----------------------------------------------------------
FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]

Stockholm, 15 Maret 2000

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

KEJELIAN PM MAHATHIR AKHIRNYA MENGAKUI GAM
Ahmad Sudirman
XaarJet Stockholm - SWEDIA.

AKHIRNYA MALAYSIA MENGAKUI GAM

Rabu, 8 Maret 2000, sehari sebelum Perdana Menteri Malaysia Dato' Dr Sri
Mahathir Mohammad melakukan 2 hari kunjungan kenegaraan ke Indonesia
telah mengintruksikan kepada Tan Sri Sanusi Joned untuk menjadi seorang
penengah antara RI dengan GAM. Sebagai suatu jawaban atas permintaan Gus
Dur kepada Malaysia yang disampaikannya dalam pertemuan Gus Dur dengan
25 pemimpin-pemimpin masyarakat Aceh di Istana Negara pada hari Senin, 6
Maret 2000 dan diungkapkan oleh Abdullah Puteh seorang pemimpin
masyarakat Aceh yang seterusnya dikutip oleh The Indonesian Observer.
(Daily Briefs, Wednesday, 08.03.2000).

Apapun caranya dalam usaha menyelesaikan konflik Aceh, peranan seluruh
komponen yang terlibat dalam konflik tersebut adalah sangat penting.
Termasuk didalamnya GAM. Disinilah Gus Dur dengan kejelian matanya
akhirnya mengakui bahwa peranan politik GAM juga menentukan untuk
selesainya konflik Aceh yang telah memakan ribuan korban. Karena itu Gus
Dur telah melakukan hubungan diplomasi langsung tingkat menteri dengan
pihak GAM. Jadi tidak heran apabila Gus Dur seperti isi kutipan diatas
meminta Malaysia untuk menjadi penengah dalam konflik RI dengan GAM.

Konsekuensi dari permintaan Gus Dur ini adalah eksistensi gerakan
politik GAM diakui oleh Pemerintah RI. Ini adalah suatu keberhasilan
dalam politik bagi pihak GAM. Dengan adanya pengakuan RI kepada GAM
inilah PM Mahathir bersedia menjadi penengah dengan menunjuk mantan
meneterinya Tan Sri Sanusi Joned yang pandai berbicara bahasa Aceh dan
yang istrinya asal Aceh. Dan secara langsung Malaysia telah mengakui
adanya GAM sebagai lawan dari RI, yang sampai sekarang belum ada satu
negarapun yang secara langsung ingin melibatkan dan membantu
menyelesaikan ACEH dengan melibatkan GAM sebagai lawan politik RI,
selain PM Mahathir dari Malaysia.

MASIH ADANYA PERBEDAAN SIKAP DARI PENGURUS-PENGURUS GAM TERHADAP
KESEDIAAN PM MAHATHIR IKUT MEMBANTU MEMECAHKAN KONFLIK ACEH

Suatu masalah yang menjadi sumber perbedaan pendapat dan pandangan dari
beberapa pengurus GAM terhadap kesediaan PM Mahathir sebagai juru
penengah dalam konflik RI dengan GAM adalah pernyataan PM Mahathir yang
diungkapkan ketika berkunjung ke Indonesia (9-10 Maret 2000) bahwa
"Malaysia tidak ingin Aceh terlepas dari Indonesia dan tidak akan
mengizinkan wilayah Malaysia dijadikan pangkalan yang tidak baik untuk
Indonesia". (Musanna Tengku Abdul Wahab Biro Penerangan ASNLF di USA,
ACHEH-SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT PO BOX 130, S-145 01 NORSBORG,
SWEDEN, Press Release,12 Maret, 2000)

