---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 22 November 1999 Rakyat Aceh Mulai Borong Kebutuhan Pokok AS Dukung Dialog, bukan Darurat Militer JAKARTA -- Amerika Serikat angkat bicara soal Aceh. Duta Besar AS untuk PBB, Richard C. Holbrooke, kemarin mengadakan jumpa pers di Jakarta menjelaskan sikap AS yang mendukung dialog Pemerintah RI dengan rakyat Aceh, sebaliknya menolak darurat militer. "AS mendukung adanya dialog antara Pemerintah RI dan rakyat Aceh, di mana Gus Dur [Presiden Abdurrahman Wahid] juga sedang mengupayakan," kata Holbrooke di kediaman Dubes AS Robert S Gelbard. "Kami tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Tapi, Indonesia teramat penting bagi AS. Negara ini adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia." Sabtu lalu Holbrooke mengadakan serangkaian pertemuan antara lain dengan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati. Usulan darurat militer awalnya datang dari Kapolri Jenderal Roesmanhadi, yang disambut positif Menhan Yuwono Sudarsono dan Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat. Kapolri menyatakan penegakan hukum tidak dapat lagi dilaksanakan di Aceh. Kepada pers, Dubes Holbrooke menyatakan pihaknya mendukung ketidaksetujuan Presiden Wahid terhadap pemberlakuan status darurat militer di Aceh. "AS pun tidak mendukung kekerasan, namun mendorong berlangsungnya dialog dan solusi damai atas kasus Aceh," kata Holbrooke, yang turut didampingi asisten Menlu AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik Stanley Roth. Holbrooke berharap, DPR secara internal mampu mendorong berjalannya sistem pertanggungjawaban itu. Ini, katanya, sangat penting dalam penyelesaian kasus Aceh, antara lain dengan mengadili mereka yang terbukti melanggar HAM di sana. Setelah konferensi pers itu, Holbrooke dan rombongannya berangkat ke Kupang menemui pengungsi Timtim. Rombongan yang ikut bersama Dubes itu digambarkannya sebagai perjalanan tingkat tertinggi AS yang dikirim Presiden Clinton ke Indonesia sejak perubahan pemerintahan RI. Sementara itu Sabtu, Sekretaris Jenderal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Teuku Don Zulfahri menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan perundingan dengan Pemerintah RI untuk merealisasikan apa yang dikehendaki rakyat Aceh. "Kami siap untuk berunding kapan-kapan ... mari kita dialog, kita duduk di atas meja, sediakan jadwal, kita pikir mana yang baik," katanya dalam wawancara via telepon antara Sekjen GAM yang berada di Kuala Lumpur dengan RRI Pro2FM Jakarta. Situasi yang berkembang di Aceh, menurut dia, tidak dapat lagi menunggu, terlebih rakyat sudah menuntut untuk dilaksanakan referendum. "Presiden bilang dalam tujuh bulan ... selesaikan masalah ini hitam putih, supaya jangan berlanjut, jangan sampai berjatuhan korban," katanya. Referendum tersebut, katanya, bukan kehendak GAM melainkan kemauan rakyat Aceh yang diakomodasikan oleh gerakan tersebut, apalagi Gus Dur sendiri sudah menyatakan perlunya pelaksanaan penentuan pendapat rakyat itu. "Kalau dulu kan kepentingan RI dan GAM, maka dulu kita perang. Sekarang ini kami ingin merealisasikan apa yang dikehendaki rakyat dulu," katanya. Dia menginginkan dialog dilakukan di luar negeri dan disaksikan oleh pihak ketiga. "Kami hanya mau disaksikan, bukan mau juri ... GAM tidak percaya kepada RI, RI tidak percaya kepada GAM, maka kita perlukan saksi," katanya. Menurut Sekjen GAM yang berada di Kuala Lumpur dan mengaku pulang ke Aceh setiap bulan itu, kemudian mengatakan saksi tersebut harus dari negara yang layak dipercaya. Ketika ditanyai sehubungan hari ulang tahun (HUT) terbentuknya GAM ke-23 pada 4 Desember mendatang, Teuku Don Zulfahri mengatakan tidak ada persiapan khusus, meskipun HUT kali ini berbeda dari sebelumnya, atau dinilai semakin membaik. "Ulang tahun kali ini mungkin yang banyak syukuran, karena rakyat Aceh hari ini sudah menyadari haknya, sudah bersatu," katanya. Pemerintah RI mengaku bahwa persoalan Aceh merupakan persoalan yang complicated dan sensitif. Menurut Menko Polkam Wiranto, jika salah mengatasi bisa membahayakan integrasi bangsa Indonesia. Meski demikian, pemerintah berpendapat sebagian besar warga Aceh masih tetap memilih bersatu dengan Republik Indonesia. "Bahwa pemerintah pusat berkeyakinan sebagian besar warga Aceh dalam hatinya masih ingin bersatu di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diwasiatkan oleh Daud Beureueh," ujar Wiranto di Bina Graha, Jakarta. Pandangan pemerintah pusat itu, seperti diungkapkan Wiranto, merupakan salah satu materi yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden KH Abdurrahman Wahid. Gus Dur sendiri ketika memimpin sidang itu