---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. ----------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 24 November 1999 15:50 UTC ** TNI MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH ** MOSI TIDAK PERCAYA TERHADAP PEMERINTAH MUANGTHAI ** TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH GUS DUR DIDESAK CEPAT SELESAIKAN MASALAH ACEH ** TOPIK GEMA WARTA: SUDAH SAATNYAKAH DILAKUKAN RESHUFFLE KABINET? * TNI MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH Ketua Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia, Komnasham Marzuki Darusman menyatakan terdapat tujuh jenis pelanggaran hak-hak asasi yang dilakukan pasukan TNI selama penerapan Daerah Operasi Militer, DOM di Aceh, antara 1989-1998. Dalam laporan yang diajukan Rabu ini kepada Pansus DPR, disebutkan jenis-jenis pelanggaran itu adalah pembunuhan kilat, penyiksaan kejam tanpa perikemanusiaan, penghilangan orang secara paksa, penangkapan atau pembunuhan secara sewenang-wenang, perusakan barang milik masyarakat, perkosaan dan kekerasan seksual. Marzuki Darusman menambahkan, menurut hukum internasional pelanggaran-pelanggaran ini termasuk kelas berat dan tidak ada istilah kadaluarsa. Menurut Komnasham, pelanggaran terutama dilakukan para anggota Kopassus, dan empat perwira TNI dianggap bertanggung jawab termasuk Menko Polkam Wiranto. Hingga saat ini diperkirakan 2000 orang tewas selama penerapan DOM di Aceh. Sementara itu pemerintah Jakarta memutuskan untuk mengirim ratusan polisi tambahan ke Aceh. 876 anggota Brimob yang dikirim, terutama bertugas untuk menjaga keamanan dan mencegah rangkaian demonstrasi. Aceh akan merayakan hari ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka tanggal 4 Desember mendatang. Diperkirakan akan pecah berbagai pertikaian, terutama karena TNI menyatakan, tidak akan mentolerir mereka yang mengibarkan bendera GAM pada hari itu. * MOSI TIDAK PERCAYA TERHADAP PEMERINTAH MUANGTHAI Partai-partai oposisi di Muangthai bersama-sama mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah pimpinan Perdana Menteri Chuan Leekpai. Pihak oposisi menuduh Leekpai tidak menjalankan kebijakan ekonomi yang handal dan melakukan korupsi. Rabu ini akan dilangsungkan diskusi yang terutama membahas masalah bank negara Krung Thai, yang dituduh melanggar undang- undang perbankan. Chuan Leekpai sendiri menggunakan kesempatan ini untuk mempertahankan diri dan menjelaskan kebijakan pemerintahnya kepada masyarakat. Kabinet baru Muangthai dikenal tidak begitu korup dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya. Menurut para kritikus Leekpai terlalu banyak memberikan perhatian kepada pasar ekonomi dan kurang memperhatikan masalah kemiskinan di kota dan pedesaan. Mosi yang diajukan pihak oposisi ini kemungkinan besar tidak diterima parlemen, yang mayoritasnya terdiri atas anggota partai-partai pemerintah. * MENTERI IMIGRASI SELANDIA BARU DIPECAT Perdana Menteri Selandia Baru Jenny Shipley memecat Menteri Imigrasi, Tuariki John Delamare, karena terbukti menyalahgunakan keuntungan untuk kaum Maori. Menteri imigrasi ini adalah keturunan Maori, penduduk asli Selandia Baru. Delamare memberikan ijin tinggal kepada 20 orang investor keturunan Cina, dengan syarat mereka harus membiayai proyek-proyek untuk orang Maori. Pemecatan Delamare ini dapat merugikan posisi Perdana Menteri Shipley dalam pemilihan umum parlemen tiga hari mendatang. Partai Nasional yang beraliran konservatif pimpinan Shipley