---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Oleh: Rony S.M. Menanggapi tulisan Tjipta Lesmana "Habibie balas dendam" Ijinkanlah untuk memberikan tanggapan atas tulisan Tjipta Lesmana yang saya baca lewat internet di Indonews 2 Desember 1999. Setelah membaca tulisan tersebut saya mendapat kesan yang kurang jelas apa sebenarnya isi analisa tentang perkembangan situasi sospolek di Indonesia akhir-akhir ini yang dikaitkan dengan faktor-faktor internasional seperti peranan Gorbachev serta ambruknya imperium Uni Soviet. Tentang peranan Gorbachev dengan glasnost dan perestrojkanya tidak sesederhana seperti apa yang ditulis oleh saudara Tjipta Lesmana. Munculnya glasnost dan perestrojka bukanlah semata-mata hasil satu orang [dalam hal ini Gorbachev] dan satu masa waktu saja [tahun 1998/1989], melainkan merupakan proses usaha untuk merevisi tata kenegaraan, kepolitikan ,perekonomian dan kemsyarakatan dinegara2 kubu komunis . Dimana kekuasaan totaliteris dipegang oleh satu-satunya partai ,yaitu parkom-parkom dengan politbiro2 pusatnya maupun politbiro2 daerah, yang menerapkan kekuasaan mereka dengan bantuan polisi serta angkatan bersenjatanya. Masyarakat dipenuhi oleh rasa ketakutan [yang sengaja ditimbulkan oleh rejim], anggota masyarakat saling curiga mencurigai , masyarakat merasa dikekang kebebasannya. Dalam bidang politik masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali memilih partai komunis dalam pemilu yang tak bebas aktif, maka dari itu hasil pemilu2 selalu mencapai angka lebih dari 98% suara pemilih untuk wakil2 partai komunis. Dalam bidang ekonomi hak untuk memiliki alat produksi cuma dipunyai oleh negara dan disana sini oleh kooperasi2 (pemilikan kolektif) yang mendapat restu dan harus menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang ditentukan oleh negara. Badan2 rencana ekonomi negara secara sentralis merencanakan perkembangan ekonomi negara dari meja hijau menuruti garis2 yang sudah ditentukan oleh partai , juga "badan penentuan harga " menentukan semua harga barang maupun jasa , sehingga dari sudut harga kelihatannya ekonomi sangat stabil. Situasi sedemikian di Uni Soviet sejak tahun duapuluhan dan dinegara2 Eropa Timur lainnya mulai 1948/1949 berlangsung sampai tahun 1989. Usaha untuk merevisi situasi sospolek diatas telah dicoba oleh pentolan partai di Hungaria tahun 1956 yang mengakibatkan penindasan berdarah dan penghancuran tokoh2 "revisionis" Hungaria, ditahun 1968 di Cekoslovakia terjadi "Prague spring' - Musim semi Praha, yang ingin mengganti wajah totalitaris komunis dengan sosialisme berwajah manusia berkahir dengan okupasi Cekoslovakia oleh angakatan bersenjata Bulgaria, DDR, Hungaria , Poland dibawah komando dan pimpinan Armada Merah Uni Soviet. Masyarakat dikubu komunis frustasi hebat, mereka merasa HAM mereka dilanggar, mereka merasa mendapat intimidasi permanen, ekonomi menemui jalan buntu sebab masyarakat/negara memproduksi barang untuk digudangkan, sebab parameter tekhnis dan design jauh dari bisa untuk dikompetisikan dipasar internasional, pengurasan kekayaan alam yang sangat drastis dikarenakan ini merupakan satu2nya sumber devisa untuk negara. Disamping itu anggaran belanja untuk pertahanan snagat tinggi, sehingga investasi dan inovasi untuk keperluan sipil boleh dikata tidak ada, sehingga ini makin membuat masyarakat lebih frustrasi melihat negara2 barat sukses dengan membina masyarakat konsumsinya. Situasi politik sosial dan ekonomi yang begini susah untuk bisa dipertahankan dan dipertanggung jawabkan. Untuk melepas belenggu anggaran belanja untuk kepentingan militer harus diciptakan situasi damai antara dua superpower, kalau perang dingin bisa diakhiri tokoh2 reformis berharap bisa menyalurkan anggaran belanja keinvestasi sipil, tapi perekonomian sipil yang tetap sentralistis tak akan bisa memenuhi syarat perekembangan perekonomian secara layaknya dan akan kalah dalam kompetisi dipasar internasional. Dengan demikian "glasnost" [transparansi]yang dimaksud sebagai proses demokratisasi kehidupan politik didalam kubu komunis harus diikuti dengan "perestrojka" [perombakan] dalam segi ekonomi , supaya ranati proses dari produksi sampai kekonsumasi dan pemasaran tidak bertentangan dengan prinsip2 ekonomi yang berlaku secara umum, yang dalam masa perekonomian komunis direncanakan oleh negara utnuk kepentingan rejim, sehingga terjadi pemerkosaan harga, dimana harga buat konsumen bisa jauh lebih rendah dari ongkos produksi. Demikianlah karena tingkat devastasi politik, ekonomi dan sosial, dibarengi dengan devastasi ekologi yang maha dahsyat, "glasnost" dan "perestrojka" mulai dijalankan di blok komunis. Pertemuan Gorbachev dan Helmuth Kohl dari Jerman dan akhirnya pembongkaran "tembok Berlin" tahun 1989, tembok yang membagi kota Berlin menjadi dua bagian, Barat kapitalis dan Timur ibukota DDR [Republik Jerman Demokratik] yang dibangun permualaan tahun enampuluhan sebagai hasil puncak panasnya perang dingin. Secara symbolik pembongkaran tembok Berlin ini merupakan start dari meningkatnya proses demokratisasi di negara2 blok komunis lainnya. Dari tulisan singkat diatas saya tidak heran, kalau Gorbachev tidak menyesal akan sikap dan tindakan politik yang dia kerjakan semasa jabatannya sebagai Sekjen PKUS terakhir dan presiden Uni Soviet pertama dan terakhir. Sebab selain faktor lain, peranan Gorbachev merupakan katalisator dari proses demokratisasi, yang mulanya sebagai usaha "glasnost" dan "perestrojka" dari dalam system komunis untuk membuat system komunis menjadi system yang humanis dan demokratis, tapi memang karena ajaran komunis yang fondamen dasarnya adalah diktatur proletar [baca : kekuasaan totaliter], maka usaha reformasi ini tentu saja tak mungkin berhasil [antara lain sebabnya adalah pertentangan antagonistis antara pengertian demokrasi dan diktatur proletar]. Hasil dari perombakan dan proses demokratisasi di Eropa Timur adalah pergantian dari system sosialis [komunis] ke system kapitalis. Tentu saja hasil dinegara masing2 sangat berbeda2 tergantung dari kondisi dan kemampuan masing2 masyarakat, yang jelas proses pergantian dari sopolek komunis ke sospolek kapitalis [ekonomi-pasar] merupakan masa transisi yang sangat sulit. Dari yang tertulis diatas saya menarik kesimpulan, bahwa ambruknya imperium Uni Soviet bukan terutama hasil rekayasa "made in internasional" maupun Gorbachev sebagai agen CIA, walaupun tidak ada seorangpun yang yakin seratus persen ,bahwa kekuatan2 luar sama sekali tidak ikut mempercepat proses tsb. untuk kepentingan sendiri. Tetapi reaksi negara2 Eropa Barat maupun USA atas krisis ekonomi di Federasi Rusia,dimana mereka tak segan2 memberi dana bermiliard dolar demi tidak kacaunya Federasi Rusia, sebab walau bagaimana Federasi Rusia yang disatu pihak sangat lemah ekonominya [kocar-kacir] dilain pihak tetap mempunyai arsenal persenjataan nuklir yang luar biasa, yang bisa membahyakan bukan saja Eropa tapi juga seluruh jagat. Ini lebih memperkuat kesimpulan saya, bahwa "faktor dalam" lah yang paling utama yang telah membawa proses kearah peralihan demokrasi dikawasan tsb. Munculnya puluhan negara dibekas region Uni Soviet hanyalah merupakan pengejowantahan dari kehendak [konsensus] masyarakat masing2, yang pada masa Uni Soviet yang disatu pihak merasa dikuras kekayaannya dan dilain pihak sangat dianaktirikan dan tak digubris sama sakali oleh kekuasaan pusat Moscow. Diambang disintegrasi total: Contoh dan analisa yang diberikan oleh saudara Tjipta Lesmana membuat saya tak begitu jelas duduk perkaranya , misalnya : Hasil referendum di Timtim setengah tahun yang lalu dianalisa oleh penulis sebagai salah satu bukti adanya disintegrasi dan merupakan kekalahan Indonesia. Padahal menurut hemat saya kesalahan besar Indonesia timbul sewaktu Indonesia dibawah Jendral Suharto, yang notabene adalah rejim militer totaliter, mencaplok dan menganeksi Timtim dan menjadikanya secara paksa sebagai provinsi 27 Indonesia [1975/1976]. Pencaplokan dan aneksi militer ini merupakan kesalahan, dosa dan pelanggaran hukum internasional maupun peraturan2 di PBB, yang tidak bisa disyahkan walau dengan dalih "perang dingin" maupun dalih, bahwa negera2 Barat/USA "merestui" pencaplokan tsb.. Jadi keputusan presiden Habibie untuk mengadakan referendum itu menurut pendapat pribadi saya malah masih kurang, seharusnya Indonesia,begitu Jendral Suharto lengser,segera tanpa syarat harus memberikan kemerdekaan kepada Timtim dan minta maaf atas pencaplokan yang telah dilakukannya. Jadi lepasnya Timtim bukan hasil proses disintegrasi, melainkan proses pembayaran hutang Indonesia terhadap Timtim,pembayaran hutang ats pemerkosaan demokrasi dan HAM, yang menurut saya masih belum lunas. Juga tuntutan daerah2 terutama Aceh dan Indonesia Timur dinilai oleh penulis sebagai rentetan proses disintegrasi total, yang bahkan penulis mengemukanan dua teori scenario, yaitu made-in dalam negri atau made-in internasional. Teori hipotetikal bahwa proses, yang mungkin hasilnya bakal lepasnya Aceh dari Indonesia, adalah balas dendam mantan presiden Habibie, menurut hemat saya memang sangat hipotetis dan jauh dari realitas. Pertama, seandainya kita setuju dengan hipotesa tsb. , berarti kita menganggap Habibie pengaruhnya begitu besar didaerah2 yang sekarang bergolak, sehingga begitu tak terpilih jadi presiden RI langsung dia perintahkan agar daerah2 brontak. Dipihak lain sekali gus kita sangat memandang rendah kesadaran dan kemampuan masyarakat didaerah2 yang bergolak ,bahwa mereka tak sanggup mempunyai pendapat dan kemauan sendiri. Ini saya kira sangat absurd. Padahal ,bahkan saya pribadi tak yakin atas bisa dipenuhinya "janji" golongan yang menginginkan Habibie jadi presiden, bahwa kalau dia menjadi presiden kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tidak akan goyah. Ini janji yang mustahil dan susah untuk bisa ditepati ,kalau kita sadar betapa parahnya "luka" daerah2 yang disebabkan oleh brutalita dan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat Orba, lewat militer dengan dwifungsinya, selama 32 tahun. Saya sendiri bisa mengerti dan bisa membayangkan kalau kekuatan2 Orba yang gagal menjadikan Habibie terpilih sebagai presiden RI boleh jadi mau menjegal jalannya reformasi di Indonesia, atau menghalang-halangi lancarnya proses pemeriksaan KKN, sebab kekuatan2 tsb. merupakan pihak yang sangat terkena. Tetapi saya tak bisa membayangkan kekuatan ini bisa mengorganisir "pembrontakan" daerah sebagai balas dendam terhadap Indonesia yang baru, yang berusaha lepas dari sistim kekuasaan totaliter dan menuju ke demokrasi. Menurut hemat saya lebih baik kita tak mencari-cari "musuh" yang menurut saudara Lesmana berusaha memecah belah RI, tetapi dengan seksama ,teliti dan penuh kesungguhan mencari sebab musabab, kenapa masyarakat daerah berontak dan menghendaki lepas dari negara kesatuan RI. Sudah waktunya kabinet Gus Dur memberikan pernyataannya yang tegas, bahwa Indonesia dibawah pemerintah hasil pemilu demokratis akan berkelakuan lain dari rejim totalitaris Orba. Dan pernyataan ini harus segera dibuktikan dengan tindakan nyata dari pemerintah untuk mencari jalan keluar dari persoalan sudah sangat gawat, terutama di Aceh. Tuntutan2 masyarakat Aceh yang sesuai dengan tujuan reformasi harus selayaknya didengar dan direstui. Jauhkan dari keangkuhan dan arogansi kekuasaan dan kekuatan militer. Singkirkan pikiran2 untuk menciptakan situasi darurat militer di Aceh [dan juga di daerah2 lain] atau untuk mencoba membentuk DOM dengan cara baru.Tunjukkan, bahwa pemerintah Indonesia baru ini betul2 pemerintah yang demokratis yang dipilih oleh masyarakat dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Pusat sangat perlu untuk menyimak tuntutan2 daerah itu secara obyektif, apa yang menyebabkan mereka ingin lepas dari gengaman dan cengkeraman pemerintah pusat Jakarta. Pemerintah pusat jakarta sangat perlu untuk secara kritis menganalisa tindakan apa yang menyebabkan masyarakat Aceh meminta referendum dengan opsi lepas dari RI atau tetap dalam RI. Jangan sampai langsung menuduh saudara2 kita di Aceh sebagai kaum separatis yang harus segera ditumpas, supaya tuntutan mereka ini tak menjalar kedaerah2 lain. Jangan sampai belum2 pusat sudah kasih ultimatum, bahwa pusat akan berusaha dan menjalankan apa saja, agar Indonesia tetap utuh. Langkah2 nyata dan serius dari pusat untuk mencari jalan keluar yang optimal dalam penyelesaian persoalan gawat Aceh dan daerah2 lainnya, harus secepatnya dijalankan. Bentuk dewan pemerintah yang berbobot yang terdiri dari pribadi2 yang cinta demokrasi, yang betul2 tahu persoalan daerah dan berpandangan obyektif, tanpa sebelumnya ditentukan hasil kerjanya oleh pemerintah pusat. Saya sendiri sangat menginginkan kalau sekiranya masyarakat Aceh dan daerah daerah lainnya bersabar dan tak terburu buru ingin lepas dari RI. Tapi saya sendiri juga sadar, bahwa bentuk kenegaraan adalah bukan tujuan dari perjuangan [termasuk perjuangan melawan penjajah Belanda] melainkan hanyalah merupakan alat untuk mencapai terbentuknya masyarakat yang demokratis,adil dan kalau bisa juga makmur. Dari apa yang saya tulis diatas saya ingin mengajak semua anggota masyarakat Indonesia untuk merenungkan dan menganalisa, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah daerah, dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut supaya tak terulang lagi. Sebaliknya saya juga ingin menghimbau semua warga masyarakat Aceh dan daerah-daerah lain agar tidak menyamakan pemerintah RI hasil pemilu Juni 1999 ini dengan rejim totalitaris Orba yang lalu. Berikan kesempatan dan waktu kepada pemerintah Indonesia hasil pemilu yang lalu agar bisa menunjukkan perbedaan yang diametral lain dengan rejim Orba dari tindakan tindakan konkrit untuk menyelesaikan persoalan yang sangat gawat ini. Saya mohon agar tak menutup segala kemungkinan untuk negosiasi dan perundingan seperti layaknya saudara saudara se Bangsa dan se Tanah Air. Demikianlah tanggapan saya atas tulisan saudara Lesmana, saya minta maaf kalau ada kata kata atau formulasi yang bisa menyinggung perasaan saudara. 8 desember 1999 Rony S.M. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 9 Dec 1999 jam 02:18:22 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
