---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk MABES TNI-AD BERSIKERAS MENDIRIKAN KOREM DI FLORES JAKARTA, (TNI Watch!, 15/12/99). Dengan dilikuidasinya Korem 164/Wira Darma di Dili, maka Mabes Angkatan Darat, berencana membentuk Korem baru di Flores. Pembentukan Korem di Flores tersebut memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memperkuat Korem 161/Wira Sakti (Kupang), dalam memonitor kawasan yang langsung berhadapan dengan Timor Timur. Kedua, untuk menampung personel eks Korem 164/WD. Mantan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Adam Damiri menegaskan, rencana pembentukan Korem di Flores kini sedang disosialisasikan. Soal keberatan masyarakat setempat tentang pembentukan Korem tersebut, tampaknya tidak dihiraukan Adam Damiri. "Penentangan itu hanya hanya dilakukan segelintir elit masyarakat yang berada di Jakarta," jelas Mayjen Damiri yang kini menjabat Asops Mabes ABRI. Korem baru di Flores cikal bakalnya adalah Korem 164 yang telah dilikuidasi. Namun tidak semua personel Korem 164, dipindahkan ke sana. Personelnya dipilih, dan diutamakan putra daerah NTT dan Flores pada umumnya. "Pembentukan Korem baru ini jalan terus," tegas Damiri. Sikap keras Mayjen TNI Adam Damiri ini memperlihatkan, bahwa TNI tidak banyak berubah di era reformasi ini. TNI tetap saja otoriter, tetap kurang aspiratif terhadap suara rakyat. Ketika isu pembentukan Korem "baru" di Flores mulai santer, telah muncul serangkaian aksi unjuk rasa dari berbagai delegasi masyarakat Flores, yang pada intinya menentang pembentukan Korem di Flores. Jeritan rakyat Flores itu diangga angin lalu saja oleh pimpinan TNI. Salah satunya adalah demo dari Forum Mahasiswa-Pemuda Flores Anti Militerisme (Florete Flores), beberapa waktu yang lalu di gedung DPR-RI, Jakarta. Mereka menuntut kepada DPR, agar menolak pembentukan Korem di Flores. Menurut mereka, rakyat "Nusa Bunga" tidak bodoh, itulah sebabnya warga Flores meolak pembentukan Korem. Dalam surat pernyataan yang disusun Florete Flores, antara lain berbunyi: "Belum selesai kasus-kasus itu diusut, kini militer melakukan manuver baru di NTT. Korem akan didirikan di Flores, dan Kodam di Kupang. Menyusul rencana itu, kini NTT dibanjiri ribuan tentara, yang sebagian besar bekas prajurit Timor Timur. Tragedi apa lagi yang akan menyusul." Pada bagian lain dari surat pernyataan tersebut, ditulis: "Semua orang sadar bahwa untuk membangun Indonesia baru yang lebih beradab -- ditandai dengan demokrasi dan penghargaan HAM -- peran sospol TNI harus dicabut, dan militer harus sungguh dikendalikan dan dikembalikan ke barak. Militer juga terbukti tidak pernah menjadi penjamin keamanan ataupun akselerator pembangunan daerah. Yang terjadi malah sebaliknya." Dari pernyataan itu, bisa dilihat kepercayaan rakyat Flores terhadap TNI, berada pada titik terendah. Mungkin begitu pula yang terjadi dengan masyarakat lain. Antipati masyarakat ini perlu menjadi bahan refleksi bagi kalangan TNI: mengapa rakyat bersikap seperti itu ? Semangat pembaruan di kalangan TNI sendiri, bukannya tidak ada. Pemikiran penghapusan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa, ada yang sudah muncul dari kalangan TNI sendiri, seperti dari Mayjen TNI Purn Muchlis Anwar (mantan Aspers KSAD dan Koordinator Staf Ahli Pangab). Dalam sebuah tulisannya di Harian Suara Pembaruan (22/11/99), Mayjen Muclis berpendapat tentang perlunya dikaji ulang kehadiran Kodim, Korem, dan Kodam, untuk diganti dengan satuan-satuan pertahanan yang profesional, seperti bataliyon, brigade dan divisi. Uniknya penghapusan komando teritorial di Angkatan Darat, juga diusulkan oleh seorang Pangdam, yaitu Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah. Menurut Mayjen Agus, peran pembinaan teritorial TNI yang dilakukan selama ini harus semakin dikurangi. "Di Jawa tidak perlu lagi ada Kodam. Kodam hanya diperlukan di daerah-daerah yang jangkauan pemda masih terbatas. Ini sesuai dengan paradigma baru TNI, tidak perlu menguasai secara fisik dan tidak perlu mempengaruhi secara langsung, " kata Agus Wirahadikusumah dalam rapat dengar pendapat umum Komisi I DPR di Jakarata, Senin yang lalu (13/12). Kalau seorang Pangdam sampai berbicara "keras" seperti itu, kita bisa menduga-duga, bahwa telah terjadi perdebatan yang keras soal keberlangsungan komando teritorial di TNI. Dan usulan Mayjen Agus dan Mayjen Muchlis layak didengar, karena senada dengan suara hati publik, yang menghendaki TNI mengurangi peran sosial-politiknya. Yang menurut Jenderal Agus pada kesempatan yang sama, peran sospol TNI, adalah peran salah kaprah yang berkepanjangan. *** _______________ TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi perilaku TNI, dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan ketentaraan para perwiranya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama. ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 16 Dec 1999 jam 04:15:37 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