menurut jajak pendapat terakhir dikalahkan Partai Buruh yang beraliran sosialis. Besar kemungkinan, untuk pertama kali dalam sembilan tahun, Partai Buruh akan berkuasa di Selandia Baru. * SARANA KOMUNIKASI DI CHECHNYA DITUTUP Rusia menutup semua aliran telepon genggam di seluruh wilayah Chechnya. Juga di negara-negara tetangga sekitar Chechnya, orang tidak bisa berkomunikasi lewat telepon genggam. Dengan tindakan ini pemerintah Moskow ingin mencegah komunikasi antara komandan-komandan lapangan Chechnya. Sementara itu pasukan Rusia menutup dan mengepung semua jalan penghubung besar dan kecil di sekitar ibukota Grozny. Saat ini aksi militer terutama dipusatkan di kota Urus-Martan, kantong pertahanan gerilya, yang terletak 20 km dari ibukota Grozny. Komandan pasukan Rusia memperkirakan dapat merebut kota tersebut dalam waktu satu minggu. Apabila Urus-Martan jatuh ke tangan Rusia, maka para pemberontak muslim tidak bisa mendapatkan bantuan untuk mempertahankan ibukota Grozny. * INGGRIS DIANCAM TIGA PRODUSEN MOBIL Tiga produsen mobil terbesar Eropa akan menutup pabrik-pabrik mereka di Inggris, apabila negara ini tidak secepat mungkin bergabung dalam mata uang bersama Eropa, Euro. Demikian harian Inggris The Daily Telegraph. Menurut harian tersebut, perusahaan Rover, Fiat dan Ford mengancam Perdana Menteri Tony Blair, untuk tidak lagi berinvestasi di Inggris, apabila pemerintahnya tetap menunda pelaksanaan Euro. Penundaan ini dapat merugikan ekspor pabrik-pabrik mobil di atas kepada 11 negara Eropa lainnya, yang melaksanakan perdagangan dengan Euro. Selasa kemarin, Menteri Luar Negeri Inggris Robin Cook menyatakan pasar tenaga kerja Inggris akan dirugikan apabila negara tersebut tetap menolak Euro. Tetapi Cook mengulangi pendirian pemerintahnya, bahwa Euro hanya akan dilaksanakan apabila situasi ekonomi Inggris menguntungkan dan atas persetujuan rakyat Inggris melalui referendum. * MARY ROBINSON BERKUNJUNG KE MEKSIKO Komisaris Tinggi PBB urusan hak asasi manusia, Mary Robinson, tiba di Meksiko untuk kunjungan resmi empat hari. Robinson juga akan berkunjung ke negara bagian Chiapas, yang menjadi ajang pertempuran gerakan pemberontak selama enam tahun terakhir. Berbagai organisasi HAM mengkritik sikap negatif pemerintah Meksiko terhadap pelanggaran HAM di Chiapas dan di dua negara bagian lainnya. Tahun lalu Robinson melaporkan situasi HAM di Chiapas, sangat menyedihkan. Pemerintah Meksiko menolak campur tangan PBB, tetapi akhirnya mengundang Mary Robinson untuk secara pribadi mempelajari situasi di wilayah-wilayah tersebut. Komisaris Tinggi PBB juga akan membahas keluhan terhadap polisi perbatasan Amerika Serikat, yang dituduh menganiaya imigran-imigran gelap dari Meksiko. * PASUKAN BELANDA AKAN DITARIK MUNDUR DARI KOSOVO Hampir 2000 orang pasukan perdamaian Belanda yang ditugaskan di Kosovo, akan ditarik mundur dalam enam bulan mendatang. Demikian usulan Menteri Luar Negeri Belanda Jozias van Aartsen dan Menteri Pertahanan Frank de Grave, yang akan diajukan Jumat mendatang kepada Dewan Kabinet. Kedua menteri ini ingin agar pasukan perdamaian Belanda memusatkan tugas mereka untuk menjaga perdamaian di Bosnia. Saat ini terdapat 1700 tentara Belanda yang ditugaskan di Bosnia dan 1900 orang di Kosovo. Pemerintah Den Haag hanya ingin menugaskan 1700 tentara di Bosnia. Dengan memusatkan diri pada satu tempat, maka Belanda bisa memainkan peranan penting dalam pimpinan pasukan perdamaian internasional di