---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Rakyat Merdeka, 7 Desember 1999 AMIEN RAIS, MASINIS MPR YANG KELIRU Oleh Asmorodono Di era reformasi ini, hal yang paling membanggakan bagi warga Indonesia adalah seandainya dirinya menjadi orang terhormat untuk mewakili rakyat sebagai MPR/DPR. Apalagi dalam kondisi sekarang anggota dewan yang terhormat tadi dimungkinkan dapat bersuara keras dengan mengatasnamakan rakyat. Sehingga output yang ada pun dianggap suatu kebenaran maupun pembenaran sebab sulit dideteksi, apakah itu merupakan kepatutan untuk diikuti masyarakat atau tidak? Apalagi mengingat MPR/DPR adalah perwujudan seluruh rakyat Indonesia, maka logikanya setiap pernyataan yang keluar harus bernalar sehingga diamini seluruh rakyat. Kondisi demokratisasi juga telah melanda para anggota DPR/MPR yang terhormat serta mengakibatkan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam tubuh fraksi-fraksi. Bahkan kadangkala timbul situasi uncontrol baik yang muncul secara alami maupun disengaja, padahal tanpa disadari sebetulnya mereka adalah wakil rakyat yang terhormat. Bahkan merupakan pemandangan yang lumrah, jika dalam sidang dikemukakan hal-hal yang sarat dengan nuansa kepentingan kelompok/golongan dan pribadi serta jauh dari sifat-sifat kenegarawanan. Menurut mereka, yang terpenting bisa dibilang marketable untuk konsumsi publik, namun tidak pernah terpikirkan pengaruh dari baik buruknya pernyataan-pernyataan yang dilontarkan. Bagaimana dengan MPR yang diketuai Amien Rais? Semula lembaga tertinggi itu begitu mengesankan akibat kesuksesannya menyelenggarakan SU MPR 1999, berikut hasil-hasilnya yang dapat dibilang bagus. Tentu saja hasil kerja kolektif tersebut berkat aspirasi seluruh peserta sidang demi tetap lancarnya penyelenggaraan negara dan bukan hanya hasil dari masing-masing individu. Masih hangat dalam ingatan kita bahwa amandemen UUD '45 yang awalnya ditabukan akhirnya dapat diamandemen juga. MEMBINGUNGKAN Kini pemerintah baru yang telah terbentuk harus menjalankan GBHN sesuai dengan UUD'45 yang sudah diamandemen, serta bertanggungjawab kepada MPR. Justru MPR yang dikomandoi Amien Rais membingungkan rakyat dan pemerintah, terutama seputar pernyataannya tentang negara federal di hadapan masyarakat yang wilayahnya sedang digoyang konflik. Ia mengumbar ide federal di depan masyarakat Aceh dan Riau bahkan terdengar di belahan lain, yaitu Kaltim, Ambon dan Irja. Rupanya ia lupa sebagai Ketua MPR yang terhormat, tetap terikat pada sumpah jabatan dan tata tertib menjadi anggota MPR. Isi sumpahnya antara lain masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap keputusan yang dikeluarkan merupakan keputusan kolektif. Menyimak kebebasan yang menggejala di antara para anggota MPR/DPR seperti disebutkan tadi, maka sang ketua juga tidak mau kalah. Berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil dan berstatus Guru Besar, saat ditanya mengapa selaku Ketua MPR ia mengumbar federalisme? Jawabannya enteng sekali: "Saya toh anggota DPR RI!" Dan mungkin di kesempatan lain, bila ditanya hal yang serupa dapat pula menjawab: "saya toh masih Ketua Umum PAN." Dengan kecerdikan dan kecerdasannya, Amien Rais akan sangat mudah berkilah demi menyesuaikan jawaban menurut status yang dimilikinya. Cukup lewat statusnya sebagai tri fungsi akan sangat mudah mensosialisasikan atau berkampanya tentang federasi. Tri fungsi-nya Amien Rais pasti menggilas dwi fungsi-nya TNI yang selama ini dituntut untuk dibubarkan oleh para mahasiswa dan aktivis LSM. Mungkin hanya lewat cara seperti ini, maka hegemoni militer yang sekarang masih bercokol dapat dibabat habis sehingga harapan masyarakat madani bisa terwujud dan tercapai supremasi sipil. Seperti pernah dikatakan oleh Amien Rais bahwa negara federal adalah jalan terakhir untuk mencegah disintegrasi dan bagian untuk menuju reformasi total. Terkait dengan pernyataannya tersebut, maka apapun substansinya, secara eksplisit mengekor pada kapasitasnya yang tri fungsi. Permasalahannya, penggantian sistem NKRI ke negara federal membutuhkan perubahan yang prinsip dan fundamental. Tidak lain dan tidak bukan pasti menuntut amandemen UUD'45 yang baru saja diubah pada batang tubuhnya sesuai komitmen mayoritas anggota MPR. Setidaknya ada perubahan utama, pertama pembukaan UUD'45 harus diubah bunyinya agar tidak lagi NKRI. Kedua, propinsi-propinsi perlu memerdekakan diri atau mendeklarasikan diri sebagai negara, selanjutnya diwadahi dengan federasi Indonesia. Apakah cukup dengan kemampuan