---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 44/II/5-11 Desember 99 ------------------------------ POLITIK SEOLAH-OLAH Oleh: Pauline Dyah P (OPINI): Dalam permainan domino, Aceh ibarat 'balak enam'. Mungkin kalimat pembuka ini bakal diprotes selayaknya subjudul Kontan edisi dua minggu lalu. "Ibarat tikus mati di lumbung". Tetapi gambarannya toh mirip begitu. Kalau balak enam keluar, hampir dipastikan semua kartu di tangan lancar turun ke meja. Begitulah cara lain menerangkan Teori Domino. Tak ayal, Ketua MPR Amien Rais sendiri kerap me-warning. "Aceh selama ini pemilik saham terbesar negara ini. Kalau sampai lepas tentunya kita harus mengucap innalillahi wa inna ilaihi raajiun buat Republik Indonesia". Gelombang memang nampak menyapu bibir pantai. Menumbur karang di Pasai, melontar suara. Aliran akhirnya berbalik menuju hulu. Alangkah dahsyat menyaksikan lebih dari sejuta rakyat berkumpul di Mesjid Raya Banda Aceh, dipertalikan satu munajat. Referendum. Cuma juga jangan lupa. Kedahsyatan daya cipta dan itikad pembebasan rakyat tadi bermain di locus politik. Ada proses yang tidak boleh ketinggalan. Kebersahajaan itikad akhirnya tidak selesai dengan istiqomah. Ada hitung menghitung amunisi -apapun bentuknya, memperkuat bargaining, ada intai mengintai, ada intrik. Maka, pada konteks ini kearifan sungguhan diperlukan. Ia mesti mencitra bukan sekedar dalam retorika di media massa atau panggung orasi. Di seputar locus politik pula tuntutan referendum dipahami sebagai aspirasi dengan segala metamorfosanya. Tulisan ini berniat mendekati dua skenario Jakarta selain innalillahi dan satu fenomena baru di internal GAM. Bagaimana ending masing-masing skenario tentu belum ditentukan benar. Tetap terbuka peluang revisi. Plot pertama (masih) menyangkut tawaran antara otonomi atau federasi. Keberadaan kedua opsi jelas bertujuan mengimbangi opsi kemerdekaan dalam proses penentuan pendapat tujuh bulan mendatang, apabila janji (sulit membedakan ini sebagai janji atau bukan) Presiden Abdurrahman Wahid terlaksana. Sayangnya perkara otonomi juga masih jadi debat panjang lebar. Materinya meluas tidak sebatas bangun otonomi semacam apa yang bakal diterapkan di Aceh. Apalagi mengingat, betapa keberlangsungan otonomi tidak bisa breg seketika. Sekedar menyebut satu kendala, ada mentalitas yang perlu dibenahi selain profesionalitas birokrasi. Sebab sedikit gegabah saja, maksud membagi adil perolehan pusat-daerah malah jadi berujung pengalihan lokasi KKN dari Jakarta ke masing-masing daerah. Istilahnya: 'dari sentralisasi korupsi menuju desentralisasi kemarukan'. "Seolah-olah" sudah ada keadilan. Harus jujur usia kebobrokan mental birokrasi dan penguasa berusia lebih tua dari jabatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pendek kata, sama juga bohong. Dengan tensi mental sama dengan bangun rejim lama, distribusi pendapatan oleh daerah sulit meruyak dan dirasai masyarakat. Lebih-lebih masyarakat tingkat bawah. Di dalam kapal Nuh Otonomi, nasib masyarakat tidak ubahnya penumpang kelas tiga kapal Titanic. Beroleh akses survive belakangan. Ambil contoh Brazil di tahun 1971. Negeri ini sempat mengalami hyper inflation sampai tiga digit lantaran peralihan rejim sentralistik ke desentralistik berlangsung secara ekstrim dan ditingkahi perilaku eporistik. Tanpa perlu trauma dengan pengalaman Brazil, kehati-hatian diperlukan benar. Suhu politik Aceh kini mendukung tersulutnya sentimen kerakyatan. Otonomi terburu-buru makin melegitimasi bahwa produk apapun dari Jakarta tidak lagi dapat dipercaya. Akhirnya, cuma satu: merdeka! Kedua, menilik dukungan luarnegeri yang beda wajah dengan kasus Timor Lorosae. Khusus pada bagian ini penulis berseberangan dengan Amien Rais dan "nasehat-nasehatnya" kepada Gus Dur agar mengurangi tour of duty ke luar negeri. Faktanya, telah terjadi perbedaan sikap nyaris 180 derajat dari negara-negara yang dikunjungi presiden. "Seolah-olah" Gus Dur tak peduli situasi dalam negeri. Dalam perspektif persatuan RI, jalan-jalan ala Gus Dur bisa dibilang memberi lebih banyak manfaat ketimbang mudarat. Terutama negara-negara jazirah Arab, ingin melihat Aceh tetap menjadi bagian RI. Toh paragraf ini sama sekali tidak bermaksud memberi dukungan penuh terhadap blok anti-kemerdekaan Aceh dalam RI. Jawaban persoalan lagi-lagi dikembalikan kepada mereka yang berhak. Rakyat Aceh sendiri. Faktor luar negeri, hemat penulis, bisa menjadi signifikan atau malah kontraproduktif bergantung pada pertimbangan kebijakan masing-masing negara. Pemerintah boleh klaim didukung Arab, RRC, Amerika dan sebagainya. Toh, hal sama berlaku bagi gerakan Aceh. Bukankah Libya dan Malaysia serta Swedia adalah tiga negara yang akrab dengan persoalan Aceh? Dan bukankah dalam diplomasi internasional kerapkali ambivalensi diloloskan sebagai kebolehan? "Seolah-olah" mereka mendukung Jakarta. Lebih menarik ketika terangkat isu terjadi perpecahan di tubuh Gerakan Aceh Merdeka. Seorang kawan dari sebuah LSM anti kekerasan yang minggu lalu menggelar dialog interaktif antara beberapa tokoh Aceh di Jakarta dan Swedia dengan jajaran pemerintah tidak menampik berita tersebut. "Apa yang ditulis banyak media itu benar, kok," tukasnya. "Orang-orang Aceh terutama GAM sendiri tidak lagi menutup-nutupi kenyataan pembelahan di tubuh mereka". Gejala perpecahan dianggap sang kawan sebagai kewajaran. Namun justru di situ menariknya. Mengingat kini merupakan titik paling krusial bagi gerakan Aceh. Tidak kurang Panglima GAM Tengku Abdullah Syafii mendukung pernyataan ini. Termasuk, Sekjen MP GAM Tengku Don Zulfahri. Dua pihak yang diberitakan tengah tukaran (saling gontok). Betapa tidak? Logika sederhana, fragmentasi antar elemen lazimnya segera luluh ketika mereka memperoleh common enemy. Buat Aceh, musuh bersamanya adalah Jakarta. Buat gerakan mahasiswa dan kelompok oposisi lainnya dulu Soeharto kini militerisme. Lantas pasal apa berlaku? Untuk menjawab penulis mendukung sinyalemen perubahan taktis politis GAM. Sebut saja "politik seolah-olah". Seolah GAM terpecah. Targetnya? Untuk sementara kita dapat mengambil anggapan masih terjadi baca-membaca dari GAM. Kewajarannya di sini. Locus politik akan menganggap naif sikap garis keras to' atau kompromistis belaka. Politik jelang milenia tiga adalah gabungan kedua sayap. Dan GAM telah 'cantik' memainkan. Lho, bukan NU doang toh yang gemar main 'seolah-olah' retak? (*) Pengamat sosial politik tinggal di Bekasi --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Dec 1999 jam 08:30:22 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
