---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Serambi Selasa, 23 November 1999 Dr Husaini Hasan: Berunding takkan Mengubah Prinsip Serambi-Kuala Lumpur Tokoh senior Gerakan Aceh Merdeka, Dr Husaini Hasan, mengatakan, perundingan dalam penyelesaian masalah Aceh bukan berarti mengalah, tapi memberi kesempatan kepada rakyat Aceh yang sudah jenuh dan tegang untuk sedikit tenang. "Perundingan juga takkan mengubah prinsip GAM, namun cara itu dapat mencegah jatuhnya banyak korban di tengah situasi yang sudah sangat panas," katanya. Berbicara via telepon kepada Serambi dari Kuala Lumpur tadi malam, Chairman GAM Eropa serta anggota Majelis MP GAM itu menegaskan bahwa berunding dengan pemerintah RI yang dimaksud MP GAM itu bukan berarti GAM akan mengubah prinsip. "Tidak. Prinsip perjuangan GAM tetap. Bahkan, di PBB pun saya sudah bicara bahwa GAM tak akan mengubah prinsip," kata Husaini yang mengaku sangat khawatir pada kondisi Aceh sekarang ini. Menurut Husaini, saat ini adik-adik mahasiswa dan taliban sudah susah payah berjuang untuk menuntut pelaksanaan referendum bagi penentuan nasib atau penyelesaian masalah Aceh. "Kenyataannya, perjuangan referendum itu sudah mendapat sambutan cukup bulat dari rakyat Aceh. Karena itulah, kita perlu memberi kesempatan bagi penyelesaian masalah melalui referendum," katanya. Menurut Husaini, referendum atau tidak referendum, saat ini masyarakat Aceh memang sangat membutuhkan ketenangan. "Masyarakat Aceh tak tahan lagi pada berbagai kekerasan yang dilakukan oleh siapapun. Karena itulah perlu perundingan. Dan, saya tegaskan bahwa perundingan yang kita maksud bukan berarti kita harus berada di bawah moncong senjata militer Indonesia. Tapi perundingan ditengahi pihak ketiga, yakni badan internasional yang kredibel," katanya. Husaini menjelaskan, dalam perjuangan untuk keluar dari ketertindasan sebuah bangsa, selalu ada perundingan. "Dan itu terjadi di manapun di dunia. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Timor Timur. Apa yang mereka capai sekarang adalah hasil dari perundingan, lobi-lobi, dan sejenisnya yang mereka lakukan bertahun-tahun baik di Indonesia maupun di luar negeri," kata Husaini. Jika penyelesaian masalah Aceh tanpa melalui perundingan dan perang diplomasi, menurut Husaini, akan membuat kondisi rakyat Aceh makin parah. "Untuk apa Aceh ini kemudiannya merdeka jika rakyat sudah terbunuh semua," katanya. Dalam keterangannya, Dr Husaini Hasan dan Sekjen MP GAM Tgk Don Zulfahri juga menyatakan surat yang dikirim mengatasnamakan Wali Negara Aceh Tengku Hasan M di Tiro, itu adalah surat palsu yang dubuat orang lain. "Saya tahu persis keberadaan Wali saat ini. Jadi, Beliau tak mungkin membuat surat seperti itu. Itu surat yang dibuat oleh orang-orang syirik," kata Tgk Don. (*) Warga Aceh Tengah Masih Dicekam Takut *Bupati dan KEGANA: Ganyang Provokator Serambi-Takengon Warga di dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, masih diliput ketakutan menyusul aksi teror yang dilakukan orang-orang tak dikenal --diidentifikasi sebagai provokator-- terhadap warga non- Aceh, Senin (22/11) dinihari. Bahkan di Desa Pondok Balik Kecamatan Silihnara, gerombolan itu menembak kades dan imum Meunasah. Sekitar pukul 02.00 WIB dinihari Senin, kelompok perusuh, sempat membakar kedai di kawasan pasar ikan Kampung Baru, Takengon. Namun