---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 17/III/22-28 Mei 2000 ================================================ HATI-HATI DENGAN IMF, GUS! Oleh: Poetranegara (OPINI): Setelah mengelak beberapa bulan dari keharusan mencabut subsidi BBM, listrik, dan telepon, tampaknya pemerintah dan elit politik Indonesia sulit menahan gempuran IMF yang mengibarkan panji liberalisme baru. Pernyataan pemerintahan Gus Dur bahwa mereka bisa menolak usul IMF bila lembaga itu terlalu memaksa Indonesia, pernah dilansir Suara Pembaruan 4 November 1999. Lewat mulut Jusuf Kalla waktu itu, Gus Dur mengatakan kepada para wartawan seusai bertemu dengan Direktur IMF untuk Asia Pasifik, Hubert Neiss, sebagai berikut, "Ini republik, republik kita. Jadi kita tidak akan bertekuk lutut kepada IMF. Tapi soal dia akan membantu, silakan. Dan selama bantuan itu baik buat kita, apa salahnya?" Cara berkelit Gus Dur ini bolehlah. Tapi hanya untuk sementara, mengingat sebelumnya ketergantungan bantuan (hutang) pada IMF sangat tinggi. Semakin tinggi hutang yang diberikan, semakin tinggi pula kewajiban yang harus dibayar karena ada bunga hutang yang harus dibayar. Tidak semata memberi bantuan, IMF di sisi lain juga tampak memaksakan resep-resep apa yang harus dipakai untuk memulihkan krisis. Masih belum hilang dari ingatan kita beberapa tahun berselang, Soeharto harus menanda-tangani Letter of Intent yang sangat berat bagi Indonesia di hadapan Michael Camdesus, pucuk pimpinan IMF. Ketika beberapa kali Soeharto sempat mengelak, tekanan internasional terhadap ekonomi Indonesia justru makin meningkat. Indikator tekanan itu tersirat, misalnya dari jatuhnya nilai mata-uang rupiah secara mengejutkan, bahkan sampai pada titik nadir Rp 16.000,- per dollar pada bulan Januari 1998. Mau tak mau, sepertinya kemudian Indonesia harus tergantung pada apa yang dimaui IMF. Padahal, resep pemulihan ekonomi IMF tidak semuanya mujarab. Bukti yang paling kuat adalah kegagalan IMF untuk mencegah krisis ekonomi di Amerika Latin, khususnya Meksiko pada dekade 1970-an sampai 1980-an. Ketergantungan ini disebut oleh F.H. Cardoso dengan istilah Model Pembangunan yang Bergantung. Model ini diwarnai dengan masuknya investasi dari luar yang digelorakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, sedangkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dibiayai dengan hutang luar negeri. Dalam beberapa hal kepentingan perusahaan multinasional itu seiring dengan kebutuhan negara berkembang yang disatroninya, yakni perluasan lapangan kerja dan pasar. Di sisi lain, masuknya modal asing dan hutang ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi Cardoso membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh hutang luar negeri dan perusahaan multinasional ternyata justru memperlebar kesenjangan antara kaum kaya dan miskin di negara berkembang tersebut. Hal ini bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, proses produksi dan output-nya sebetulnya lebih banyak untuk melayani kaum kaya yang menjadi mandor dari modal asing tersebut, seperti jalan raya dan gedung-gedung tinggi di kota besar. Sementara, kebutuhan rakyat banyak yang ada di pelosok-pelosok lebih sering diabaikan. Orientasi pembangunan yang tergantung ini pada akhirnya justru akan meningkatkan hutang luar negeri dari negara yang bersangkutan terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional. Salah satu lembaga keuangan internasional yang sering memasok hutang-hutang untuk negara berkembang itu tak lain adalah IMF. Logika pembangunan yang tergantung tampak terjadi juga di Indonesia. Pada masa awal Orde Baru, investasi asing dan hutang luar negeri mulai menyeruak masuk ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi, tapi kesenjangan sosial justru meningkat. Biaya sosial dari pertumbuhan itu lebih sering ditanggung oleh rakyat kecil, misalnya tidak meratanya kuantitas dan kualitas tempat tinggal. Banyak buruh-buruh yang menjadi sumber daya manusia untuk akumulasi kapital lewat industri, ditekan upahnya dan mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara. Sementara, IMF dan Bank Dunia yang menjadi cukong hutang demi pertumbuhan ekonomi itu memuji-muji Indonesia sebagai "good boy". Indonesia akan menjadi "good boy" selama menyusu dengan baik kepada dan menurut aturan main IMF dan Bank Dunia. Pujian "good boy" itu ternyata mahal harganya. Kapitalisme yang menjadi ideologi penopang hutang luar negeri dan akumulasi modal asing di negara-negara berkembang, menurut Karl Marx, di dalamnya secara inheren mengandung krisis. Dan krisis akhirnya datang juga ke Indonesia setelah sekian lama menanggung ketimpangan sosial. Krisis, bagaimanapun adalah sisi gelap dari kapitalisme, karena merupakan konsekuensi logis dari pertentangan yang tak terdamaikan (kontradiksi) antara kepentingan modal dan kepentingan tenaga kerja. Kontradiksi ini disangga oleh pemerintahan otoriter a la Orde Baru hingga akhirnya tak tertahankan lagi. Ketika krisis datang lewat kegoncangan di pasar