---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Insiden di Depan Kodim Pidie, Aparat Harus Bertanggung Jawab Serambi-Banda Aceh Pihak keamanan harus bertanggung jawab terhadap insiden di depan Kodim Pidie dan juga di beberapa tempatnya lainnya yang mengakibatkan tertembaknya sejumlah masyarakat sipil saat merayakan HUT ke-23 GAM, 4 Desember lalu. "Kami minta komisi independen segera turun ke lapangan untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Pelakunya harus dibawa ke pengadilan," tukas anggota MPR asal Aceh, Dr Ahmad Farhan Hamid, dalam jumpa pers dengan para wartawan media cetak dan elektronik di Hotel Sultan, Senin (6/12). Farhan Hamid-- yang ketika memberikan keterangan pers sekitar satu jam ikut yang antara lain didampingi Wakil Ketua Tim Pansus DPR RI untuk Aceh Ir Drs Teuku Syaiful Achmad BMuE serta -- mengaku mereka (Farhan dan Syaiful- red) telah melakukan investigasi langsung ke lapangan sehubungan munculnya insiden itu. Hasilnya, antara lain, diketahui ada pihak keamanan menembak masyarakat yang mengadakan pawai merayakan HUT ke-23 Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Tindakan aparat yang menembak warga sipil itu jelas-jelas melanggar kemitmen bersama. Sebab, sebelumya para petinggi TNI telah memberikan jaminan bahwa pihak keamanan tidak akan melakukan tindakan apapun bagi warga hanya sekadar merayakan HUT GAM, kecuali menurunkan bendera merah putih atau menaikkan bendera GAM di tempat-tempat yang merupakan simbol negara. Karenanya, pihak keamanan harus bertanggung jawab terhadap insiden ini," ujar Farhan dengan nada tinggi. Farhan Hamid juga menyebutkan, dalam rangka merayakan HUT ke-23 GAM dimaksud, setidaknya telah terjadi empat insiden sangat yang melukai hati rakyat Aceh. Keempat insiden itu, masing-masing kasus penembakan massa di depan Kodim Pidie, di Kandang dan Baktya (Aceh Utara), serta di Ulee Gle (Pidie). "Terhadap insiden ini Bupati Pidie dan Aceh Utara telah membuat pengaduan resmi. Ini tidak bisa ditolerir," ungkap Farhan, yang pada hari HUT GAM tersebut ia bersama Syaiful Achmad terjun langsung ke lapangan guna memantau kegiatan masyarakat itu. Sedangkan Teuku Syaiful Achmad mengatakan, dalam menyelesaikan masalah Aceh jangan lagi dilakukan dengan tindak kekerasan. Sebaliknya, kasus Aceh ini harus diselesaikan secara politik, yakni melalui jalur dialog. Sebab, katanya, apabila kasus Aceh ini selesaikan dengan kekerasan, maka yang muncul kemudian justru bentuk kekerasan yang baru. "Rakyat Aceh tidak mau lagi terjadi pertumpahan darah di daerah ini. Makanya, rakyat memilih referendum untuk menyelesaikan kasus Aceh secara aman dan damai," ujar Syaiful. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Aceh, Drs H Azhari Basyar dalam kesempatan itu menyatakan, sinyalemen petinggi TNI terhadap GAM yang akan melakukan penyerangan terhadap pos-pos keamanan pada HUT ke-23 ternyata tidak terbukti sama sekali. Karenanya, Azhari sangat yakin di Aceh tidak akan pernah terjadi kerusuhan sepanjang tidak diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu. "Sepanjang tidak diprovokasi, yakinlah Aceh tidak akan terjadi apa-apa," ujarnya. Menyangkut terjadinya korban jiwa di beberapa tempat, baik yang meninggal dunia maupun yang menderita luka-luka hingga harus berbaring di rumah sakit, menurut Azhari Basyar, itu adalah persoalan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan HUT GAM. Maksudnya, peristiwa itu terjadi di luar kegiatan upacara HUT GAM, bukan di lapangannya. Masih dalam konperensi pers itu, Prof Dr Djamaluddin Ahmad MS dari PAN menilai, terjadinya tindakan yang berlebihan di lapangan oleh aparat keamanan bisa jadi karena informasi dari atas tidak sampai ke bawah. Menurut Djamaluddin, seandainya wartawan bisa masuk dalam pertemuan dewan dengan Muspida, Jumat lalu, dan kemudian mengekspose beberapa kebijakan untuk diterapkan di lapangan, barangkali situasi akan lain. "Sayang, informasi itu tidak sampai ke bawah, khususnya aparat di lapangan. Seharusnya kebijakan-kebijakan itu bisa diinformasikan secara luas. Tetapi, mau dibilang apa, wartawan kan dilarang meliput. Ini sutau kebijakan yang salah," tukas Djamuluddin. (tim) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 7 Dec 1999 jam 02:10:05 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