api berhasil dipadamkan penduduk setempat. Sedangkan di Simpang Balik, Kecamatan Bukit, terjadi pembakaran dua unit mobil masing-masing cold diesel dan carry pick up milik penduduk. Menurut pengakuan warga Pondok Balik kepada Serambi, Senin (22/11) kelompok yang sempat dilihat berjumlah enam orang dengan pakaian loreng dan bersenjata laras panjang tersebut beraksi ke rumah-rumah penduduk sambil menendang pintu seraya mengancam warga suku non-Aceh untuk hengkang dari tanah Gayo dengan memberi tempo 1 X 24 jam. "Jika tidak pergi kami akan dihabisi," ungkap seorang warga suku Jawa. Kapolres Letkol (Pol) Misik Natari melalui Kasat Sersenya Lettu Pol Dean Marten yang dikonfirmasi, membenarkan adanya laporan warga yang diintimidasi kelompok provokator itu. Pihak kepolisian, katanya, sudah menurunkan tim khusus dibacking satuan Gegana untuk melakukan penyelidikan. "Kita harap warga jangan terpancing dan harus kompak untuk memerangi provokator yang berupaya menjadikan Aceh Tengah rusuh," katanya. Aksi pembakaran kedai di kawasan pasar ikan bawah, menurut Ali Umar --seorang saksi mata-- terjadi sekitar pukul 02.00 dinihari. Api terlihat menyala di sudut kedai milik Zaini. Saat itu warga spontan keluar untuk membantu dengan menyiramkan air, sehingga hanya sempat membakar sudut bagian bawah. Pada saat api menyala, ungkap beberapa warga, mereka melihat satu unit mobil minibus yang diperkirakan jenis Hiline warna putih parkir di pengkolan jalan berjarak 5 meter dari TKP. Namun mobil tersebut segera meluncur ketika melihat warga keluar. "Ada beberapa orang dalam mobil itu". Ganyang Provokator Untuk mengantisipasi aksi provokator yang mulai bergentayangan di Aceh Tengah, Kerukunan Keluarga Negri Antara (KEGANA) di Takengon mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak terhasut ulah provokator yang coba mengadu domba masyarakat. Sebab selama ini warga hidup damai -- apalagi telah bertekad mendukung referendum bagi Aceh. "Kita minta warga tenang dengan tetap siaga, kompak dan menghadang gerombolan perusuh," tukas Tgk Ali Djadum, panisepuh tanah Gayo didampingi Ketua KEGANA, Tgk H Razali Irsyad. Masyarakat, imbau KAGANA, jangan segan-segan menindak tegas terhadap provokator, jika perlu setiap wilayah membentuk "panguyuban" kerukunan keluarga besar (antar etnis lokal) untuk mengganyang provokator yang saat ini mulai gencar mengintimidasi masyarakat. "Kita imbau warga supaya tenang dan kompak," kata Marsito. Bupati Aceh Tengah, H Mustafa M Tamy kepada Serambi, mengingatkan masyarakat agar tidak terhasut dengan ulah kelompok yang ingin mengacaukan daerah ini. Sebab wilayah tanah Gayo yang dihuni berbagai etnis (Aceh, Jawa, Tapanuli, Minang) selama puluhan tahun hidup dalam kedamaian dan rukun. Karenanya, harus diwaspadai bila ada pihak yang coba memecah belah. "Kalau perlu setiap desa bentuk pengamanan rakyat untuk menghadap aksi-aksi provokator melalui koordinasi dengan pihak kepolisian maupun aparat," kata bupati sambil menyatakan keyakinannya bahwa serangkaian aksi pembakaran mustahil dilakukan warga Gayo yang cinta kedamaian. Bupati juga menganjurkan agar warga tidak keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB. Dimaksudkan untuk memberi peluang bagi pihak polisi melakukan kontrol bagi pengamanan masyarakat. "Kalau memang terpaksa keluar karena suatu