tri fungsinya Amien Rais hal tersebut terealisir? Masih tetap dibutuhkan kehendak seluruh rakyat di wilayah miskin maupun makmur untuk berkata oke. Atau ide federal memang menunggu terjadi konflik dulu disetiap propinsi tanpa segera disosialisasikan otonomi luas yang sudah terkonsep, hanya Amien Rais yang tahu. Di samping itu, tri fungsi yang disandang Amien Rais memang memberikan peluang bergerak bebas ke sana ke mari guna mengemukakan kepentingan politiknya, bahkan mengalahkan sepak terjangnya dwi fungsi TNI. Jabatan sebagai Ketua Umum PAN paling tak mempu-nyai kepentingan untuk dapat menggolkan ide federasinya. Semestinya, sebagai anggota DPR Amien Rais dapat mengingatkan atau menegur kelakuan pemerintah yang menyimpang, termasuk penanganan terhadap wilayah-wilayah konflik itu yang belum diselesaikan. Dan selaku Ketua MPR, seharusnya ia dapat berlaku bijak dengan mengedepankan jiwa kenegarawanan dan bertindak sebagai wakil rakyat. Kalau baju wakil rakyat yang dipakai memang sah-sah saja, tapi rasa tanggung jawab sebagai Ketua MPR perlu dipertanyakan tentang kapasitasnya menyuarakan negara federal. GERBONG MPR MANDUL Melihat gelagat Ketua MPR yang mengobarkan dan memancarkan semangat federal ke daerah-daerah, para wakil ketua MPR bereaksi dingin dan hanya dari fraksi PDI-P yang berani menggeliat. Namun secara umum, seluruh anggota MPR/DPR terdiam, termasuk fraksi TNI tidak memberikan reaksi apapun untuk menyatakan konsistensinya pada NKRI. Barangkali semua terkesima dan terpukau bahwa negara federal yang diimpor Amien Rais adalah solusi paling benar bagi ancaman disintegrasi bangsa. Bakhan Arbi Sanit selaku pengamat politik pun ikut mengamini Amien bahwa bahwa negara federal merupakan konsepsi ideal dan menjelekkan otonomi, karena masih melekat sentralisasinya. Jadi bisa disimpulkan, para anggota MPR belum mengerti sepenuhnya fenomena yang terjadi, sebab tidak ada yang membenarkan dan tidak ada pula yang menyatakan keliru terhadap tindakan Amien Rais. The show must go on, seolah-olah berjalan saja seperti dulu di zaman Orba yang takut kepada pimpinannya supaya tidak dipecat. Seharusnya mereka menyadari tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota MPR sehingga mengetahui apa yang akan diperbuat? Mengingat apa yang disampaikan ketua adalah masalah fundamental bagi negeri ini, yang seandainya terus mengemuka tanpa arah pasti dan membahayakan bangsa. Layaknya reformasi yang berjalan tanpa konsep, sebab dari awal kita memulai namun tidak mengerti bagaimana mengakhirinya. Mudah-mudahan jangan sampai menimpa pada ide federal tersebut. Ibaratnya, MPR bagaikan sebuah gerbong yang tidak disambung dengan lokomotif bermasiniskan Amien Rais. Sehingga jangan heran gerbongnya diam saja tidak bergeming dan penumpangnya tidak ada yang protes, meskipun lokomotif meninggalkannya. Sang masinis pergi ke arah yang disukainya demi mengkampanyekan negeri federal Indonesia yang dicita-citakannya ke seluruh negeri serta diharapkan oleh AS. Sementara penumpang yang ada di dalam gerbong pun tetap duduk manis di gedung MPR yang nyaman ber-AC, sambil terkantuk-kantuk keenakan. Begitu masinis pulang dari lawatannya dan berkata bahwa rakyat di seluruh propinsi menyetujui negara federal, secara spontan mereka menjawab koor: "setuju...." Itupun tanpa mencari tahu, apakah benar-benar rakyat seluruh negeri mengiyakan? Atau bertanya pada pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid tentang pemberlakukan otonomi daerah yang sudah dibuat. Sungguh menyedihkan, apabila MPR yang begitu terhormat dan sukses menyelenggarakan SU MPR 1999, tetapi dalam perjalanan selanjutnya gerbong MPR tidak tahu akan dikemanakan republik ini akibat ditinggal masinisnya. Belum lagi krisis moneter dan sistem otonomi diselesaikan pemerintahan Gus Dur, timbul masalah baru lantaran terhempas isu federal. Orang pun akan pesimis pada masa depan RI, karena berdalih bahwa sampai memasuki milenium ketiga bangsa ini masih berbenah mengurusi persoalan dalam negeri. Sehingga tidaklah bijak, seandainya kita memulai pekerjaan apapun jenisnya (reformasi, otonomi dan federal) namun kita sendiri juga tidak pernah tahu bagaimana mengakhirinya. Akibatnya, persoalan akan terus berlanjut, padahal jabatan Ketua MPR bukanlah jabatan raja yang bertindak semau gue mengubah-ubah negeri ini. Jangan sampai rakyat bilang: MPR punya masinis yang keliru!***(Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Dec 1999 jam 09:04:53 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
