---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Republika, 31 Januari 2000 Ketua DPR Isyaratkan Tolak Usulan Pencabutan Tap MPRS No 25/1966 SEMARANG -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung mengisyaratkan menolak usulan pencabutan Tap MPRS No 25/1966 berisi larangan ajaran komunisme dan marxisme serta partai beraliran komunis di Indonesia. ''Memang ada tuntutan demokratisasi, namun demikian, pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran sehingga kita harus pula waspada terhadap ideologi komunis,'' katanya ketika ditemui seusai halal bihalal dengan jajaran Partai Golkar Jawa Tengah, di Semarang, Sabtu (29/1). Ia mengingatkan, perisitwa pemberontakan G-30-S/PKI pada 1965 harus menjadikan semua pihak berpikir kembali, apakah perlu pencabutan Tap MPRS No 25/1966. ''Kita harus waspada terhadap ideologi komunis,'' kata Akbar. Ketua DPR menyatakan, sampai sekarang belum ada fraksi yang secara resmi memberi tanggapan atas usulan pencabutan Tap MPRS tersebut, termasuk dari Fraksi Partai Golkar. ''Tapi, kita tidak bisa menutup mata terhadap kejadian di masa lalu,'' Akbar menegaskan kembali. Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) sebelumnya melalui konferensi pers menegaskan sikapnya menolak tegas usulan pencabutan Tap MPRS itu. Dalam kesempatan terpisah, sejarawan Universitas Negeri Semarang, Prof Dr Abu Su'ud menyatakan sulit diterima akal kalangan yang ingin mencoba menghidupkan ideologi komunis di Indonesia, melalui pencabutan Tap MPRS tersebut. Ia menegaskan sebagai ideologi, komunisme telah gagal membangun tatanan masyarakat, bahkan negara kawasan Balkan dan Uni Soviet (dulu) malah menuai kehancuran, dengan terpecahnya menjadi beberapa negara sendiri. RRC yang secara ideologis mengaku komunis, demikian Abu Su'ud, kini sudah sangat liberal dan adaptif dengan kapitalisme. ''Jadi, kalau belajar komunisme, tentu mereka tidak akan memilih komunisme. Lihat Uni Soviet dan Yugoslavia,'' kata Abu Su'ud. Sementara Ketua Umum DPP PPP Dr H Hamzah Haz mengatakan, pencabutan Tap MPRS No 25/1966 tentang Pelarangan Ajaran Komunisme dan Marxisme serta Partai beraliran Komunis di Indonesia harus ada alasan yuridis. ''Kalau mau dicabut harus ada alasan-alasan yuridis, karena kita melihat bahwa persoalannya memang tidak hanya persoalan politik tetapi keamanan dan kepastian bangsa ini,'' katanya menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara Musykerwil PPP Jateng di Kompleks Islamic Centre Semarang. Seperti yang diberitakan, Ketua Fraksi PKB DPR, M Taufikurrahman, kepda wartawan (27/1) mengatakan, demi rekonsiliasi, Presiden Abdurrahman Wahid sudah menyatakan persetujuannya terhadap usaha pencabutan Tap MPRS tersebut. Hamzah Haz menegaskan bila pemerintahan sekarang ini bermaksud akan mencabut Tap MPRS No 25/1966 harus lewat MPR, dan selama lembaga legislatif ini mengakomodir suara rakyat tidak perlu ada referendum. ''Bagaimana pun MPR sekarang sudah merupakan suatu representatif dari hasil Pemilu lalu, yang pelaksanaannya kemarin berusaha untuk jujur dan adil,'' katanya. Ketika ditanya apakah alasan mencabut ketetapan itu demi rekonsiliasi ada hubungannya dengan kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah, ia mengemukakan, kerusuhan yang terjadi sekarang ini merupakan akumulasi masa lalu, lantas momentum ini dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. Menurutnya, tumbuh suburnya komunis di Tanah Air sangat erat kaitannya dengan masalah hukum. ''Kalau tidak ada kepastian hukum akan menimbulkan seperti itu, dan kita khawatir bisa menyuburkan lagi massa itu, seperti suasana pada era tahun 1965- an,'' katanya. PPP, lanjutnya, belum mengambil sikap terhadap tuntutan pencabutan Tap MPRS tersebut, akan tetapi pihaknya mengingatkan pengalaman beberapa kali yang dialami bangsa ini terhadap keberadaan komunis. ''Kita akan lihat dulu, mengingat pada masa lalu, berkali-kali kita ditusuk dari belakang,'' katanya menandaskan. Kendati demikian, ia meminta agar bangsa ini tetap konsisten terhadap masalah pelarangan komunisme. (ant) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 2 Feb 2000 jam 06:41:32 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