keperluan, diingatkan hati-hati dan selalu membawa identitas diri," ujar Mustafa M Tamy. Terindikasi Aksi pembakaran sejumlah sekolah dan kantor pemerintahan di wilayah Aceh Tengah, Minggu (21/11) malam yang dilakukan orang tak dikenal, tampaknya mulai terkuak dengan ditemukannya sejumlah barang bukti di tempat kejadian dan hasil laporan masyarakat yang sempat menyaksikan aksi-aksi kelompok tersebut. Di kawasan Simpang Balik Kecamatan Bukit, selain mendapatkan keterangan identitas yang diduga provokator, aparat juga mendapatkan sejumlah atribut. Sedangkan di kota Takengon menyusul aksi pengeboman kantor Bappeda Aceh Tengah, beberapa saksi mata juga menuturkan beberapa menit sebelum terjadi ledakan mereka mengamati satu unit mobil warna putih mondar mandir di kawasan tersebut, bahkan parkir persis di samping Meuligoe bupati. Bahkan dari dalam mobil tersebut sempat terdengar tembakan. Masih menurut saksi, malam itu ia sempat mengamati seseorang yang merasa gelisah mondar mandir di seputaran kantor Telkom Takengon. Namun saksi tersebut tidak bersedia menyebutkan identitas orang dimaksud. "Matanya selalu ke arah kantor bupati," ungkap saksi tersebut.(tim) AS: Selesaikan Lewat Dialog * Tanpa Darurat Militer Serambi-Banda Aceh Amerika Serikat mendukung penyelesaian kasus Aceh lewat komunikasi dan dialog tanpa penerapan darurat militer. Sedangkan Gubernur Syamsuddin Mahmud menyatakan yakin di akhir kesuraman masalah Aceh akan muncul kecerahan. "Tapi, kapan, kapan?!" tanya Pak Syam sambil memukul meja. Ian McCary, Sekretaris Bidang Politik Kedubes AS untuk RI itu seusai bertemu Gubernur Syamsudin Mahmud di Banda Aceh kemarin, kepada pers menyatakan, satu-satu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh adalah dengan dialog. "Kita yakin Pemerintah Kabinet Abdurrahman Wahid siap mencari solusi yang adil yang bisa diterima kedua pihak, yaitu masyarakat Aceh dengan Pemerintah Indonesia," kata McCary. Dengan tidak bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, kata Ian McCary, Amerika berharap dialog itu bisa dibuka segera. "Sebuah dialog yang jujur dan adil," katanya. Menyikapi adanya keinginan pemerintah pusat untuk menerapkan darurat militer di Aceh, menurut Ian McCary, Amerika Serikat sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi. "Kami tidak akan pernah mendukung diberlakukannya darurat militer dalam menyelesaikan masalah Aceh," ujarnya. Sedangkan Dubes AS untuk PBB Richard C Holbrooke, dalam komperensi pers di Jakarta juga menyebutkan bahwa AS mendukung dialog pemerintah RI dengan rakyat Aceh, dan menolak darurat militer. AS menyatakam pihaknya mendukung ketidaksetujuan Presiden Wahid terhadap pemberlakuan status darurat militer di Aceh. "AS pun tidak mendukung kekerasan, namun mendorong berlangsungnya dialog dan solusi damai atas kasus Aceh," kata Holbrooke. Ian McCary dalam pertemuan dengan Pak Syam juga banyak menanyakan persoalan Aceh, termasuk komposisi anggota DPRD Aceh dan nama-nama kabupaten baru. Gubernur Syamsuddin Mahmud sesuai menjamu McCary mengatakan, kunjungan staf Kedubes Amerika itu untuk mendapatkan masukan tentang berbagai masalah yang kini masih terus terjadi di Aceh. Pak Syam mengaku telah membeberkan semua masalah Aceh yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan terselesaikan. Amerika Serikat, kata Pak Syam, sangat mengharapkan