---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Hartono: 'Enampuluh hari pemerintahan Gus Dur-Mega mengecewakan' Setelah 60 hari menjalankan pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang diambil duet Gus Dur-Megawati dinilai masih mengecewakan. "Pemerintahan ini belum on the track, program-programnya banyak yang tidak jelas," ujar anggota DPR/MPR Hartono Mardjono ketika dihubungi satunet.com Minggu siang. Menurut Hartono, kabinet yang dibentuk Gus Dur-Mega tidak satu kesatuan, belum kompak, dan jalan sendiri-sendiri. Bahkan dalam pandangannya rapat kabinet sampai saat ini belum pernah dilakukan. "Jika ini dibiarkan terus-menerus saya kira legitimasi dan kredibilitas Gus Dur-Mega lambat laun akan pudar. Dan tidak mustahil, jika tidak segera diatasi dalam beberapa bulan yang akan datang, pemerintahan ini jauh lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya," ujar Hartono dari Fraksi Partai Bulan Bintang itu. Hartono menilai sosok kepala negara dalam menjalankan kebijakannya terkesan easy going, sehingga ada kalanya kritik-kritik dari masyarakat sering tidak direspons dengan baik. Selain itu sifat sense of crisis yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala negara belum terlihat pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan Gus Dur-Mega. Berbagai kasus warisan pemerintahan sebelumnya yang terjadi di daerah seperti Ambon, yang hingga kini masih bergolak dan 'main bunuh-bunuhan', Aceh dan Irian Jaya belum kunjung selesai. Ancaman disintegrasi ini, kata Hartono, seharusnya menjadi target Gus Dur-Mega untuk segera diselesaikan tapi sampai hari ini pemerintahan belum bisa berbuat apa-apa. "Sepertinya masalah-masalah di daerah bisa selesai dengan sendirinya," ujar Hartono yang juga Sekjen PBB itu. Sifat easy going antara lain diperlihatkan Gus Dur ketika melakukan pembubaran dua departemen yakni Depsos dan Deppen, atau yang teranyar, Gus Dur mengganti nama propinsi Irian Jaya dengan nama Papua tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. "Itu kan namanya melanggar undang-undang (UU)," ujarnya, tanpa memerinci pasal dan nama undang-undang yang dimaksudkannya. Dirinya berharap agar pemerintahan Gus Dur-Megawati lebih banyak mendengar masukan-masukan dan lebih konsisten dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, para menteri yang diharapkan membantu tugas-tugas presiden hendaknya memiliki program-program dengan konsep yang jelas. "Tetapi yang terjadi, sampai pemerintahan berjalan lebih dari dua bulan mereka [menteri-menteri] tidak punya konsep dan masih bingung akan berbuat apa," tegas Hartono. Hartono menyatakan, saat ini kalangan pengamat sudah mulai melontarkan kritikan-kritikan tajam kepada kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintahan Gus Dur-Mega. "Saya kira Gus Dur-Mega harus segera membuat kebijakan-kebijakan yang aspiratif dengan sense of crisis yang tinggi," jelasnya.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 3 Jan 2000 jam 04:11:37 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
