---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- PERNYATAAN PM MALAYSIA DIKECAM ASNLF AMERIKA MALAYSIA GUGUR SEBAGAI CALON MEDIATOR PERUNDINGAN KONFLIK ACEH BANDA ACEH, Radio Nikoya-FM, Senin (13/3/2000). Pernyataannya Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, sewaktu melakukan lawatannya ke Indonesia, tentang tidak akan mengizinkan wilayah Malaysia untuk dijadikan pangkalan yang tidak baik untuk Indonesia, mendapat reaksi keras dari pihak Atjeh Sumatera National Liberation Front (ASNLF). Musanna Tengku Abdul Wahab, pimpinan Biro Penerangan ASNLF Amerika Serikat dalam siaran persnya yang diterima Radio Nikoya-FM, Senin (13/3/2000), menyebutkan, "Malaysia tidak perlu khawatir daerahnya dijadikan pangkalan Gerakan Acheh Merdeka (GAM), sebab pangkalan dan kekuatan GAM tetap berada di Negeri Acheh sendiri, Mahathir Mohammad tiada hak untuk mencampuri, mengancam, membendung, apa lagi untuk menentukan masa depan bangsa dan Negara Acheh sebab hak menentukan nasib masa depan ataupun kemerdekaan Acheh, adalah hak dan kewajiban mutlak bangsa Acheh sendiri. Untuk itu, kami tidak perlu mendapat pengakuan Malaysia", tulis Musanna. Terhadap penawaran Malaysia untuk menjadi mediator dalam perundingan pemerintah Indonesia dengan pihak GAM, tampaknya ditolak oleh pihak ASNLF karena dianggap pemerintah Malaysia terlalu arogan dan ironis, sebagaimana yang disebutkan oleh Musanna dalam suratnya itu, ia menambahkan, "Bagaimana Malaysia dapat diterima sebagai pihak penengah di dalam konflik sedemikian rupa, apabila dasar pemerintah Malaysia telah memihak kepada Indonesia? Tegasnya, Malaysia di bawah pimpinan Mahathir Mohammad c.s. telah lama menjadi surrugate-state Indonesia - mulai dari zaman pemerintahan regime Soeharto dan seterusnya kini dia bawah pimpinan Abdurrahman Wahid, di dalam usaha jagat mereka untuk menghancurkan perjuangan bangsa Acheh dari belunggu penjajahan neo-colonialist Indonesia. Kenyataan ini telah dibuktikan dalam peristiwa pembunuhan kejam yang dilakukan oleh polisi Malaysia terhadap puluhan para aktivis pejuang kemerdekaan Acheh dalam kamp tahanan Malaysia yaitu si Semenyih, Lenggeng, Langkap dan Juru pada 26 Maret, 1998. Peristiwa berdarah ini telah menggemparkan dunia dimana pasukan Polisi di Raja Malaysia telah berhasil diperalatkan oleh "Indonesia" dalam rencana mereka membasmi (genocidal policy) terhadap bangsa Acheh", katanya. Diakhir suratnya itu, Musanna, menyebutkan bahwa tindakan regime Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad yang berterusan mengancam dan mencampuri urusan bangsa Acheh bukan saja telah melukai hati bangsa Acheh, tetapi bertanggung jawab dalam menghancurkan hubungan sejarah, adat dan darah yang telah terbina ratusan tahun diantara bangsa Melayu di Semenanjung dan bangsa Acheh/Sumatera di seberang Selat Melaka. Peristiwa pembunuhan 26 Maret 1998 di Malaysia itu menurut pihak ASNLF Amerika adalah, suatu tragedi terburuk yang menimpa rumpun Melayu di abad ini. Hal ini dapat terjadi karena pimpinan orang Melayu di Malaysia dewasa ini bukan lagi berada di bawah kekuasaan orang Melayu. Dengan pernyataan keras pihak ASNLF yang berkedudukan di Salt Lake City Amerika tersebut, tampaknya Malaysia telah resmi ditolak untuk menjadi calon mediator dalam perundingan antara Presiden Gus Dur dan Wali Negara Aceh Merdeka Tengku Hasan M di Tiro yang telah direspon oleh ASNLF, Rabu lalu (8/3/2000), memang dalam pernyataan sebelumnya, pihak ASNLF pimpinan Hasan Tiro itu tidak pernah menyebutkan Malaysia sebagai penengah yang diharapkan untuk perundingan itu nantinya, kecuali PBB dan Uni Eropa, namun pemerintah di Jakarta juga tak menolak tawaran baik dari pemerintah Malaysia untuk menjadi penengah dalam perundingan penyelesaian konflik di Aceh. Sementara itu pemerintah Amerika Serikat melalui Wakil Menteri Luar Negeri-nya sepekan lalu di Jakarta, telah dengan jelas menunjukkan sikap pemerintah adydaya itu terhadap persoalan Aceh, yang tidak mendukung Aceh lepas dari NKRI serta menganggap persoalan Aceh adalah persoalan dalam negeri Indonesia, selain meminta penguasa Indonesia untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata dalam penyelesaian konflik di Serambi Mekkah yang telah banyak menelan korban jiwa itu. Agaknya perundingan Gus Dur - Hasan Tiro yang diinginkan oleh kebanyakan rakyat Aceh itu masih terlalu jauh, sebab dalam hal menyepakati mediator masih terjadi kendala, disisi lain, hingga kini belum satupun dari negara-negara Uni Eropa maupun PBB yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi penengah dalam rencana perundingan penting itu. (Tim). News Division RADIO NIKOYA 106.15 FM Banda Aceh Hit Radio Station UNESCO Local Radio Network www.nikoyafm.2000c.net ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Mar 2000 jam 16:25:37 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