masalah Aceh ini dapat diselesaikan dengan dialog antara masyarakat Aceh dengan dengan pemerintah pusat. Menyangkut banyaknya warga non Aceh yang eksodus keluar Aceh, menurut Pak Syam, tidak orang Aceh yang melakukan pengusiran terhadap warga non Aceh dari daerah ini. "Itu adalah kerja provokator yang terus memprovokasi sehingga warga non Aceh menjadi cemas dan takut. "Tidak ada sifat orang Aceh seperti itu. Bahkan orang Amerika sendiri seperti Ian McCary tahu persis tentang sifat orang Aceh yang penuh persaudaraan," kata Pak Syam. Menyangkut penyelesaian masalah Aceh, kata Pak Syam, kita tunggu saja hasil godokan dari sejumlah Menteri yang datang ke Aceh beberapa waktu lalu. "Saya yakin, para menteri yang telah datang ke Aceh, telah menerima banyak masukan tentang kondisi Aceh dan sekaligus mencarikan solusi penyelesaiannya. Kita tunggu saja," kata Pak Syam. Namun, ditanya tentang kemungkinan penyelesaian masalah Aceh yang kian rumit, Pak dalam bahasa yang sangat puitis mengatakan, "Di balik kesuraman pasti ada harapan yang cerah." Dan, sambil berkali-kali memukul meja, Pak Syam menadaskan, "Tapi, kapan, kapan kecerahan itu akan datang?" (ism/kan) Anggota MPR/DPR Asal Aceh: Gus Dur Harus Segera Berdialog dengan GAM Serambi-Jakarta Tiga anggota legislatif dari Aceh mengharapkan pemerintah KH Abdurrahman Wahid dapat segera melakukan dialog dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka. Apalagi sinyal untuk itu telah dibuka oleh petinggi Majelis Pemerintah (MP) GAM. Ketiga anggota legislatif yang mengutarakan pendapatnya itu secara terpisah, Senin (22/11), masing-masing Tgk H Nashiruddin Daud (DPR/MPR), Nurdahri Ibrahim Naim (DPR/MPR), dan Drs H Ghazali Abbas Adan. Ghazali Abbas Adan menyatakan pemerintah harus segera menangkap peluang yang ditawarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka yang menyatakan bersedia melakukan perundingan. Menurutnya, kesediaan GAM itu adalah langkah maju bagi penyelesaian masalah di Aceh. "Tinggal saja sekarang bagaimana pemerintah merespon kesediaan itu," kata Ghazali Abbas yang melakukan walk out dari sidang Paripurna MPR setelah masalah Aceh tidak dibicarakan secara khusus dalam GBHN. Seperti yang diberitakan, Sekjen MP GAM Teuku Don Zulfahri dalam sebuah wawancara radio yang disiarkan Pro2 FM mengatakan kesediaannya untuk melakukan perundingan dengan pemerintah RI guna penyelesaian masalah Aceh. Pernyataan itu sangat mengagetkan, mengingat selama ini pihak GAM terkesan bertahan kepada keinginan memerdekakan Aceh. Pernyataan itu, dinilai Ghazali, sebagai ungkapan yang memihak kepada rakyat Aceh. "Saya kira siapapun tidak akan bisa menolak kehendak rakyat Aceh sekarang yang menginginkan referendum," katanya. Ghazali Abbas Adan menyebutkan, persoalan Aceh harus ditempuh dengan dialog dan perundingan-perundingan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Aceh termasuk GAM. Secara kasat mata, lanjut Ghazali, pihak Aceh Merdeka menginginkan wilayah Aceh merdeka, namun disisi lain masyarakat sipil menuntut referendum, sedangkan pemerintah tetap ingin Aceh berada dalam wilayah negara kesatuan. "Perbedaan-perbedaan pandangan itu yang musti didialogkan untuk mencapai penyelesaian," katanya. Oleh karena itu, katanya, kesediaan GAM melakukan perundingan telah menampakkan satu titik terang bagi penyelesaian