---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 03 Maret 2000 15:10 UTC ** KEBAKARAN HUTAN KEMBALI MELANDA SUMATRA ** 45 TAHUN PENJARA BAGI JENDERAL BOSNIA-KROASIA ** TNI BERENCANA LAKUKAN REFORMASI ** TOPIK GEMA WARTA: MENGAPA TRY SUTRISNO MENGELAK TANGGUNG JAWAB KASUS TANJUNG PRIOK? ** TOPIK GEMA WARTA: KAPAN TIM DOKTER KEJAKSAAN AGUNG MEMERIKSA SOEHARTO? * KEBAKARAN HUTAN KEMBALI MELANDA SUMATRA Kebakaran hutan terjadi lagi di Sumatra. Dari gambar-gambar satelit terlihat bahwa jumlah titik api telah meningkat tiga kali lipat dalam beberapa hari ini di Sumatra Utara. Kota minyak Pekanbaru tertutup kabut asap, yang menyebabkan gangguan pernapasan terhadap anak-anak dan para lansia. Kebakaran ini terutama disebabkan pembersihan lahan oleh pemilik perkebunan dengan cara pembakaran karena biayannya sangat murah. Tahun 1997, kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan menyebabkan bencana lingkungan di Asia Tenggara. * 45 TAHUN PENJARA BAGI JENDERAL BOSNIA-KROASIA Tribunal Yugoslavia di Den Haag menjatuhkan vonnis 45 tahun penjara terhadap jenderal Bosnia-Kroasia Tihomir Blaskic. Menurut tribunal, Blaskic bersalah melakukan kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusian. Jenderal berusia 39 tahun itu, dinyatakan bertangung jawab atas pembantaian di desa Ahmici, Bosnia Tengah pada tahun 1993. Lebih dari seratus warga muslim, terutama perempuan dan anak-anak, tewas dalam pembantaian itu. Blaskic merupakan pejabat tertinggi yang sejauh ini telah dijatuhi hukuman oleh tribunal Yugoslavia. Pembela Blaskic menyatakan akan naik banding. * KEBERADAN MANTAN DIKTATOR CILE MASIH TIDAK JELAS Tidak jelas kapan dan ke mana mantan diktator Cile Augusto Pinochet kembali ke negaranya. Ribuan orang baik pendukung maupun penentangnya telah menunggu kedatangan Pinochet sejak dibebaskan oleh pemerintah Inggris kemarin karena alasan kesehatan. Rute perjalanan pesawat yang membawa Pinochet sangat dirahasiakan. Menurut berita-berita sebelum ini, Pinochet akan mendarat di kota Iquique, Cile Utara dan kemudian akan meneruskan penerbangan ke Santiago. Namun tidak terdapat tanda-tanda pesawat tersebut telah tiba pada waktu yang diperkirakan. Juga tidak ada pengumuman di mana pesawat Pinochet melakukan transit. Di depan televisi, Presiden Cile Eduardo Frei menyatakan bahwa pengadilan Cile akan memutuskan apakah Pinochet bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan terhadapnya. Sebanyak 60 tuduhan telah diajukan terhadap mantan dikatator Cile tersebut. * PEMBERONTAK CHECHNYA TEWASKAN BELASAN POLISI RUSIA Pemberontak Chechnya membunuh 18 anggota satuan elit polsi Rusia dalam aksi penghadangan. Sedangkan puluhan polisi lainnya luka-luka. Menurut jurubicara tentara Rusia, pemberontak menembaki iring-iringan kendaranan polisi di dekat Grozny. Ini merupakan insiden pertama di ibukota Chechnya sejak Rusia merebut kota tersebut beberapa pekan yang lalu. Pemberontak Chechnya telah berujar untuk terus menyerang pasukan tentara Rusia dengan serangan-serangan dadakan. Ofensif Rusia di Chechnya akan dibicarakan dalam pertemuan hari ini di Lissabon, Portugal. Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov akan bertemu Menlu Amerika Serikat Madeleine Allbright. Sedangkan Uni Eropa akan diwakili oleh Portugal, Prancis dan komisaris luar negeri Chris Patten. * PEMILIHAN DIREKTUR IMF MASIH MACET Pemilihan direktur baru Dana Moneter Internasional IMF masih macet. Dalam pemungutan suara informal IMF, Menteri Muda Keuangan Jerman Caio Koch-Weser mendapat suara terbanyak. Menempati urutan kedua adalah Stanley Fischer dari Amerika Serikat, dan diikuti oleh Eisuke Sakakibara dari Jepang. Namun Amerika Serikat mengatakan bahwa calon dari Jerman itu tidaklah cocok untuk fungsi direktur IMF. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengusulkan agar Jerman mengajukan calon lain untuk mendobrak kemacetan. Pos tertinggi IMF itu kosong sejak ditinggalkan Michel Camdessus yang mengundurkan diri lebih awal. * ISRAEL TEMUKAN TEMPAT PEMBUATAN BOM HAMAS Pemerintah Israel menyatakan telah menemukan tempat pembuatan bom milik gerakan Palestina radikal Hamas, dan dengan ini berhasil mencegah sejumlah rencana bunuh diri pejuang Palestina. Di kota Taibeh polisi Israel dalam jumlah besar mengepung sebuah apartemen yang dihuni lima orang. Satu di antaranya menyerahkan diri, sementara empat lainnya tewas ditembak. Setelah polisi Israel mengepung tempat tersebut, terjadi sejumlah ledakan di dalam apartemen, kemungkinan disebabkan oleh perangkap bom. Menurut pejabat dinas keamanan Israel, terdapat cukup bukti bahwa kelima orang ini sedang merencanakan sejumlah aksi bom bunuh diri. * TNI BERENCANA LAKUKAN REFORMASI TNI berencana melakukan reformasi untuk mengakhiri keterlibatan militer dalam politik, merampingkan struktur komando, dan mendorong profesionalisme. Demikian dikatakan KSAD Jenderal Tyasno Sudarto. Jenderal Tyasno memberi contoh bahwa jumlah militer di jalan-jalan di Jakarta akan dikurangi. Sedangkan keberadaan militer di wilayah-wilayah yang bergolak seperti Aceh dan Irian Jaya, akan diperbanyak. Namun Tyasno tidak mengatakan kapan rencana tersebut akan dilaksanakan, tergantung pemerintah dan parlemen. Demikian KSAD Jenderal Tyasno Sudarto. Awal pekan ini berlangsung mutasi besar-besaran dalam tubuh TNI. Sekitar 70 perwira termasuk sejumlah besar jenderal dimutasikan. * MENGAPA TRY SUTRISNO MENGELAK TANGGUNG JAWAB KASUS TANJUNG PRIOK? INTRO: KPP HAM Tanjung Priok akhirnya terbentuk. Mantan Wakil Presiden Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno, yang pada saat terjadinya kasus Tanjung Priok menjabat Pangdam Jaya, mengatakan tidak mau memberi keterangan kepada KPP HAM. Karena, demikian Try Sutrisno, kasus Tanjung Priok adalah masalah institusi TNI, bukan perorangan, bukan tanggungjawab panglima. Apakah Try mau mengelak tanggungjawab atau dengan sengaja mau melibatkan TNI sebagai institusi? Menurut Letjen Purnawirawan Hasnan Habib, sikap Try itu tidak tepat. Hasnan Habib [HB]: Kalau KPP HAM itu meminta orang datang, itu bukan dalam rangka menuduh tapi meminta penjelasan, keterangan, data. Oleh karena itu kalau nanti KPP HAM merasa perlu meminta Pak Try itu datang, ya tentunya Pak Try itu pribadi datangnya. Walaupun pada waktu kejadian beliau adalah panglima Kodam Jaya. Apalagi sekarang beliau sudah pensiun, tidak lagi dalam TNI maka berarti beliau itu bukan lagi TNI, hanya mantan anggota TNI. Saya mendengar ucapan beliau itu kemarin, yang mengatakan bahwa masalah Priok itu bukan masalah pribadi katanya, tapi masalah institusi. Mungkin yang dimaksudkan oleh belaiu itu bahwa hal yang dikerjakan oleh Kodam Jaya di Tanjung Priok itu adalah perintah dari atasan. Karena itu KPP HAM juga akan meminta keterangan dari TNI yang waktu itu menjadi atasan dari Jenderal Try. Kalaupun umpamanya yang mengerjakan itu adalah institusi tapi tetap di dalam tubuh Angkatan Bersenjata, kalau institusinya umpama Kodamnya melakukan suatu tindakan yang dainggap tidak tepat, yang harus mempertangggungjawabkannya bukan seluruh Kodam tetapi adalah komandan Kodam, panglima Kodam itu secara pribadi. Karena di dalam etik kepemimpinan militer di mana saja, itu selalu berlaku prinsip bahwa seorang komandan itu bertanggungjawab atas segala tindakan yang dikerjakan atau gagal dikerjakan oleh satuannya. Kalau dahulu dia Pangdam kemudian ada sesuatu hal yang dilakukan barangkali dianggap kurang baik, maka yang mempertanggungjawabkannya tidak mungkin institusi Kodam, yang mempertanggungjawabkannya adalah panglima Kodam terlebih dahulu. Radio Nederland [RN]: Paling kurang dari pernyataan yang sekarang, Try itu kan mau mencoba mengelak ini, Pak Hasnan? [HB]:Ya, saya tidak tahu apakah beliau mau mengelak, tapi mungkin pendapat beliau itu adalah ya saya melakukan tugas itu sebagai Panglima Kodam yang ditugaskan oleh atasan saya. Ya benar itu, ditugaskan oleh atasannya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau seorang komandan kompi melakukan tugas dan kompinya gagal, itu komandan kompinya yang diminta pertanggungjawaban bukan kompinya. Jadi kalau benar beliau mengatakan saya tidak mau dipanggil, kalau dipanggil harus melalui TNI itu berarti, pertama beliau menganggap dirinya masih termasuk dalam struktur TNI sekarang sehingga meminta supaya TNI yang memerintahkan dia untuk memberi keterangan kepada KPP. Itu rasanya sudah kurang begitu tepat karena ini permintaan langsung kepada Jenderal Try. [RN]: Dengan judul Try Sutrisno menolak dipanggil secara pribadi, seperti yang tercantum pada koran-koran hari ini, itu kan membuka nuansa yang cukup lebar seolah-olah dia menolak tanggung jawab. Ini kan tidak benar? [HB]: Andaikata memang ternyata nanti taruhlah dia dipinjam tangannya, panglima TNI minta supaya Try bersedia memberikan keterangan, dan kalau nanti dijadikan permasalahan, memang terjadi pelanggaran hak-hak asasi di sana, maka yang menjadi tertuntut itu siapa? Itu kan lebih pidana, dan saya kira tidak ada satu lembaga yang dipidanakan. Lembaga itu bisa diadukan dalam PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Tetapi ini kan bukan masalah tata usaha. Ini masalah kejadian abuse of human rights (Pelanggaran HAM, red) yang dikerjakan oleh anggota-anggota dari satu satuan, dari satu lembaga. [RN]: Singkatnya belum bisa diartikan sebagai penolakan Try terhadap tanggung jawabnya? [HB]: Saya tidak ingin melihatnya sebagai penolakan tanggungjawab Try, karena Try sendiripun mengerti sebagai seorang komandan militer profesional bahwa komandan itu bertanggungjawab atas apa yang dikerjakan oleh satuannya. Dan saya kira Try tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya. Dia akan bersedia, hanya ini caranya saja bahwa dia tidak mau dianggap itu sebagai sesuatu tindakan yang dikerjakannya secara pribadi. Ini adalah tugas yang saya terima dari atasan, oleh karena itu ia bersedia kalau melalui lembaga pula, begitu. [RN]: Pak Hasnan, itu berarti kan dia ingin menyeret TNI sebagai institusi. Bukankah ini akan memperlebar masalahnya? [HB]: Memang akan memperlebar, tetapi bagi saya yang penting bahwa KPP itu memperoleh keterangan. Nanti lanjutannya tentu hasilnya itu bagaimana, akan seperti biasa prosedurnya, KPP HAM itu akan menyerahkan kepada Komans HAM dan Komnas HAM baru akan meneruskan kepada lembaga hukum, Kejaksaan Agung umpamanya. Demikian Letjen purnawirawan Hasnan Habib. * KAPAN TIM DOKTER KEJAKSAAN AGUNG MEMERIKSA SOEHARTO? Intro:Sementara tim dokter kejaksaan agung tidak juga datang-datang memeriksa Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid kini makin didesak oleh DPR supaya segera membereskan kasus mantan penguasa Orde Baru itu. Inilah tantangan berikut yang kini dihadapi Gus Dur, setelah berhasil menggebuk Wiranto. Akan berhasilkah dia? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Permasalahan yang dihadapi Presiden Abdurrahman Wahid memang terlalu banyak dan besar. Baru saja Gus Dur mengatasi perlawanan terhadap Panglima Tertinggi di TNI kini ia sudah didesak untuk segera menyelesaikan kasus Soeharto. Dan banyak orang pesimis bahwa Gus Dur dapat menang dalam kasus, yang dahulu juga memusingkan Habibie. Seandainya Habibie dahulu berhasil mengadili Soeharto maka ia pasti masih menjabat presiden. Tetapi untuk menjadikan Soeharto sebagai tersangka saja Habibie tidak tega atau tidak berani, kata seorang mantan pembantu Habibie. Kini selain harus mengatasi bom waktu yang ditinggalkan Habibie dan Wiranto, Gus Dur harus