---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- TEMPO Interaktif : Wawancara Bondan Gunawan: "Para Pengacau Itu Bukan GAM" ADA berita sejuk dari Aceh yang terus membara. Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang di bawah pimpinan Tgk Hasan di Tiro terkenal berhaluan keras, kini agak sedikit terbuka. Setidaknya, sebuah perundingan antara GAM dan pemerintah akan segera tertuang dalam sebuah nota kesepahaman (MoU). Rencananya, MoU itu akan ditandatangani akhir pekan depan (12/5) di Jenewa, Swiss. Henry Dunant Foundation, sebuah yayasan internasional yang berbasis di Jenewa menjadi penengah perundingan itu. Pihak Indonesia diwakili Dubes RI di Swiss, Hasan Wirayudha, sedangkan GAM oleh Zaini Abdullah, salah seorang tokoh komite sentral Acheh Sumatera National Liberation Front (ASNLF). Zaini mewakili Walinegara Aceh Merdeka, Tgk Hasan di Tiro. Menlu Alwi Shihab direncanakan hadir menyaksikan acara itu. "Isi perundingan itu, semacam jeda kemanusiaan (humanitarian pause)," kata Bondan Gunawan, Sekretaris Pengendalian Pemerintahan di kabinet Gus Dur. Nama Bondan mulai melejit ketika ia menorobos belantara Pidie, di Propinsi DI Aceh, untuk bertemu dengan Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), Tgk Abdullah Syafei. Maklum, sepanjang gerakan kemerdekaan Aceh itu kembali bergejolak, Bondan adalah pejabat pertama Indonesia yang 'punya nyali' masuk ke sarang gerilyawan Aceh itu. "Saya menganggap mereka sebagai saudara, bukan musuh," kata Bondan, yang juga menjabat Sekretaris Kabinet, sesudah pertemuan itu. Bondan agaknya terus terlibat dalam berbagai upaya penyelesaian Aceh. Ia sering melakukan pertemuan formal dan juga informal dengan tokoh Aceh. Walau cukup sibuk di Bina Graha, perkembangan Tanah Rencong tak pernah luput dari perhatiannya. Tak heran, sebuah potret dirinya bersama Panglima GAM Tgk Abdullah Syafei pun terpajang jelas di meja kerjanya. "Itu potret saudara saya," katanya sambil tersenyum mengenggam cangklong. Mantan Ketua Fordem (Forum Demokrasi), yang lahir 24 April 1948 itu, memang dikenal sebagai perokok berat. Tapi, apakah motif pemerintahan Gus Dur mengadakan perundingan itu. Benarkah ada 'pemain tengah' yang selama ini memancing di air keruh dan memperparah konflik di Serambi Mekah? Nezar Patria dari TEMPO Interaktif menemui Bondan Gunawan di ruang kerja Sekretariat Negara, Sabtu (6/5) pagi. Berikut petikan perbincangannya: -------------------------------------------------------------------------------- Pekan depan, rencananya pemerintah menandatangai MoU dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Jenewa. Sebenarnya apa yang mendorong pemerintah melakukan perundingan? Kemanusiaan. Itu saja. Anda pernah berkunjung ke basis GAM beberapa waktu lalu. Apakah itu titik awal terjadinya perundingan? O, tidak. Prosesnya sudah berlangsung jauh sebelum itu. Kunjungan saya ke Aceh, ke basis GAM, cuma bagian kecil saja. Hanya, kunjungan saya itu menjadi penting karena bertemu dengan Panglima AGAM. Memang, selama ini mereka sudah dicoba kontak, tapi belum pernah terjadi pertemuan langsung antara pemerintah dan GAM. Lalu, apa yang menjadi butir perjanjian dalam perundingan di Jenewa nanti? Ya, ini semacam jeda kemanusiaan (humanitarian pause). Artinya, kita menghentikan kekerasan, dan lalu kita dan GAM akan mengadakan patroli bersama. Setelah itu, merehabilitasi kerusakan akibat konflik senjata kemarin, misalnya ada rumah terbakar dan sebagainya. Artinya, dengan perundingan itu, pemerintah mengakui selama ini menyatakan