---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 04/III/6-12 Pebruari 2000 ------------------------------ KOLUSI PARA ELIT BANK INDONESIA (EKONOMI): Belum puas menjarah lewat BLBI, pejabat BI mengeruk ratusan milyar lewat pengadaan barang dan mesin. Syahril Sabirin terlibat. Penelurusuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Komisi IX DPR-RI, ternyata, bisa juga dijadikan media untuk mengalihkan korupsi yang kini diam-diam tengah berjalan dan berlangsung di lingkungan BI. Di saat Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi IX DPR tengah sibuk, menelusuri dan mengungkap benang kusut pengucuran BLBI senilai Rp164,9 trilyun terhadap 54 bank swasta dan pemerintah, Syahril Sabirin Cs, justru tengah "memainkan" duit rakyat untuk kepentingan kantongnya sendiri. Itulah cerita sedih dari Kantor Pusat BI di jalan Thmarin, Jakarta Pusat, yang dituturkan sumber Xpos di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan, Pembangunan (BPK). Kali ini, lewat jaringan Dewan Gubernur -siapa lagi kalau bukan Gubernur BI Syahril Sabirin Cs- mereka mengakali fulus yang menyertai pembelian mesin otomasi kliring (check clearing system) dan pemasukkan bahan baku kertas uang BI di Perusahaan Uang Republik Indonesia (Peruri). Lewat operator dan pelobi khususnya Deputi Gubernur BI bernama Aulia Pohan, jaringan koruptor kelas kakap ini, mengakali keuangan BI dengan dalih "demi" Yayasan Kesejehteraan Karyawan BI (YKKBI). Memang, dalam persoalan keuangan. BI tidak pernah jadi masalah. BI hanya tinggal cetak dan membagi-baginya sendiri. Kini, memang hanya tinggal kita tunggu saja ketika Syahril Sabirin Cs tersebut diseret ke pengadilan rakyat. Beginilah kisah korupsi itu: Aulia Pohan memang dipercaya Syahril untuk menilep duit BI sendiri. Dari Aulia duit di"mainkan" lewat YKKBI. Caranya, sederhana. Dengan dalih untuk kepentingan karyawan BI, YKKBI itu mempunyai kewenangan untuk menangani pemasukan barang dan mesin serta kesejahteraan karyawan lainnya. Maka, pemasukan barang dan mesin, seperti mesin otomasi kliring yang seharusnya lewat prosedur Sekretariat Negara diubah menjadi harus melalui YKBBI. Tentu saja, YKBBI, kemudian pura-pura menunjuk perusahaan swasta, di mana orang-orang BI berada di perusahaan tersebut. Setelah sukses menjadi Wakil Kepala Perwakilan di Tokyo, Aulia Pohan ditarik pulang dan menjadi Kepala Urusan Penelitian dan Pengembangan Internal (1995-1997). Kemudian ia ditunjuk lagi menjadi Direktur BI dan sekarang menjadi Deputi Gubernur BI. Ia sangat dipercaya oleh Syahril Sabirin untuk melobi siapapun juga elit politik dan "memainkan" duit BI. Jabatan ini, ungkap sumber Xpos, sangat besar. Selain dekat dengan level elit BI, ia juga bisa mengatur tata cara pembelian berbagai mesin dan pengadaan barang, termasuk mesin otomasi kliring dan kebutuhan kertas uang Peruri. Terhadap mesin otomasi, harganya ini bisa mencapai ratusan milyar. Lewat keputusan BI, izin lewat Setneg pun di-by pass dan dialihkan ke YKKBI. Karena lewat YKKBI, Aulia bebas menentukan cara apa mesin-mesin itu dibeli dan dimasukkan ke BI. Tentu saja, yang dipilih adalah penunjukkan langsung, tanpa tender terbuka. Perusahaan swastanya gampang ditunjuk, yaitu perusahaan kroninya. Harganya, juga tentu gampang diatur. Seenaknya saja. Aulia pun menggelembungkan harga yang tidak semestinya dari harga pasarannya (mark up) sebesar 40 persen. Dalam pembelian kertas pun sama saja. Tender resmi dibatalkan dan diganti perusahan pilihannya sendiri yang memenangkan tender tersebut, yaitu PT Pura. Padahal, PT Pura adalah perusahaan yang didirikannya sendiri bersama orang-orang BI, yang sampai sekarang belum diketahui namanya. PT Pura-lah yang kini memegang hak monopoli memasukan bahan baku kertas uang BI. Coba, berapa keuntungan yang diraih Aulia Pohan dan berapa ke Syahril Sabirin. Namun, namanya juga, sepintar-pintar bajing melompat, ia akan jatuh juga. Anggota-anggota Fraksi PDI Perjuangan ikut mengendusnya berdasarkan laporan BPK dan BPKP. Maka, pembelian mesin otomasi kliring dan bahan baku kertas Peruri pun disoroti oleh anggota Panja BLBI Komisi IX DPR. Sebab, dinilai bertendensi terjadinya pelanggaran hukum. Selain tanpa melalui proses tender, juga terjadi proses mark up. Bahkan, celakanya, terhadap mesin tersebut, BI ternyata harus menyewanya ke YKKBI. Pertanyaan soal itu muncul dalam Rapat Panja antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Panja BLBI, yang diadakan tertutup, Rabu pagi (2/2) di gedung DPR, Senayan. Kepala BPKP sendiri, Arie Soelendro menolak memberikan penjelasan ketika dicegat. Ketua Panja BLBI Komisi IX DPR Dr Sukowaluyo Mintorahardjo, ketika ditanya wartawan usai melakukan Rapat dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), mengakui akan memperdalam masalah ini. "Pembelian mesin otomasi kliring BI memang salah satu yang disoroti anggota Panja. Sebab itu, DPR akan merperdalam semua masalah yang terungkap dari hasil temuan audit ini, termasuk mesin otomasi kliring," ujarnya. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh anggota Panja, Tjandra Widjaya asal Fraksi PDI Prjuangan, berdasarkan hasil temuan audit BPK. Temuan tersebut memang mengungkapkan, adanya pengaturan pembelian berbagai mesin otomasi kliring BI yang bernilai ratusan milyar. Karena nilai pembeliannya cukup besar, maka proses perizinannya diatur oleh Sekretariat negara (Setneg). Oleh pejabat BI yang berwenang -BPK tak berani menyebut namanya- mengatur pembelian berbagai mesin otomasi pada waktu itu, diaturlah pembelian melalui Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKKBI) kepada suatu perusahaan swasta. Tanpa melalui tender, melainkan dengan penunjukkan langsung, dengan harga sekitar 40 persen di atas harga pasar! Anehnya, kata BPK, BI sebagai pemilik mesin, justru harus menyewanya. Nah, loh. Begitulah ceritanya. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Feb 2000 jam 08:12:49 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
