---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- PERCIKAN BUDAYA 94/III/1999 LOGIKA GENDHENG YANG SANGAT BERBAHAYA (Sebuah renungan tentang masalah Aceh) Oleh Ki Gareng Pamungkas Kebusukan bangkai Sistem Orde Baru sudah tidak bisa dibungkus dengan apapun. Setiap orang Indonesia, apalagi yang akar bawah tahu dengan gamblang. Rakyat Jawa tahu sekali dan merasakan hal itu, sebab merekalah yang menderita korban terbesar: ratusan ribu nyawa hilang, meskipun sudah melarat tapi terus digusur tanahnya untuk disulap jadi bermacam-macam proyek mewah. Rakyat Irian, Kalimantan, Sumatra dan lain-lainnya juga tahu sekali, sebab kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan. Jadi jelas siapa sejatinya biang kerok kesengsaraan rakyat Indonesia. Berdasarkan logika yang normal atau waras, titik pandang solusi untuk keluar dari kebobrokan tersebut tentunya harus bertolak dari penyebab kebobrokan tersebut, yaitu rezim Orde Baru beserta sistemnya. Sedang segala macam pelanggaran HAM yang terus berlangsung meskipun rezim Suharto sudah disingkirkan, juga harus diadili dengan tegas pelaku-pelakunya (dari bawah sampai atas). Hukum harus diberlakukan bagi semua, tidak ada kecualinya. Pemerintahan Gus Dur-Mega sudah bertekad untuk menanganinya. Marzuki Darusman (Jaksa Agung) sudah diperintahkan untuk menindak pelanggar-pelanggar HAM di Aceh, meskipun mereka itu jenderal sekalipun. Jadi pada saat ini pemerintah Gus Dur-Mega sedang berjuang untuk membenahi kebobrokan akibat kekuasaan rezim Orba dan mengupayakan penegakan hukum dan HAM. Memang sangat dimengerti bahwa korban terberat dari pelanggaran HAM dewasa ini adalah rakyat Aceh. Tapi kalau ada iktikad baik untuk hidup rukun, damai dalam kekeluargaan bangsa yang majemuk, maka segala masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi pemerintah Gus Dur-Mega sudah bertekad menegakkan demokrasi, keadilan, hukum dan HAM. Tapi mengapa tetap saja gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari Indonesia terus digencarkan? Apakah gerakan itu memandang Pemerintahan Gus Dur dengan Pemerintahan Suharto tidak ada bedanya? Saya tidak yakin bahwa para pemimpin di Aceh tidak paham apa makna "Pemerintah". Dia tidak abadi, selalu berobah mengikuti perkembangan politik. Dan kita berhadapan dengan fakta perubahan politik: Pemerintah Suharto-Habibie sudah lenyap, timbul Pemerintah Gus Dur yang reformatif, demokratis, humanis, muslim (bukan muslim-musliman, tapi muslim kyai tulen) dan penuh toleran. Bahkan ketua MPR-nya sekarang Amien Rais, seorang tokoh pimpinan Muhammadiyah, bukan lagi Harmoko yang penjilat diktator Suharto. Apa ini sama sekali tidak merupakan pertimbangan bagi para penggerak separatisme tersebut? Kalau Presidennya pemimpin NU dan Ketua MPRnya Pemimpin Muhammadiyah tidak digubris, tidak dijadikan pertimbangan, dan hanya ngotot untuk pisah dari Indonesia, maka akan timbul pertanyaan pada benak orang (setidak-tidaknya dari benak saya): bagaimana orang muslim Aceh (khususnya para penggerak separatisme) bisa tidak percaya kepada sesama muslim: tokoh-tokoh dua organisasi besar Islam di Indonesia dan di dunia. Di mana letak keberadaan Ukhuwah Islamiyah yang selalu didengung-dengungkan di mesjid, di pengajian dll? Setan manakah yang menyebabkan timbulnya logika gendheng tersebut di atas? Atau mungkin bukan logika gendheng, tapi logika 'normal', dalam arti memang sudah diplan secara teliti dan penuh kesadaran bahwa: Aceh harus merdeka, pisah dari Indonesia tidak pandang siapa pemerintahnya; demokratis atau totaliter, reformatif atau status quo, Gus Dur-Mega atau Suharto-Habibie. Maka akan timbul pertanyaan pada benak orang (setidak-tidaknya dari benak saya sendiri): mungkinkah plan ini timbul dari luar Aceh? Pertanyaan tersebut tidak tanpa dasar. Sebab sudah beredar isu bahwa banyak aktifis GAM dilatih di Libia. Ada juga isu bahwa tangan-tangan kekuatan Orba ikut nggrayangi masalah Aceh. Mereka telah lama menanam bom waktu di mana-mana untuk diledakkan setiap waktu demi kepentingan politiknya (Lih. M.D.Kartaprawira: "Masalah disintegrasi bangsa dan alternatif negara federal", Indonesia-l, 08 May 1999). Atau mungkinkah plan itu juga datang dari "serigala-serigala internasional" (pinjam Amien - Kompas 13 Nov 1999) yang sudah siap menerkam kalau Indonesia pecah menjadi keping-keping? Tentu saja semuanya harus dicermati kenyataannya. Tapi kemungkinan tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimana pun gendhengnya logika tersebut di atas, pemerintah Gus Dur dan Gus Dur sendiri sebagai presiden harus bertindak bijaksana, adil dan demokratis dalam menghadapi kasus Aceh tersebut. Tindakan yang serampangan, dengan begitu mudah memberi tanggapan dan pernyataan harus dihindarkan. Apalagi persoalan referendum untuk menentukan kemerdekaan Aceh, bukan persoalan rakyat Aceh an sich, tapi persoalan yang menyangkut nasib Negara dan Bangsa Indonesia keseluruhan. Persoalan Aceh bukannya persoalan perceraian suami-istri yang tak cocok lagi hidup bersama. Persoalan Aceh bukanlah persoalan Kumpulan Arisan, yang setiap waktu anggotanya boleh keluar-masuk. Tapi persoalan Aceh adalah persoalan seluruh rakyat Indonesia dan persoalan Negara Republik Indonesia dengan segala aturan dan tatanannya. INDONESIA semisal 'badan manusia': tidak dapat begitu saja kakinya diamputasi, tangannya dipretheli, telinganya digunting, jantungnya dicabut dll. Selain itu, persoalan Aceh tidak dapat disamakan dengan persoalan Timor Timur. Jadi pernyataan Presiden Gus Dur bahwa Aceh bisa mengadakan referendum, seperti halnya Timor Timur, adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan. Janganlah terulang apa yang telah dilakukan Habibie yang main koboian mengenai Timor Timur, yang begitu merendahkan lembaga MPR/DPR, demi untuk kepentingan pribadinya. MPR adalah lembaga negara tertinggi di Indonesai! Karena persoalan Aceh, juga merupakan persoalan yang menyangkut nasib Negara Indonesia, maka tidak bisa Aceh secara sepihak menentukan keputusannya, mendikte harus ada referendum. Harus ada pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dan wakil-wakil rakyat Aceh. Ngotot-ngototan tidak menyelesaikan persoalan, jadi harus ada perundingan yang menghasilkan kompromi cantik demi kemaslahatan bersama. Untuk itu Hasan Tiro juga harus turun dari persembunyiaannya di Swedia. Dia harus bicara, jangan hanya menyebarkan propaganda "melawan penjajahan Indonesia". Dari perundingan ini mudah-mudahan logika gendheng yang telah membius rakyat Aceh tidak akan mendatangkan bencana bagi bangsa dan negara Indonesia. Gunung Gandhul, 14 Nopember 1999 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 16 Nov 1999 jam 09:28:52 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
