---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 23 Nopember 1999 Rekonsiliasi Aceh Diadakan sebelum HUT GAM Bila Dialog Gagal, Darurat Militer JAKARTA -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan Presiden Abdurrahman Wahid telah mengambil putusan politik bagi penyelesaian soal Aceh, dengan mengedepankan pendekatan rekonsiliasi (dalam bentuk dialog). Jika rekonsiliasi dalam dua setengah pekan ke depan ini ternyata buntu, darurat militer yang pernah dilontarkan akan dipertimbangkan. "Kita mengedepankan permintaan Presiden agar pendekatan rekonsiliasi diutamakan," jelas Juwono kepada wartawan, seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin. Juwono mengiyakan ketika didesak apakah pertemuan akan diusahakan sebelum 4 Desember, HUT Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurutnya, Abdurrahman sudah menegaskan bersedia berdialog. Demikian juga dari GAM. Keputusan itu diambil Abdurrahman setelah melakukan pertemuan beberapa kali dengan para tokoh Aceh, baik yang berada di Jakarta maupun yang dari Aceh. "Presiden sendiri sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Aceh di Istana. Itulah yang sekarang menjadi keputusan politik dari pemerintah yaitu mencari solusi politik rekonsiliasi," katanya. Rekonsiliasi ini, lanjutnya, adalah dalam bentuk dialog seperti yang telah dilakukan Presiden dengan tokoh-tokoh Aceh. Dan Abdurrahman berharap, itu bisa dikembangkan dalam pertemuan besar. Hanya saja, Juwono tak bisa memastikan kapan pertemuan besar itu dilakukan. "Kita menunggu sampai Presiden kembali. Masih ada waktu," katanya. Kendati keputusan politik saat ini adalah dengan rekonsiliasi, tak berarti kemungkinan diberlakukannya darurat militer telah tertutup. "Ini tidak berarti bahwa daya tangkal penggunaan dan penggelaran TNI dan Polri sama sekali tidak digunakan, tidak mungkin," ujarnya. Apalagi keadaan di Aceh saat ini kian memburuk. Karena itu kalaupun mengedepankan rekonsiliasi, maka darurat militer menjadi salah satu jalan yang dipertimbangkan. "Keadaan saat ini kian buruk, terutama bagi pengungsi, keluarga polisi yang diancam dibunuh, dan sebagainya. Jadi walaupun mengedepankan pendekatan rekonsiliasi, pendekatan dengan aparat keamanan tidak bisa dihindari," jelasnya. Juwono menjelaskan pendekatan rekonsiliasi diberi porsi 70 sampai 80 persen. "Maka kita harus memisahkan 20 persen untuk kalau perlu menguatkan kehadiran aparat keamanan dengan mengutamakan polisi dan marinir," tegasnya. Darurat militer ini dimungkinkan jika jalan utama rekonsiliasi tak membuahkan hasil. "Karena kita mengharapkan pendekatan rekonsiliasi dan dialog akan membuahkan hasil, sehingga tidak perlu diberlakukan darurat militer. Manakala rekonsiliasi tidak membuahkan hasil dan keadaan semakin memanas di lapangan, tentu harus dipertimbangkan (darurat militer)," ungkapnya. Sejauh mana rekonsiliasi dilakukan, Juwono menjelaskan sampai saat ini masih ada waktu kurang lebih dua setengah minggu sebelum darurat militer itu dijalankan. "Kalau waktu nanti memaksa kita untuk mempertimbangkan itu dan menggelarkannya kita akan ambil keputusan," ujarnya, seraya menambahkan keputusan itu ada di Presiden. Mengenai opsi referendum, Juwono menegaskan referendum yang dimaksudkan Presiden adalah menjalankan Syariat Islam di Aceh. "Sampai saat ini itulah rumus beliau tentang referendum," tegasnya. Juwono juga meluruskan adanya pendapat bahwa Presiden tidak peduli dengan Aceh. Pendapat ini semakin menguat karena Presiden sendiri selalu melakukan perjalanan ke luar negeri dan seolah melupakan masalah di dalam negeri yang membutuhkan penanganan segera. "Presiden sangat peduli dengan Aceh. Kepergian Presiden ke luar negeri sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketidakpedulian terhadap Aceh," tegasnya. Dalam perkembangannya, situasi di Aceh belakangan makin panas. Tujuh gedung sekolah dan lima kantor pemerintah di Kab Aceh Tengah dilaporkan dibakar oleh kelompok tak dikenal pada Sabtu (20/11) malam hingga Ahad (21/11) dinihari. Gedung sekolah yang dibakar tersebut terdiri atas satu SMP dan enam gedung SD. Sedangkan kantor pemerintah yang dibakar adalah Kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Departemen Agama, Kantor Camat Kota Takengon, Kantor Pembantu Bupati, Puskesmas Pante Raya, dan Kantor Bappeda. Kapolres Aceh Tengah, Letkol Pol Drs Misik Natari, ketika dihubungi di Takengon, Senin, membenarkan peristiwa tersebut. Kapolres menjelaskan pada aksi pembakaran itu, kelompok tersebut pertama-tama membakar Kandep Perindag, Kandep Agama, dan Kantor Camat Kota, pada Sabtu malam pukul 20.30 WIB waktu setempat. Meskipun lokasi kantor tersebut agak saling berjauhan, pembakarannya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pada kejadian tersebut, listrik di seluruh kota Takengon pada malam itu sedang padam lebih kurang selama 15 menit. Antisipasi HUT GAM Atas dasar situasi yang kian rawan itulah, Komandan Korem Teuku Umar Kolonel Czi Syarifudin Tippe minta pimpinan TNI untuk mendesak pemerintah agar segera memberlakukan status darurat sipil di Aceh. "Saya telah mengirimkan surat kepada Pangdam dan Panglima TNI untuk diteruskan ke Presiden agar segera dilakukan status darurat sipil di Aceh. Bahkan bila perlu Darurat Militer bila eksalasi terus meningkat," kata Tippe pada Republika yang menghubunginya tadi malam. Menurutnya, hampir seluruh aparat pemerintahan dan keamanan di Aceh kini tak berfungsi lagi di provinsi itu. Dalam menangani berbagai kejahatan, katanya, polisi setempat tidak berani lagi bergerak. Sementara pihak militer sendiri, tambahnya, kini berada dalam situasi dilematis dan tertekan oleh ancaman pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bila melakukan tindakan proaktif. "Kami tidak tahu lagi bila dengan sedikit provokasi masyarakat Aceh mulai menurunkan Bendera Merah Putih dan menggantinya dengan Bendera Aceh Merdeka. Mati saja kami di sini," kata Tippe. Selain lumpuhnya pemerintahan, gelombang eksodus dilaporkan juga terus berlangsung. Menurut Tippe, keluarga TNI dan Polri kini bahkan mulai ikut mengungsi karena situasi yang terus memburuk. "Setiap hari saya juga menerima laporan dari para pengusaha yang merasa diteror dan diperas oleh kelompok yang mengaku sebagai GAM," urainya. Kelumpuhan yang terjadi juga diakibatkan terancamnya anak sekolah --terutama dari keluarga TNI/Polri, dilepasnya tahanan dari LP oleh para sipir simpatisan GAM, dan keluarnya hakim dari pengadilan-pengadilan yang ada. "Dengan jumlah pasukan yang ada sekarang, kami tidak bisa berbuat apa-apa," katanya. Tippe menjelaskan sejak ditarik dari desa-desa --atas perintah Panglima TNI-- pada 24 Agustus 1999 lalu, kini pasukan hanya ada di Markas Korem dan Markas Kodim setempat. Dari pasukan yang ada, katanya, itu pun hanya sekitar 70 persen yang nyata. "Kami hanya bisa mempertahankan diri bila GAM menyerang markas kami. Selebihnya tidak," tuturnya. Menghadapi peringatan ulang tahun GAM, 4 Desember mendatang, Tippe menjelaskan TNI belum menerima tambahan pasukan dari mana pun. Untuk itu, katanya, pasukan yang ada akan dikonsentrasikan untuk menjaga objek-objek vital negara seperti Kantor Gubernur Aceh, Gedung DPRD Aceh, Markas Korem, Markas Polda, Markas Polres, dan Markas Kodim di Aceh. "Itu lambang-lambang negara yang harus kita pertahankan. Kami tidak tahu bila kantor-kantor tersebut direbut massa," kata Tippe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Nov 1999 jam 03:56:49 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
