---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 07/III/5-12 Maret 2000 ------------------------------ INGAT YUGOSLAVIA MEDIA PERLU SENSOR? Oleh: Bimo Nugroho (OPINI): Hujan turun di tepi Danau Scutari pinggir kota Titograd, Montenegro, akhir musim gugur 1987. Toh dinginnya hawa saat itu tak sanggup menyejuki hati para warga Yugoslavia yang sedang retak. Di tepi danau itu, ratusan perempuan berdemo dengan menggelar satu spanduk besar, "Kami kaum Ibu, bukan pelacur!" sebagai protes atas usulan pemimpin Albania Kosovo, Fadil Hodza, yang sangat merendahkan perempuan. Hodza, yang juga anggota kepresidenan federal (sebuah presidium penguasa pasca Tito), telah mengajukan sebuah proposal untuk memecahkan persoalan perkosaan di Kosovo. Beberapa media nasional di Yugo melansir pernyataan Hodza, "Para perempuan terhormat bisa dilindungi dari perkosaan, tapi mereka yang jumlahnya tertentu di tempat-tempat minum tertentu, memang harus memuaskan nafsu seks pria." Dengan kata lain Hodza ingin melegalkan prostitusi secara terbatas untuk menekan angka perkosaan yang menggila. Yang aneh adalah, media-media mengangkat pernyataan Hodza setahun setelah ucapan itu terlontar, tatkala Hodza menjamu makan malam para jendra JNA (TNI-nya Yugoslavia). Tiga soal yang mengusik dalam kisah di atas; Pertama, soal perempuan yang jadi korban kekerasan seksual dalam situasi politik keamanan yang kacau. Kedua, soal media yang mampu menyulut emosi publik meski yang disampaikan sebenarnya sudah tak layak berita karena informasi bias dan basi. Tetapi, ketiga, menjadi layak berita lagi karena konteks sosial politik waktu itu. Tentu masih lekat dalam ingatan kita, betapa Yugoslavia saat itu menuju perpecahan sehingga setiap pernyataan apapun yang menyakitkan dari pemimpin etnis tertentu akan ditanggapi secara emosional oleh etnis yang lain. Ketiganya bertumpuk berkeliling dan mendorong demonstrasi balasan di wilayah lain dan akhirnya berakhir dengan brutalitas yang saling menghancurkan antar etnis-antar agama. Gabriela Mischkowski menuliskan pengalaman-pengalamannya, seperti sepetik kisah di atas, begitu menarik selama ia hidup dalam suasana perang di Bosnia-Herzegovina. Ada satu tulisan Mischkowski yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Sandra Kartika dengan judul "Propaganda Perang dan Media di Negara Bekas Yugoslavia" (Dirampai dalam buku Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, LSPP, 1999). Pesan yang ingin disampaikan Mischkowski adalah ada faktor (dia tak menyebut provokator) yang mengipas brutalitas hubungan antar etnis-agama hingga meledakkan perang yang akhirnya membuat Yugoslavia pecah. Dan Mischkowski menemukan kesimpulannya; media memainkan peranan penting dalam mengubah warga yang semula rukun menjadi saling memusuhi. Berita-berita di berbagai media nasional Yugo saat itu, meski bernuansa melawan kekejaman, ternyata menurut Mischkowski justru menghasut pembaca hingga terdorong melakukan kekejaman balasan. "Perang isu media adalah prakondisi dari perang yang sesungguhnya," demikian tulis feminis asal Jerman ini. Laporan Mischkowski sungguh mendirikan bulu roma. Dengan serta-merta kita akan melongok berita-berita tentang Ambon dan Aceh di media-media nasional. Dari mediawatch yang dilansir di Jurnal Pantau terbitan ISAI dan Grasindo, wacana konflik lokal yang muncul di media belakangan ini telah banyak menimbulkan bias yang bisa menyulut emosi di kalangan pembaca seantero negeri. Apa yang terjadi di Ambon dan Aceh, bisa dengan sangat cepat direspon masyarakat di Jakarta yang megapolit hingga Kupang yang terpencil. Bila kita mengikuti perspektif Mischkowski maka tahapan yang diprediksi adalah, pertama, kekejaman yang terjadi di suatu wilayah akan direspon oleh protes gerakan massa di wilayah lain. Kedua, liputan media atas gerakan massa itu akan memancing gerakan massa balasan. Ketiga, akan terjadi konflik horisontal dalam masyarakat yang berujung pada kekerasan yang brutal. Keempat, brutalitas mengembang jadi besar dan perang saudara terjadi. Kelima, negara pecah berkeping-keping. Pertanyaannya, apakah media saat ini harus disensor atau menyensor sendiri berita-berita mengenai konflik SARA agar Indonesia tak pecah seperti Yugoslavia? Apakah kebebasan pers yang telah jatuh bangun diperjuangkan selama ini harus mengalah pada "kepentingan yang lebih besar" yaitu "persatuan dan kesatuan" Indonesia. Saya tidak tahu sekarang, tapi dulu banyak pejabat berpikir demikian dan menghimbau pers untuk "menahan diri". Berandai mereka gunakan cara yang sangat nostalgik seperti ketika Presiden Kennedy mengundang para pemimpin redaksi dan membeberkan rencana serangan gerilya Amerika Serikat ke Teluk Babi, Kuba, di awal dekade 1960-an. Kennedy memberi "kebebasan" pada media apakah akan memuat atau tidak, tapi dia jelaskan efek negatif bila pers memuatnya. Para pemimpin redaksi berunding dan kemudian memutuskan untuk sepakat tidak melansir informasi tersebut. Kasus ini menjadi monumental dalam debat antara kebebasan pers dan kepentingan negara. Yang sering lepas dalam kelanjutan kasus tersebut ialah, bahwa serangan ke Teluk Babi itu kemudian gagal. Banyak pasukan khusus Amerika Serikat yang tewas, dan Kennedy pun merasa tercoreng karirnya. Seandainya sebelum serangan gerilya dilakukan, pers mau membeberkan rencana itu, besar kemungkinan Kennedy akan membatalkannya dan kerugian yang lebih besar pun bisa dihindarkan. Dari kasus ini pun sebetulnya kita bisa mengkritisi perspektif Mischkowski. Ia berasumsi bahwa media adalah aktor yang bebas mempengaruhi. Betul bahwa media mempunyai kebebasan, tetapi tidak berarti media merupakan variabel bebas yang independen. Sesungguhnya media adalah variabel yang tidak bebas dari pengaruh variabel-variabel lainnya. Mischkowski keliru. Media bukan aktor tunggal. Media adalah media itu sendiri dalam arti harfiah: sebuah wahana di mana informasi lewat. Apapun dan siapapun bisa mempengaruhi wahana tersebut. PROVOKASI PROPAGANDA Laporan dari sudut pandang yang berbeda dari Mischkowski disunting oleh Peter Goff, "The Kosovo, News & Propaganda War" (International Press Institute, September 1999). Ternyata ada banyak aktor yang mempengaruhi isi media sebelum sampai ke tangan pembaca. Bukan hanya ideologi seperti yang diungkap Gramschi atau penguasaan makna bahasa seperti yang dikemukakan Chomsky saja, sehingga berita dipengaruhi oleh para penulisnya. Tetapi, juga karena problem-problem teknis dan praktis, seperti keterbatasan waktu dan keteledoran jurnalis, redaktur, dan bahkan pemimpin redaksinya. Seperti yang disiratkan Goff dengan rendah hati, para awak media itu bukan orang-orang hebat yang pasti akurat ketelitian dan pasti dalam investigasinya. Apalagi dalam liputan perang atau konflik SARA. Di wilayah konflik, jurnalis mau tak mau diposisikan ada di salah satu pihak. Sangat jarang, terlebih ketika perang meledak, ada jurnalis yang bisa berpindah posisi antar pihak yang terlibat konflik dengan leluasa. Media yang menjunjung prinsip liputan berimbang (both side reporting) lazim menempatkan reporter-reporternya di semua pihak yang berkonflik. Tapi solusi ini juga tidak menjamin akurasi data. Selain fakta yang dicatat sang jurnalis, mereka juga diprovokasi propaganda yang dilancarkan pihak di mana jurnalis berada. Fakta dan propaganda berbaur masuk ke meja redaktur dari para reporter di berbagai lini. Redaktur tidak bersentuhan langsung dengan lapangan, tapi di sini ideologi dan penguasaan makna bahasa redaktur bisa mempengaruhi tulisan. Tak hanya variabel internal, variabel eksternal seperti selera dan keberpihakan politik segmen pembaca pun bisa mempengaruhi isi media. Paparan ini membalik kesimpulan Mischkowski, bukan media yang mengipas brutalitas, tapi brutalitas memang bisa kian panas karena banyak faktor yang mempengaruhi media ketika melansir brutalitas tersebut. Jadi, tak perlu media disensor atau men-swasensor berita-beritanya. Sensor justru membodohi dan menganggap bodoh pembaca. Kebebasan pers justru akan meningkatkan daya kritis penerima informasi. Dengan keragaman informasi, orang belajar memilah mana data mana sampah, mana fakta mana propaganda. Dan apa yang terjadi di Yugo, sejak dari tepi Danau Scutari Montenegro, kala hujan turun di akhir musim gugur 1987, belum tentu akan sama dengan apa yang akan dialami Indonesia. Tergantung daya kritis dan sikap kita, khususnya saat membaca berita konflik SARA di media. (*) Penulis adalah mahasiswa pascasarjana ilmu sosial, jurusan komunikasi UI. Koordinator riset di Institut Studi Arus Informasi (ISAI). --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Mar 2000 jam 16:28:26 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
