Habibie, tetapi karena musyawarah/mufakat tidak bisa berhasil dilaksanakan, maka jalan terakhir voting-lah yang berlaku. Dan ini memang suatu jalan keluar yang telah diajarkan oleh sistem demokrasi barat yang sekuler. Apabila tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka jalan keluarnya adalah melalui pemungutan suara, walaupun hanya beda satu suara, maka jumlah suara yang lebih itu menjadi pemenang. Tetapi, benarkah BJ Habibie habis kekuasaannya? Tentu saja tidak, beliau yang mempunyai pengalaman yang begitu banyak, lebih dari 20 tahun bersama Regim Diktator Militer Soeharto yang telah dibebaskan dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Jaksa Agung dengan persetujuan presiden BJ Habibie (ketika masih berkuasa), akan memberikan pelajaran berharga mengenai kkn kepada para pelaksana lembaga eksekutif yang akan datang (apakah eksekutif di bawah Gus Dur, Akbar Tanjung atau Mega bukan masalah) bahwa, kkn (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan biang keladi kehancuran rakyat dan daulah pancasila serta kehancuran kekuasaan dirinya sendiri. Tentu saja, pengalaman berharga BJ Habibie ini akan dijadikan sumber referensi bagi penerus pemegang kekuasaan eksekutif yang akan datang, yang ingin membawa bahtera Daulah Pancasila dengan UUD 1945-nya yang sekuler ke atas permukaan air kembali. Nah sekarang, yang terpenting menurut pemikiran saya adalah bukan masalah merebut kekuasaan, melainkan bagaimana melaksanakan dan menjalankan amanah rakyat dengan adil, bijaksana dan dengan melalui perdamaian. Siapapun yang akan menjadi Presiden Daulah Pancasila dengan UUD 1945-nya yang sekuler, apakah Akbar Tandjung yang telah dipilih oleh Golkar sebagai capres alternatif pengganti BJ Habibie yang telah dimasukkan ke kandangnya kembali. Atau Gus Dur capres dari poros tengah ciptaan Amien Rais, yang Amien sendiri siap maju, apabila Gus Dur tidak berani menghadapi Mega kawan akrabnya, tetapi masing-masing ingin kursi presiden. Atau capres Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan, yang dalam wawancara politiknya mengatakan: "ada tiga faktor tantangan yang harus dijawab siapa pun calon presiden. Ia harus dapat menjamin tuntutan dunia internasional, tantangan pasar, dan tuntutan stabilitas keamanan. Bagaimana cara menjawabnya. Yang paling utama sebelum menyelesaikan yang dua hal lagi, adalah kemampuan menstabilkan keadaan. Sekarang saya tanya, bagaimana mau stabil kalau peserta pemilu yang jumlah suaranya mencapai 35 persen itu merasa tetap diamputasi, dijegal di sana-sini. Mereka seolah tidak boleh bersuara. Mereka harus mengikuti keputusan di dalam ruangan-ruangan sidang itu, apa pun yang terjadi, karena pengumpulan jumlah suara itu secara proses konstitusional tidak mencukupi. Lalu yang dimaksud rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat itu rakyat yang mana?" ( http://www.kompas.com/kompas-cetak/9910/19/UTAMA/opti01.htm ). Padahal menurut pemikiran saya, justru ketidakstabilan adalah dicptakan sendiri, baik oleh para pengikut PDI-P yang ingin menggolkan ketua umumnya sebagai presiden, maupun dari pihak yang anti PDI-P yang tidak ingin ketua umumnya menjadi presiden ke-4 Daulah Pancasila dengan UUD 1945-nya yang sekuler. Kalau mereka capres-capres tersebut yang kemungkinan salah satunya akan menjadi Presiden Daulah Pancasila masih tetap memperjuangkan untuk meraih kekuasaan (terlepas dari tiga tuntutan yang dikemukakan oleh Mega diatas) bukan memperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat dan persatuan dengan dasar keadilan, amanah dan perdamaian dengan tujuan untuk beribadah, bertaqwa dan mencari ridha Allah swt, maka tetap saja rakyat di Daulah Pancasila dengan UUD 1945-nya yang sekuler akan tetap berada dalam keadaan yang merawankan dan menjurus kepada tenggelamnya bahtera Daulah Pancasila. Inilah sedikit tanggapan saya untuk Capres Gus Dur, Capres Akbar Tanjung dan Capres Megawati. Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada [EMAIL PROTECTED] agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.* Wassalam. Ahmad Sudirman http://www.dataphone.se/~ahmad [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 20 Oct 1999 jam 06:26:41 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