Aceh. Sedangkan Tgk H Nashiruddin Daud mengatakan, selain dengan GAM, pemerintah Gus Dur hendaknya juga bersedia berdialog dengan ulama, tokoh adat, dan para pegiat reformasi, termasuk mahasiswa dan LSM agar kasus Aceh tidak berlarut-larut. "Dialog dengan tokoh GAM itu tidak harus di Aceh, tetapi bisa di Jakarta atau di tempat lain, yang penting mereka kita ikutkan dalam upaya menyelesaikan kasus Aceh," katanya kepada pers seusai mengikuti sidang pertama "Pansus Aceh" di gedung DPR, Jakarta, Senin. Menurut dia, tuntutan masyarakat Aceh saat ini agar pelaku pelanggaran hak azasi manusia (HAM) semasa daerah operasi militer (DOM) dapat diadili dan otonomi luas segera diberikan secara adil. "Jika itu dapat segera diwujudkan, saya kira gema tuntutan referendum akan segera mereda," katanya yang juga dikenal salah seorang ulama asal Aceh Selatan. Sebelum dialog itu dilakukan, pengikut GAM harus lebih dulu meletakkan senjata agar aspirasi yang disampaikan benar-benar murni sesuai dengan keinginan rakyat banyak dan bukan atas keinginan suatu kelompok tertentu. Anggota DPR asal Aceh lainnya, Ny Nur Dahri Ibrahim Naim, mengatakan kesediaan pemerintah berdilog dengan kelompok GAM, LSM, ulama Aceh, dan para pegiat reformasi di Aceh diharapkan akan mempercepat proses penyelesaian kasus Aceh. Tingkat kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat saat ini, katanya, berada pada titik paling rendah, setelah banyak janji yang belum ditepati, terutama pelaku pelanggaran HAM. "Pemerintah tidak perlu mengirimkan lagi tim ke Aceh, masyarakat Aceh sudah muak dengan tim yang turun ke daerah itu karena mereka merasakan hasil temuan di lapangan belum pernah ditindaklanjuti," katanya. Bukan adat Aceh Terhadap adanya ancaman yang memaksa rakyat non-Aceh eksodus dari daerah Aceh, Ghazali Abbas mengatakan bahwa tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan ingin memperkeruh situasi. Ia mengatakan tidak percaya kalau ancaman itu datang dari orang Aceh. "Sebab mengusir orang non-Aceh keluar dari Aceh itu bertentangan dengan adat istiadat Aceh dan melanggar ajaran Islam. Karena itu saya tidak yakin itu dilakukan orang Aceh," katanya. Menurut dia, orang Aceh itu adalah penganut Islam yang taat. Karena itu tidak ada alasan bagi orang Aceh meminta keluar orang-orang non-Aceh dari bumi Aceh. "Bumi itu milik Allah. Tidak ada satu orangpun yang berhak memaksa keluar dari bumi Allah," kata Ghazali yang kini aktif berbicara dalam berbagai seminar di Jakarta. Mengomentari langkah-langkah TNI yang kini menyiapkan armada kapal perang di perairan Aceh menghadapi peringatan HUT GAM pada 4 Desember mendatang, Ghazali Abbas Adan mengatakan itu langkah orang panik. Ia mengatakan persoalan Aceh tidak akan pernah selesai kalau ditempuh dengan cara kekerasan. Karenanya ia mengingatkan agar pemerintah tidak tergopoh-gopoh mengambil kebijaksanaan yang bersifat refresif.(fik/ant) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Disebar luas keseluruh dunia oleh Campaign & Networking Division KOALISI NGO HAM ACEH Aceh N.G.O's Coalition for Human Rights E-mail: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Apa itu Koalisi NGO HAM Aceh? Silahkan clik: http://come.to/koalisi-ham ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 Nov 1999 jam 02:38:31 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