Pandangan Pengurus GAM-USA yang diwakili oleh Musanna Tengku Abdul Wahab
dari Biro Penerangan ASNLF di USA adalah "bahwa Malaysia bersedia
menjadi pihak menengah dalam kasus konflik Acheh-Indonesia, adalah
terlalu arrogant dan ironis. Bagaimana Malaysia dapat menerima sebagai
pihak penengah di dalam konflik sedemikian rupa apabila dasar pemerintah
Malayis kelah memihak kepada Indonesia?. Malaysia di bawah pimpinan
Mahathir Mohammad c.s. telah lama menjadi surrugate-state Indonesia -
mulai dari zaman pemerintahan regime repressive corrupter Suharto dan
seterusnya kini dia bawah pimpinan Abdurrahman Wahid di dalam usaha
jagat mereka untuk menghancurkan perjuangan bangsa Acheh dari belunggu
penjajahan neo-colonialist indonesia. Kenyataan ini telah dibuktikan
dalam peristiwa pembunuhan kejam yang dilakukan oleh polisi Malaysia
terhadap puluhan pejuang kemerdekaan Acheh dalam kem tahanan Malaysia
yaitu si Semenyih, Lenggeng, Langkap dan Juru pada 26 Maret, 1998.
Peristiwa berdarah ini telah menggemparkan dunia dimana pasukan Polisi
di Raja Malaysia telah berhasil diperalatkan oleh "indonesia" dalam
rencana mereka ("indonesia") membasmi (genocidal policy) terhadap bangsa
Acheh." (Musanna Tengku Abdul Wahab Biro Penerangan ASNLF di USA,
ACHEH-SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT PO BOX 130, S-145 01 NORSBORG,
SWEDEN, Press Release,12 Maret, 2000).

Sedangkan pandangan Pengurus GAM-Malaysia yang diwakili oleh Sekjen GAM
Don Zulfahri menyatakan: "Menyesalkan komentar Biro Penerangan ASNLF
Musanna Tengku Abdul Wahab yang mengecam PM Malaysia yang menyatakan
agar Aceh tetap bagian RI. Menurut saya juga tidak tepat bila kita
menolak uluran tangan Malaysia untuk menjadi orang tengah (mediator).
Sesungguhnya hati nurani Malaysia bukan seperti yang diucapkan Mahathir
dan saya yang sudah 20 tahun bermukim di Malaysia lebih mengerti cara
orang Melayu berpolitik. 95% (50,000 jiwa) bangsa Aceh yang melarikan
diri dari penindasan dan kebrutalan Indonesia adalah bernaung dan
ditampung oleh Malaysia. Sebab, bila ada salah bicara dan tidak tau
berterimakasih kepada Malaysia, bisa-bisa semua diusir dari Malaysia.
Mau lari kemana lagi kita? Mau lari kemana lagi nantinya rakyat Aceh
intimidasi dan ancaman TNI/Polri di Aceh?. Negara ketiga (siapapun dia)
perlu kita dekati, kalau perlu kita bujuk untuk membantu kita, bukan
kita tentang. Saya harap sikap-sikap seperti Musanna dkk ini tidak akan
berulang lagi, kalau tidak nantinya satu dunia akan memusuhi bangsa Aceh
dan bagaimana kita mau merdeka?". (Detikcom ,Senin, 13/03/2000).

PERBEDAAN SIKAP DALAM TINDAKAN DIPLOMASI DARI PIHAK GAM MENIMBULKAN
KERUGIAN

Adanya perbedaan sikap dalam diplomasi dari pihak GAM inilah yang justru
disayangkan. Karena selama masih adanya perbedaan sikap politik dari
pihak pengurus-pengurus GAM dalam berdiplomasi untuk menyelesaikan Aceh,
maka selama itu penyelesaian konflik Aceh tidak akan tecapai dengan
menyeluruh dan baik.

Dengan adanya berbagai sikap politik dari pihak pengurus-pengurus GAM
ini akan dijadikan sumber dan dasar untuk pengaturan langkah siasat dari
pihak Gus Dur. Tetapi tentu saja akibat dengan adanya perbedaan sikap
politik GAM inilah yang akan memperlambat penyelesaian konflik Aceh yang
menyeluruh sehingga dampaknya akan merugikan pihak RI. Dan suatu
kebodohan Gus Dur apabila politik diplomasi Gus Dur memamfaatkan
perbedaan sikap politik Pengurus-pengurus GAM ini untuk keuntungan RI.
Karena kalau Gus Dur mengambil keuntungan dari adanya perbedaan
pandangan politik pengurus-pengurus GAM, maka Gus Dur telah menerapkan
politik adu domba antara pengurus-pengurus GAM yang memiliki perbedaan
pandangan sikap politiknya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
[EMAIL PROTECTED] agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada
waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang
menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan
lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
memohon petunjuk, amin*.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
[EMAIL PROTECTED]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 15 Mar 2000 jam 11:28:24 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke