---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 04/III/6-12 Pebruari 2000 ------------------------------ WARTAWAN PEMANGKAS HUTAN (POLITIK): Bukan cuma Soeharto dan kroni menggeragas uang dari hutan. Sejumlah wartawan Dephutbun beroleh 10 persen saham untuk tiap 40 ribu ha HPH. Napoleon Bonaparte percaya benar bahwa pena lebih tajam dari pedang. Barangkali lebih menyayat dari sembilu. Meski tidak langsung membunuh, infeksi akibat irisan bakal menjalar bersama darah. Pelan tapi pasti sekarat tidak gampang dihadang. Dari sinilah, profesi wartawan -yang akrab dengan pena- dianggap turut menentukan nasib pemegang profesi lainnya. Malah kerap disebut pilar 'kekuasaan keempat' setelah trias politika-nya Montesquieu. Pers diembani misi jadi pengawas tiga kekuasaan lainnya. Malang, antara ungkapan dengan kenyataan nyaris selalu jauh panggang dari api. Seolah sein dan sollen ditakdirkan bertolak belakang. Apalagi di atas empat-lima atau berapapun pilar kekuasaan politik, ada yang lebih ditunggalkan: uang. Menghadapi kekuasaan 'tunggal' itu, tidak sedikit wartawan tiba-tiba mengaku 'punya sisi manusiawi'. Tidak usah dikisah panjang lebar, istilah wartawan amplop segera menjadi penjelasan singkat. Peristilahan kini berkembang hingga muncul sebutan "wartawan obligasi" dan "wartawan saham". Berarti jumlah sogokan meningkat? Tidak salah. Beberapa jurnalis surat kabar yang biasa ngepos di Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) bisa memberi bukti. Mengetahui adanya KKN dalam pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tidak memancing insting jurnalistik mereka. Alih-alih menghormati hak masyarakat memperoleh informasi malah turut menikmati konsesi saham sampai 10 persen. Nilai tersebut didapat untuk tiap 40-50 ribu hektar lahan hutan yang diberikan HPH-nya. Sementara berita resmi yang diperoleh menyebut saham-saham konsesi dimiliki oleh koperasi PWI. Terhitung dimulai sejak tiga kepengurusan silam atau sejak masa Menhut Hasrul Harahap. Tapi beberapa kalangan pers dan aktivis lingkungan yang dihubungi menengarai adanya kepemilikan secara individu. Nama Jafar Assegaf dan Surya Paloh dari grup Media Indonesia sempat pula disebut di samping beberapa nama editor senior lain. Itu berarti jaringan KKN segitiga Dephut-pengusaha-wartawan berlangsung secara sistematis. Betapa tidak? Masyarakat nyaris tidak mengetahui bagaimana sampai 4 juta hektar lebih hutan Indonesia dikuasai hanya oleh keluarga Cendana. Belum luas HPH yang diberikan kepada kroni-kroni seperti grup Salim, Sudwikatmono, Prayogo Pangestu, dan Bob Hasan. Maka, tidak salah dikatakan pers bertanggung jawab sangat besar dalam kasus ini. Banyak fakta telanjang urung dibeberkan lantaran 'pembungkaman gurih' pengusaha. "Jangankan isu bagi-bagi lahan, acara seminar saja kerap diminta Dephutbun tidak disiarkan," kisah Indro Cahyono. Ia memaksudkan seminar bertema "Peran Masyarakat Tradisional dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia" beberapa tahun lalu. Dari semua wartawan yang hadir, hanya harian Merdeka yang menurunkan berita seminar. Indro mengakui tidak semua pers selain Merdeka bisa disebut terlibat suap-menyuap. "Hanya beberapa memang". Sejauh ini dirinya belum bersedia mengungkapkan keterlibatan editor-editor dan wartawan Dephutbun. Sekjen Denhutbun Suripto pun mengaku cukup pusing dengan gurita korupsi dan kolusi di departemennya. Bukan apa-apa, hingga kini kebiasaan-kebiasaan tersebut belum pupus. Malahan, forum wartawan Dephutbun yang menggerayangi jarahan hutan seperti telah melembaga. Ada pertemuan antar mereka tiap minggu di sebuah cafe. Mereka pun menyeleksi wartawan-wartawan yang berupaya memegang idealisme jurnalisnya. Ada penugasan untuk "menempel" muka-muka baru sehingga tidak terlalu mengacaukan setting jumpa pers. Syukur-syukur dapat dibaptis ke dalam lingkaran. Akhirnya seperti disinyalir Indro, "terjadi split dan hubungan tidak sehat antar wartawan". Belakangan mantan Menhutbun Muslimin Nasution membentuk Tim Penanggulangan KKN pada Dephutbun. Hasilnya, ia melaporkan luas total hutan yang dikuasai perusahaan-perusahaan keluarga Soeharto. Nasution lupa, dirinya turut menghidupkan kembali jaringan sistem konsesi yang sempat terputus jaman Menteri Jamaluddin. Di masa Nasution ini pula mulai ditradisikan merekrut PR (humas) perusahaan HPH dari wartawan. PT Indo Rayon dan Riau Andalan sempat menginisasi tradisi baru itu. Tambahan, 'hasil kerja' Tim Nasution tidak tergolong spektakuler. Tahun 1996, George Junus Aditjondro (GJA) menelorkan buku berisi data jaringan kekayaan Soeharbibie (Soeharto-Habibie). Termasuk aset-aset kehutanan yang dikuasai mereka dan kroni terdekat. Dibandingkan, data keluaran Nasution tidak berbeda banyak dengan buku "Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari"-nya GJA. Toh, Menhutbun Nur Mahmudi berjanji bakal menindak-lanjuti. Tanpa pilih rambut, demikian Mahmudi. Sejatinya praktek-praktek TST (tahu sama tahu) bukan monopoli Dephutbun. 'Kelaziman' KKN masa Orde Baru yang melibatkan wartawan berlangsung di hampir semua departemen. Bappenas bisa menjadi contoh lain. Terdapat Kolonel Sutanto yang rutin melakukan 'pembinaan' terhadap wartawan. Ia bertugas mendata semua wartawan yang bertengger di kantornya dan kerap menggelar jamuan. Tidak heran, berita seputar skandal Jaring Pengaman Sosial (JPS) sempat meledak kemudian hilang. "Nah, menghilangkan berita dari media massa berarti biaya," tutur sang Kolonel. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Feb 2000 jam 07:59:02 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