mata uang, Orde Baru tak mampu lagi mempertahankan praktek-praktek kotor dalam ekonomi politik, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada saat krisis sedang kuat-kuatnya menjerat Indonesia, IMF datang "seolah-olah" tampak sebagai dewa penolong. Tetapi sebagaimana terjadi di Meksiko, krisis bukannya mereda tetapi justru semakin parah. Ketergantungan yang sudah sangat parah terhadap hutang luar negeri membuat Indonesia sulit bergerak dan terpaksa mengangguk-angguk dengan resep IMF. Dalam perspektif teori ketergantungan, ada berbagai pilihan untuk mengatasi ketergantungan ini. Teori ketergantungan lama/klasik yang dimotori oleh Andre Gunder Frank dkk., menyarankan agar negara-negara berkembang yang hanya menjadi pinggiran dari negara-negara maju itu segera memutus rantai ketergantungan dengan memutus hubungan ekonomi yang tidak adil tersebut. Gunder Frank melihat bahwa selama negara-negara berkembang tergantung pada negara-negara maju maka negara-negara berkembang tersebut akan semakin miskin karena akumulasi keuntungan yang diperoleh lewat industrialisasi pada akhirnya mengalir kembali ke negara-negara maju. Dalam perspektif ini, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF tak lain adalah agen dari negara-negara maju untuk melindungi kepentingannya, yakni kepentingan perusahaan multi nasional yang ada di negara berkembang itu tapi berpusat di negara-negara maju. Teori ketergantungan klasik ini kemudian diperbaharui oleh FH Cardoso yang melihat faktor pokok ketergantungan tidak hanya semata-mata persoalan eksternal seperti yang dikemukakan oleh teori ketergantungan klasik, melainkan juga adanya faktor internal yakni sistem ekonomi politik yang dianut suatu negara dan perilaku politik pemerintahan yang berkuasa di negara tersebut. Faktor internal yang diperbaiki diharapkan bisa mengurangi ketergantungan suatu negara berkembang terhadap negara maju dan lembaga keuangan internasional. Bahkan dalam berbagai kesempatan bisa melakukan negosiasi yang setara kedudukannya dalam hubungan internasional belakangan ini. Pendekatan inilah yang tampaknya dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur saat ini. Pemerintah mengakui bahwa bagaimanapun Indonesia memang tergantung pada IMF, tetapi Indonesia tidak harus melulu mengikuti apa yang dikatakan IMF. Kwik Kian Gie yang sebelum jadi menteri dulu sangat kritis terhadap IMF pun, kini melakukan taktik kompromi untuk mengupayakan penyelesaian krisis yang lebih baik. Dalam waktu dekat, pemerintahan Gus Dur berupaya untuk merancang ulang kesepakatan baru dengan IMF. Artinya, akan ada Letter of Intent baru guna menyelesaikan krisis yang terjadi saat ini. Pembaharuan kesepakatan itu kiranya bakal berkutat ke kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang menyangkut hajat rakyat banyak seperti beras, gula dan bahan-bakar minyak. IMF dahulu (dan sekarang masih) menghendaki adanya penghapusan seluruh subsidi untuk beras, gula dan minyak. Menurut IMF, dunia perdagangan yang leberal sudah selayaknya tidak lagi disangga dengan subsidi yang dianggap mendistorsi pasar. Di balik tuntutan tersebut, bisa dikritisi bahwa IMF mempunyai kepentingan untuk mendapatkan bahan pokok yang murah dari Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang berpusat di negara-negara maju penyokong IMF. Sedangkan Indonesia masih berkepentingan untuk mempertahankan subsidi, khususnya terhadap gula, beras dan bahan-bakar minyak. Ini mengingat daya beli masyarakat yang masih sangat ringkih, sehingga bila bahan bakar minyak misalnya, tidak disubsidi, maka pasar domestik akan bergejolak karena kenaikan harga yang cukup hebat dan memberatkan konsumen yang sebagian besar adalah rakyat kecil. Pemerintahan Gus Dur tentu tidak ingin beban ekonomi rakyat menjadi kian berat, di samping pertimbangan bahwa kekacauan ekonomi yang menyusul kemudian bisa mengakibatkan jatuhnya reputasi pemerintahan yang dipimpin Gus Dur. Atas dasar telaah di atas bisa dipahami substansi pemberitaan Suara Pembaruan yang berjudul "Pemerintah tidak Segan Tolak Usul IMF". Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, poin apa yang bisa menjadi nilai lebih bagi pemerintahan Gus Dur untuk berdiplomasi vis a vis IMF. Memang bila ancaman putus yang disodorkan, IMF bisa kelabakan tapi hal yang sama bisa juga menimpa Indonesia. Oleh sebab itulah, pemerintah selayaknya menjelaskan kepada IMF bahwa bilamana semua subsidi dihapus untuk saat ini, pada ghalibnya bukan hanya Indonesia yang akan rugi, melainkan juga IMF. Karena, kekacauan ekonomi yang besar kemungkinan akan muncul bila subsidi dihapus akan semakin menyulitkan pula bagi IMF, khususnya kredibilitas resep ekonomi mereka dan last but not least, adalah kembalinya kapital yang mereka semai di Indonesia. Jadi, hati-hatilah dengan IMF, Gus! (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - ---------------------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 May 2000 jam 10:02:40 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
