---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- BERITA UTAMA WASPADA RABU, 17 NOVEMBER 1999 7 Bulan Bahas Referendum TOKYO (Waspada): Pemerintah akan menentukan pembahasan perlu tidaknya referendum Aceh satu bulan ke depan dengan jangka waktu pembahasan selama enam bulan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama DPR, MPR dan masyarakat di Tanah Rencong itu. Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dalam konprensi pers dengan pers Jepang dan asing di National Press Club, di Tokyo, Selasa (16/11) mengatakan, waktu satu bulan pertama digunakan untuk memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk melakukan persuasi untuk mengetahui keinginan masyarakat Aceh. Pada kesempatan itu, Gus Dur kembali menegaskan keyakinannya bahwa sebagian besar masyarakat Aceh tidak mau berpisah dengan Indonesia. Pernyataan itu kembali diulangnya ketika menjelaskan hasil kunjungannya selama ke AS dan Jepang di pesawat yang membawa rombongan Kepresidenan dari Tokyo ke Jakarta. "Setelah satu bulan, maka akan diputuskan apakah diperlukan plebesit, jajak pendapat, referendum atau apapun namanya untuk menyelesaikan masalah Aceh," katanya. Artinya, ada waktu enam bulan untuk membicarakan di parlemen dan antara masyarakat Aceh tentang cara untuk menyelesaikan masalah Aceh. "Jadi, nanti bentuk (penyelesaian) referendum atau apa ditentukan bersama dengan melibatkan DPR dan MPR juga tokoh masyarakat Aceh," kata Gus Dur. Ulama NU itu meminta kepada berbagai kalangan untuk tidak bersikap apriori terlebih dahulu dalam memandang penyelesaian Aceh. Gus Dur menyatakan, salah satu yang menentukan suara masyarakat Aceh adalah ulama pemimpin dayah (pondok pesantren) di Aceh. Gus Dur juga menyatakan simpati dengan pendirian Presiden AS Bill Clinton yang menyatakan Aceh adalah bagian dari Indonesia dan akan membantu dengan mengirim tim negosiasi yang beranggotakan pakar pemecahan konflik intern yang berpengalaman di Kosovo dan Serbia ke Jakarta. Sikap AS itu, menurut Gus Dur, juga harus dilihat lebih jauh, yakni bagaimana sikap AS tentang referendum. Terlepas dari itu, sikap AS itu tidak mempengaruhi sikap Indonesia. "Itu hanya bahan pertimbangan saja," kata putra Wahid Hasyim itu. Ketika ditanya pendapat Jepang tentang Aceh, Gus Dur menyatakan negari Sakura itu hanya berkepentingan pada terciptanya stabilitas di Indonesia. Jika perlu, Jepang juga akan membantu memecahkan masalah Indonesia. "Jika tidak, Jepang juga tidak apa-apa," kata Gus Dur. Ketika ditanya apakah akan ke Aceh dalam waktu dekat, Presiden menyatakan dia belum akan ke Aceh dalam satu bulan masa penjajagan tersebut. Untuk mendengar pendapat masyarakat Aceh, Gus Dur menyatakan selama ini, dia hampir setiap pagi makan pagi bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh dari berbagai kalangan. Di Washington DC, Gus Dur juga berkesempatan menerima sejumlah masyarakat dan pelajar Aceh yang pro-referendum. Hanya saja Gus Dur tidak bisa menerima tawaran mereka agar pelaksanaan referendum sesuai dengan keinginan mereka. "Nah, yang begini-begini (usul masyarakat Aceh di Washington) yang itu yang saya tidak bisa terima karena yang menentukan bukan mereka," kata Gus Dur. Kepala Negara kembali menegaskan bahwa dia tidak khawatir kasus Timtim akan terjadi pada Aceh. "Ya, lain. Ada waktu yang cukup untuk persiapan dan kampanye," katanya. Di sisi lain, dia menyatakan jika diadakan referendum, Indonesia tidak akan melibatkan lembaga internasional dengan alasan Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Mengenai rencana pertemuannya dengan tokoh Aceh di Swedia, Hasan Tiro, Gus Dur menyatakan tidak ada rencana. Namun ia mengaku mendengar Hasan Tiro berencana untuk mendirikan kerajaan Islam Aceh. "Kita tunggu saja fatwa mufti dari Syria yang menjadi penasihat Hasan Tiro," kata Gus Dur.