perang terhadap GAM? Perundingan itu bukanlah perjanjian perdamaian, tetapi terminologinya adalah kesepakatan penghentian tindak kekerasan, atau semacam itu. Jadi, dalam membicarakan "jeda kemanusiaan" itu, pemerintah tidak terlalu memfokuskan perundingan bersifat politis atau tidak. Yang penting, dunia internasional itu harus tahu bahwa pemerintah mengutamakan langkah-langkah yang lebih kepada penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Soal, apakah itu dianggap pengakuan atau tidak (kepada GAM), ya yang jelas di mata pemerintah Aceh adalah wilayah Indonesia dan kita tak ingin terjadi korban terhadap rakyat Aceh yang menjadi bagian dari warga bangsa Indonesia. Katanya, perundingan itu untuk mengisolir "mereka yang bermain di tengah". Siapa "pemain tengah" yang membuat kekerasan di Aceh tak pernah berhenti? Itu sedang kita teliti. Gus Dur pernah menyebut mereka sebagai eks militer. Maksudnya bagaimana? Bisa saja. Mereka yang dulu bisa mengambil manfaat dari kekeruhan. Terus mereka yang tidak disiplin terhadap komando. Di setiap daerah operasi tentu terjadi hal-hal seperti itu. Sama seperti di Vietnam, dan lainnya. Artinya, tugas patroli bersama GAM dengan TNI untuk mencari "pemain tengah" itu? Diharapkan begitu. Adanya patroli bersama itu, semua pihak jadi tahu bahwa rakyat Aceh dan rakyat Indonesia yang ada di Aceh dan pemerintahan yang ada itu tak saling berkelahi. Yang mengadakan kerusuhan adalah pihak pengacau. Tapi, bukankah pemerintah selama ini menuding pengacau itu adalah GAM? Kita tak pernah menuduh GAM sebagai pengacau. Tapi, bahwa sipil bersenjata yang bikin kekacauan, ya. Kalau bukan bagian dari GAM, lalu siapakah sipil bersenjata itu selama ini? Belum bisa kita pastikan. Mereka juga mengaku dirinya GAM pada suatu saat, dan di lain kesempatan sebagai TNI. Dan yang paling penting, kita harus segera menghentikan kekerasan di Aceh. Mungkin saja dengan perundingan itu, mereka yang mengacau jadi hilang sendiri. Tak usah dicari. Sudah sering saya katakan, bahwa di republik ini ada tiga arus besar. Pertama, yang menginginkan republik ini hancur, agar perbuatan mereka yang lalu tak bisa dilacak lagi. Kedua, yang sekedar merebut kekuasaan. Ketiga, mereka yang punya komitmen terhadap bangsa dan negara. Nah, boleh jadi unsur pertama itu yang bergerak. Sumber persoalan belum tentu mereka yang (ada) di Aceh. Bisa jadi mereka tinggal di tempat lain, tapi punya kepentingan, seperti unsur pertama tadi melakukan kekacauan di daerah-daerah. Sejauh ini, apakah TNI sudah mendeteksi siapa mereka sesungguhnya? Saya kira mereka sudah lakukan itu, dan mereka sangat cermat untuk tidak gegabah menuduh siapapun. Melihat sepak terjang mereka di Aceh, tampaknya para pengacau itu punya ketrampilan militer yang khusus? Kalau mereka sementara ini melakukan teror-teror dan penyergapan-penyergapan, ya, kemampuannya terbatas di situ. Kalau ada hal yang khusus mereka lakukan, pasti mereka melakukan tindakan frontal. Dan mereka belum tentu semua militer, tetapi bisa juga sipil yang dilatih khusus. Anda mencium mereka berasal dari kekuatan politik lama yang anti reformasi? Indikasi itu saya kira harus cukup dicermati dan diwaspadai. Karena kalau tindakan-tindakan hukum yang diambil pemerintah terhadap mereka yang patut diurus pada masa lalu, itu selalu berakibat terjadinya kekacauan di daerah-daerah yang bergejolak. Sebelumnya Anda pernah berkunjung ke Aceh dan berjanji tak ada lagi kekerasan. Tapi, besoknya sejumlah kampung penduduk di Pidie di obrak-abrik. Tampaknya