---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Rakyat Merdeka, 17 Nopember 1999 Amien Salip Gus Dur Oleh Ratyono, MSc Hasil pertemuan tiga menteri yang diutus Presiden Gus Dur, yakni: Meneg Urusan HAM Hasballah M. Saad, Meneg Urusan Pernan Wanita Khofifah Indar Parawansa dan Meneg Permukiman Erna Witoelar dengan rakyat Aceh baru-baru ini,ternyata cukup menyedihkan. Bagaimana tidak, hasil pertemuan itu antara lain pemaksaan kepada menteri untuk menyerukan referendum, sambutan di jalan dengan pekik "merdeka" dan yang paling seru adalah pernyataan bahwa bila referendum ditolak, maka rakyat Aceh "siap perang". Usaha para menteri untuk megidentifikasi siapa saja perwakilan rakyat Aceh yang akan berdialog dengan Gus Dur pun tidak sepenuhnya berhasil. Mereka akan menentukan sendiri siapa yang bakal jadi mitra dialog Gus Dur dan Mega. "Namun siapa mereka, tidak perlu dibahas," begitu kurang lebih pernyataan dari salah satu tokoh rakyat Aceh. Begitulah potret rakyat Aceh setelah Ketua MPR Amien Rais "mencuri start"" mendahului pemerintah berkunjung ke Aceh. Mengapa terjadi "salip-menyalip" antara pemerintah di bahawh Presiden Gus Dur dan Amien pribadi yang juga Ketua MPR serta penggagas Poros Tengah itu? Ketika kampanye Pemilu berjalan, Amien Rais yang waktu itu sangat aktif bicara dan begitu yakin bahwa PAN yang dipimpinnya menang dalam Pemilu, pernah mengatakan, "Wajar jika rakyat Aceh pegang senjata, karena ditindas oleh pemerintah." Dengan pernyataan ini, Amien Rais secara terang-terangan mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau paling tidak memberi "pembenaran" terhadap upaya GAM untuk melepas Aceh dari republik tercinta. Pernyataan ini diutarakan Amien Rais ketika menghadapi peristiwa penyerangan rakyat Aceh terhadap Den Rudal TNI di Aceh. Amien Rais juga orang pertama yang melontarkan gagasan negara federal bagi Indonesia. Gagasan ini mungkin diilhami pengalamannya selama dia berada di negeri Paman Sam. Petinggi PAN yang gagal meraih kemenangan dalam Pemilu Juni 1999 lalu itu juga mendesak pemerintah untuk menerima kehadiran pasukan multinasional di Timtim. Para petinggi PAN pula yang memimpin perwakilan Parpol yang antara lain menuntut agar Presiden Habibie membatalkan pembentukan Kodam di Aceh. Salah satu petinggi PAN bahkan mempertanyakan apakah Aceh, Riau, Ambon dan Irja termasuk dalam nasionalismenya Indonesia? Amien Rais yang sekarang berhasil menduduki jabatan Ketua MPR atas jasa Poros Tengah itu mengatakan bahwa referendum adalah cara terakhir untuk menyelamatkan masalah Aceh. Ketua Umum PAN ini mengatakan bahwa pemerintah dengan segala upayanya sudah mentok. Menurutnya, bila pemerintah tidak banyak omong dan langsung melakukan tindakan kongkret untuk memperbaiki kondisi di Aceh, mungkin rakyat Aceh mau menerima, namun tidak merupakan jaminan batalnya referendum. Amien Rais pernah mengatakan pula bahwa militer yang datanya lengkap, ada namanya dan ada NRP-nya segera diadili. Lantas bagaimana dengan pelanggara HAM yang dilakukan oleh GAM terhadap TNI? Mengapa seorang Ketua MPR dari sebelum menjabat sampai sekarang terus-menerus "menghantam" TNI, sementara TNI memang "tidak disukai" oleh Paman Sam karena dianggap otoriter dan menghambat proses demokratisasi? SIAPAKAH AMIEN RAIS Bila ditarik garis antara sikap Amien Rais yang membenarkan rakyat Aceh pegang senjata, gagasan negara federal, tuntutan pembatalan Kodam, dorongan kepada pemerintah untuk menerima kehadiran pasukan internasional, referendum adalah cara terakhir, sikap mempersoalkan nasionalisme, adil TNI. Begitu pula pernyataannya bahwa ia berupaya agar presiden dan wakil presiden jangan dari militer, Menhankam harus sipil dan hubungan Amien Rais dengan Amerika yang begitu mesra serta mungkin masih sederetan lagi, maka patut dipertanyakan siapakah Amien Rais sebenarnya? Namun apapun yang telah terjadi, sekarang Amien Rais menduduki posisi tertinggi di Indonesia, yakni: Ketua MPR RI yang jelas sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan nasional. Dengan latar belakang seperti itu, kehadiran Amien Rais di Aceh yang mendahului alias menyalip pemerintahan Gus Dur, dapat diasumsikan sebagai kelanjutan sikap politiknya yang kebarat- baratan. Sikap Ketua MPR itu akan memberikan dampak negatif yang luas pada rakyat Aceh dan daerah lain. Seharusnya Amien Rais sebagai Ketua MPR memberikan kesempatan kepada pemerintah selaku eksekutif untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian. Amien Rais seharusnya berpidato di forum MPR dan bukan di luar yang terkesan bahwa terjadi persaingan antara Amien dan pemerintah. Apakah tindakan Amien Rais ini sebagai pencerminan demokrasi atau penyaluran hobi konflik? Atau karena