---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- TIDAK PERLU REFERENDUM UNTUK MINTA MAAF JAKARTA, (TNI Watch! 22/3/2000). Masyarakat sudah mafhum, bahwa dalam banyak bidang, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbelakang, terutama dalam hal pemikiran dan peradaban. Ini merupakan dampak buruk dari kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun, yang sama sekali tidak memberikan sumbangan apa-apa terhadap peradaban. Maka tak aneh bila ada seorang jenderal yang mengatakan, bahwa untuk minta maaf, perlu ada referendum terlebih dahulu. Minta maaf adalah sikap yang sangat manusiawi, yang merupakan puncak kearifan seseorang. Kalau untuk minta maaf saja harus melalui referendum, bagaimana logikanya? Itulah yang diungkapkan Mayjen TNI (Purn) Syamsudin, mantan perwira Kopassus, yang kini lebih dikenal sebagai anggota Komnas HAM. Hal itu diungkapkan Mayjen TNI (Purn) Syamsudin, dalam acara "Talk Show" sebuah radio swasta, beberapa waktu lalu. Pernyataan Mayjen Syamsudin itu sebagai tanggapan atas permintaan maaf Gus Dur, pada aksi pembunuhan tahun 1965, pada orang-orang yang dianggap PKI atau simpatisannya. Bila Syamsudin sampai mengajukan syarat untuk sebuah permohonan maaf, itu merupakan isyarat bagi kita, bahwa masih seperti itulah pandangan militer terhadap aksi pembantaian tahun 1965. Itu bisa dipahami, karena pihak yang paling bertanggung jawab pada peristiwa pembataian itu adalah kalangan Angkatan Darat (khususnya RPKAD). Wajar kalau AD terlihat "malu" untuk minta maaf. Karena di kalangan militer ada pandangan, minta maaf berarti mengaku salah. Sebenarnya agak mengherankan juga, kalau pendapat "konservatif" seperti itu keluar dari mulut Mayjen Syamsudin, seorang perwira yang selama ini dikenal tidak alergi terhadap pembaruan. Kehidupan pribadinya juga sederhana, terlebih untuk ukuran perwira tinggi. Rumahnya di Komplek Zeni di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sangat sederhana. Mungkin kita tidak menyangka bahwa itu rumah seorang jenderal. Mobilnya memang sedan Mercy Tiger, tapi kabarnya itu dibeli dengan cara second hand. Namun kalau kita ingat latar belakang Syamsudin sebagai anggota RPKAD (Kopassus), kita bisa mengerti, mengapa ia masih bersikap "konservatif" seperti itu. Syamsudin adalah lulusan Akmil Jurtek (Akademi Militer Jurusan Teknik) tahun 1959, yang kemudian bergabung pada RPKAD. Berarti ia "terlibat" pada operasi pembantaian tahun 1965, karena pada tahun itu ia masih tergabung di RPKAD. Sikap yang ditunjukkan Syamsudin, bisa jadi merupakan pandangan banyak orang atas peristiwa pembantaian 1965, hanya kebetulan keluar dari mulut Syamsudin. Pandangan dari paman Gus Dur, yaitu KH Yusuf Hasyim (Pak Ud), lebih keras lagi. Sebagaimana dimuat di majalah "Forum Keadilan", Pak Ud sama sekali tidak mau memaafkan PKI sampai kapan pun. Kerasnya sikap Pak Ud, sama sekali tidak mencerminkan kearifan seorang kiai. Perlu diketahui pada tahun 1965, Pak Ud adalah Komandan Banser NU untuk wilayah Jawa Timur, yang banyak melakukan pembantaian anggota PKI. Bagaimana penjelasan logisnya, kalau untuk minta maaf saja perlu referendum? Referendum mungkin cocok dilakukan, untuk kepentingan yang menyangkut nasib orang banyak di masa depan, seperti aspirasi masyarakat Banten yang ingin menjadi propinsi tersendiri, terpisah dari Jabar. Atau soal perlu tidaknya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dibubarkan. Sedang kalau untuk minta maaf, rasanya tidak perlu didahului dengan referendum. Selain Mayjen Syamsudin, Pak Ud, dan penyair Taufik Ismail; Ketua MPR Amin Rais juga termasuk tokoh yang mempermasalahkan sikap minta maaf Gus Dur. Amin Rais mendesak DPR, agar mengklarifikasi permohonan maaf Gus Dur, dalam kapasitas sebagai apa, saat Gus Dur minta maaf, atas nama pribadi, mantan Ketua Umum PBNU, atau sebagai Presiden. *** _______________ TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI, dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan ketentaraan para perwiranya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama. - ---------------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 Mar 2000 jam 05:45:03 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
