---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- ----------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. ----------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 02 Desember 1999 16:10 UTC ** DIPASTIKAN 40 ORANG CEDERA AKIBAT DEMONSTRASI DI TIMIKA, IRIAN JAYA ** INDONESIA AKAN MENYERAHKAN LAPORAN PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR ** TOPIK GEMA WARTA: APARAT KEAMANAN KEMBALI GUNAKAN KEKERASAN DI IRIAN JAYA ** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH DALAM SOAL ACEH GUS DUR SUDAH DIKUDETA TENTARA? ** TOPIK GEMA WARTA: MENJELANG 4 DESEMBER SEMAKIN JELAS BAHWA ACEH DE FACTO SUDAH MERDEKA * DIPASTIKAN 40 ORANG CEDERA AKIBAT DEMONSTRASI DI TIMIKA, IRIAN JAYA Menurut sebuah lembaga hak-hak asasi manusia di Irian Jaya, polisi anti huru-hara melepaskan tembakan ketika membubarkan demonstrasi di kota Timika, Irian Jaya, Kamis ini. Dipastikan 40 orang diberitakan cedera. Para demonstran bertikai dengan polisi yang ingin menurunkan bendera Bintang Kejora, lambang Papua Barat. Polisi membantah tuduhan dan menyatakan ketika itu mereka mencoba menghalau 50 orang demonstran dari gereja di Timika atas permintaan seorang pastor. Kapolda Irian Jaya Brigjen SY Wenas menerangkan, pihaknya akan meminta keterangan Ketua Lembaga Adat Irian Jaya Theys Eluway mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengibaran tersebut. * INDONESIA AKAN MENYERAHKAN LAPORAN PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR Dalam beberapa hari mendatang Indonesia akan menyerahkan laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Demikian Ketua Komnasham Marzuki Darusman. Pemerintah juga meminta keterangan pihak TNI dalam penyidikan mengenai pembunuhan massal di Timor Timur. Marzuki Darusman menyatakan, ada petunjuk-petunjuk bahwa pihak TNI bekerja sama dengan milisi-milisi pro-Indonesia di Timor Timur. Kelompok milisi bersenjata dianggap bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang terjadi di Timor Timur sejak pelaksanaan referendum akhir Agustus lalu. Ribuan penduduk Timor Timur diberitakan tewas menjadi korban. Sementara itu, Portugal akan membantu pembangunan kembali wilayah bekas koloninya. Demikian Menteri Luar Negeri Portugal Jaime Gama, yang sedang berada di ibukota Dili. Ini adalah kunjungan pejabat pemerintah Portugal pertama di Timor Timur sejak keluar dari wilayah tersebut, 24 tahun lalu. Lissabon terutama akan membantu pembangunan sektor pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Menteri Luar Negeri Gama juga berbicara dengan pemimpin perlawanan Timor Timur Xanana Gusmao dan Jose Ramos-Horta. Selain itu pemerintah Lissabon akan membuka kembali hubungan diplomatik dengan Indonesia, yang diputus tahun 1975 ketika Jakarta menganeksasi wilayah Timor Timur. * TABRAKAN KERETA API DI AUSTRALIA Dalam tabrakan antara dua kereta api di Australia sedikitnya enam dan mungkin 12 orang penumpang tewas menjadi korban, serta puluhan orang lainnya cedera. Sebuah kereta penumpang yang lari dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang salah satu kereta api paling terkenal di Australia, Indian-Pacific Express, yang sedang berhenti. Kecelakaan ini terjadi tidak jauh dari kota Sydney. Menurut masinis kereta Pacific Express, keretanya berhenti karena ada kerusakan pada alat pemberi sinyal. Tiga gerbong pertama kereta penumpang keluar dari