---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- TNI MARAH, GUS DUR TAK SETUJU OPERASI MILITER DI ACEH SASARAN OPERASI MILITER TAK JELAS KARENA KEKALUTAN POLITIK BANDA ACEH, Radio Nikoya-FM, (Selasa, 14/3/2000). "Dalam wawancara mantan Kapuspen TNI, Mayjen Sudrajat tanggal 1 Januari di Washington Post, tentang hubungan TNI dan Presiden Gus Dur, kasus yang membuat TNI paling marah terhadap Gus Dur adalah kasus Aceh, jadi TNI itu marah bukan soal pencopotan Jenderal Wiranto, tetapi soal Gus Dur tidak setuju pada pelaksanaan Operasi Militer di Aceh, dalam wawancara itu, Mayjen Sudrajat mengatakan, kalau pertengahan bulan Ramadhan, Gus Dur belum menyetujui operasi militer di Aceh dan concern Gus Dur terhadap Hak Asasi Manusia masih kuat serta menghambat kami, maka kami akan memulai sebuah gerakan, demikian kalimat Sudrajat saat itu. Ketika wartawan Washington Post menanyakan, apa yang akan Anda lakukan, ia mengatakan, kami tidak punya modal untuk melakukan kudeta secara formal untuk mengambil alih kekuasaan, akan tetapi kami akan datang ke parlemen dan kepada rakyat, untuk meyakinkan bahwa Gus Dur tidak kredibel. Sejak situlah, mulai orang-orang di berbagai negara menganggap bahwa di Indonesia akan ada kudeta, sebenarnya kudeta dari watak itu, jadi bukan dari operasi intelinjen tentara menyelidik-menyelidik, melainkan dari wawancara di Washington Post itu diketahui bahwa tentara berbeda pandangan dengan Presiden Gus Dur dalam konteksi itu", demikian yang dituturkan Munir.SH, Koordinator Kontras Jakarta kepada Radio Nikoya-FM, Selasa (14/3/2000) di Banda Aceh. Munir menambahkan, "dalam konteks ini saya melihat bahwa, Indonesia hari ini ibarat sebuah kereta yang supirnya terlalu banyak dengan stir yang besar dan stir-stir yang kecil, sehingga belok kesana kemari, itulah Indonesia hari ini, sehingga salah satu korbannya adalah Aceh, saya menyakini benar hal itu. Seminggu lalu saya sempat berdialog dengan orang disekitar pengambil keputusan penting dalam urusan Aceh. Saya menanyakan kenapa tidak dilakukan dialog dengan masyarakat Aceh, karena kasus Aceh tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan tetapi harus dengan berunding, tetapi satu hal yang tidak bisa jawab dari pertanyaan orang di Kabinet itu, tentang dari pintu mana mereka bisa masuk untuk berunding tentang Aceh, sehingga jika diajak berunding, kasus Aceh bisa cepat selesai. Apa mau merdeka, mau referendum atau mau apa, tetapi siapa yang bisa berunding dengan kami katanya, itu tidak ada, di Aceh itu terlalu banyak pintu, itulah Aceh hari ini, itulah problem yang dihadapi di Aceh, kalau pintu-pintu ini telalu banyak, maka yang akan terjadi adalah perang antar pintu, tidak ada yang bisa di ajak berunding, kecuali berunding dar der dor", kata Munir. Menurut pandangan Munir, "kalau pintunya tidak jelas, perundingan tidak jelas, operasi militer terus menerus berlangsung dan kekerasan terus berlangsung, maka yang akan terjadi adalah 'kekalutan politik', bentuk kekalutan politik itu, seperti hari ini yang ngawur itu terjadi di Aceh, dimana 'disamakan saja' antara gerakan Hak Asasi Manusia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), antara pekerja-pekerja kemanusiaan dengan GAM, antara mahasiswa Aceh dengan GAM, dicampur aduk dan dihatam semua, itulah yang dimaksud dengan kekalutan politik, bukti kekalutan politik itu adalah sasaran yang tidak jelas dari sebuah operasi militer. Jadi kalau sekarang aparat melakukan sebuah operasi untuk GAM, mereka harus membuktikan bahwa operasi itu efektif hanya dengan GAM, tetapi kalau masih menghantam kesana kemari itu namanya kekalutan, artinya, disaign siapa yang harus dihadapi itu nggak jelas. Satu proses penyelesaian kasus Aceh yang saat ini penting dan pragmatis, yaitu menghentikan kekalutan politik aparat keamanan untuk tidak menghantam semua atau menganggap sama, karena hal itulah membuat masyarakat Aceh tidak punya pilihan dan semua orang harus bergabung dalam bentuk yang sama, ketika masyarakat Aceh mau damai juga digebuk, mau keras juga digebuk, sama saja, sehingga masyarakat Aceh tidak diberikan banyak pilihan untuk berkomunikasi secara politik, itu malah tidak sehat", kata Munir. Koodinator Kontras ini tetap melihat dalam penyelesaian Aceh, persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia ini bisa dipecahkan dan itu menjadi bagian dari kepercayaan proses dialog dan penyelesaian lainnya, kalau dipecahkan secara serius dan mendasar, tanpa dilakukan secara serius dan mendasar dari problem hak asasi di Aceh, maka tidak akan terselesaikan problem Aceh secara keseluruhan, termasuk penyelesaian problem politiknya. Pemecahan secara serius dan mendasar itu ada tiga hal yang harus di syaratkan, pertama, adanya kesadaran bahwa pembongkaran kasus-kasus hak asasi manusia harus sampai ditingkat 'sesion maker', kesalahan disesion maker itu harus diakui melalui proses hukum, hal itu penting, tanpa koreksi terhadap hal itu sulit menyelesaikan persoalan Aceh. Yang kedua menurut Munir, kalau proses pengusutan ini memiliki kesadaran yang jelas terhadap kerugian yang diterima oleh masyarakat Aceh akibat dari operasi besar itu, jadi pengusutan proses pelanggaran hak asasi tanpa menghitung kerugian yang diterima oleh masyarakat, akibat-akibat sosial politik dan budaya masyarakat, itu tak akan ada gunanya dan harus di ungkap. Ketiga, adanya proses rehabilitasi terhadap elemen masyarakat, rehabilitasinya sendiri ada dua, yang pertama rehabilitasi bersifat phisik, artinya tidak ada lagi penghidupan trauma politik atau trauma kekerasan di Aceh, jadi kalau hal ini diusut tetapi masih ada trauma kekerasan dengan dilaksanakannya operasi lain, malah tak akan ada gunanya. Kemudian rehabilitasi dalam bentuk tindakan, seperti ketidak adilan ekonomi dipecahkan, satunan ekonomi kepada korban juga harus menjadi paket penyelesaian. Barulah problem politik Aceh ada titik terang untuk membangun kepercayaan kembali, karena soal Aceh dan Jakarta adalah soal kepercayaan yang sudah patah. (Tim). ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Mar 2000 jam 15:44:45 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