(ant) SIRA: Tanpa Opsi Merdeka Tetap Ditolak BANDA ACEH (Waspada): Pernyataan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang memberikan waktu tujuh bulan untuk melaksanakan referendum di Aceh dinilai sikap kompromis dan demokratis dari pemerintah pusat. "Kami tidak melihat waktunya kapan, tapi yang penting pemerintah sudah menyetujui diadakan referendum," kata Presidum pusat SIRA, Zukhri MS Adan, di Banda Aceh Selasa (16/11). Waspada mengkonfirmasikan itu kepada Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) sehubungan pernyataan Presiden Gus Dur ketika berdialog dengan Perdana Menteri Jepang, seperti disiarkan berbagai stasiun televisi kemarin. Sedangkan mengenai jumlah massa yang mengikuti SU MPR Aceh, 8 November lalu yang dibantah Gus Dur dengan mengatakan hanya 500 ribu, menurut SIRA, hanya menjadi bahan tertawaan dunia internasional. "Dunia sudah tahu lewat pemberitaan pers asing. Malah pers asing ada yang menyatakan lebih 2 juta orang yang hadir. Jadi fakta ini tak perlu lagi dipolemikkan," katanya. Meski begitu, kalangan mahasiswa. LSM dan tokoh Aceh memberikan respon positif terhadap tawaran referendum. Namun, bagi SIRA, jika tidak ada opsi merdeka tetap mereka tolak. "Kita saat ini sudah menyiapkan dua opsi dalam referendum di Aceh yaitu pilihan pertama otonomi khusus dan kedua merdeka," katanya seraya menyebut, pihaknya tidak memasukan opsi federasi. Kenapa? Menurut Presidum Pusat Usaha Finansial SIRA, ini kalau ada tawaran federasi, maka harus diubah dulu UUD 1945. Selain itu, ditingkat Aceh sendiri kemungkinan dapat menimbulkan konfrontasi. SIRA mengetahui itu berdasarkan hasil polling pendapat yang dilakukannya terhitung Juni-Agustus 1999. Dari 3000 kuesioner yang disebarkan di seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk warga transmigrasi sebanyak 97 persen menginginkan referendum dengan dua opsi merdeka atau otonomi. Dari hasil polling tersebut, kata dia, juga diketahui yang menginginkan federal hanya 10 persen rakyat Aceh dari strata menengah ke atas. Agenda apa saja yang dalam waktu dekat dilakukan SIRA? Zukhri menyebutkan pihaknya sedang menyiapkan terbentuknya DPR A (Dewan Perwakilan rakyat Aceh). Yang akan duduk mewakili rakyat Aceh itu, kata dia, adalah toko yang dianggap kredibel (mampu) dan akseptabel (diterima semua pihak). Mereka ini, bisa datang dari intelektual kampus, mahasiswa, LSM dan dari elemen lainnya. Baik itu tokoh lokal, nasional dan rakyat Aceh yang berada di luar negeri. Bagaimana cara mempersiapkan? Dia mengatakan, SIRA akan melibatkan DPRD Tk.I Aceh sekarang, Gubernur Aceh, tokoh yang mewakili Thaliban, Mahasiswa, LSM dan unsur lainnya. Realitas Komentar senada diungkapkan Ketua PW Muhammadiyah Aceh dan Direktur Yapeuna Aceh. H Imam Syuja' dan Hamdan Budiman melihat tawaran Gus Dur dipandang sangat realistis. Sebab, untuk melaksanakan referendum memang membutuhkan waktu panjang dan tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Misalnya, sebut tokoh muda LSM Aceh, ini kita harus persiapkan tentang pelaksanaannya, pengawas, pendaftaran dan ditentukan kriteria siapa yang punya hak pilih. Tidak hanya itu, lanjut dia, kedua belah pihak masih punya kesempatan untuk melakukan kampanye untuk mensosialisasikan keinginan rakyat apakah pilih merdeka atau tetap bergabung dengan RI. Sedangkan hal yang bersifat teknis lain yang juga harus segera dipikirkan tentang penempatan TPS serta biaya pelaksanaannya sendiri bersumber dari mana. "Semua ini harus dipikirkan dari sekarang," demikian Hamdan Budiman. (b06/b08) Tgk. Abdullah Syafii: AGAM Hindari Jatuh Korban MEDAN (Waspada): Panglima Angkatan Perang Aceh, Komando Pusat Tiro Tgk. Abdullah Syafii (foto) yang juga Keutuha Komando Wilayah Pase dalam amarannya tertanggal 9 November 1999, mengharapkan dengan segala hormat supaya seluruh bangsa Aceh menghormati amaran dari Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) atau dari Badan Pemerintah Negara Aceh Sumatera. Tujuan dari AGAM hanyalah untuk menghindari jatuhnya pengorbanan manusia yang tidak perlu dari amukan perang yang dahsyat, menimpa harta benda dan nyawa, maka oleh Kerajaan Aceh/Sumatera sudah berkali-kali membuat himbauan dan amaran supaya dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Penegasan itu disampaikan Tgk. Abdullah Syafii dalam amaran (suratnya) yang diketik pada kop Negara Aceh Sumatera Komando Pusat Tiro, dengan judul "Amaran Kerajaan Negara Aceh/Sumatera Dengan Penuh Kemuliaan Dari Kami Angkatan Gerakan Aceh Sumatera Merdeka." Semoga terhindar dari kemalangan yang kesialan yang tidak perlu terjadi. "Tutuplah kantor-kantor militer, sipil, DPR, Camat, Bupati, Gubernur, Kantor Pajak dan lain-lain, kalau anda perlu selamat, tinggalkan atau kosongkan dengan segera," tegas Tgk. Abdullah Syafii dalam amarannya itu. Menurutnya, aktivitasnya boleh tetap berlangsung adalah pendidikan, kesehatan secara global, listrik, telkom, bank, pekerjaan umum (PU), wartawan, LSM/NGO'S dan semua yang bersangkutan dengan internasional dan badan internasional. Semua ini harap dipatuhi dan dihormati. Tanah Sumatera adalah hak dan kedaulatan bangsa Sumatera, tidak boleh diganggu dan tetap kami pertahankan walau nyawa melayang. Inilah warisan nenek moyang, tulisnya dalam amaran tersebut. Kalau amaran ini dilanggar atau tidak dihormati malapetaka akan terjadi,. "Hindarilah kerusakan dan kematian pada tempat yang tidak terpuji," tegasnya di akhir amarannya itu. Yang ikhlas ditandatangani Tgk. Abdullah Syafii Panglima Angkatan Perang Aceh Komando Pusat Tiro/Keutuha Komando Wilayah Pidie. (tim) Pemerintah Harus Lakukan Pendekatan Dengan Mahasiswa, Ulama Dan GAM JAKARTA (Waspada): Untuk menyelesaikan permasalahan Aceh yang kini terjadi, pemerintahan RI dibawah Presiden KH Abdurrachman Wahid hendaknya harus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh mahasiswa, ulama-ulama Dayah dan para tokoh GAM ( Gerakan Aceh Merdeka ). Di samping itu, pemerintah juga harus punya rasa percaya diri dan yakin, segala permasalahan di Aceh dapat diselesaikan. Asalkan jangan penyelesaiannya dengan yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Sebab, nereka-mereka itulah yang lebih mengetahui segala permasalahan, sementara pemerintah hanya mengetahui yang baik-baik dan berdasarkan laporan yang diterima. Terhadap tokoh-tokoh masyarakat di luar Aceh, baik etnis asal Serambi Mekkah, maupun