jalur. Regu- regu penolong sudah berjam-jam lamanya mencoba mengeluarkan para korban yang terjepit di antara gerbong-gerbong kereta yang hancur. * JEPANG DAN KOREA UTARA JAJAKI PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK Sebuah delegasi parlemen Jepang berbicara dengan para pemimpin Korea Utara mengenai perbaikan hubungan kedua negara. Menurut media Jepang, Korea Utara bersedia memulai kembali perundingan dengan pemerintah Tokyo mengenai perbaikan hubungan diplomatik. Perundingan tersebut terputus tujuh tahun lalu. Hubungan antara kedua negara semakin memburuk ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal nuklir yang juga melewati wilayah Jepang. Rencana perundingan ini akan ditetapkan di dalam sebuah dokumen Jumat besok. Pemerintah Korea Utara menekankan, pihaknya terlebih dulu akan membicarakan masalah-masalah kemanusiaan seperti bantuan pangan dari Jepang, sebelum putaran dialog baru dimulai. * DI SEATTLE MASIH BERLAKU KEADAAN DARURAT Walikota Seattle masih memberlakukan keadaan darurat hingga Konperensi Organisasi Perdagangan Dunia WTO selesai akhir minggu ini. Juga larangan keluar malam tetap dipertahankan. Kamis kemarin kembali pecah kerusuhan antara polisi dengan ribuan demonstran. Hingga sekarang polisi Seattle telah menahan 450 orang. Sementara itu para wakil 135 negara anggota WTO mulai membicarakan susunan agenda liberalisasi perdagangan dunia. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menyatakan dalam pidatonya, WTO harus menolong negara-negara termiskin di dunia. Clinton ingin menghapus pajak impor bagi negara-negara tersebut setelah 2002. Para pengamat tidak begitu optimis akan adanya gebrakan baru selama konperensi WTO. Uni Eropa mendesak agar masalah perlindungan lingkungan dan situasi kerja dimasukkan ke dalam agenda, tetapi mendapat banyak tantangan dari negara-negara sedang berkembang. Hambatan lain dalam pembicaraan, adalah subsidi kepada para petani Uni Eropa. Atas inisiatif Belanda dan Kolombia, ditandatangai sebuah traktat mengenai pendirian badan-badan hukum di negara-negara sedang berkembang. Badan ini harus membantu di bidang hukum dan keuangan, jika pecah masalah. Negara-negara sedang berkembang sering mengeluh tidak mempunyai dana atau pakar hukum dalam memecahkan masalah praktek-praktek perdagangan dengan negara-negara kaya. * PEMERINTAH BARU IRLANDIA UTARA MULAI BERTUGAS Pemerintah koalisi baru Irlandia Utara, memulai tugas mereka Kamis ini. Rabu kemarin, Ratu Inggris Elizabeth menandatangani penyerahan kekuasaan terbatas kepada propinsi tersebut. Kabinet baru Irlandia Utara yang terdiri atas 12 orang menteri, termasuk dua orang menteri Sinn Fein, sayap politik IRA, dan berada di bawah pimpinan Perdana Menteri David Trimble. Sebagai gantinya pihak Protestan menuntut agar IRA memulai perlucutan senjata bulan Februari tahun 2000. Diperkirakan, IRA akan menunjuk seorang perantara Kamis ini, yang harus berunding dengan komisi khusus perlucutan senjata. * POLITIKUS ANTI-ARAFAT DITEMBAK DI NABLUS Di Nablus, Tepi barat Sungai Yordan, sejumlah penembak tak dikenal menyerang seorang anggota Dewan Perundang-undangan Palestina. Politikus tersebut juga dipukuli dengan tongkat kayu, dan sekarang dirawat di rumah sakit. Menurut Radio Israel polisi menahan dua orang yang dicurigai. Sang korban adalah salah satu penandatangan petisi yang menuduh Presiden Palestina