---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 17/III/22-28 Mei 2000 ================================================ MAHASISWA TOLAK SI MPR (POLITIK): Menumbangkan pemerintahan Gus Dur akan memperparah keadaan. Mahasiswa bakal menolak Sidang Istimewa MPR, Agustus mendatang. Lain dulu lain sekarang. Haluan berputar ikuti angin baru. Tujuan bukan lagi labuhan dahulu. Kalau pada masa pemerintahan Soeharto Sidang Istimewa (SI) MPR menjadi isu gerakan demokrasi, kini kebalikan terjadi. Justru dipetakan anti demokrasi. Paling tidak dituduh menjadi sebab munculnya arus balik terhadap demokratisasi yang tengah bergulir. Kalau dulu, sebutlah 14 Desember 1993, 21 mahasiswa dipenjarakan gara-gara spanduk ungu bertulis "Seret Soeharto ke Sidang Istimewa MPR", sekarang ramai usulan menyidang istimewakan Presiden Abdurrahman Wahid ditolak. Usulan yang datang dari Ketua MPR-RI Amien Rais untuk menjadikan sidang tahunan MPR bulan Agustus mendatang menjadi Sidang Istimewa bagi Gus Dur itu ramai ramai diperdebatkan. Tetapi jika dilihat dari awal, sebenarnya dia dan Poros Tengah-nya telah meninggalkan Gus Dur. Padahal, tahun lalu saat pemilihan presiden, dengan getolnya dia dan Poros Tengah-nya menggotong-gotong Gus Dur untuk dicalonkan sebagai presiden. Dan sekarang, Amien dkk. juga ngotot mencegah Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menggantikan posisi presiden apabila berhalangan tetap. Entah itu berhalangan lantaran alasan kesehatan atau di-impeach. Padahal dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia menyebutkan, Wakil Presiden akan tampil memegang jabatan presiden sampai sisa periodenya berakhir manakala presiden terpilih berhalangan tetap. Sudah pasti manuver Amien Rais dan Poros Tengah-nya itu mempunyai maksud tersembunyi. Sepertinya figur Amien Rais yang dijuluki media massa sebagai "tokoh reformasi" ini tidak puas 'sekedar' menjabat sebagai Ketua MPR. Lantas maunya Amien apa? Batas "puas"-nya itu sampai dimana? Manusia lain di luar Amien sudah pasti tidak bisa menjawab. Paling banter melempar duga. Namanya juga politik. Motivasi sejati siapa tahu kecuali aktor bersangkutan. Sementara itu Presiden Gus Dur tampil sebagai figur sejuta fenomena. Di satu sisi pernyataan-pernyataannya kerap mengundang orang bertanya. Sejak isu Lautze sampai kabar ada kelompok yang mau menggoyangnya. Bukan cuma itu. Kebijakan menaikkan tunjangan hingga ratusan persen buat pejabat eselon, tarif listrik dan harga BBM (meski yang terakhir ini diundur hingga bulan Juni) mengundang pro-kontra besar. Termasuk keputusannya 'memulangkan' Laksamana Sukardi ke PDI-P dari kementerian Penanaman Modal dan Pemberdayaan BUMN. Lalu menggantikanya dengan HM Rozy Munir. Begitulah satu sisi Gus Dur. Toh, di sisi lain kelompok-kelompok kritis menyadari betul nilai RI-1 bagi Indonesia. Apa jadinya kalau pada 300 hari kepemimpinannya nanti harus di-lengser pesantren-kan. Bagaimanapun ia sudah mempunyai komitmen untuk secara bertahap mengurangi peran militer dalam politik. Itu terlihat dari langkah-langkah akomodatif dalam penyelesaian kasus-kasus konflik Aceh, Papua, 27 Juli 1996, Tanjung Priok,G 30 S, dan sebagainya. Gus Dur juga mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap negara donor. Juga posisinya di mata sesama negara-negara dunia ketiga. Tak urung Presiden negara Sosialis Kuba, Fidel Castro, sempat