----------------------------------------------------------
FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

ISTIQLAL (20/3/2000)# PKI BUKAN HENDAK HAPUS, MELAINKAN BUKA JEJAK SEJARAH

Oleh: Alam Tulus

        Aru Syeif Assad melalui Media Dakwah (No. 298) menulis "PKI hendak
menghapus jejak sejarah". Antara lain dikatakannya: Ketika Suharto tumbang
Mei 1998, koran-koran di seluruh Indonesia bagai berlomba menghujat Orde
Baru, khususnya kepada figur Suharto. Saat itulah mulai muncul suara kaum
komunis melalui koran Mingguan Swadesi, yang terang-terangan ingin menuntut
direhabilitasinya PKI, yang selama ini telah divonis sebagai dalang
peristiwa G.3O-S 1965. Apalagi mulai September 1998 lalu pemerintah BJ
Habibie telah menghentikan film pengkhianatan PKI, yang rutin selalu diputar
itu. Seolah-olah mulai tersibak wacana dan propaganda baru bagi kaum
komunis, bahwa kelompok komunis selama ini hanya menjadi korban dan kambing
hitam rejim Suharto. Bahwa peristiwa pemberontakan 1965 yang amat mengerikan
itu hanyalah rekayasa Suharto dan bukan didalangi kaum komunis. Opini
penghapusan jejak sejarah seperti ini kian kencang bertiup di negeri ini.
        Benarkah seperti dikatakan Aru Syeif Assad bahwa "PKI hendak menghapus
jejak sejarah"? Ataukah PKI sesungguhnya hendak membukakan jejak sejarah
yang selama rejim Suharto berkuasa ditutup-tutupi oleh Orde Baru dan PKI
dijadikan sebagai kambing hitam?
        Marilah kita amati beberapa hal di bawah ini. Diantaranya dibukanya
sementara jejak sejarah oleh KH Yusuf Hasyim dalam majalah Forum Keadilan
(No Ol, ll April l999).

PEMBUNUHAN ANGGOTA PKI
        KH Yusuf Hasyim dua kali ia berhadapan dengan PKI. Pertama, sebagai anggota
TNI, KH Yusuf Hasyim turut menumpas pemberontakan PKI Madiun. Kedua, ia
menjadi Komandan Banser yang menggulung para pendukung PKI seusai kudeta
berdarah 30 September 1965.
        Tapi kini ia sepakat dengan Latief untuk meluruskan kembali sejarah seputar
peristiwa itu. Mengapa?
        Saya setuju dengan Latief, kata KH Yusuf Hasyim, perlu pelurusan sejarah.
Beberapa waktu yang lalu, saya didatangi tim dari Radio dan TV Australia,
juga dari Eropa. Mereka menanyakan soal pembantaian orang PKI pada tahun
1965. Mereka membawa beberapa foto atau dokumen yang berasal dari Komandan
Markas setempat. Ada dari Solo, Madiun dsb. Saya lihat ada usaha kalangan
LSM untuk mengangkat peristiwa pembunuhan anggota PKI.
        Menjawab pertanyaan (Ketika menjabat Ketua Banser, Anda memerintahkan
pembunuhan itu?), KH Yusuf Hasyim menjawab: Tidak. Itu akibat pergolakan di
daerah yang tak bisa kami kontrol. Di daerah-daerah terpencil selalu
ditemukan dokumen dari komando militer tingkat kecamatan dan desa. Berupa
daftar nama-nama orang-orang yang diincar. Baik dari Ansor, NU dan
tokoh-tokoh lainnya. Saya menemukan dokumen seperti itu di daerah seperti
Tulung Agung dan tepi pantai Blitar.

SIAPA HABISI SIAPA?
        Setelah sekian lama saya baru sadar, karena dokumen itu kami dapat dari
tentara. Apakah benar seperti itu? Apakah ini kerjasama antara kami dan
ABRI? Tapi persoalannya adalah siapa memakai siapa dalam menghadapi
pemberontakan PKI?
        Keterangan yang terakhir dari KH Yusuf Hasyim ini menunjukkan keraguannya
akan kebenaran dokumen yang mereka dapat dari komandan militer tingkat
kecamatan dan desa itu. Sesungguhnya dokumen itu adalah rekayasa komandan
militer setempat, supaya Banser mendukung mereka menumpas PKI. Jadi, dalam
hal ini bukan siapa memakai siapa dalam menghadapi "pemberontakan PKI",
jelas militerlah yang memperalat Banser untuk mencapai tujuannya.
        Tentang berapa banyak jumlah orang PKI dan simpatisannya yang dibantai
sesudah G.30-S tsb, marilah kita simak apa yang dikemukakan Ketua PB NU,
Abdurrahman Wahid, seperti yang dikemukakannya kepada majalah Editor (No
49/thn VI/4 Sept 1993). Wawancaranya dengan Editor itu dikutip oleh Manai
Sophian dan dimuatkannya dalam buku "Kehormatan Bagi yang Berhak". Inilah
keterangan Abdurrahman Wahid tsb.

