---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Amien Rais Soal 4 Desember: Kemerdekaan Aceh De Facto JAKARTA (Waspada): Ketua MPR RI M Amien Rais menilai rencana peringatan hari ulang tahun ke-23 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember akan menjadikan kemerdekaan Aceh secara de facto. Namun pengalaman negara yang ingin merdeka di dalam sebuah negara yakni Uni Soviet dan Yugoslavia dan tidak majemuk seperti Indonesia, negara mereka pecah tapi untuk kekala han mereka. Sedangkan pelaksanaan referendum Aceh hendaknya sebagai pilihan yang paling terakhir, jika musyawarah atau dialog tidak membuahkan hasil apapun. "Ketika saya ke Aceh saya memang mengatakan, bahwa referendum buat saya memang tidak bisa ditolak. Tetapi jadikanlah itu sebagai the last-last-last option, the last-last-last alternative. Artinya alternatif yang memang sudah sangat terakhir, jika tidak bisa membuahkan apapun," ungkap Amien Rais ketika menerima aspirasi 53 orang masyarakat Aceh yang terdiri dari para ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di Jakarta Selasa (30/11). Sekalipun demikian Ketua MPR mengingatkan, menghadapi HUT GAM 4 Desember nanti jangan dilakukan pendekatan militer, karena dia tidak bisa membayangkan kalau sampai Aceh berdarah-daarah lagi, image pemerintahan di mata internasional terpuruk dan lebih dari pada rakyat itu Aceh tidak bisa menerima. Menurut dia, kalau sesuatu hal menyangkut marwah atau martabat harga diri memang tidak ada lagi yang ditakuti. Apa yang dia yakini dalam soal Aceh sekarang ini kita berlomba dengan waktu. "Mudah-mudahan tidak ada solusi militer, karena kalau ada solusi militer dan kemudian berdarah-darah lagi, saya kira rakyat Aceh yang sudah terkenal dengan perangnya yang hebat tentu sudah tidak takut apapun juga,"tukas Amien Rais. Kepada para ulama dan tokoh-tokoh Aceh yang dipimpin oleh T Abubakar Sabil itu Amien mengatakan, persoalan Aceh membuat keadaan yang tidak nyaman. "Terus terang saja, pemerintah pusat tidak satu kata dalam menyikapi referendum. Terus terang antara pilihan TNI dengan pilihan pemerintahan/Presiden dan mungkin juga pimpinan DPR, pimpinan MPR masih belum bermuara pada suatu pemecahan atau usul pemecahan yang konkrit. Sementara waktu sudah berlomba menuju ke tanggal 4 Desember. Sejauh yang saya dengan dan saya lihat katanya 4 Desember itu merupakan HUT ke-23 GAM yang kata banyak pengamat akan terjadi peringatan besar-besaran dan kalau dilihat secara cermat jangan-jangan telah terjadi proklamasi kemerdekaan Aceh de facto,"katanya. "Saya ingin mengatakan, inilah yang kita alami sekarang. Saya tidak tahu apa yang sudah dijadwalkan oleh Allah setelah 4 Desember dan lain-lain (sambil mengutip firman Allah dari Al Qur'an tentang kekuasaan Allah). Tetapi kalau saya boleh mengimbau, sekarang ini masih bisalah secara musyawarah yang sungguh-sungguh kita coba sekali lagi dengantidak ada saling curiga dengan istilah 'ditipu Jawa berkali-kali'. Saya pikir perlu dipikir ulang bagaimana membangun masa depan yang bagus, kita berlomba dengan waktu. Saya mohon bapak-bapak menanamkan sedikit kesabaran sambil menanti bagaimana sesungguhnya hidayah Allah kepada kita sekalian,"kata Amien. Dalam kaitan itu Ketua MPR mengungkapkan, dia sudah menawar kan solusi tentang Aceh agar usaha terakhir semua unsur diantara nya, Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR. Ketua DPR, Ketua DPA, Pimpinan TNI datang ke tanah rencong untuk bermusyawarah lagi dengan masyarakat Aceh untuk mencari pemecahan yang terbaik. Musyawarah dengan prinsip Al Qur'an. "Tapi usul saya ini dianggap terlalu ideal, malah dikatakan kalau kita rame-rame ke Aceh ketemu dengan siapa. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri yang kita cintai ini,"ujarnya. Sedangkan pernyataan para ulama yang disampaikan kemarin menurut Amien Rais sangat jelas dan tegas tidak bisa ditafsir kan lain bahwa aspirasi masayrakat seperti diwujudkan dalam Sidang Umum Masyarat Pejuanga Referendum (SU MPR Aceh) 8 Nopember lalu sudah jelas meminta dilaksanakan referendum dengan opsi: berpisah atau bergabung dengan republik Indonesia. Selain itu menuntut ketegasan dan kepastian dari pemerintah RI untuk tidak melakukan pendekatan militer dalam bentuk apapun untuk menyele saikan kasus Aceh. "Jadi ini sudah betul bahwa pada akhirnya penyelesaian Aceh terletak ditangan pemerintah. Sekalipun untuk referendum maupun jajak pendapat seperti di Timtim setahu saya harus ada pembica raan eksekutif dengan legislatif maupun dengan lembaga tertinggi yaitu MPR RI,"katanya. Dalam kesempatan itu Ketua MPR menyatakan belum lega atas keterangan para jenderal purnawirawan dalam rapat Pansus DPR. "Saya tidak tahu apakah nanti ada pengadilan koneksitas. Kalau hanya itu akan membuat rakyat Aceh tidak bisa menerima apapun kompromi yang ditawarkan oleh pusat. Karena itu saya melihat kezaliman itu sudah menumpuk dan lebih berat lagi adanya kejaha tan terhadap manusia berupa perkosaan, penyiksaan, pembunuhan semena-mena oleh oknum-oknum aparat keamanan. Namun demikian Amien mengharapkan para ulama dapat memberi pengertian kepada masyrakat untuk bermusyawarah sebelum melaksanakan referendum sebagai pilihan terakhir. (j07) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 1 Dec 1999 jam 08:03:15 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