mengenakan baju batik berwarna hijau. Kepala Negara duduk bersebelahan degan Wapres Megawati. Diungkapkan Wiranto, sidang paripurna itu sengaja dilakukan untuk membahas berbagai persoalan sebelum Kepala Negara mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri pekan depan. Sidang itu berlangsung sekitar dua jam. Bahkan di awal sambutannya, Presiden menggarisbawahi agar sidang bisa dilakukan cepat. Sidang Kabinet kembali menyampaikan tekadnya menindak tegas semua pelangggar HAM, baik kalangan sipil maupun militer. Untuk mengatasi persoalan Aceh, menurut Witanto, pemerintah pusat akan menempuh berbagai upaya, seperti pelaksanaan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta UU No 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh. Pengamat politik dari UII Yogyakarta Dr Moh Mahfud mengatakan di Bandung, ada beberapa pilihan yang dapat diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh. "Pertama, melakukan tindakan militer dan kedua, pemerintah mengakomodasi tuntutan referendum rakyat Aceh melalui persetujuan MPR," jelasnya. Menurut Mahfud, tindakan militer akan sangat sulit. Selain akan melahirkan protes keras, pilihan ini juga hanya akan menumpahkan kembali darah di tanah Aceh. "Karena itu, tuntutan referendum bisa saja dilaksanakan asal dengan syarat, pemerintah harus proaktif dengan menawar opsi yang akan diberikan," ujar Direktur Pasca Sarjana UII ini. Sehingga, sambungnya, kalaupun diadakan referendum maka tidak ada opsi merdeka. "Paling tinggi adalah federasi," tegas Mahfud. Ia menambahkan, opsi federal belum tentu ditolak mengingat opini merdeka yang selama ini muncul ke permukaan tidak otomatis menggambarkan tuntutan seluruh rakyat Aceh. Dia juga menyebutkan jika Aceh terpisah dari wilayah Indonesia, umat Islam merupakan pihak yang paling dirugikan. "Kekuatan umat Islam Indonesia akan berkurang hingga 40 persen," katanya. Angka itu, lanjutnya, merupakan angka kualitatif bukan kuantitatif karena secara kuantitas umat Islam di Aceh jumlahnya hanya sekitar lima juta orang, tapi kualitas mereka itu yang paling penting. Dibandingkan dengan umat Islam di wilayah lain di Indonesia, menurutnya, kualitas keislaman orang Aceh sangat baik sehingga kontribusinya terhadap kekuatan Islam di Indonesia sangat besar. Situasi Aceh hingga kemarin tanpa kepastian. Warga Banda Aceh sejak dua hari terakhir dilaporkan mulai membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar berkaitan dengan isu kekacauan pada awal Desember 1999, namun harga kebutuhan masyarakat tetap stabil. Sejumlah pedagang di Banda Aceh menjelaskan, meningkatnya jumlah pembeli dalam dua hari terakhir itu erat kaitannya dengan isu kekacauan di daerah ini. "Selama ini banyak masyarakat yang membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung dalam jumlah besar," kata Zakaria, salah seorang pedagang di pasar Aceh. Kendati situasi Kamtibmas di Aceh akhir-akhir ini kurang menguntungkan, namun harga berbagai jenis kebutuhan pokok yang dijual para pedagang di Banda Aceh dan di sejumlah kota kabupaten, dilaporkan masih stabil. "Harga beberapa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, sabun, tepung terigu, dan gula pasir, yang dijual para pedagang masih dalam batas kewajaran," katanya. Akibat kondisi keamanan itu pula, Dirut PT Telkom AA Nasution mengancam akan menarik seluruh karyawan Telkom dari bumi Aceh jika tidak ada jaminan keamanan terhadap keselamatan mereka. "Kami akan menarik semua karyawan jika mereka dicelakai," kata Nasution di Medan Sabtu (21/11). Usai menerima penghargaan dari Rektor USU, Nasution menambahkan kalau aparat mengatakan terserah, pihaknya tegas akan menarik seluruh karyawannya yang kini berjumlah sektar 600 orang. Namun demikian, Nasution merasa bersyukur karena hingga sekarang karyawannya belum ada karyawan Telkom yang cidera. Menurutnya, anak buahnya ternyata cukup baik menjalin komunikasi dengan para penduduk maupun kalangan pasukan yang tergabung dengan GAM. "Tapi menjelang ulang tahun GAM 4 November nanti, kami khawatir juga," ujarnya. Ditanya apakah ada peralatan Telkom di Aceh yang rusak, Nasution menyatakan hingga saat ini belum ada. Yang rusak, katanya, justru di Ambon, Halmahera maupun Bali. Hingga Sabtu, jajaran PT Telkom di Medan cukup sibuk menerima kedatangan keluarga karyawan PT Telkom yang mengungsi ke Sumut. Jumlahnya sudah mencapai lebih dari 400 orang. Mereka pergi menggunakan puluhan bus maupun kapal laut dari Banda Aceh ke Medan. Yang lewat darat, terpaksa harus mau merogoh koceknya di berbagai ruas jalan menuju Sumut. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Nov 1999 jam 05:08:54 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