berdiskusi bersamanya tentang sosialisme dewasa ini, saat Gus Dur menghadiri pertemuan negara-negara dunia ketiga di Kuba. Beberapa kalangan juga bersuara mendukung Gus Dur. "Saya yakin betul kok bahwa Gus Dur seorang yang anti militerisme dan anti neo-liberalisme," tukas Ketua PRD Budiman Sudjatmiko. Lewat bahasa yang berbeda, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa menyepakati sinyalemen "penilaian terhadap Gus Dur" itu. Dedengkot Forum Kota, Adrian, seusai demonstrasi Jaringan Kota (Jarkot) di Kejagung (12/5) sempat menutur. "Gerakan demokrasi khususnya mahasiswa berkepentingan atas kelangsungan Pemerintahan Gus Dur". Dengan kata lain, isu Agsutus menjadi SI akan ditolak? "Mahasiswa dalam waktu dekat akan mulai menyuarakan penolakan SI," uangkap Dodo, aktivis salah satu elemen Paguyuban Kota (Pakot). Belakangan aliansi Jarkot terbelah menjadi Pakot selain Jarkot. Namun isu anti SI tetap bakal digulirkan oleh kelompok mahasiswa lainnya. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) bahkan mulai melempar statement-statement kecaman terhadap para penggulir SI. Menurut rencana, aliansi besar anti SI akan memulai aksinya satu bulan sebelum sidang tahunan berlangsung. "Kali ini kami akan memulainya dengan bentuk lain," lanjut Dodo. "Sambil juga menghapus kesan bahwa aksi mahasiswa identik dengan bentrokan". Sejatinya "dukungan" bagi Presiden Wahid bukan hal baru benar. Cuma, selama ini ada kesan "malu-malu" untuk melakukan terang-terangan. Apa karena label kelompok kritis? Bukan, tulis Wimar Witoelar dalam kolom perspektifnya. Sepopulis apapun Gus Dur, tetaplah ia harus dikritisi. Pengalaman mengkultus-individukan tokoh presiden mesti hilang dari masyarakat Indonesia. Namun sikap kritis bukan mesti main tumbangkan saja pemimpin nasional. "Salah-salah, bakat otoriter yang memang dimiliki oleh setiap pemimpin bisa muncul," nilai Hendrik Dikson Sirait, Ketua Serikat Demokrasi Sosial. Barangkali demikianlah langkah paling arif saat ini. Senantiasa mengkritisi tanpa perlu menggelar SI. Sebab daya kritis pula yang menilai betapa debut pemerintahan demokratik sepertinya sedang menghadapi persoalan yang pelik. Layaknya pengalaman dari negara lain yang mengalami proses transisi dari rejim otoriter ke pemerintahan yang demokratik. Pilihan itu jelas berakibat banyak dalam struktur pemerintahan dan masyarakat. Apalagi saat ini krisis ekonomi sedang menerpa Indonesia. Maka, jika Gus Dur memilih cara dengan menciptakan stabilitas dan efisiensi, ya jelas akan susah. "Secara ekonomi tidak akan efektif dan kontra-produktif. Sementara secara politik bakal eksplosif," terang pengamat ekonomi Faisal Basri. Prinsip-prinsip neo-liberal ala negara-negara maju juga bukan pilihan baik. Bisa jadi hasilnya tidak akan maju-maju alias stagnan. Kalau begitu, apakah akan menempuh cara-cara populis? "Kalau kebijakan populis dalam arti program ekonomi yang ekspansionis, hasilnya boleh jadi berupa inflasi, krisis fiskal, krisis neraca pembayaran," kata Faisal Basri. Sedangkan pilihan realistis saat ini adalah berdasarkan daya dukung sosial (social absorption capacity), yang melingkupi bidang ekonomi dan bidang politik. (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - ---------------------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 May 2000 jam 08:53:27 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