bukan etnis Aceh, sangat diharapkan untuk tidak asal berbicara masalah Aceh. Sebab penyelesaian Aceh sendiri, kini sedang dibahas serius oleh pemerintah, demikian ketua umum DPP ICA (Ikatan Cendekiawan Aceh) Dr Muhammad Kasim MSc kepada Waspada di Jakarta, kemarin. Campur tangan pihak luar, jelas ketua umum DPP ICA akan lebih mengeruhkan suasana. Mengingat tokoh-tokoh diluar Aceh, tidak mengetahui persis permasalahan sebenarnya yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini. Jika campur tangan pihak luar semakin dominan dan dipakai acuan oleh pemerintah, maka dikhawatirkan daerah Serambi Mekkah tersebut akan emakin terisolir. Bila ini terjadi, maka dikawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih buruk, sulit dicegah. Terhadap permintaan rakyat Aceh mengenai referendum, dinilai Kasim sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakan. Jika pemerintahan KH Abdurachman Wahid memberikan referendum kepada rakyat Aceh, dan sesuai dengan keinginan rakyat Aceh dapat terwujud hasilnya, memilih merdeka, maka hal tersebut tidak bisa dipungkiri. "Masalah pemerintah mau memberikan Aceh merdeka atau tidak setelah referendum terlaksana, itu adalah urusan pemerintah dengan rakyat Aceh. Untuk itu, pemerintah harus dapat melakukan berbagai pendekatan dengan berbagai tokoh-tokoh yang ada di daerah Serambi Mekkah tersebut," jelasnya.(j06) Bila Merdeka, Aceh Bersedia Bantu Bayar Hutang Indonesia BANDA ACEH (Waspada): Mantan Napol Aceh Drs Nurdin Abdul Rahman mengatakan, bila dalam referendum nanti mayoritas rakyat Aceh memilih opsi merdeka, maka rakyat Aceh akan bersedia membantu pembayaran hutang-hutang Indonesia. Namun, kalau pemerintah RI tidak memberikan referendum dan rakyat Aceh harus berperang dan ternyata rakyat Aceh menang, maka Pemerintah Jakarta wajib memberikan rampasan perang kepada rakyat Aceh, serta membayar kembali apa yang diambil dari hasil bumi Aceh. Mantan Narapidana Politik (Napol) yang terlibat GAM dan mendapat hukuman 13 tahun penjara di masa rezim Soeharto menyampaikan kepada Waspada, Sabtu (13/11), di Kantor Pengacara Oloan Tua Partempuan SH, dalam rangka pertemuan para korban Napol/Tapol untuk membicarakan Aceh masa depan. Bagaimana menyelesaikan kasus Aceh? Menurut Nurdin, ke depan ini mau tidak mau Aceh harus lepas dari Indonesia. Kenapa? Karena, ulah pemerintah sendiri, di mana rakyat Aceh sudah 54 tahun cukup menderita, bukan hanya kekayaan alamnya dikuras bahkan rakyat Aceh dibunuh secara biadab. Direktur Rehabilitasi Awak Teupeh di Aceh (RATA), ini juga mengemukakan, kedatangan empat menteri utusan Presiden Gus Dur ke Aceh tidak akan bisa menyelesaikan persoalan Aceh. Sebab, kata dia, masyarakat dan birokrat tidak percaya lagi dan sudah jenuh dengan janji-janji, baik itu masa rezim Soekarno, rezim Soeharto, maupun pemerintahan transisi Habibie. "Kita harus tahu, masyarakat Aceh kalau sudah dibilang tidak, itu sudah harga mati," katanya. Untuk itu, Nurdin setuju tuntutan rakyat Aceh referendum. Bahkan, tambah Ridwan Ibas Bsc, Napol lainnya yang divonis delapan tahun mengatakan opsi yang ditawarkan hanya dua yaitu merdeka atau bergabung dengan RI. "Ini tidak bisa ditawar-tawar dan bahkan kita akan melobi dunia internasional," tegas Ridwan Ibas. Berkaitan adanya pendapat referendum itu jangan dilakukan sebelum tahun 2000, karena waktu kepepet, menurut Nurdin rakyat tidak akan percaya. Karena, kata dia, hanya mengulur-ngulur waktu dan rakyat tahu itu. Dan kalau dilakukan juga oleh pemerintah Jakarta keadaannya akan lebih parah lagi. "Sekarang apa kita ingin membunuh lebih banyak lagi rakyat Aceh atau ingin memeliharanya," ujar Nurdin, yang juga mantan Dosen FKIP Unsyiah Banda Aceh. Dia juga mengatakan, pada pandangan rakyat Aceh pemerintah tidak menginginkan rakyat Aceh dan yang hanya dinginkan adalah daerahnya serta kekayaannya.