---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, 2 Mei 2000 GUS DUR JANGAN BUKA KRP. KARENA HANYA KEINGINAN SEBAGIAN RAKYAT PAPUA JAKARTA (Media): Presiden Abdurrahman Wahid diimbau tidak membuka Kongres Rakyat Papua (KRP) akhir Mei ini. Karena hal itu bukan perhelatan dan aspirasi seluruh rakyat Papua. "Sebaiknya, Gus Dur mengundurkan niatnya untuk membuka Kongres Rakyat Papua itu," kata Ketua PBNU Solahuddin Wahid saat berbicara sebagai pembicara kunci dalam memperingati `Kembalinya Irian Barat (Papua) ke Pangkuan RI` di Jakarta, kemarin. Beberapa waktu lalu, pimpinan perhelatan akbar KRP seusai diterima Presiden di Istana Negara mengungkapkan bahwa Gus Dur menyatakan kesediaannya untuk membuka kongres tersebut. Bahkan, saat itu Gus Dur menyatakan agar rakyat Papua menentukan sendiri nasibnya melalui kongres tersebut. Menurut Solahudin, niat menyelenggarakan kongres tersebut, bukan aspirasi seluruh rakyat yang berada di provinsi paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Karena kongres itu dimaksudkan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Bahkan, mereka menginginkan untuk melepaskan diri dari Indonesia. "Itu hanya keinginan sebagian kecil yang mendukung kongres itu. Padahal, sebagian besar rakyat di sana, ingin tetap bersatu dengan Negara Kesatuan RI," tegas Solahudin lagi. Oleh karena itu, Solahudin yang adik kandung Gus Dur ini, menilai sebagai kepala negara, sangat tidak tepat Gus Dur membuka kongres tersebut, karena tujuannya ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Gus Dur harus menimbang perasaan masyarakat di provinsi yang ingin menyatu dengan RI, apabila membuka kongres tersebut," kata Solahudin yang juga Ketua DPP Partai Kebangkitan Umat (PKU). Kongres Rakyat Papua ini menurut rencana akan diselenggarakan 29 Mei mendatang di Papua. Namun, sebelumnya akan diselenggarakan prakongres di Jakarta yang melibatkan seluruh masyarakat Papua di Jakarta pada 22 Mei mendatang. Sementara itu, salah seorang putri Bung Karno, Sukmawati Soekarnoputri menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana Papua untuk menentukan sikap dan melepaskan diri dari Indonesia. Pertimbangannya, sebagai bangsa Indonesia jangan sampai melupakan sejarah pembebasan Irian Barat itu. "Kita jangan melupakan sejarah. Banyak pejuang-pejuang kita yang mati merebut dan mempertahankan Irian Barat yang kini berganti nama menjadi Papua. Sebagai generasi penerus kita harus menghargai mereka yang sudah menumpahkan darahnya dan meninggalkan anak-istrinya demi tegaknya Sang Saka Merah Putih di sana," kata Sukmawati yang juga tampil sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut. Meski begitu, dia berharap dalam persoalan Irian Barat ini, jangan saling menyalahkan, terutama kepada generasi pendahulu. Namun, yang lebih penting, bagaimana kita bisa bersikap dan menghargai bentuk-bentuk keadilan dan menghilangkan ketidakadilan yang masih terjadi. "Bagaimana caranya kita ini memperbaiki keterpurukan yang tengah melanda bangsa Indonesia dan kembali meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," katanya. Sedangkan tokoh PNI 1928, Ny Supeni menilai tindakan melepaskan diri dari negara RI bukan menjawab persoalan yang kini sedang dihadapi masyarakat atau penduduk Papua. Karena masalah yang sesungguhnya adalah bagaimana menghargai orang-orang Irian ini. "Dulu Bung Karno berjanji kepada rakyat Irian untuk menjadikannya `Anak Emas`. Tapi, perjalanan berikutnya, jangankan menjadi `Anak Emas`, bahkan perasaannya telah terluka akibat berbagai tindakan pemerintah yang sama sekali tidak menghargai keberadaan mereka. Ini persoalan yang harus ditangani pemerintah dan kita semua," katanya. Memang harus diakui, menurut Ny Supeni, pembangunan fisik di sana juga berjalan, tapi yang lebih penting bagaimana pembangunan mental spiritual mereka. Sementara itu, mantan anggota DPR-RI, Simon P juga kurang sependapat kalau Papua melepaskan diri dari Indonesia. Untuk itu, dia menganjurkan dialog antarperwakilan rakyat Papua dengan pemerintah. Dengan dialog akan diketahui, apa yang sesungguhnya diinginkan rakyat Papua. "Saya yakin keinginannya untuk merdeka bukan satu- satunya cara, tapi alternatif lainnya merealisasikan otoritas khusus di sana bisa diusahakan. Kasihlah mereka kesempatan untuk memimpin dan mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah pusat cukup memberikan dukungan penuh ke arah peningkatan kesejahteraan dan kemajuan mereka," tegas Simon kemudian. (Win/P-4) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 4 May 2000 jam 06:57:28 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