Yasser Arafat melakukan korupsi. Sedangkan sebelas politikus lainnya yang juga menandatangani petisi, ditahan Rabu kemarin. Tiga diantaranya telah dibebaskan kembali. Pemerintah Palestina mengecam penembakan di Nablus. * APARAT KEAMANAN KEMBALI GUNAKAN KEKERASAN DI IRIAN JAYA Intro: Menyusul upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, di Irian Jaya kemarin, dalam rangka memperingati 38 tahun kemerdekaan Papua Barat, Kamis ini, di Timika upacara serupa berakhir dengan kerusuhan antara massa dan aparat keamanan. Aparat keamanan melepas tembakan yang melukai 50-an orang. Akibatnya, rakyat Papua, yang berupaya menempuh jalan dialog dengan Jakarta belum merasakan perbedaan antara rejim Orde Baru dengan pemerintahan Gus Dur. Berikut penjelasan John Rumbiak dari LSM Elsam di Jayapura. JOHN RUMBIAK [JR]: Pagi tadi tanggal 2 Desember, kami menerima telepon dari Lembaga Musyawarah Adat suku Amungme di Timika, dan sejumlah pengamat hak asasi manusia kami di kota itu, bahwa aparat kepolisian, Brimob dan TNI melakukan pengepungan dan penyerbuan terhadap lebih dari 2000 demonstran yang berkumpul di halaman Gereja Katolik Paroki Tigaraja di Timika, yang sedang melakukan demonstrasi menari sehubungan dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, Papua Barat. Baru beberapa menit yang lalu kami menerima laporan dari Lemasa di Timika bahwa 55 orang telah mengalami luka-luka tembak dan penganiayaan akibat dari serangan yang dilakukan oleh aparat keamanan. RADIO NEDERLAND [RN]: Kira-kira alasannya apa aparat keamanan terus melakukan tindakan kekerasan? JR: Kami berbicara dengan Wakapolres Kabupaten Mimika Kamis pagi, Mayor Pol Edi Pramudyo, dia katakan bahwa yang terjadi Kamis pagi adalah bukan penyerbuan tetapi dia sebut itu sebagai koordinasi. Bahwa pengibaran bendera seharusnya sudah harus selesai kemarin sore, tanggal 1 Desember, tetapi rakyat di sana menolak untuk menurunkan bendera. RN: Kami dengar bahwa di wilayah-wilayah lain masyarakat memang menurunkan bendera-bendera Bintang Kejora, hanya di Timika mereka tidak menurunkan bendera pada pukul 18.00 WIT, begitu? JR: Kami menanyakan hal itu kepada masyarakat yang melakukan aksi pengibaran bendera dan demonstrasi. Dan mereka mengatakan, bahwa memang benar mereka menolak untuk menurunkan bendera Bintang Kejora, karena tuntutan mereka untuk perhatian yang sungguh-sungguh dari Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid dan masyarakat internasional soal kasus Papua Barat, ternyata tidak mendapat respons yang positif. Dan mereka mau agar bendera tetap berkibar sampai ada langkah yang kongkrit diambil oleh pemerintah Jakarta dan masyarakat internasional untuk membicarakan masalah Papua Barat. RN: jadi selama ini warga Papua Barat itu menginginkan cara damai dengan Indonesia untuk mencari solusi di masa mendatang. Sementara hal itu tidak pernah mendapat perhatian dari kalangan internasional maupun oleh pemerintah Jakarta. JR: Benar. Yang terjadi seperti yang kita bicarakan ini. Di daerah, aparat keamanan bertindak sangat dualistis sekali, tidak juga melarang karena menurut mereka hukum domestik yang ada itu adalah kegiatan subversif, tapi juga mengatakan bahwa mereka juga tidak mengijinkan. Ketika kami berbicara dengan Kapolda Irian Jaya kemarin, sehubungan dengan aksi pengibaran di seluruh Papua Barat, dia merespons kepada kami bahwa kehadirannya di Irian Jaya adalah untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi kenyataan yang terjadi di Timika sekarang menunjukkan bahwa kemanusiaan yang seharusnya ditegakkan di sana ternyata tidak terjadi. Di sana terjadi kekerasan dan ini menunjukkan bahwa arogansi penguasa di wilayah ini masih begitu besar. Jakarta juga masih sangat enggan untuk melihat serius persoalan Papua, untuk dibicarakan secara damai. Tindakan seperti yang terjadi sekarang di Timika, secara tidak langsung merupakan suatu bentuk diskriminasi pemerintahan Abdurrahman Wahid dan ketidaksungguhan pemerintahannya terhadap persoalan Papua Barat. Di satu sisi pemerintahan yang baru ini kelihatannya adalah pemerintahan demokratis. Tetapi kenyataan di lapangan sangat bertentangan sekali. Dan ini sangat mengecewakan masyarakat bagian Timur Indonesia ini. Demikian John Rumbiak dari LSM Elsam di Jayapura. * BENARKAH DALAM SOAL ACEH GUS DUR SUDAH DIKUDETA TENTARA? TNI siap pertahankan bendera merah putih di mana pun di negeri ini. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Tyasno Sudarto meminta supaya tak ada lagi upaya penurunan merah putih di Bumi Pertiwi ini. Berbicara hari Kamis lalu pada serah terima jabatan KSAD di Mabes Angkatan Darat, Tyasno menjelaskan, untuk menyelesaikan maraknya gejolak separatis, TNI akan mengedepankan dialog dan penyelesaian politis. Laporan Djohan Talisipat dari Jakarta: Di tempat yang sama, Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat menegaskan, TNI akan menyikat habis kekuatan bersenjata di mana pun mereka berada. Menurutnya terdapat tiga kategori tindakan yang dianggap merebut kekuasaan yang sah. Tindakan-tindakan itu adalah, menyatakan kemerdekaan, menyatakan pemerintahan sendiri, serta memiliki kekuatan senjata api. "Percayalah TNI tak akan tinggal diam melihat aksi mereka. Tak ada kekuatan mana pun yang boleh memiliki senjata api. Apalagi mengakui suatu daerah di negeri ini menjadi negara merdeka", tandasnya. Di tempat terpisah, Kadispen Polri Brigjen E. Dotulong menyatakan Polda Irian tidak menyetujui penaikan bendera Papua Merdeka. Ia membantah keterangan tokoh Papua Merdeka yang menyebutkan Brigjen SY Wenas, Kapolda Irian mengijinkan penaikan bendera Papua Merdeka itu. "Yang pasti seluruh penanggungjawab penaikan bendera Papua merdeka sedang kita periksa", ujar Brigjen Dotulong. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Komisi I, DPR, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, baru-baru ini telah meminta Panglima TNI agar menindak para separatis dengan mengambil alih tugas-tugas Polri yang dinilai kurang tegas. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Mayjen Purnawirawan R.K. Sembiring dan Permadi SH, keduanya dari Fraksi PDI. Permadi secara eksplisit berkali-kali menyebut nama Yoris Raweyai yang harus ditindak. Sembiring bahkan menganjurkan agar TNI langsung saja melakukan operasi militer di Aceh. Namun Panglima TNI Laksamana Widodo hanya mau bergerak kalau langkah TNI itu dipayungi oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang PKB. Akibat dorongan Fraksi PDI, maka sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP, hari Kamis pagi, pasukan Indonesia menembaki rakyat Irian yang umumnya merupakan pendukung Golkar atau PDI Perjuangan. Menurut harian Berita Buana, tentara melepaskan tembakan ke arah sekelompok aktivis yang