Bosnia. Selain itu hal ini dapat menghemat anggaran pertahanan. * PEMERINTAH GUS DUR DIDESAK CEPAT SELESAIKAN MASALAH ACEH Intro: Sekitar 100 nama pejabat sipil dan militer Rabu kemarin disebut ketika Komisi Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh menghadap Panita Khusus soal Aceh DPRI. Mereka mengusulkan para pejabat itu paling sedikit ditanyai soal keterlibatan mereka pada masalah pelanggaran hak- hak asasi manusia di Aceh. Apakah rakyat Aceh akan menerima pekerjaan Komisi Pengusut dan Pansus Aceh? Berikut penjelasan Rosita Noor, salah seorang anggota Komisi Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh: ROSITA NOOR [ROS N]: Yang terjadi sekarang di Aceh sifatnya multi- dimensional. Tapi yang paling penting untuk dibuktikan kepada rakyat Aceh adalah, bahwa pemerintah pusat memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan. Jadi komisi ini dibentuk bukan sekadar untuk mengisi persoalan politik, tapi juga untuk membawa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Jadi "entry point" (titik awal, Red.) bahwa keadilan ditegakkan, merupakan suatu jalan masuk untuk bisa mengadakan dialog. Di dalam rekomendasi kami meminta, pertama peradilan terhadap pelaku pelanggaran tindak kekerasan di Aceh, yang dengan sendirinya juga pelanggar HAM itu diadili. Secara tepat, terbuka dan adil. Jadi tidak boleh tertutup seperti peradilan militer. Dan kalau itu peradilan sipil, maka hakim dan jaksanya harus cukup mempunyai wibawa untuk memanggil militer dari segala ranking, dan juga pejabat-pejabat birokrasi baik pusat maupun daerah. RADIO NEDERLAND [RN]: Jadi belum tentu pengadilan sipil? ROS N: Kemungkinan yang terbuka sekarang adalah peradilan koneksitas. Jadi suatu peradilan yang bisa mengadili baik militer maupun sipil dari segala tingkat. Tapi kami sudah menyerahkan kepada pemerintah Presiden Wahid dua minggu lalu, dan kemarin kami menunjukkan suatu sikap sangat kecewa, bahwa belum ada suatu langkah yang kongkrit untuk menggelar peradilan ini. Baru tadi kami meminta kepada Saudara Marzuki Darusman, Jaksa Agung. Kami tanyakan mengapa pemerintah Wahid tidak melakukan apa-apa dan beliau mengatakan, kalau ada dorongan yang keras dari DPR, maka kemungkinan dalam waktu yang singkat, malah beliau mengatakan dalam seminggu, peradilan koneksitas ini sudah bisa digelar. Tapi kalau melihat lambannya birokrasi di sini, saya sangat tidak optimis dan melihat eskalasi keamanan di Aceh yang begitu rawan dan cepat, maka apakah mungkin jalur birokrasi normal itu bisa memenuhi minimal restore (memulihkan, Red.) kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah. RN: Jadi menurut anda hambatannya ini bersifat birokratis, bukan hambatan tekad politik? ROS N: Nah kalau itu anda harus tanyakan kepada Presiden Wahid dan kabinetnya, karena tadi juga tergambar pemikiran-pemikiran daripada anggota DPR terutama Pansus Aceh yang mengatakan, belum samanya persepsi dari anggota kabinet Presiden Wahid, kalangan tentara dan DPR sendiri mengenai Aceh. RN: Yah tapi ini kan jelas sebab Kapuspen TNI misalnya, Mayjen Sudrajat menginginkan suatu DKP, Dewan Kehormatan Perwira, jadi bukan peradilan. Ini akan merekayasa "impunity" atau tidak dihukumnya tindak pelanggaran hak asasi manusia. Jadi seberapa yakin anda bahwa peradilan kasus-kasus Aceh ini nanti akan betul-betul bergigi. ROS N: Kami tidak bisa menerima berdirinya DKP tanpa ada peradilan yang normal berjalan. Itu kami tidak bisa menerimanya, karena pengalaman masa lalu. Dan kami melihat bahwa jangan sampai tentara maupun anggota kabinet Presiden Wahid itu melakukan "engineering" (rekayasa, Red.) dalam bentuk apapun. Karena tadi malam di televisi kami sudah menonton ada saksi, a de charge terhadap TNI yang kesaksiannya di televisi itu sama sekali berbeda dengan penemuan yang kami dapatkan di tempat kejadian perkara. Dan itu sudah menunjukkan kepada kami bahwa ada pihak-pihak yang ingin kembali bermain dengan rekayasa-rekayasa semacam itu. Kasus pembunuhan Tengku Bantaqiyah di Aceh Selatan, mendadak ada orang yang menyatakan bahwa pada kejadian itu Tengku Bantaqiyah yang tidak bersenjata, dikatakan mengadakan kontak senjata dengan TNI, oleh karena itu TNI melawan. Kami mempunyai saksi yang masih hidup, kemudian saksi yang kena pukul tapi kemudian melarikan diri yang mengatakan bahwa mereka tidak bersenjata. Dan pada kejadian itu ada korban yang langsung meninggal dunia sebanyak 31 orang di tempat, sedangkan prajurit TNI kita tidak seorang pun yang luka. Kalau terjadi kontak senjata, tentunya ada korban juga, walaupun hanya luka kecil di pihak yang satunya. Dari kesaksian yang ada ternyata orang yang tidak bersenjata itu ditembak oleh yang bersenjata. Demikian Rosita Noor, salah seorang anggota Komisi Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. * SUDAH SAATNYAKAH DILAKUKAN RESHUFFLE KABINET? Meski sudah berkuasa selama satu bulan namun tim ekonomi Gus Dur di kabinet belum menunjukkan kemampuannya kecuali berulang-ulang mengunyah-ngunyah konsep-konsep ekonomi usang Soeharto dan Habibie. Tim ekonomi Gus Dur berharap permasalahan bangsa di bidang ekonomi cukup diatasi dengan berunding atau berdiskusi dengan IMF dan Bank Dunia. Maka makin nyata bahwa yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah kepemimpinan. Manajemen baru yang non-Soeharto dan Habibie hanya bisa diubah dengan kepemimpinan baru. Dan kepemimpinan baru itu bisa dipelopori oleh MPR dan DPR dengan cara impeachment (pencopotan, Red.) dalam beberapa bulan mendatang. Laporan koresponden Syahrir di Jakarta: Jika masalah pengangguran tidak dapat segera teratasi maka impeachment merupakan satu-satunya jalan menyelamatkan bangsa Indonesia, kata seorang pengamat politik Selasa kemarin. Sementara itu, Miranda Gultom, Wakil Gubernur Bank Indonesia menyatakan kepada pers, ia optimis pemerintah dapat menekan inflasi hingga di bawah 0,5% tahun ini. Sehari sebelumnya Menko Ekuin Kwik Kian Gie menjelaskan, pemerintah telah mengajukan usulan-usulan yang tepat kepada IMF atau Dana Moneter Internasional. Maka pemerintah pun optimis bahwa situasi ekonomi nasional akan membaik pada akhir tahun. Tetapi pers nasional memberitakan pinjaman IMF baru akan cair awal tahun 2000. Pencairan kembali dana IMF akan dilakukan setelah pemerintah Indonesia menyetujui prinsip yang tertuang dalam Letter of Intent yang baru. Secara teknis pembahasan masalah Letter of Intent dengan IMF telah selasai Selasa lalu. Namun format resminya masih harus menunggu persetujuan presiden dan pertemuan direksi IMF. Baru sesudahnya persetujuan tersebut dapat ditandatangani. Pemerintah memang ingin agar pinjaman yang dihentikan pada zaman Habibie dapat segera dicairkan. Tim IMF akan kembali tanggal 8 Desember untuk menyelesaikan pelbagai masalah sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Kerjasama dalam penyusunan Letter of Intent ini merupakan hasil diskusi yang cukup berimbang. Pihak IMF tidak terlalu berani