sedang ada beban intervensi asing yang tidak dapat dia elakkan? Reformasi menuntut sistem politik yang checks and balances. Namun kenyataannya Amien Rais sang demokrator mengaku reformis itu justru melakukan tindakan yang tidak checks dan tidak balances. Tidak berlebihan bila diasumsikan bahwa sikap Amien Rais yang sejak semula mendukung GAM, tidak akan menghasilkan penyelesaian masalah Aceh secara damai dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap rakyat Aceh yang semakin mengkristal dengan tuntutan referendum dan bahkan siap perang bila referendum ditolak oleh pemerintah, mungkin saja ada korelasinya dengan kunjungan Amien Rais. Sekalipun asumsi ini perlu pembuktian untuk menguji kebenarannya, namun garis lurus yang menghubungkan sikap Amien Rais selama ini ada korelasinya dengan sikap rakyat Aceh yang memvonis akan melakukan aksi bersenjata pada 4 Desember 1999 mendatang sebagai batas akhir. Bila pemerintah menolak referendum yang salah satu opsinya adalah merdeka, maka rakyat Aceh akan memukul genderang perang. BANYAK YANG MAIN Niat baik pemerintah untuk berusaha memenuhi tuntutan rakyat Aceh seolah-olah tidak ada artinya dan tidak mengubah reaksi rakyat Aceh. Di masa kekuasaan Presiden BJ. Habibie ada suntikan dana Rp 1,5 triliun dan kini di bawah pemerintahan Presiden Gus Dur tuntutan pembatalan pembentukan kodam dan penarikan TNI non organik telah dipenuhi. Namun Hasan Tiro secara arogan menyatakan tidak mau berunding dengan pemerintah, bahkan secara arogan dia sesumbar bahwa 5000 serdadu GAM saat ini sedang dilatih di Libia. Seiring dengan sesumbar Hasan Tiro, kelompok rakyat Aceh tertentu menyatakan "siap perang". Secara transparan, kita tahu bahwa banyak pihak yang bermain di Aceh. Mereka secara terpisah atau link up memberikan dukungan kepada GAM yang memang berniat terus berjuang untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia. Pemerintah perlu mengidentifikasi anatomi konflik yang ada di Aceh, sehingga dapat menentukan kebijakan secara proporsional, bukan secara emosional dengan menuruti tuntutan keistimewaan Aceh semata-mata. Kaum imperialis dan zionis pasti tidak akan membiarkan Indonesia di bawah Gus Dur tumbuh menjadi kekuatan Islam yang dapat menganggu grand politics mereka. Dibalik itu mereka juga punya kepentingan ekonomi yang menjadi kepentingan tokoh Aceh tertentu. Pemerintah tidak perlu mengambil sikap kompromi terhadap mereka terhadap mereka, karena pihak imperialis dan zionis terbiasa memberlakukan standar ganda dalam menjalankan politik luar negeri mereka. Sekalipun kita melakukan kompromi dan bahkan cenderung mengalah, tidak berarti mereka dengan sepenuh hati merangkul Indonesia sebagai teman permanen. Mereka akan bikin ulah lagi dengan berbagai persyaratan baru, bila mereka punya kepentingan baru dan tidak segan-segan "meninggalkan" Indonesia bila sudah tak diperlukan lagi. Sikap kompromi seperti yang dilakukan pemerintah memang perlu, namun kita tidak boleh memposisikan diri sebagai "pengemis". Kunjungan Gus Dur ke Amerika dan rencana pemerintah membuka hubungan dagang dengan Israel memang merupakan langkah-langkah kompromi, namun harus diupayakan agar tidak merobohkan kedaulatan dan kehormatan bangsa. Penyelesaian masalah Aceh memang harus dilakukan secara damai dan dialog dilaksanakan antara pemerintah dengan rakyat Aceh, bukan dengan GAM. Pemerintah juga tidak perlu menuruti nafsu rakyat rakyat Aceh, negosiasi yang dilakukan harus memperhatikan kepentingan Aceh, kepentingan daerah lain yang masih "melarat" dan kepentingan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Bila penyelesaian damai dan proporsional tetap ditolak, maka kemungkinan besar penolakan itu dilakukan oleh rakyat "di bawah tekanan GAM". GAM memang selalu menggunakan rakyat sebagai "tameng", baik dalam aksi bersenjata maupun politik dan mereka dapat dipastikan menolak penyelesaian apapun dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Lantas apakah pemerintah yang konon demokratis akan "menyerah" pada GAM dan membiarkan Indonesia porak-poranda seperti yang terjadi di Uni Soviet? Sebaiknya pemerintah menguatkan komitmen untuk terus berjuang mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Bila GAM terus mengacau upaya pemerintah dan mencoba melakukan aksi bersenjata, maka pemerintah bersama DPR masih punya rakyat dan TNI untuk menumpas GAM sampai rata tanah. Pemerintah tidak boleh menyerah, karena bila hal itu terjadi, maka rakyat dan TNI tidak akan tinggal diam. (Penulis adalah pengamat sosial politik, Alumnus Florida Institute of Technology US) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 22 Nov 1999 jam 03:56:18 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
