----------------------------------------------------------
FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL:
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
----------------------------------------------------------

PERCIKAN BUDAYA 93/III/1999
LAHIRNYA DEMOKRASI "GENDHENG" DI INDONESIA

Oleh: Ki Gareng Pamungkas

Sesungguhnya saya belum mau turun dari pertapaan saya di Gunung
Gandhul.
Tapi keributan di seantero tanah air membuat semedi saya terganggu dan
badhar. Tidak apalah memang saya sudah kangen dengan adik saya si
Petruk
yang selalu prihatin dan peduli terhadap segala yang terjadi di
seantero
tanah air, di mana terjadi segala kesimpang-siuran.

Kali ini yang ditanyakan adinda Petruk mengenai demokrasi yang sedang
berlaku di Indonesia dewasa ini: Demokrasi macam apa itu?

Sesungguhnya kata demokrasi sukar didefinisikan, tergantung dari siapa
yang mendefinisikan. Maka timbul istilah Demokrasi Liberal, Demokrasi
Rakyat, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi
Pancasila
dan masih akan muncul lagi yang lain. Bukankah sekarang zamannya
reformasi, di mana tiap orang bebas berpendapat?
Jadi, sia-sialah itu definisi yang tercantum dalam banyak Dictionary
atau Encyclopedia yang tebal dan mahal.

Meskipun demikian, kriteria umum mengacu pada adanya suara terbanyak.
Memang sistim ketatanegraan kita belum sempurna, masih banyak
bolong-bolongnya. Bolong-bolong inilah akan selalu digunakan
pihak-pihak
tertentu yang haus kekuasaan dan kekayaan untuk memanfaatkannya. Dan
ini
sudah dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun (plus belasan
bulan). Sekarang sudah dimulai usaha untuk menutup bolong-bolong itu,
misalnya a.l. dengan Amandemen UUD 45. Bravo!!!

Dalam pemilu Juni 1999 yang lalu PDIP telah muncul sebagai partai
terbesar. Tentu saja dia partai pemenang, artinya menang mendapatkan
dukungannya terbanyak dari rakyat. Bolongan yang masih mlompong dalam
kehidupan bernegara kita ialah belum hadirnya etika/moral demokrasi.
Dari pucuk Gunung Gandhul bisa diteropong pengalaman/praktek
ketatanegaraan Negeri Belanda: Partai pemenang pemilu selalu diberi
kesempatan untuk membentuk pemerintahan. Inilah etika/moral demokrasi.
Ini tidak harus tergantung kepada sistim pemerintahan parlementer atau
presidensial, dan pelaksanaannya bisa punya bentuk yang lain-lain.

Karena etika/moral demokrasi semacam itu tidak ada di Indonesia maka
tentu saja masalahnya jadi jungkir-balik. Partai Pemenang (PDIP)
terpinggirkan dari semua posisi lembaga kenegaraan. Sedang
partai-partai
yang berada di urutan bawah bersatu ramai-ramai kroyok si pemenang.
Main
keroyok, tidak kasi ampun. Di mana etika/moral demokrasi yang waras?
Tidak ada, sudah hilang amblas! Tapi memang kejadian itu bisa
dimaklumi,
sebab bolong-bolong yang masih mlompong dalam ketatanegaraan Indonesia
itu bisa menjadi saluran untuk memanfaatkan tujuan politik
golongan-golongan tertentu. Jadi secara yuridis tidak salah, tapi
secara
moral - kosong blong! Gendheng sekali, bukan?

Kekosongan moral dikalangan atas itu sangat terasa oleh rakyat akar
bawah yang moralnya masih murni. Maka terjadinya kerusuhan-kerusuhan
di
beberpa daerah setelah PDIP tersisihkan (Megawati tidak terpilih jadi
presiden) haruslah dapat dimengerti. Tentu saja itu emosi, yang sangat
disayangkan. Tapi jangan hanya menyalah-nyalahkan rakyat. Lebih baik
elite politik di atas itu membenahi moral dan etikanya.

Itulah kenyataan yang ada pada demokrasi kita dewasa ini. Jadi tidak
usah mencari-cari nama untuk memulas kenyataan demokrasi kita. Sudah
jelas macam apa demokrasi kita. Namakan saja apa adanya - Demokrasi
Gendheng!

Untunglah Mbak Mega dengan hatinurani yang peduli kepada kesatuaan dan
persatuan bangsa, tidak menghendaki terjadinya kerusuhan besar di
tanah
air yang sedang kacau balau, bersedia dicalonkan sebagai wakil
presiden.

Di pihak lain, golongan-golongan tertentu telah menyadari bahwa
kerakusan yang berlebih-lebihan adalah sama sekali a-moral dan biadab.
Maka terpilihlah Mbak Mega sebagai Wakil Presiden. Bisa dibayangkan
apa
yang terjadi di tanah air kita bila dia tetap disisihkan.

Gunung Gandhul, 10 Nopember 1999

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 16 Nov 1999 jam 09:31:06 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke