---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Rakyat Merdeka, 7 Desember 1999 PENDAPAT SYARWAN HAMID LETJEN (Pur) Syarwan Hamid berpendapat, jangan hanya TNI yang disalahkan, tapi adili GAM. Pernyataan ini benar. Sebab, kalau hanya menyalahkan TNI tentu tidak fair, apalagi anggota TNI waktu terjadi DOM di Aceh umumnya menjalankan tugas dari atasan. Jadi kalaupun ada yang emosi berbuat sendiri-sendiri tanpa perintah dapat dikatakan suatu kewajaran dari sifat manusia. Mereka harus pula diadili secara adil. Yang sangat bertanggungjawab tentunya penguasa waktu itu yaitu Soeharto selaku kepala negara. Hal ini harus pula diselidiki, termasuk minta keterangan Soeharto di depan DPR, agar masalahnya menjadi terang, mengapa di Aceh sampai terjadi pembantaian dan apakah rakyat yang menjadi korban merupakan anggota GAM. Kalau anggota GAM berarti mereka ikut mendirikan negara dalam negara kesatuan RI. Jelas perbuatan itu melanggar UUD 45 seperti yang diberlakukan oleh sementara militer di zaman Bung Karno, mulai dari militer di Sumatera Selatan yang mendirikan Dewan Garuda serta daerah-daerah lain. Mereka ditumpas oleh kekuatan militer dari pusat. Suatu daerah seperti Aceh yang mendirikan pemerintah sendiri memisahkan diri dari pusat atau dari kesatuan wilayah RI sudah jelas harus ditindak secara hukum tanpa kompromi atau perundingan. Ingat waktu zaman pemerintah kolonial, rakyat Indonesia seperti Soekarno ditindak oleh hukum kolonial, karena dianggap melawan pemerintah Belanda. Mereka dikenakan sanksi hukum dibuang ke Boven Digoel dan sebagainya. Dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Syarwan hamid perlu ditinjau kebenarannya, agar jangan pihak militer atau TNI saja yang disalahkan. Di samping itu harus pula diadili secara fair, karena mereka menjalankan tugas. Kalau Soeharto selaku penguasa bertindak keras semasa DOM tentu seluruh anggota kabinet harus diperiksa pula, karena mereka tahu bagaimana sikap Soeharto selaku kepala negara. Juga anggota DPR/MPR waktu itu mengapa tidak menyetop sikap Soeharto yang memberlakukan DOM. Sekarang kalau pihak Gus Dur atau pemerintah Jakarta ingin melakukan perundingan dengan sementara rakyat Aceh, rasanya cuma- cuma, karena dalam jumlah terbatas mereka memang ingin merdeka, lepas dari Jakarta. HG Malikmass Bukit Pemulang Indah Blok B 18/13 Pemulang, Ciputat. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Dec 1999 jam 02:26:55 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