(b08) Pawai Referendum Di Sabang Kamis SABANG (Waspada): Pawai Referendum akan digelar secara besar-besaran di kota Sabang Kamis (18/11). Ketua Panitia Pelaksana Aldilan Helmi Tufekri selaku koordinator pawai akbar mengatakan pawai referendum dimulai pukul 09.00 hingga pukul 12.00. seluruh masyarakat yang pro referendum di 18 Kelurahan Kota Sabang akan dikerahkan. Pawai damai itu diharapkan berjalan tertib dan aman, tidak ada rencana membuat kerusuhan di kota Sabang. Diharapkan pada hari H semua kativitas dihentikan untuk sementara waktu mobil penumpang tidak melayani penumpang umum, khusus untuk mengerahkan massa pawai. Demikian pula kapal ferry KMP pulau Rabiah supaya menunda keberangkatannya setelah pawai selesai. Toko-toko dan pasar dihentikan sementara transaksinya, bagi masyarakat supaya mempersiapkan stok kebutuhan di rumah untuk satu hari. Masyarakat diharapkan tidak perlu resah dan gelisah, karena pawai ini bersifat damai bukan membuat kerusuhan, kata Helmi mengimbau. Pawai Referendum di Kota Sabang meskipun dinilai terlambat dari daerah-daerah tingkat II lainnya di Aceh tidak menjadi masalah. Pawai Referendum sebagai rasa solidaritas untuk menyahuti aspirasi masyarakat Aceh. Untuk menyampaikan orasi diundang tokoh SIRA Banda Aceh dan LSM sebagai Orator yang akan menggelorakan semangat orang Aceh di kota Sabang. Pawai arak-arakan dari arah desa menuju kota, setelah mengelilingi jalan kota berkumpul di lapangan hijau Yos Sudarso Sabang untuk mendengar orasi. Helmi mengharapkan kepada peserta pawai untuk mengendalikan emosionalnya, menjaga diri sendiri jangan sampai terpengaruh aksi provokator dan jangan membuat kerusuhan. Kalau kedapatan provokator ingin merusak pawai damai ini akan kita tindak tegas, petugas keamanan tidak perlu menjaga keamanan, karena kami akan menjaga keamanan sendiri, katanya tegas. (b05) IFA Dan Masyarakat Aceh Di Amerika Dukung Referendum BANDA ACEH (Waspada): Internasional Forum Of Aceh (IFA) mendesak Presiden KH Abdurrahman Wahid untuk segera melaksanakan referendum sebagai satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus Aceh. Pernyataan itu disampaikan Suraiya IT, dari IFA ketika berdialog dengan Presiden RI di tengah lawatannya di negeri Adi Kuasa itu, Jumat (21/11) lalu di Water Gate Hotel, Washington DC, Amerika Serikat. IFA adalah sebuah LSM yang berkedudukan di AS, dibentuk khusus untuk membantu penyelesaian persoalan Aceh. Jaringannya tersebut di sejumlah negara, baik Asia, Amerika dan Eropah. Sedangkan pertemuan terakhir mereka lakukan di Bangkok, Thailand, Mei lalu. Selain aktifis IFA, turut hadir dalam pertemuan dengan Gus Dur, mahasiswa Aceh (diwakili SMUR Aceh) dan komunitas masyarakat Aceh di AS. Menurut Suraiya IT, seperti dikutip Aguswandi BR, Sekjen SMUR Aceh yang ikut dalam pertemuan itu menyatakan, referendum merupakan keinginan yang dikehendaki mayoritas rakyat Aceh. IFA mengakui, walau pun solusi ini sangat sulit diberikan Gus Dur, tapi ini harga yang harus dibayar pemerintah Indonesia atas perlakuannya selama 54 tahun kepada Aceh. "Kami minta referendum dapat segera dilakukan. Apalagi referendum adalah satu-satunya jalan keluar yang paling demokratis dan biarkanlah rakyat yang memutuskan apakah tetap bergabung atau berpisah dengan Indonesia," kata aktifis IFA tersebut. Sementara Aguswandi BR yang sedang dalam perjalanan kampanye keliling kasus Aceh di AS, Kanada dan Eropah, pada pertemuan itu juga mendesak agar Gus Dur merealisasikan janjinya untuk melaksanakan referendum di Aceh. Seperti mahasiswa di Aceh, Aguswandi BR juga dengan tegas menolak opsi yang ditawarkan Gus Dur sebelumnya tentang referendum tanpa ada opsi merdeka. "Tawaran referendum tanpa opsi merdeka yang diinginkan rakyat Aceh jalas akan ditolak," kata Aguswandi, di hadapan Presiden dan Menlu Alwi Shihab, itu. Sekjen SMUR Aceh ini juga mengatakan agar Gus Dur tidak perlu berpikir jauh tentang perencanaan pembangunan di Aceh, sebelum ada kejelasan posisi pemerintah dengan rakyat Aceh. Aguswandi menyatakan ke-yakinannya bahwa rakyat akan menolak apapun rencana pemerintah, termasuk pembangunan maupun perubahan-perubahan yang diinginkan pemerintah baru Gus Dur. Menyikapi keinginan masyarakat Aceh di AS, mahasiswa dan LSM tersebut, Gus Dur, seperti dikutif Aguswandi kembali mengulangi sikapnya yang setuju terhadap pelaksanaan referendum di Aceh. Namun, Gus Dur menyebutkan tidak mungkin referendum dilaksanakan saat ini karena situasinya yang tidak memungkinkan, masih ada kekacauan. Bahkan Gus Dur mengatakan: Sampai sekarang masih ada tentara lepas berkeliaraan seperti teroris". Sedang pada sisi lain, kata Gus Dur, rakyat Aceh sendiri masih belum kompak tentang hal itu. (b06) Pemerintah Harus Tepati Janji Untuk Selesaikan Kasus Aceh SIGLI (Waspada): Dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus yang timbul di Aceh selama ini, diminta kepada pemerintah pusat untuk menepati semua janji yang pernah diucapkan. Rakyat Aceh tak ingin lagi ditipu sebagaimana terjadi puluhan tahun silam. Pendapat itu dikemukakan sejumlah tokoh organisasi, LSM, tokoh masyarakat, janda dan korban DOM dan organisasi independen (pelajar). Kalangan itu juga mengharapkan pemerintah pusat mengakui keberadaan Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan komponen itu perlu diajak berunding. Pemerintah pusat harus punya itikad baik dalam menyelesaikan berbagai kasus di Aceh. "Kalau hanya mengumbar janji, tak didengar lagi, karena selama ini sudah cukup penderitaan dialami masyarakat Aceh," ungkap mereka secara terpisah, Sabtu (13/11). Untuk sekarang ini, melihat berbagai persoalan yang cukup komplit terus terjadi di Aceh, tak ada jalan lain, kecuali pemerintah pusat menepati semua janji yang pernah diikrarakan. Sekarang y ang dibutuhkan rakyat adalah kenyataan dan realisasi berbagai ucapan manis yang pernah dijanjikan," kata H Nurdin Amin, seorang tokoh masyarakat Pidie. Ketua Organisasi independen, pelajar Islam Indonesia (PII) Pidie Drs Munir Muhammad mengatakan, rakyat Aceh tak mungkin bersabar lagi dengan berbagai perlakuan dari pusat. Karena itu, rencana kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid ke Aceh, diharapkan tak lagi membawa janji-janji kosong. (b18) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Nov 1999 jam 06:27:58 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
