---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Kisah Pak Nas tentang Beda Pendapat BK dan Soeharto AH Nasution SM/dok KISAH Surat Perintah Sebelas Maret ternyata menjadi hal kontroversial yang berlarut-larut, sejak ditandatangani Soekarno hingga saat ini. Tokoh sentral dalam pembicaraan itu adalah mantan presiden Soeharto. Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun, ternyata menyimpan berbagai masalah terpendam. Bukan hanya kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang digugat, sehingga ia harus berhadapan dengan aparat Kejaksaan Agung. Gugatan politik pun bermunculan. Terakhir Arsip Nasional meminta bantuan DPR memanggil Jenderal (purn) M Yusuf untuk meminta keterangan tentang Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Bahkan janda mendiang Bung Karno, Dewi Soekarno, bersedia memberikan kesaksian. Semasa Soeharto masih berkuasa, hampir setiap tahun masalah itu muncul menjelang peringatan Supersemar. Dosen luar biasa Universitas 17 Agustus, A Dahlan Ranuwihardja, dalam sarasehan yang diselenggarakan Persatuan Korban Orde Baru (Pakorba) mengatakan, Soeharto memanfaatkan Supersemar untuk mendepak Soekarno dan menggantikannya sebagai presiden. Soeharto dikatakan ingin mengakhiri hubungan tugas Soekarno tidak dengan cara berhenti sebagai pembantu presiden, melainkan presidennya yang harus diberhentikan. Soeharto saat itu tidak berani kudeta, sehingga muncul akal-akalan yang disebut Tap MPRS IX/1966, yang isinya mengukuhkan pengemban Supersemar tersebut. Jenderal (purn) Abdul Harris Nasution pernah bercerita panjang lebar soal Supersemar ketika menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (saat itu) Hayono Isman, yang mendapat tugas melaksanakan Seminar Nawaksara. Tentu pada saat pemerintahan Soeharto. Bung Karno, menurut Pak Nas, mempunyai penafsiran Supersemar adalah pelaksanaan teknis politik keamanan. Sedangkan Soeharto menggunakan surat itu untuk membubarkan PKI. ''Dan itu politis,'' ujar Pak Nas. Itulah yang pernah dibantah BK. Sehubungan beda pendapat penafsiran Supersemara antara BK dan Soeharto saat itu, Pak Nas mengumpulkan para panglima rumah Jalan Tengku Umar, pada pukul 02.00 hingga 04.00 tanggal 14 Maret 1966. Dari TNI-AL, yang hadir Laksamana Mulyadi. Ada pula Jenderal Oemar Wirahadikusumah (mantan wapres). ''Pokoknya seluruh panglima angkatan saat itu datang.'' ''Saat itu tegang,'' Pak Nas menggambarkan dalam ceritanya. Tiap-tiap kepala angkatan tidak saling bersalaman. Mereka datang hanya bersalaman dengan Pak Nas. ''Situasinya tegang, dan para panglima tidak saling tegur sapa. Tapi setelah pertemuan dua jam itu dan akan pulang, baru mereka saling jabat tangan.'' Sakit Tenggorokan Di luar sudah banyak persenjataan berat yang disiagakan tiap-tiap angkatan. AL saat itu siap bertempur. Mereka dibantu Marinir (dulu KKO). Ketika itu para jenderal tidak memihak tafsiran BK atau Soeharto. Pertemuan itu memutuskan, pada pagi harinya Laimena diminta datang kepada Soeharto serta mengajaknya ke Istana untuk bertemu BK. ''Tapi Soeharto tidak pigi (pergi) karena sakit tenggorokan. Dan Om Laimena pun melapor ke Presiden bahwa Soeharto sakit tenggorokan, tidak bisa ikut ke Istana,'' ujar Pak Nas. Menurutnya, penyakit Soeharto tidak diketahui sebelumnya. Sebab, jika Soeharto ikut datang ke Istana serta bertemu BK, jelas sudah dipersiapkan keputusan yang harus ditandatangani, dan keputusanya bisa berubah. ''Saat itu kita bikin parade besar-besaran di Jakarta. Kebetulan saat itu meninggalnya Sjahrir. Saya duduk dengan Bung Hatta. Sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman, parade berlangsung besar-besaran.'' Pak Nas menyatakan tidak setuju baik dengan penafsiran BK maupun Soeharto. Yang diketahui itu dikerjakan Soeharto dengan bertindak menafsirkan sesuai dengan apa yang dihayati. ''Bukan menurut si anu atau anu.'' Pidato Nawaksara Tak kalah penting untuk mengetahui duduk permasalahan kejatuhan BK, Pak Nas saat itu juga menceritakan pidatonya tentang Nawaksara, yang berkaitan erat dengan peristiwa Supersemar. Nawaksara sebetulnya istilah yang dibuat BK dan berisi sembilan pokok pikirannya. Dari pidato itu timbul reaksi masyarakat, terutama KAMI dan KAPPI-KAPI. Mereka menganggap pidato itu bukan progress report, karena tidak sesuai dengan Tap MPRS No 5/MPRS/1966 tentang Pemberontakan G30S/PKI serta Kemerosotan Ekonomi Aan akhlak. Selanjutnya, kata Pak Nas, peristiwa yang terjadi 10 Januari 1967, Presiden memenuhi Tap 5/1966 dengan menjawab Nota Pimpinan MPRS N-Nota-2/pimpinan MPRS perihal kelengkapan pertanggungjawaban, yang disebut Pelnawaksara (Pelengkap Nawaksara). Karena pertanggungjawaban Presiden ditolak MPRS, 9 Februari 1967 DPR GR mengeluarkan resolusi agar MPRS mengadakan sidang istimewa (SI). Bunyi resolusi DPR GR adalah keputusan MPRS No 5/MPRS/1966 tentang tanggapan MPRS terhadap pidato Nawaksara merupakan jalan tengah untuk tidak sepenuhnya menolak pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPRS di depan sidang umum yang tidak memenuhi harapan rakyat. Karena itu, menurut Pak Nas, Tap MPRS No XXXIII/MPRS/1967 mencabut kekuasaan dari Soekarno, untuk kemudian menyerahkan kepada pengemban Tap MPRS IX/MPRS/1966 sebagai pejabat presiden. Kemudian atas resolusi DPR GR, 28 Februari MPRS mengadakan sidang umum kelima untuk mengangkat penjabat presiden menjadi presiden penuh. ''Karena syarat terakhir ini dipersyaratkan negara-negara donor IGGI yang pertama di Tokyo,'' ujarnya.(A Adib-31c) Copyright� 1996 SUARA MERDEKA _____________________________________________________________ Email Powered by Everyone.net ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Mar 2000 jam 16:26:03 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
