---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- SIARAN PERS MTI TANGGAL 21 MARET 2000 "Pengangkatan Pejabat Publik Harus Transparan dan Tidak Dipolitisasi" http://www.transparansi.or.id/pers/pers210300.html Dalam Acara Seri Dialog Transparansi: Transparansi Pengangkatan Pejabat Publik: Akomodasi Politik atau Profesionalisme Birokrasi Financial Club, Graha Niaga Lt. 2 Multifunction Room, Jakarta Jam 09.00 - 13.00 WIB ====================================================== SIARAN PERS MTI TANGGAL 21 MARET 2000 Rangkaian pergantian pejabat publik dewasa ini sangat menyita perhatian masyarakat. Elite politik baru tampil mengisi berbagai posisi strategis di Departemen atau Kementerian Negara. Posisi basah di Badan Usaha Milik Negara juga menjadi incaran kader-kader partai. "Kita harus menghindari politisasi birokrasi, terutama untuk jabatan karir dan profesional,karena hal itu kontraproduktif bagi masa depan pemerintahan," tegas Ketua MTI, Mar'ie Muhammad dalam acara tersebut, Selasa (21/3) di Graha Niaga, Jakarta. Penegasan itu didukung penuh oleh Nurcholis Madjid (Yayasan Paramadina) yang tampil bersama Menteri Negara Pekerjaan Umum, Rozik B. Soetjipto pada sessi pertama. Salah satu fungsi pemerintahan yang diredefinisi adalah perubahan Departemen Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Negara. Menneg PU Rozik B. Soetjipto menjelaskan telah menangkap misi yang diamanatkan Presiden, namun tak mudah mewujudkannya dalam realita. Perlu penyesuaian internal, disamping koordinasi dengan Departemen lain. Cendekiawan Nurcholis Madjid berupaya membingkai perlunya netralitas dan profesionalitas birokrasi dengan tuntutan akomodasi politik yang mengemuka. "Tak adil, bila kita tak memberi kesempatan kepada pemain baru untuk memimpin dan mengelola negara," kata Nurcholis. Namun, peluang itu jangan sampai membuat pemerintah tak efektif dan kabinet koalisi mengalami intrik kepentingan. Pada sessi kedua berbicara Yasril Ananta Baharuddin (Ketua Komisi I DPR), dan Pradjoto (pengamat ekonomi yang baru saja diangkat sebagai Anggota Komisi Ombudsman Nasional). Secara umum, para pembicara sepakat perlunya menghindari politisasi birokrasi, serta keharusan transparansi dalam proses pengangkatan dan pergantian pejabat publik. Setiap calon pejabat harus mengalami tes kelayakan dan diketahui masyarakat luas track record-nya. Disamping menggelar Dialog Transparansi, MTI menyampaikan tanggapan umum terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan Komisi Ombudsman untuk mengawasi perilaku para pejabat negara. MTI memandang, fungsi Ombudsman semata tak cukup. "Harus dikoordinasikan dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan Komisi Independen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diamanatkan undang-undang," ungkap Sekjen MTI, Erri Riyana Hardjapamekas dalam rilis resmi. Jakarta, 21 Maret 2000 ******************************************************* Masyarakat Transparansi Indonesia The Indonesian Society for Transparency Jl. Ciasem I No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp: (021)724-8848 ; 724-8849 Fax : (021)724-8849 email: [EMAIL PROTECTED] http://www.transparansi.or.id ******************************************************* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Mar 2000 jam 16:15:49 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