pula membereskan pelbagai bom waktu kecil yang ditinggalkan Soeharto seperti kasus BLBI. Pers ibukota kemarin memberitakan bagaimana Presiden Abdurrahman Wahid kini didesak kalangan DPR RI agar menjadikan Soeharto sebagai tahanan rumah. Sehubungan dengan itu ada suara-suara di Jakarta yang menginginkan Gus Dur berbicara mengenai hal itu dengan Menko Polkam Non-Aktif Jenderal Wiranto, secara pribadi. Sebab Wirantolah yang pernah menjamin keselamatan Soeharto dan keluarganya setelah Soeharto lengser. Wiranto pun dalam waktu dekat ini akan diminta kesediaannya oleh Gus Dur agar mau menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Anggota DPR HMS Kaban berharap Gus segera menjadikan mantan penguasa Orde Baru Soeharto sebagai tersangka dan menjadikannya tahanan rumah. Kalangan-kalangan Fordem juga mendesak hal yang sama. Pada umumnya kalangan-kalangan partai maupun yang bertugas di seputar Gus Dur ingin agar Soeharto secepatnya dijadikan tersangka. Bahkan ada yang mengusulkan agar Soeharto untuk sementara ditahan di rumah sakit Gatot Subroto, agar sekaligus bisa dipantau saksi-saksi mana yang selama ini menghubungi Soeharto. "Sesuai dengan amanat GBHN dan Ketetapan Sidang Istimewa MPR tahun 1998, Presiden harus segera menuntaskan kasus Soeharto. Jangan sampai nasib Gus Dur nanti sama dengan Habibie", kata Kaban kepada pers. Menurut Sekjen Partai Bulan Bintang itu, kasus Soeharto bisa diselesaikan dengan cepat. Dalam hal ini, sebagai presiden, Gus Dur harus menjadikan Soeharto tersangka seperti yang dialami mantan Presiden Korea Selatan Chun Do Hwan. Kaban menolak pendapat bahwa Jaksa Agung Marzuki Darusman yang menjadi penghalang. Ini menyangkut keseriusan Gus Dur. Sebab Gus Dur sebagai presiden yang memilih Jaksa Agung. Hingga kini nasib kasus Soeharto masih terkatung-katung. Semula Kejaksaan Agung akan mengirimkan 10 tim dokternya ke rumah Soeharto. Tetapi hingga kini tim itu tak kunjung datang. Menurut harian Berita Buana ketika ditanya siapa saja tim dokter itu, Marzuki menolak menjawabnya. Para pengacara Soeharto tidak yakin bahwa "tim dokter" Kejaksaan Agung itu memang ingin datang ke rumah Soeharto. "Sampai detik ini pun belum ada lagi pemberitaan kalau tim itu akan mendatangi Pak Harto", kata Juan Felix Tampubolon. Marzuki memang pernah mengaku di depan pers bahwa ia dibesarkan oleh Soeharto sebagaimana sebagian besar pejabat dan tokoh masyarakat saat ini. Selain bersiap-siap melakukan "rokade" di kabinetnya antara lain dengan menggeser Marzuki ke Departemen Luar negeri, Gus Dur pun harus menangkis serangan sementara kalangan konglomerat. Mereka kecewa atas tindakan hukum pemerintah dalam kaitan dengan kasus BLBI. Para konglomerat dan pejabat penikmat kucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kini sedang berusaha menggoyang bursa saham serta melemahkan nilai rupiah. Di pihak lain Gus Dur melalui Menko Ekuin Kwik Kian Gie mulai menggoyang fasilitas dan bisnis TNI yang umumnya dikuasai para pendukung Soeharto. Kepada pers, Habib Ahmad Anas Yahya mengemukakan kecurigaannya bagaimana mungkin nilai rupiah dan indeks harga saham gabungan tiba-tiba turun di bawah titik psikologis. Selain itu pula nampak sangat mencolok bagaimana orang tidak mau membeli obligasi yang diterbitkan Bank Indonesia. Kiat tidak membeli obligasi dimaksudkan agar pemerintah tidak mempunyai uang. Di samping itu keadaan ini akan menurunkan kredibilitas Gus Dur, kata Habib Ahmad. Tetapi kalangan analis pasar modal melihat anjloknya indeks disebabkan sederet isu yang berkaitan dengan masalah keamanan, isyu kudeta dan disintegrasi. Gus Dur memang sedang berpacu dengan waktu. Sementara sebagian pendukungnya sedang sibuk berebut jabatan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Mar 2000 jam 07:30:31 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