TNI tak diajak bicara . Sudah. TNI juga terlibat (dalam perundingan ini). Yang jelas, kekerasan itu tak dilakukan lagi kepada rakyat. Kalau dulu kan, pada umumnya rakyat sipil yang jadi korban. Sekarang ini coba kita hentikan korban di pihak sipil itu. Setelah humanitarian pause ini, apakah ada usaha ke perundingan penyelesaian politik? Sedang kita usahakan ke arah sana, semua jalan kita tempuh agar masalah Aceh ini selesai. Dan juga tentang otonomi daerah itu, Aceh dan Irian kan diamanatkan oleh MPR untuk diberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda dari peraturan yang umum berlaku. Panglima GAM di Aceh Utara, Ismail Syahputra, bilang, ia setuju dengan perundingan asal Aceh bisa lepas dari Indonesia . Kita kan tidak berunding dengan Ismail Syahputra. Kalau bicara Panglima GAM di Aceh, orang akan melihat Tgk Abdullah Syafei. Bahwa kemudian di antara mereka ada perbedaan, ya, wajar-wajar saja. Itu tak masalah, asal yang mayoritas sudah menyepakati tindakan damai, ya, no problem. Tapi, posisi Tgk Abdullah Syafei kan belum berubah. Ia tetap ingin Aceh lepas dari Indonesia . Di dalam berdialog, adalah wajar masing-masing pihak mengajukan syarat pertama. Tapi, yang jelas dalam proses berikutnya ketika Tgk Hasan di Tiro selaku Walinegara Aceh Merdeka, atau tokoh seperti Mentrou (menteri) Malik sudah mau berkomunikasi, sedikit banyak pasti akan berpengaruh kepada masyarakat yang di bawah. Anda optimis dengan perundingan itu? O, ya. Sangat optimis. Soalnya kita bicara atas dasar kemanusiaan. Kalau dulu mereka marah, boleh jadi karena ada tekanan dari atas. Mereka tak pernah diakui eksistensinya dan kemudian semua dieksploitir dari daerah untuk ditarik ke pusat. Saya kira makna kemerdekaan adalah kita bisa menghargai siapa saja sebagai warga bangsa dan mempunyai hak yang sama. Dengan demikian, kita bisa mengapresiasi apa makna kemerdekaan yang mereka inginkan. Artinya, republik telah mengakui GAM, dan mereka berhak menyandang senjata? Nantinya tak begitu. Mereka memiliki senjata itu, dari sudut hukum kita, itu kan tidak legal. Sipil bersenjata itu kan tidak boleh. Mungkin mereka akan kita imbau untuk masuk tentara, untuk menjadi pegawai sipil . Kalau patroli bersama, berarti ada satuan bersenjata dari GAM dan TNI? Lho, patroli itu kan nggak mesti bersenjata. Tapi, mungkinkah itu dilakukan di tengah situasi keamanan Aceh yang sangat rapuh? Kenapa tidak? Wong yang dituduh berhadapan kan di antara mereka. Kalau misalnya mereka masuk ke daerah rawan, siapa yang bikin daerah itu rawan, TNI dan GAM kan sudah ada kesepakatan bersama. Lalu, baru kita lakukan penelitian hukum. Nah, langkahnya kan menjadi jelas. TNI sudah mencoba melacak pihak ketiga itu? Saya kira sudah. Persidangan terhadap Bantaqiah, misalnya. TNI kan terus meneliti. Termasuk hilangnya Letkol Sudjono itu. Manusia yang kebetulan bisa menggerakkan yang bersangkutan begitu kejam, barangkali bisa tinggal di Jakarta, atau di mana saja. Jadi, tak mesti semuanya berasal dari Jakarta. Begitu ditandatangani, apakah MoU itu langsung berlaku? Saya belum tahu persis. Saya kira itu kontrak kerja, jadi harus ada prakondisi segala macam. Saya sendiri tak ikut ke Jenewa. Pemerintah diwakili oleh Dubes kita di sana, dan disaksikan Menlu Alwi Shihab. Kita mengharapkan dengan perundingan awal ini, dampaknya bisa meredam kekerasan di Aceh, menuju ke arah penyelesaian yang damai. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 May 2000 jam 15:52:30 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