mendikte karena mengetahui pemerintahan ini merupakan hasil demokrasi rakyat Indonesia. Sikap mereka memang berbeda jika dibandingkan ketika berunding dengan tim ekonomi Habibie dahulu. Ketika itu IMF menyadari bahwa pemerintahan Habibie kurang legal. Namun demikian seorang mantan guru besar Universitas Indonesia menyatakan, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan diskusi atau perundingan dengan IMF. Ia heran melihat tim ekonomi Gus Dur seperti orang-orang bingung tanpa arah. Pemerintahan Gus Dur ini sudah ada selama sebulan tetapi tidak terlihat adanya langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kemerosotan ekonomi. "Unemployment atau pengangguran, misalnya tidak dapat diatasi dengan perundingan atau guyon-guyon politik. Rakyat yang lapar harus segera diberi makan", tambahnya. Ia memperkirakan, meski ada kenaikan harga minyak bumi namun kebutuhan anggaran tidak akan mencukupi. Dalam waktu tiga bulan Gus Dur akan mengalami nasib yang sama seperti Habibie yang tidak mampu mengerem kemerosotan ekonomi. Apalagi jika terjadi gempa sosial yang sama sekali tak terduga, sebagaimana peristiwa gempa tektonik. Peristiwa krisis moneter tahun 1997 yang lalu dapat pula dianggap sebagai gempa sosial yang masih dapat berlanjut. Pada saat terjadi gempa sosial yang baru seperti, lepasnya atau terjadi perang besar di Aceh dan Ambon, siapkah tim ekonomi Gus Dur yang nampak tambal sulam itu mengatasi krisis? Sementara ini pemerintah lagi-lagi berharap agar Bank Dunia akan memberikan dana jaringan pengamanan sosial. Tetapi agar ketergantungan kepada dunia luar dapat dikurangi pemerintah akan mengurangi subsidi BBM, listrik, menaikkan harga beras dan gula, dan lain-lain. Permasalahan anggaran ke depan juga nampak berat, kata seorang staf Menko Ekuin. Tetapi ilmu seperti ini pun pernah diterapkan tim ekonomi Soeharto seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Radius Prawiro dan Emil Salim. Bedanya, hutang mereka waktu itu tidak sebanyak sekarang. Namun dari tahun ke tahun mereka selalu muncul di depan televisi dan sambil meminta maaf kepada rakyat dan tertawa bingung, mengumkan bahwa harga BBM terpaksa dinaikkan. Sekali-sekali mereka mengubahnya dengan mengumumkan adanya devaluasi baru. Sekarang pun orang-orangnya Gus Dur muncul di televisi dengan ucapan- ucapan yang hampir sama: "Dengan mengutamakan stabilitas, kita akan melakukan restrukturisasi perbankan dan pertanian, menghidupkan Undang- Undang Kepailitan, mengurangi KKN dan langkah-langkah lainnya". Suara- suara seperti ini memang sudah sering didengar rakyat sejak rejim Soeharto maupun Habibie. Jadi praktis tidak ada kejutan yang mendasar yang dikemukakan para ahli ekonomi pemerintah Gus Dur hingga saat ini. Padahal masyarakat sebenarnya berharap pemerintah baru bisa secepatnya mengambil langkah-langkah strategis yang mengena di hati rakyat. Karena itu dalam waktu dekat ini Gus Dur harus segera melakukan re- shuffle kabinet dan menggunakan orang-orang yang ahli, jujur dan tidak korup, dan saat ini berumur antara 35 hingga 45 tahun. Yang di atas 45 tahun sama halnya dengan perwira-perwira tua di TNI, umumnya sudah punya "vested interest". Mereka umumnya sudah tidak dekat pada rakyat dan tidak punya ide-ide baru yang brilyan. ----------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ----------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Nov 1999 jam 03:32:53 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