telah berkumpul untuk menghentikan aksi pengibaran bendera Bintang Pagi. 41 orang luka-luka. Penembakan itu terjadi di depan sebuah gereja di Timika, bagian timur Irian Jaya. Maka tidaklah mengherankan jika di beberapa tempat diinstruksikan agar menghentikan upacara-upacara penaikan bendera Papua Merdeka. Sasaran pihak Organisasi Papua Merdeka dirasakan telah berhasil, yakni memancing kemarahan pihak tentara agar menggunakan senjata terhadap rakyat tak bersenjata. Dengan memancing pelanggaran hak-hak asasi manusia seperti itu diharapkan rakyat akan bersatu mendukung gerakan separatis seperti di Aceh. Di Aceh sendiri para panglima GAM melarang rakyat biasa menaikkan bendera Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember nanti. Mogok pun dilarang. Hanya GAM gadungan saja yang masih aktif memeras warga Non-Aceh khususnya kalangan pengusaha non-pri. Kabarnya para aktivis SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh) sudah tahu bahwa Aceh kini sudah dikepung baik dari laut maupun darat. TNI sewaktu-waktu siap menyerbu kembali ke Aceh. Itulah latarbelakang keterangan KASAD yang baru bahwa TNI siap pertahankan bendera merah putih dan ancaman Kapuspen bahwa TNI akan sikat habis separatisme. Di kalangan elit politik Jakarta saat ini beredar dua versi. Ada yang mengatakan sejarah berulang kembali. Sama seperti saat tentara berhadapan dengan Bung Karno soal PKI, kini tentara pun bersiap berhadap-hadapan dengan Gus Dur soal referendum Aceh. Menurut seorang pengamat yang dahulu mendukung Habibie, "Ini sebenarnya sudah merupakan kudeta terselubung". Tentara menganggap Gus Dur plin- plan, katanya. Sebaliknya ada yang bertanya: "Mungkinkah Gus Dur mengetahui rencana TNI ini? Apakah benar TNI bersedia berhadapan dengan pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis? Dan apa benar Gus Dur setuju? Mereka mengemukakan pertanyaan ini karena ada keanehan soal press-release yang beredar tanggal 30 November yang mengindikasikan bahwa Aceh akan disikat padahal Gus Dur saat itu masih berada di Indonesia. Apakah mungkin Gus Dur meminta Menko Polkam Wiranto bertindak sementara ia berada di luar negeri? Dengan demikian ia bisa cuci tangan sambil TNI menyikat Aceh, kata mereka. Seorang diplomat barat menduga "TNI dengan dukungan PDI-Perjuangan tampaknya merasa sanggup berseberangan sikap dengan Gus Dur, jika presiden terpilih ini tetap mau melaksanakan referendum di Aceh". Strategi memasukkan perwira-perwira pensiunan TNI seperti Theo Syafei, R.K. Sembiring dan lain-lain ke PDI-Perjuangan ternyata cukup ampuh. Tetapi seorang pengamat dari UI, Nasaruddin menyatakan kepada TVRI, cara-cara melibas itu pada akhirnya hanya akan menyuburkan separatisme. Apa yang dikatakannya itu memang tepat. TNI ternyata tidak belajar dari kasus Timor Timur. * MENJELANG 4 DESEMBER SEMAKIN JELAS BAHWA ACEH DE FACTO SUDAH MERDEKA INTRO: Panglima AGAM, Angkatan Gersenjata Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Abdullah Syafii akhirnya mengimbau rakyat Aceh agar tidak mengibarkan bendera GAM pada 4 Desember mendatang. Hal itu, katanya, untuk menghindari rakyat menjadi korban lagi dari kekerasan. Perayaan ulang tahun GAM Sabtu besok akan dipusatkan pada upacara GAM di suatu tempat di Kabupaten Pidie dengan dihadiri ratusan pers dalam dan luar negeri. Secara de facto Aceh sudah merdeka. Laporan Aboerpijadi Santoso dari Sigli: TENGKU ABDULLAH SYAFII: Supaya jangan dikibarkan bendera pusakan oleh rakyat awam. Disebabkan sesudah mendapat rintangan dari imperialis, dan kepada para pimpinan komando di wilayah masing-masing diwajibkan mengibarkan bendera pusaka tersebut sesuai dengan surat yang saya sebarkan tertanggal 15 bulan 11 1999. Amanat ini sengaja saya sampaikan kepada seluruh bangsa saya, Aceh Sumatra, supaya dipatuhi dan dihormati, demi keselamatan bangsa kita, Aceh Sumatra Merdeka. Keputusan ini saya ambil daripada pimpinan tertinggi Aceh Sumatra untuk menyelamatkan bangsa Aceh Sumatra yang kita cintai, yang mengamanatkan kepada saya di komando pusat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Wasalam dan terima kasih. Dengan demikian tampaknya berakhirlah kontroverse di Aceh soal penaikan bendera Bulan-Bintang berdasar merah dengan dua strip hitam itu. Paling tidak dengan perintah Tengku Syafii itu sekarang bola bergulir pada pihak TNI yang selama ini menuduh GAM memancing aparat ke arah kerusuhan pada hari ulang tahun GAM. TNI dan GAM sejak belakangan terlibat kontroverse apakah rakyat Aceh harus mengibarkan bendera lambang kemerdekaan itu atau tidak. Semula GAM tidak memberi perintah mengibarkan ataupun melarangnya. Tetapi diam-diam sejak Oktober yang lalu bendera GAM banyak dijahit, dijual dan beredar di tengah masyarakat. Lalu TNI keluar dengan ancaman agar jangan kibarkan bendera GAM yang menyulut panik di kalangan elit di Jakarta, tentang kemungkinan pertumpahan darah pada 4 Desember nanti. Lalu gerakan sipil pro- referendum di Aceh membantah peredaran bendera tersebut dan meminta GAM maupun publik luas agar berhati-hati. Lantas bola beralih ke tangan TNI ketika Danrem Kolonel Syarifuddin Tippe, Rabu lalu, mengatakan, yang terlarang mengibarkan adalah instansi-instansi resmi pemerintah dan TNI. Sedangkan publik akan dibiarkan asalkan tidak memancing kerusuhan. Rupanya isyarat ini ditangkap oleh GAM sebagai provokasi pihak aparat hingga Panglima AGAM, Tengku Abdullah Syafii bersambut gayung dengan tegas-tegas meminta agar rakyat tidak mengibarkan bendera itu. Dengan menyebut hal itu sebagai suatu upaya untuk menyelamatkan rakyat GAM menuding pihak TNI telah siap beraksi terhadap pengibaran bendera. Yang menarik perang kata-kata antara TNI dan GAM itu akhirnya disusul dengan pernyataan tiga pejabat tingi propinsi, Gubernur Syamsuddin Mahmud, Kapolda Bahrumsyah dan Danrem Syarifuddin Tippe ynag intinya mengatakan, "silakan saja rayakan hari ulang tahun GAM. Yang penting jangan lakukan perusakan", tambah Gubernur Syamsuddin. Pernyataan tiga bos propinsi itu menandakan bahwa pihak Pemda dan aparat lokal sebenarnya secara politik sudah kalah. Pihak otoritas resmi daerah makin jelas dalam membaca situasi Aceh. Mereka sadar rakyat tidak suka pada aparat TNI, sedangkan GAM maupun Pemda tidak ingin terjadi kekerasan pada 4 Desember. Jadi kedua pihak, Pemda maupun GAM, tampaknya telah saling mengalah, yang satu mempersilahkan perayaan dan yang lain melarang pengibaran bendera oleh publik. Sepakat tanpa tatap muka atau saling paham lewat isyarat itu menandakan bahwa gerak perkembangan Aceh sudah berada di tangan masyarakat termasuk GAM, dan bukan lagi di tangan negara, Pemda ataupun aparat TNI. Aceh dengan kata lain secara de facto sebenarnya sudah merdeka. Barang siapa bepergian ke pedalaman Pidie misalnya, dapat melihat tulisan-tulisan di dinding atau pun spanduk-spanduk yang mendukung referendum dan kantor-kantor kecamatan, kejaksaan dan polisi kosong. Seorang mantan Kapolsek menyeberang ke GAM. Jalanan sepi dari kendaraan pejabat dan aparat. Bahkan ratusan ribu pengungsi Aceh yang lari karena takut gangguan aparat, meskipun penuh derita, tetap menolak bantuan apapun dari bantuan birokrasi. Bahkan mereka juga menolak bantuan dari PMI, Palang Merah indonesia, tetapi mau menerima bantuan dari ICRC, Palang Merah Internasional. Apapun yang berbau Indonesia atau birokrasi dan aparat pemerintah Jakarta, tidak disukai oleh masyarakat Aceh. "Masak sudah melukai hati kita, kok mau mengobati", tegas seorang pengungsi di Beureuneum, dekat Sigli. "Kalau TNI besok hengkang dari Aceh semua pengungsi ini besok juga akan pulang ke desa-desa mereka", ujar seorang mahasiswa yang mengkoordinasi Posko Aksi Kemanusiaan untuk membantu pengungsi. Sedikitnya 140-an jiwa, tua muda wanita dan kanak-kanak bertebaran di meunasah-meunasah atau masjid-masjid di Kabupaten Pidie. Kegigihan pengungsi itu mengingatkan orang akan kegigihan dan kegagahan Cut Nyak Dien ketika menolak luka-luka badannya diobati oleh perawat Belanda seabad yang lalu. Singkatnya, semua itu menunjukkan tidak hanya wibawa pemda dan aparat lokal, tetapi juga wibawa republik ini sudah merosot sampai hampir titik nol di mata masyarakat Aceh. Otoritas resmi sudah loyo dan banyak yang tidak berfungsi lagi. Sebaliknya Radio Nederland sempat pula menyaksikan bagaimana masyarakat Aceh berswadaya, menyelenggarakan upaya raksasa di berbagai tempat pengungsian. Mulai dari sumbangan uang di jalanan sampai pengakutan ikan, beras, tenda dengan truk-truk dan sebagainya, yang semuanya, seluruhnya disumbang oleh masyarakat sendiri, tanpa setetespun keringat dan bensin dari pemda dan aparat. Walhasil gara-gara trauma DOM dan kebencian rakyat terhadap TNI maka Aceh kenyataannya sekarang sudahh merdeka meskipun secara dejoure masih di bawah kekuasaan Jakarta. Gubernur Syamsuddin sendiri ketika ditanya bagimana kalu Aceh merdeka, kabarnya pernah menjawab: "Kan saya orang Aceh, jadi saya ikut rakyat". Dan masyarakatpun menangkap isyarat itu. Dengan latar belakang semua itu, maka boleh diduga perayaan ulang tahun GAM 4 Desember nanti akan berlangsung baik-baik saja. Kecuali, sekali lagi kecuali, kalau ada ulang provokator yang tidak perduli nasib rakyat Aceh. Brigade Kucing Hitam yaitu semacam tim intel atau gerakan klandestin dari gerakan mahasiswa, kemarin menjaring 26 orang provokator yang sebagian besar ternyata adalah agen-agennya aparat TNI. Ulang provokasi juga terbukti karena aksi mogok rakyat yang disebarluaskan akan terjadi 2 dan 3 Desember ternyata tidak terjadi. Jadi kalau tak ada aral melintang maka tanggal 4 Desember akan ditandai dengan ibadah dan zikir sampai jam 12 siang, lalu kegiatan publik akan berlangsung normal dan baru esok harinya tanggal 5 Desember GAM akan mengundang suatu pesta rakyat. Rakyat yang tidak datang dipersilakan syukuran, bukan di jalan raya, melainkan di meunasah-meunasah masing-masing desa. Sekian laporan Aboeprijadi Santoso dari Sigli, Aceh. ----------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ----------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 3 Dec 1999 jam 04:20:41 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