ORANG ISLAM BANTAI 500 RIBU EKS PKI
        Menurut Manai Sophian, korban penumpasan G.30-S/PKI sangat besar. KH
Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU ketika diwawancarai oleh majalah Editor
mengakui bahwa orang Islam membantai 500.000 eks PKI. Tentu ada lagi yang
dibunuh oleh yang tidak masuk "orang Islam". Maka angka 1 juta seperti yang
diumumkan oleh Panitia Amnesti Internasional, bisa di mengerti.
        Kata Abdurrahman Wahid dalam wawancara itu, meskipun sudah begitu besar
korbannya, tidak ada sanak keluarga korban pembantaian yang masuk Islam.
Malah mereka mencari keteduhan jiwa dalam dendam mereka kepada Islam, dengan
masuk agama lain.
        Keterangan Abdurrahman Wahid yang terakhir ini, yaitu "tidak ada keluarga
korban yang masuk Islam", hanya menunjukkan ketidak mengertian Abdurrahman
Wahid bahwa sebagian besar yang mereka bantai itu beragama Islam. Bagaimana
mereka akan masuk Islam lagi, mereka sendiri sudah Islam. Jadi orang Islam
yang menjadi anggota PKI atau simpatisannya dibunuh oleh orang Islam yang lain.
        Di dalam keterangan Abdurrahman Wahid terkandung sebuah pengakuan bahwa
pembantaian terhadap orang-orang PKI itu adalah dengan tujuan untuk
memaksanya masuk IsIam. Karena menurut Abdurrahman Wahid mereka itu adalah
atheis. Sikap memaksa seseorang yang diperkirakan tidak beragama supaya
beragama adalah bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, yang menyatakan
tidak ada paksaan dalam agama (Lihat Albaqarah ayat 256).
        Bahwa sementara yang dibantai itu mungkin ada yang tidak beragama atau
beragama selain Islam, kemudian keluarganya masuk ke agama lain, sesudah
pembantaian, itu bisa saja untuk ketenangan jiwa, karena pihak agama lain
itu menunjukkan sikap kasihnya terhadap sesama manusia.
        Tetapi ada pula yang membukakan jejak sejarah ini dengan cara yang lain. Ia
menyatakan penyesalannya atas pembantaian yang dilakukan oleh orang Islam
atas orang sebangsanya. Itulah yang dikatakan Prof. Dawam Rahardjo ketika
berlangsung Seminar "Masalah Tapol dan Napol dari Perspektif Konstitusi"
pada Oktober 1994 di YLBHI Jakarta.

ORANG PKI JUGA PUNYA CITA-CITA LUHUR
        Menurut Dawam Rahardjo dalam seminar tsb, bahwa film "Riding a Tiger"
menceritakan mengenai keterangan seorang yang sangat lugu sekali, bagaimana
ia membunuh orang-orang PKI secara sangat teratur dan sopan, pokoknya diatur
dengan baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak dsb. Padahal bagi
orang lain, itu merupakan satu pertunjukkan yang mengerikan sekali.
        Demikian jugalah dengan bagaimana di tahun 1965 itu terjadi pembunuhan
bangsa kita oleh bangsa kita sendiri. Termasuk oleh orang Islam dimana bila
mengingat itu semua, timbullah rasa ngeri bercampur malu, disertai rasa
berdosa yang besar.
        Tidak jelas siapa yang memulai kekejaman itu. Misalnya pada tahun 1948,
apakah mereka yang memulai, sebab ada beberapa orang diantara kerabat Dawam
termasuk pamannya yang tinggal di Purwodadi, menjadi korban PKI. Tapi
kemudian diketahui pula lewat cerita-cerita yang sempat di dengar, tentang
pembunuhan-pembunuhan serta pembalasan terhadap orang-orang PKI yang juga
tidak kurang kejamnya.
        Tapol, kata Dawam Rahardjo, berbeda dengan kriminal. Tapol itu mulia karena
mereka adalah orang-orang yang berpendirian. Sebenarnya perasaan takut
mengatakan hal ini, tapi kalau konsekuen maka kita sebenarnya harus
menghargai orang-orang PKI juga. Sebab orang-orang PKI itu juga mempunyai
cita-cita yang luhur. Mereka bukan orang kriminal.
        Cukup jelas apa yang dikatakan Dawam Rahardjo. Ia membukakan jejak sejarah,
seperti yang juga dilakukan Abdurrahman Wahid. Ini sejalan dengan usaha
Yayasan Penelitiaa Korban Pembunuhan (YPKP) tahun 1965/1966 yang hendak
membukakan jejak sejarah dan bukan untuk menghapus jejak sejarah. Maksud dan
tujuan YPKP yang demikian tertera dalam akte pendiriannya, yaitu:
        a. Membantu Pemerintah RI dalam usaha ikut mencerdaskan bangsa
           dan mewujudkan masyarakat Pancasila seutuhnya.
        b. Berusaha berdasarkan kemampuan yang ada dalam pengamalan Pancasila
           serta UUD 1945 dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan
           bermasyarakat Pancasila secara murni dan konsekuen.

        Menutup-nutupi atau menghapus jejak sejarah berarti memperbodoh bangsa
bukannya mencerdaskan bangsa. Kewajiban kita bersama, seperti dinyatakan
dalam Mukaddimah UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

KESIMPULAN
        Adalah pemutar balikkan fakta, bila dikatakan PKI hendak menghapuskan jejak
sejarah, seperti dikatakan Aru Syeif Assad dalam Media Dakwah di atas. PKI
justru berusaha untuk membukakan jejak sejarah, bukannya menghapuskan jejak
sejarah. Menghapuskan jejak sejarah justru merugikan PKI sendiri. Lebih
terbuka jejak sejarah, lebih menguntungkan bagi kita semua.
        Memang, selama Suharto berkuasa dengan Orde Barunya, jejak sejarah sampai
Suharto dapat berkuasa selama 32 tahun, senantiasa ditutup-tutupi. Bila
jejak sejarah itu tidak ditutup-tutupinya, akan ketahuan belangnya sebagai
dalang dari G.30-S yang sesungguhnya, sebagai orang yang pertama
bertanggungjawab atas pembunuhan di tahun 1965/1966 itu. ***

- ------------------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 21 Mar 2000 jam 03:59:13 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke