---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Gerakan Memerdekakan tak Dapat Ditolerir SIRA: Gelar Referendum Sendiri Serambi-Jakarta Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bisa mengerti dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada Dewan menyangkut masalah Aceh, Maluku, dan Irian Jaya, yang seluruhnya ingin cepat diselesaikan karena rakyat sudah resah. "Tetapi, penyelesaian tidak semudah yang disangka orang, karena harus membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran," ujar Presiden Abdurrahman Wahid dalam konsultasi dengan pimpinan DPR dan Fraksi DPR di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/12), yang juga dihadiri Wapres Megawati Sukarnoputri, serta para menteri. Dalam rapat konsultasi yang dipimpin Ketua DPR RI Akbar Tandjung, Presiden menegaskan adanya upaya di Aceh untuk memerdekakan dari lingkungan Indonesia tidak dapat ditolerir sama sekali. "Siapa pun orangnya, dan apapun gerakannya, Aceh tetap berada di dalam lingkungan kita. Adapun bentuk pernyataan apakah Aceh tetap berada di lingkungan RI melalui referendum atau tidak, kita lihat nanti," tegas Presiden. Dikatakan, pemerintah hanya menjalankan apa keinginan Dewan. Oleh karena itu hendaknya kita nanti mengambil keputusan bersama-sama agar masalah ini selesai dengan baik. "Selain itu pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan untuk mengecilkan pengaruh tadi secara internasional pula," katanya. Gus Dur menjelaskan, dari kunjungan ke berbagai negara, kita telah memperoleh kepastian bahwa mereka tidak menyetujui Indonesia cerai-berai. "Dengan demikian, kita tetap mendapatkan wewenang atas Aceh dari pengakuan internasional. Ini penting sekali, akibat dari ini maka beberapa tindakan untuk melepaskan dari Indonesia yang terjadi di Aceh itu sudah mulai surut," katanya. Gus Dur mengatakan keadaan Aceh sekarang ini bisa dikendalikan dengan baik dan terhadap penduduk boleh saja mengatakan sikap dan pilihannya secara bebas. Namun di kantor-kantor pemerintahan tetap harus ditunjukkan bahwa Aceh merupakan bagian dari Indonesia. "Jadi jika rakyat Aceh ingin mengibarkan bendera selain Merah Putih, hal itu sah-sah saja, tapi tidak begitu jika dilakukan di kantor-kantor pemerintahan," tegasnya. Menyikapi pernyataan Gus Dur yang tak menolerir gerakan memerdekakan dari lingkungan Indonesia, SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) menyatakan pemerintah pusat sebagai pihak yang tidak siap berdemokrasi. "Sangat aneh apabila pihak pusat tidak menerima opsi merdeka. Sedangkan di sisi lain rakyat Aceh yang saat ini telah memperjuangkan referendum secara kolektif tetap tidak bisa menerima referendum tanpa opsi merdeka," tulis pernyataan SIRA yang ditandatangani koordinator pusatnya, Muhammad Nazar. Dikatakan, bila pusat tidak menerima tawaran yang seimbang dua opsi pisah dan bergabung dengan RI (otonomi yang seluas-luasnya), maka SIRA bertekad akan melaksanakan referendum sendiri. "Hal ini bisa dilakukan dengan memanggil lembaga-lembaga LSM dan organisasi independen internasional untuk menjadi saksi. Apabila hasilnya merdeka, maka secara de facto Aceh akan lebih merdeka lagi secara teritorial," kata Nazar. Kecilkan pengaruh Tentang perjalanan LN-nya, Gus Dur mengatakan sebagai perjalanan politik dalam rangka melakukan tindakan untuk mengecilkan pengaruh terjadinya cerai berai persatuan Indonesia secara internasional. Dijelaskan Gus Dur, dirinya selama di luar negeri mengadakan kunjungan ke berbagai negara diantaranya ke seluruh negara Asean, RRC, Jepang, Amerika Serikat dan tiga negara di Timur Tengah, yaitu, Kuwait, Yordania dan Qatar. "Nanti akan disusul kunjungan ke Saudi Arabia dan Mesir. Juga, kami akan melakukan kunjungan ke Ghaza, pelabuhan penting pusat PLO," katanya. Saat bertemu Yasser Arafat, tambah Gus Dur, kita katakan kepada Yasser Arafat, dalam kunjungan nanti kita juga akan membuka kantor perdagangan Indonesia dengan Palestina. Diharapkan melalui perdagangan ini dapat membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk melakukan perdagangan internasional dengan sebaik-baiknya. "Rencananya akan dilakukan setelah Hari Raya, tapi belum tahu tanggalnya. Itu semua terserah dari jawaban mereka kepada kita," ucap Gus Dur. Perjalanan politik ke luar negeri itu juga menghasilkan penanaman modal untuk Indonesia yang tadi tidak disinggung sama sekali oleh Ketua DPR. "Dapat saya laporkan semangat untuk sharing antara pemerintah dengan DPR, di beberapa tempat telah terjadi kesepakatan untuk penanaman modal di Indonesia, yaitu, pertama dari seluruh negara Asean, bentuknya bermacam-macam dan ini akan diterangkan oleh menteri bersangkutan dalam rapat komisi DPR," katanya.(son/mur/*) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 9 Dec 1999 jam 02:23:23 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
