----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
----------------------------------------------------------

PERCIKAN BUDAYA 101/III/1999
[EMAIL PROTECTED]
==============

EPIDEMI REFERENDUM-REFERENDUMAN - SANGAT BERBAHAYA

Oleh: Ki Gareng Pamungkas

Dengan tak terduga-duga sithole Petruk dengan muka cemberut-kecut dan
badan lemah-lunglai datang mengadu kepada saya tentang musibahnya di
dalam keluarga. Pasalnya dia sudah beberapa hari taksinya tidak bisa
memenuhi target mendapatkan uang sekedar untuk memenuhi keperluan hidup
minimum. Istrinya Sriindah Cangik mengancam akan mengadakan referendum
dengan opsi: pulang bawa uang "banyak" atau cerai. Bagi dia opsi
tersebut sangat kejam. Pada hal dia sudah berusaha sekuat tenaga dan
sekuat otaknya. Toh selalu pulang bawa uang yang tidak bisa mencukupi
kebutuhan hidup. Demikianlah epidemi referendum telah melanda di
masyarakat-kecil: keluarga Petruk. Saya ikut sedih, lebih sedih lagi
karena saya tak berdaya menolongnya.

Tapi apa benarkah segala kegagalan, ketidak berhasilan, musibah di dalam
masyarakat, di suatu bagian wilayah negara harus dipecahkan dengan
referendum-referenduman? Apalagi referendum dengan opsi "gila" -
merdeka, lepas dari negara RI. Apa hal ini bukan absurdisme? Tapi
kenyataan dewasa ini, di era reformasi ini, para intelek Indonesia
banyak yang kejangkitan absurdisme. Indonesia penuh intelek "telek"
(Jawa - taek ayam). Maka di mana-mana sekarang perkataan referendum
dengan latah diobral seakan-akan adalah satu-satunya obat untuk segala
kesengsaraan rakyat dan negara. Gendheng sekali bukan? Dan yang paling
konyol mereka lupa (atau sengaja bloon) bahwa sumber kesengsaraan rakyat
Indonesia adalah kekuasaan rezim diktator Orde Baru jenderal Suharto
beserta sistemnya.

Kalau kerusakan-kerusakan (krisis-krisis, kesengsaraan) di Indonesia
dewasa ini diibaratkan suatu penyakit, seharusnya dicari sebab-sebab
penyakitnya. Dokter harus bisa menemukan sebab-sebabnya, dan kemudian
memberi obat-obatnya yang tepat.
Apabila telah diketemukan sebab-sebabnya, misalnya:
(1)  Kekayaan daerah banyak telah disedot oleh Pusat, jadi harus diobati
dengan pembagian hasil yang adil, misalnya daerah mendapat 80%, Pusat 20%.
(2)  Kekuasaan Pusat terlalu banyak mendominasi daerah, jadi obatnya
Daerah harus diberi hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri
seluas-luasnya (otonomi luas/khusus).
(3)  Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, jadi obatnya para
pelaku-pelaku kejahatan itu harus diadili tanpa ampun dan tanpa pandang bulu.
Jadi semua berdasarkan logika yang wajar. Dan jelas Pemerintah Gus
Dur-Mega pun pada dasarnya memberi jalan keluar demikian itu.

Tapi para intelek telek itu malah di daerah-daerah (dan pusat)
mempropagandakan obat yang lain: referendum dengan opsi merdeka (Ini kan
iktikat jahat untuk menghancurkan negara RI), referendum dengan opsi
negara federal (Ini kan iktikat sontoloyo untuk melemahkan negara RI),
dll. Sadarlah hei para intelek telek! Atau memang ada udang di balik
batu "referendum-referenduman"? Terkutuklah mereka kalau benar demikian!

Kalau diibaratkan di dalam keluarga si istri menderita sakit influensa,
maka dokter berkepala normal akan memberi resep obat influensa (misalnya
aspirin, anti biotik dll). Tapi dokter telek lain sekali resepnya:
tuntut cerai!!! Usir sang suami dari rumah!!!

Inilah gambaran dan kenyataan tragis, tidak sesuai dengan nalar wajar,
yang akibatnya akan membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Sekali lagi, pemerintah Gus Dur-Mega dihadapkan pada ujian
berat, dihadapkan kepada tugas-kewajiban menyelamatkan bangsa dan negara.

Gunung Gandhul, 27 November 1999

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 29 Nov 1999 jam 02:31:04 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke